Decentralization

1. Decentralization Berasal dari kata de- central (menjauh dari pusat)

2. Desentralisasi sempit = devolusi = political decentralization • Desentralisasi luas = political decentralization= devolusi • Administratif decentralization = deconcentration = dekonsentrasi • Functional decentralization = delegation = delegasi • Legal decentralization = deregulation = deregulasi • Market decentralization = privatization = privatisasi

3. Political decentralization • Administratif decentralization • Functional decentralization • Legal decentralization • Market decentralization • Devolution • Deconcentration • Delegation • Deregulation • Privatization Adelfer Amerika Serikat (USA) Conyers n Rondinelli Inggris (UK)

4. Desentralisasi (devolusi) • Dekonsentrasi (dekonsentrasi) • medebewind Indonesia

5. Devolusi (political decentralization ) diberikan kpd daerah otonom. • Dekonsentrasi (administratif decentralization) diberikan kpd unit-unit lokal di daerah (munculnya kanwil, menjalankan kewenangan pusat tetapi tdk memiliki kewenangn membuat • delegasi (Functional decentralization) penyerahan urusan/fungsi tertentu kepada satu institusi contoh badan otorita batam. Menjalankan fungsi perindustrian dan perdagngan • Deregulasi (pengurangan aturan=anarkhi) • Privatisasi penyerahan kewenangan managerial yg diberikan kepada organisasi publik/swsta untuk mengelolanya.

6. Desentralisasi (devolusi) berkaitan dgn dua hal (BC Smith, 1985:18): • Sub devisi teritori dari suatu negara yg mempunyai ukuran otonomi. Konsekuensinya memiliki self governing (organ) • Lembaga tersebut dipilih secara demokratis berdasarkan prosedur demokratis. • Hoessein (2000) dikutip Muluk (2007) mencakup 2 elemen pokok: • Pembentukan daerah otonom • Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut

7. Dari dua elemen pokok tersebut lahirlah local government yg didefinisikan oleh united nation (dalam Alderfer dikutip Muluk, 2007) : “a political subdivision of a nation or (in federal system) state which is constituted by law and has substansial control of local affairs, including the power to impose taxes or exact labor for prescribed purpose. The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected” • Terdapat perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal dlm mencerna local government.

8. Hoesein (2001) mengungkapkan bahwa local governemnt merupakan sebuah konsep yg mengandung tiga arti: • Local government mengacu pada organ • Local government mengacu pada fungsi • Local government mengacu pada kesatuan masyarakat

9. 3 konsep local government • Local government mengacu pada Organ, yaitu pemerintah lokal yang terdiri dari council (DPRD) dan mayor (kepala daerah). Dimana rekrutmen keduanya diperoleh berdasarkan pemilihan (elected). • UU No 5/1974 tentang Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Council/DPRD Elected selected/ appointed Mayor/KDH Local Bureaucracy/ Perangkat Daerah Elected

10. UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah KDH Perangkat Daerah

11. UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah DPRD KDH Pemerintah Daerah Perangkat Daerah

12. 2. Local Government (Pemerintahan lokal) yang dilakukan oleh Pemerintah Lokal. • Hal ini mengacu pada Fungsi. Dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdapat dua prinsip yang lazim digunakan yaitu the ultra virus doctrine (rumusan khusus) dan general competence (open-end arrangement)/(rumusan umum) Penyerahan Mengatur/mbuat kebijakan kewenangan/ authority Mngurus/mnjalnkan kebijkan UU No.5/74 The ultra virus/khusus Fungsi (function) General competence/umum UU No.22/99 UU No. 32/2004

13. URUSAN PEMERINTAHAN CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) • Pertahanan • Keamanan • Moneter • Yustisi • Politik Luar Negeri • Agama PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

14. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHANANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN • Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : • Externalitas (Spill-over) • Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus • Akuntabilitas • Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) • Efisiensi • Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy • Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik • Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

15. 3. Local Government bermakna daerah otonom (locality). Hoesein menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yg secara simultan mrpkan kelahiran status otonomi brdsrkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dr masy.yg brada di wilayah tertentu sbg bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Artinya daerah otonom baik provinsi maupun kab/kota merupakan kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurs kepentingan masyarkt setempat mnurut prakarsa sendiri. Masyarakt setempat (community) Commune (negr Skandinavia), Gemeinde (Jerman), Gementee (belanda), Municipio (Spanyol), Municipality (As)