1 / 9

TATA URUTAN PERUU DI INDONESIA

TATA URUTAN PERUU DI INDONESIA. Oleh : S. Soewarto, SH., SKM. SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN. PASAL 22A UUD 1945 (TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG2 DIATUR DNG UNDANG2 ) PASAL 6 TAP MPR NO.III/MPR/2000 (SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PER-UNDANG-UNDANGAN)

tamyra
Download Presentation

TATA URUTAN PERUU DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TATA URUTAN PERUU DI INDONESIA Oleh : S. Soewarto, SH., SKM.

  2. SUMBER HUKUM DAN TATA URUTANPERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN • PASAL 22A UUD 1945 (TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG2 DIATUR DNG UNDANG2) • PASAL 6 TAP MPR NO.III/MPR/2000 (SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PER-UNDANG-UNDANGAN) UU NO.10 THN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIGANTI LAGI DENGAN YANG BARU UU RI NO.12 TAHUN 2011

  3. AZAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BAIK BERDASARKAN AZAS : • KEJELASAN TUJUAN • JELAS APA YG HENDAK DICAPAI • KELEMBAGAAN ATAU ORGAN PEMBENTUK YG TEPAT • OLEH LEMBAGA/PEJABAT YG BERWENANG BILA TIDAK, BATAL DEMI HUKUM • KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATERI MUATAN • MUATAN YG TEPAT DNG JENIS PER-UU-NYA • DAPAT DILAKSANAKAN • EFEKTIF DALAM MASY. SECARA FISIOLOGIS, YURIDIS, MAUPUN SOSIOLOGIS.

  4. KEDAYAGUANAAN DAN KEHASILGUNAAN • BENAR2 DIBUTUHKAN DAN BERMANFAAT DALAM MENGATUR KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA. • KEJELASAN RUMUSAN • PERSYARATN TEKNIS PENYUSUNAN • SISTEMATIKA • PILIHAN KATA ATAU TERMINOLOGI • BAHASA HUKUM YANG JELAS • MUDAH DIMENGERTI • TIDAK MENIMBULKAN BERBAGAI MACAM INTERPRETASI DALAM PELAKSANAAN • KETERBUKAAN • PERENCANAAN, PERSIAPAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN BERSIFAT TRASNPARAN DAN TERBUKA. • SEMUA LAPISAN MASY. PUNYA KESEMPATAN YG SELUAS-LUASNYA DALAM MEMBERIKAN MASUKAN DALAM PROSES PEMBUATAN.

  5. MATERI MUATAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN MENGANDUNG AZAS • PENGAYOMAN • MEMBERI PERLINDUNGAN MENCIPTAKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. • KEMANUSIAAN • MENCERMINKAN PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN H.A.M. WN DAN PENDUDUK INDONESIA SECARA PROPORSIONAL • KEBANGSAAN • MENCERMINKAN SIFAT DAN WATAK BANGSA INDONESIA YG PLURALISTIK (KEBHINEKAAN) DNG MENJAGA PRINSIP N.K.R.I. • KEKELUARGAAN • MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DALAM SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN. • BHINEKA TUNGGAL IKA • MEMPERHATIKAN KERAGAMAN • PENDUDUK - GOLONGAN • AGAMA - KONDISI KHUSUS DAERAH • SUKU - BUDAYA (SENSITIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA)

  6. KEADILAN • MENCERMINKAN KEADILAN SECARA PROPORSIONAL BAGI SETIAP WARGA NEGARA TANPA KECUALI • KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN • TIDAK BOLEH BERISI HAL2 YG BERSIFAT MEMBEDAKAN BERDASARKAN : • AGAMA - GOLONGAN • SUKU - GENDER • RAS - STATUS SOSIAL • KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM • DAPAT MENIMBULKAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT MELALUI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM. • KESEIMBANGAN, KESERASIAN, KESELARASAN • ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT. • ANTARA MASYARAKAT DNG KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA. • SESUAI DENGAN AZAS LAIN, MISALNYA: • PIDANA : PRADUGA TAK BERSALAH, AZAS LEGALITAS, DLL • PERDATA ; AZAS KESEPAKATAN, IKTIKAD BAIK.

  7. TATA ATURAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA NORMA TERTINGGI ADALAH PANCASILA (PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE IV SEBAGAI: NORMA DASAR ATAU POKOK KAIDAH NEGARA YG FUNDAMENTAL) TAP MPR NO.III/2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN • UUD 1945 • TAP MPR RI • UU • PERPU • P.P • KEP.PRES • PERDA

  8. UU NO.10 TAHUN 2004TENTANG PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN PASAL 2 PANCASILA MERUPAKAN SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA PASAL 3 UUD 1945 MERUPAKAN HUKUM DASAR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAL 7 JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN ADALAH: • UUD 1945 • UU/PERPU • PER.PEM.(PP) • PER.PRES. • PERDA (PROPINSI, KAB/KOTA, DESA) KEKUATAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI DNG HIERARKI TSB DIATAS (YG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DNG YG LEBIH TINGGI) KETENTUAN PIDANA HANYA ADA PADA UU DAN PERDA.

  9. UU RI NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Jenis dan hierarki peraturan perundang-undagan terdiri atas : • 1. UUD RI 1945. • 2.Ketetapan MPR. • 3. UU/PERPU. • 4.PP. • 5.Per.Pres. 6. Perda Prop. 7 Perda Kab/Kota.

More Related