P ENERAPAN NILAI-NILAI HA K ASASI M ANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Oleh :

1. PENERAPAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Oleh: Arry Ardanta Sigit Dir Kerja Sama HAM Ditjen HAM – Kemenkumham SOSIALISASI TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAGI SKPD - PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Surakarta, 27 Agustus 2014

2. ► Perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhanhakasasimanusiaterutamamenjaditanggungjawabPemerintah(Pasal 8 UU 39/1999) ► Pemerintahwajibdanbertanggungjawabuntuk menghormati,melindungi, menegakkan, danmemajukanhakasasimanusia yang diaturdalamundang-undangini, peraturanperundang-undangan lain,danhukuminternasionaltentanghakasasimanusia yang diterimaolehnegaraRepublik Indonesia (Pasal 71UU 39/1999) ► KewajibandantanggungjawabPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal 71, meliputilangkah-langkahimplementasi yang efektifdalambidanghukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanankeamanannegara, danbidang lain (Pasal 72 UU 39/1999)

3. DEFINISI HAK ASASI MANUSIA UU 39/99 : “Hakasasimanusiaadalahseperangkathak yang melekatpadahakikatdankeberadaanmanusiasebagaimahlukTuhan Yang MahaEsadanmerupakananugerah-Nya yang wajibdihormati, dijunjungtinggidandilindungioleh Negara, hukumdanperlindunganharkatdanmartabatmanusia” (Pasal 1 angka 1 UU 39/99) John Locke:HakAsasiManusiaadalahhak-hak yang diberikanlangsungolehTuhan Yang MahaPenciptasebagaisuatu yang bersifatkodrati. Karenasifatnya yang demikian, makatidakadakekuasaanapapun di dunia yang dapatmencabutHakAsasiManusia. Jan Materson (Komisi HAM PBB): HakAsasiManusiaadalah hak-hak yang melekatpadasetiapmanusia, yang tanpanyamustahilmanusiadapathidupsebagaimanusia”. Azzumardi Azra: Hak AsasiManusia (HAM) adalahhak yang melekatpadadirimanusia yang bersifatkodratidanbersifat fundamental sebagaisuatuanugerah Allah yang harusdihormati, dijaga, dandilindungiolehsetiap individu, masyarakat, atau Negara.

4. PENGERTIAN HAM SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YME HAM WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI & DILINDUNGI OLEH : ► NEGARA ► HUKUM ► PEMERINTAH ► SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN & PERLINDUNGAN HARKAT MARTABAT MANUSIA Psl 1 (1) UU 39/1999

5. Universality / Universal Inalienability/Tdkdptdihilangkan Indivisibility/Tdkdptdi-pisah2-kan PRINSIP /KARAKTERISTIK HAM Interdependency/Salingtergantung Equality/Kesetaraan Nondiscrimination / TidakDiskriminatif Participation/Partisipasi Responsibility / Pertanggungjawaban

6. CAKUPAN HAM

7. HAM DLM KONSTITUSI

8. 10 KELOMPOK HAK DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM • SEPERANGKAT HAK ………………….. • HAK UNTUK HIDUP (4) • HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN (2) • HAK MENGEMBANGKAN DIRI (6) • HAK MEMPEROLEH KEADILAN (8) • HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI (10) • HAK ATAS RASA AMAN (9) • HAK ATAS KESEJAHTERAAN (10) • HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN (4) • HAK WANITA (9) • HAK ANAK (23) • Jumlah 85 hak

9. NON-DEROGABLE RIGHTS Pasal 28I ayat (1) UUDNRI Thn 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

10. PEMBATASAN DALAM DUHAM Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

11. Psl 28 J (2) (UUD 1945) Psl 70 UU 39/1999 DLM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN OLEH UU DENGAN MAKSUDUNTUK: ► MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN,DAN ► MEMENUHITUNTUTAN YANG ADIL SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, KEAMANAN,DAN KETERTIBAN UMUM DLM SUATU MASYARAKAT YG DEMOKRATIS Pembatasan HAM

