RENSTRA MPP

1. RENSTRA MPP 2005 - 2010

2. Tugas & Wewenang MPP • Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; • Melaksanakan Putusan Majelis Syura; • Melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah lembaga tingkat pusat; • Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, supervisi, dan kontrol; • Menetapkan Pedoman Partai.

3. Tugas & Fungsi MPP • Melaksanakan amanat Musyawarah Nasional, Putusan Majelis Syura, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. • Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, serta supervisi agar sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syura atas: • perumusan dan pengejawantahan peraturan dan kebijakan Partai, dan • pelaksanaan program Partai. • Meratifikasi rancangan pedoman usul inisiatif. • Meratifikasi rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syari’ah Pusat, dan/atau Badan-badan di tingkat pusat. • Menyusun rencana program dan anggaran tahunan MPP untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat. • Mengajukan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Majelis Syura

4. Ruang Lingkup Tugas MPP • Memahami dan menguasai Kebijakan Majelis Syuro Partai dan seluruh produk keputusannya • Melakukan analisis dan kajian yang seksama mengenai Kekuatan dan kelemahan Internal Partai, serta Ancaman dan Peluang eksternal Partai (termasuk segala situasi kondisi Idpoleksosbudhankam DN dan LN) • Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Anggota Dewan Pakar, BPTJ, para tokoh, Institusi dan Instansi dalam dan luar negeri • Melakukan studi banding, kajian dan analisas gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai negara, baik historikal maupun kontemporal

5. Ruang Lingkup Tugas MPP • Melakukan studi banding, kajian dan analisas gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai negara, baik historikal maupun kontemporal • Membuat rumusan/draft kebijakan dasar Partai tentang Pengokohan Organisasi dan Pencapaian Sukses Da’wah Partai • Melakukan sosialisasi dan memberikan konsultasi implementasi kebijakan dasar Partai ke seluruh elemen Partai • Mengawasi, mengevaluasi dan melakukan supervisi implementasi dan pelaksanaan kebijakan dasar Partai kepada seluruh elemen DPP

6. Fungsi MPP • Pengkaji dan Penganalisis Kekuatan dan Kelemahan Internal, serta Ancaman dan Peluang eksternal • Pemberi pertimbangan, konsultasi dan rekomendasi Partai • Penyiapan dan pengokohan organisasi Partai • Sosialisasi kebijakan dasar Partai • Supervisi Pengokohan Organisasi dan Pencapaian Sukses Da’wah PartaiPenyerapan data informasi

7. Kewenangan MPP • Melakukan sosialisasi kebijakan dasar Partai • Melakukan evaluasi dan koreksi implementasi kebijakan dasar Partai • Melakukan komunikasi dengan Dewan Pakar, TA dan pihak lain yg dianggap perlu untuk mendapatkan bahan-bahan bagi perumusan pertimbangan

8. RENSTRA 2005 -2010 Disusun dengan 3 Klasifikasi Fungsi : • KEBIJAKAN • PEMBINAAN • PELAYANAN dan masing-masing fungsi dibagi dalam 3 sektor : • PUBLIC Sector • PRIVATE Sector • THIRD Sector

9. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi KEBIJAKAN – Third sector : • Perumusan Konsep Konsolidasi Ideologi • Perumusan Konsep Konsolidasi Politik • Perumusan Strategi Pembangunan Basis Massa • Ratifikasi Pedoman Partai • Kajian Strategis berbagai kebijakan publik • Penyusunan grand desain Indonesia Baru, yang merupakan ide besar yang menjadi pembicaraan publik berskala luas • Penyusunan pedoman pembinaan kader profesional/WA/Dewan Pakar dalam wilayah sektor ketiga

10. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi KEBIJAKAN – Third sector : • Penyusunan Peraturan Partai (AD/ART, Pedoman, dll) • Pembahasan Pakar terhadap Rancangan AD/ART • Uji Shahih Rancangan AD/ART • Inventarisasi dan Kodifikasi Peraturan Partai • Panduan kearsipan dan surat menyurat MPP

11. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi KEBIJAKAN – Public sector : • Penyusunan pedoman pembinaan kader eksekutif/legislatif/birokrasi dalam wilayah sektor publik • Pemilihan Strategi/Program Utama di Eksekutif/Kementerian • Pemilihan Strategi/Program Utama di Legislatif • Pemilihan Strategi/Program Utama di tingkat Provinsi/Daerah

12. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi KEBIJAKAN – Private sector : • Penyusunan pedoman pembinaan kader profesional/WA/pendanaan dalam wilayah sektor private • Penentuan Kelompok Profesional yang dapat dilibatkan dalam Program Utama Pembangunan Basis Massa

13. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi PEMBINAAN – Third sector : • Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah sektor ketiga • Rapat-koordinasi (Rapat komisi-MPP, MPP-DPP-DSP, raker-DP)Diskusi, kajian dan pelatihan dalam rangka penyusunan grand desain Indonesia Baru • Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi/Program Pembangunan Basis Massa • Pembinaan, penokohan Dewan Pakar • Pembangunan dan Pengokohan Infra Struktur Partai s/d Pengurus Ranting

14. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi PEMBINAAN – Third sector : • Sosialisasi dan Penataran Peraturan Partai • Pengawasan Implementasi Peraturan Partai (Monitoring, Kontroling, Judicial Review) • Kerjasama ketata-usahaan lembaga Partai Tingkat Pusat

15. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi PEMBINAAN – Public sector : • Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah sektor publik • Koordinasi dan Sinkronisasi Program Utama di tingkat Pusat • Koordinasi dan Sinkronisasi Program Utama di tingkat Provinsi/Daerah • Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah pada sektor publik • Press rilis, publikasi, launching hasil-hasil pemikiran grand desain Indonesia Baru. • Supervisi dan Pengawasan Implementasi Program Utama di tingkat Kab/Kota

16. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi PEMBINAAN – Private sector : • Pembinaan, Penataan dan Konsolidasi keterlibatan Profesional dalam Pembangunan Basis Massa • Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah sektor private

17. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi PELAYANAN – Third sector : • Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah pada sektor ketiga • Pembinaan, Penataan dan Konsolidasi Basis Massa Utama (Petani, Buruh, Nelayan, Pemuda) • Supervisi dan Pendampingan Program di tingkat Basis Massa • Pelayanan Konsultasi Peraturan • Jaulah ke wilayah (DPW-DPD-DPRD) • Mekanisme keuangan dan keruamah tanggaan MPP

18. RENSTRA 2005 - 2010 Fungsi PELAYANAN – Third sector : • Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah pada sektor private • Supervisi dan Pengawasan Implementasi Program Utama di tingkat Kab/Kota oleh Kelompok Profesional

19. RKT 2005 - 2006 KEBIJAKAN ( regulasi ): • Penyusunan AD/ART • Pembahasan Pakar terhadap Rancangan AD/ART • Uji Shahih Rancangan AD/ART • Pedoman Penyusunan Peraturan Partai • Inventarisasi dan Kodifikasi Peraturan Partai • Panduan kearsipan dan surat myurat MPP • Penyusunan Tupoksi • Penyusunan Pedoman Perencanaan • Penyusunan Pedoman Forum Pengambilan Kebijakan

20. RKT 2005 - 2006 KEBIJAKAN ( regulasi ): • Perumusan Konsep Konsolidasi Ideologi • Perumusan Konsep Konsolidasi Politik • Perumusan Strategi Pembangunan Basis Massa • Penentuan Kelompok Profesional yang dapat dilibatkan dalam Program Utama Pembangunan Basis Massa • Penyusunan pedoman pembinaan kader profesional/WA/Dewan Pakar dalam wilayah sektor ketiga • Penyusunan pedoman pembinaan kader eksekutif/legislatif/birokrasi dalam wilayah sektor publik • Penyusunan pedoman pembinaan kader profesional/WA/pendanaan dalam wilayah sektor private

21. RKT 2005 - 2006 KEBIJAKAN ( regulasi ): • Pemilihan Strategi/Program Utama di Legislatif • Pemilihan Strategi/Program Utama di Eksekutif/Kementerian • Pemilihan Strategi/Program Utama di tingkat Provinsi/Daerah • Pedoman dakwah pemuda • Pedoman Kurikulum Pondok Pesantren yang sinkron dengan manhaj tarbiyah • Sistem Tarbiyah untuk semua segmen di tiga sektor • Materi dan Modul Kepemimpinan level 1-4 • Panduan dan Pemberdayaan Wanita • Pelatihan keterampilan SDM • Pedoman dakwah kampus bagi perguruan tinggi spesifik • Sistem Pembinaan dan Pengembangan Kader pelajar dan mahasiswa

22. RKT 2005 - 2006 KEBIJAKAN ( regulasi ): • Dengar Pendapat dengan Pakar, Kader & Wilayah • Panduan rekruitmen kader professional kelas atas sebagai top nasional management group. • Pedoman kepemimpinan dan citra eksekutif, legislative, dan tokoh • Panduan kerjasama struktur partai dengan lembaga pemerintahan dan pengusaha • Kebijakan pengembangan struktur dewan pakar. • Pedoman pembinaan birokrasi pemerintahan daerah • Pedoman penggalangan dana pemilu bagi kalangan kader dan pendukung dan dunia usaha • Pedoman pembinaan dan pengelolaan BUMN/BUMD • Pedoman pembinaan daerah yang dimenangkan dalam pilkada • Pembuatan blue-print daerah percontohan

23. RKT 2005 - 2006 KEBIJAKAN ( regulasi ): • Penyusunan Grand Desain Indonesia Baru : • Perumusan ide besar yang akan menjadi pembicaraan publik berskala luas • Pendalaman melalui Dewan Pakar : Diskusi/kajian/penelitian/konsepsi • Publikasi/ penokohan/pelatihan hasil rumusan grand desain • Membangun Lembaga Kajian • Kajian Lembaga Strategis untuk Pilkada dan Pemilu • Kajian Arah Gerakan Mahasiswa • Perumusan Konsep SMPD • Perumusan pembentukan lambaga Internal Speed base development Center (SBDC) • Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi Pembangunan Basis Massa

24. RKT 2005 - 2006 PEMBINAAN ( sosialsisasi / pelatihan ): • RAPAT MPP • Rapat terbatas MPP • Seminar internal/pleno MPP • Rapat –Rapat Komisi • RAPAT KOORDINASI MPP-DPP-DSP • Rapat MPP-DPP • Rapat MPP-DSP • Rakor-WILDA/DPW

25. RKT 2005 - 2006 PEMBINAAN ( sosialsisasi / pelatihan ): • Sosialisasi dan Penataran Peraturan Partai • Pengawasan Implementasi Peraturan Partai (Monitoring, Kontroling, Judicial Review) • Kerjasama ketata usahaan lembaga Partai Tingkat Pusat • Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi/Program Pembangunan Basis Massa • Diskusi, kajian dan pelatihan dalam rangka penyusunan grand desain Indonesia Baru • Pembinaan, penokohan Dewan Pakar

26. RKT 2005 - 2006 PELAYANAN (supervisi / kontrol ): • JAULAH KE WILAYAH • Sosialisasi Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi Pembangunan Basis Massa, • Operasionalisasi dan Supervisi Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Pembangunan Basis Massa • Mekanisme keuangan dan kerumahtanggaan MPP