1 / 21

TATA URUTAN

TATA URUTAN. PERATURAN PERUNDANGAN. INDONESIA. ILMU PERUNDANG – UNDANGAN == STUDI PERUNDANGAN == WETTEN KENNIS. 3. MEMAHAMI PENGERTIAN PERUNDANG – UNDANGAN , KHUSUSNYA DI I NDONESIA. 3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA.

deacon
Download Presentation

TATA URUTAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATA URUTAN PERATURANPERUNDANGAN INDONESIA

  2. ILMU PERUNDANG – UNDANGAN == STUDI PERUNDANGAN == WETTEN KENNIS

  3. 3. MEMAHAMI PENGERTIAN PERUNDANG – UNDANGAN , KHUSUSNYA DI INDONESIA 3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA. 3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. 3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN 3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

  4. KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966 • TENTANG • MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIB HUKUM R.I. DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA • JO. • KETETAPAN MPR NO.V/MPR/1973 (PENGUAT) • JO. • KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978 • JO.

  5. KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978 JO. • KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000 JO. • UNDANG-UNGANG NO. 10 TAUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANSIL,1986 : 54 DASAR HUKUM TATA URUTAN PERUNDANGAN R.I

  6. TATA URUTAN • PERUNDANG UNDANGAN • (UNDA-USUK = HIERARCHIE = STUFENBAU DES RECHETS) • DI INDONESIA • UUD 1945 • UNDANG-UNDANG/PPP.UU • PERATURAN PEMERINTAH • PERATURAN PRESIDEN • 5. PERATURAN DAERAH • 5.1. PERATURAN PROPINSI • 5.2. PERATURAN DAERAH • 5.3. PERATURAN DESA

  7. U U D • PERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAM NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN POKOK & MENAJADI SALAH SATU SUMBER PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKAN OLEH NEGARA ITU. • UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM. KASIL,1986 : 54-55

  8. UUD : BAGIAN DARIPADA HUKUM DASAR = YANG TERTULIS KONSITUSI DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS, BERLAKU JUGA (DAN OLEH KARENA ITU DIAKUI ADANYA) HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS. HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS : ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN TERPELIHARA DIDALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA, MESKIPUN TIDAK TERTULIS

  9. KEBIASAAN KETATANEGARAAN = PRAKTEK KETATANEGARAAN = CONVENTION UUD • KONSTITUSI CONVENTION

  10. U U D 1945 • UUD 1945 TERDIRI DARI : • PEMBENTUKAN (DASAR & SUMBER HUKUM DARI BATANG TUBUHNYA) • BATANG TUBUH • 16 BAB • 37 PASAL • 3 PASAL ATURAN PERALIHAN • 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN • PENJELASAN • UMUM • PASAL DEMI PASAL

  11. U U D DI INDONESIA GRONDWET = CONSTITUTIONAL LAW = LOI CONSTITUTIONELLE = VERASUNG RECHT • UUD 1945 • KOSTITUSI RIS • UUDS 1950 • UUD 1945

  12. UNDANG – UNDANG SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN YANG DIADAKAN UNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUA KETETAPAN MPR UU ORGANIK

  13. BUYS UU SEBAGAI SUMBER HUKUM ADA DUA ARTI (RAHARDJO, SATJIPTO & SOEMITRO,RONNY H. DALAM PENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)

  14. UU DALAM ARTI MATERIAL : SETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYA MENGIKATLANGSUNG SECARA UMUM PADA SETIAP PENDUDUK. PERATURAN CONTOH : P.PUSAT : UU, PP P.DAERAH : PERDA P.SEKTOR

  15. UU DALAM ARTI FORMAL : SETIAP PERATURAN & KETETAPAN YANG DIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPAN NEGARA YANG DIBERI KEKUASAAN MEMBENTUK UU & DIUNDANGKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. UNDANG-UNDANG CONTOH : UU NO.5/1960 PD.PPA

  16. HAK MENGUJI UU (RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT = TOETSINGSRECHT HAK MENGUJI UU : SUATAU HAK UNTUK MENILAI/ MENGUJI APAKAH : • UU ITU ISINYA/ MATERINYA BERTENTANGAN DGN UU ATAU TIDAK. • PERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN UU ATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAU TIDAK. • CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN DAN CARA MENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGAN DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.

  17. SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAK MENGUJI SECARA MATERIAL? MAKAMAH AGUNG HANYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YG LERBIH RENDAH DARIPADA UU TETAPI

  18. TIDAK TERHADAP UU • MAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGUJI TERHADAP UUD (PASAL 31 & PENJELASAN – UU NO.5/2004) • YG BERHAK MENGUJI MATERIEL UU TERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAH KONSTITUSI. (PASAL 10 UU NO.24/2003)

  19. STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1945 UUD 1945 KEKUASAAN HAKIM MK MA KY MPR DPD DPR PRESIDEN WAPRES DPR LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF KETERANGAN : MK = MAHKAMAH KONSTITUSI MA = MAHKAMAH AGUNG KY = KOMISI YUDISIAL

  20. SIAPAKAH YG MEMPUNYAI HAK MENGUJI SECARA FORMIL? HAKIM (PN, PT, MA) • BAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATU PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULU WAJIB MENELITI, APAKAH PERATURAN PERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGN CARAPEMBENTUKAN/PEMBUATAN & PENGUNDANGANNYA ATAU TIDAK • CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN & CARA MENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAM UU NO.2 TAHUN 1950, LN TAHUN 1950 NO.32 (UU TENTANG LN & PENGUMUMAN)

  21. TERIMA KASIH

More Related