12. KEWAJIBAN DASAR MANUSIA Menjaminpengakuansertapenghormatanatashakdankebebasanorang lain danuntukmemenuhituntutan yang adilsesuaidengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, danketertibanumumdalamsuatumasyarakatygdemokratis Dibatasioleh HAM orang lain HAM Dibatasioleh UU Pasal 67 s/d 70 UU 39/1999

13. RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)

14. LATAR BELAKANG PERLUNYA RANHAM ► Bagian ke II pernyataan ke 71 Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 menyatakan bahwa, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar tiap Negara mempertimbangkan untuk membuat rencana aksi nasional yang berisikan langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai acuan oleh Negara untuk memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. ► Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (Pasal 28 I angka 4 UUD NRI Th 1945)

15. DEFINISI RANHAM INDONESIA Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Perpres 23/2011)

16. RANHAM INDONESIA • Bertujuanuntuk: • meningkatkanpenghormatan, pemenuhan, perlindungan,pemajuan, danpenegakan HAMdi Indonesia; • menerapkannilai-nilai agama, adatistiadat, danbudayabangsa IndonesiaberdasarkanPancasiladan UUD NRI 1945. • (Pasal 2 ayat 1 Perpres 23/2011)

17. TUJUAN UTAMA RANHAM Mendorong terwujudnya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera, dan berbudaya HAM (Lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)

18. RANHAM Merupakan dokumen yang berkembang (living document) yang dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan pemecahan permasalahan di institusi masing-masing. (lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)

19. PROGRAM RANHAM • PembentukandanPenguatanInstitusiPelaksana RANHAM • PersiapanPengesahanInstrumen HAM Internasional • HarmonisasiRancangandanEvaluasiPeraturanPerundang-Undangan • Pendidikan HAM • Penerapan Norma danStandar HAM • PelayananKomunikasiMasyarakat • Pemantauan, Evaluasi,danPelaporan • (Pasal 4 ayat 3 Perpres 23/2011)

20. BAGAIMANA MENERAPKANHAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

21. Pembagian Urusan Pemerintahan(PP Nomor 38 Tahun 2007 )

22. PenerapanHAM padaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangDiintegrasikan dalamKewajibanPemerintah • Kewajiban untuk Menghormati • Kewajiban untuk Melindungi • Kewajibanuntuk Memenuhi • Ketersediaan • Aksesabilitas • Akses Fisik • Akses Ekonomi • Akses Informasi dan Partisipasi Publik • Akses Nondiskriminasi

23. Kewajibanuntuk Menghormati • Negara/Pemerintahtidakdiperkenankancampurtangan/intervensiupayawargadalammelaksanakanhakasasi, dantidakmengambiltindakan yang dapatmengakibatkanterhambatnyaakseswargaatashakasasimereka. • Contoh: dalam kaitannya dengan hakuntukmendapatkanpekerjaan, kesehatan,danpendidikan, Pemerintah: • tidak dapat“menyingkirkan”seseorang secarasewenang-wenangdarisistempasartenagakerja, layanankesehatan,danpendidikan, • wajib menjamin kebebasan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dipilih orangtua.

24. Kewajibanuntuk Melindungi • Negara/Pemerintahmenjaminagar siapa pun, termasuk pihakketiga (korporasi, individu,atauentitas lain) tidakmelanggarhakindividu. Negara/Pemerintahmemberisanksiterhadapsiapa pun, termasuk pihakketiga yang melanggarhakindividulain. • Contoh:dalamrangka memenuhi hakataslingkunganhidup, jikasuatuperusahaanmelakukanpencemaranlingkungan yang berdampakpadarusaknyalingkungandan kehidupanmasyarakatdi sekitarnya, Pemerintahwajibmelindungiwargadisekitarperusahaan dan memberisanksibagibadanusaha yang melakukanpencemaran.

25. Kewajibanuntuk Memenuhi • Pemerintahharusmengambillangkah-langkahpositifdanmengerahkansumberdayauntukmenjaminsetiapindividumendapatkanhak yang tidakdapatdipenuhisendiri. • Contoh:dalamrangka pemenuhan hakuntuk memperoleh pendidikan, Pemerintahberkewajibanuntukmembuatperaturan yang menjamin: • hakpendidikanwarga, • penyediaansarananya (sekolahdanaksesjalan), • wargadapatmengikutipendidikandengan baik.

26. Ketersediaan Pemerintah berupaya menyediakan berbagai sarana / prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang penikmatan hak-hak tertentu bagi masyarakat. Contoh: Menyediaan rumah sakit dan sarana penunjangnya yang memadai, tenaga medis yang berpengalaman dan profesional. Termasuk pengalokasian dana dalam APBD

27. Aksesabilitas Sarana dan prasarana serta fasilitasyang dapat menunjang penikmatan/diperolehnya hak-hak tertentu bagi masyarakat harusdapatdiaksesolehtiap orang, dalamjurisdiksidaerah. Aksesabilitas mencakup: Akses Fisik, Akses Ekonomi, Akses Informasi dan Partisipasi Publik, Akses Nondiskriminasi

28. AksesabilitasFisik Segala fasilitasbarangdanjasayang dibutuhkan bagi terpenuhinya hak-hak tertentu harusdapatterjangkausecarafisik, dan denganamanbagisemua, terutamabagikelompok yang rentanataumarginal [misalnya:etnisminoritasataumasyarakatterasing/masyarakat daerah terpencil, perempuan, anak-anak, penyandangcacat, pengungsi (akibat konflik maupun bencana alam), manula]. Contoh: dalam bidang pendidikan dan kesehatan, penyediaan sekolah atau rumah sakit serta sarana pendukung harus dapat dijangkau oleh anak-anak maupun masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil.

29. AksesabilitasEkonomi • Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk terpenuhinya hak-hak tertentu harus tersedia dan dapat terjangkau secara ekonomi oleh semua masyarakat, termasukkelompok yang kurangberuntungsecarasosial, atau masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin. • Contoh: Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan fasilitas: • Rumah sakit dan dapat diakses secara ekonomi oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. • Sekolah yang harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menyentuh masyarakat miskin, termasuk untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin.

30. AksesabilitasInformasidanPartisipasiPublik • Aksesabilitasmencakuphakuntukmencaridanmenerimaataumembagiinformasiyang dapat diakses oleh masyarakat (sepanjang bukan informasi yang sifatnya tertutup/rahasia). Partisipasi publik juga dikedepankan dalam penyusunan kebijakan maupun pengawasan terhadap implementasinya. • Contoh: dalam bidang lingkungan hidup, perda selayaknya memuat ketentuan tentang keterbukaan informasi dan pengikutsertaan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan (baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, termasuk dalam memantau status kerusakan lahan dan/atau tanah).

31. Nondiskriminasi Semua sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan bagi terpenuhinya hak-hak tertentu barangdanjasaharusdapatdiaksesolehsemua orang, terutamaolehmasyarakat yang marginal ataumasyarakat yang rentan, tanpadiskriminasidengandasarapapunjuga

32. Beberapa Rekomendasi UPR (1) Perlu dilakukan peningkatan dalam: • Memerangi kemiskinandanmemperkuat kapasitas sosial ekonominegara • Penyediaan bantuanhukumbagipekerjamigran • Pencegahandanpenghapusanperdaganganmanusia • Pemenuhanhak-hakdasar (pendidikandankesehatan) bagikelompokrentan • Hakpendidikan, yang antara lain mencakup: • pelayanan pendidikan bagi publik • wajib belajar gratis dua belas tahun • akses pendidikan untuk semua • Hakkesehatan, yang antara lain mencakup: • pelayanan kesehatan bagi publik • penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi yang dilahirkan • penghapusan sunnatperempuan • akses terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

33. Beberapa Rekomendasi UPR (2) Perlu dilakukan penanganan yang terintegrasi dan efektif dalam rangka mengatasi: • Banyaknya anak yang putus sekolah dan tidak menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun • Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun pelecehan seksual) • Tingginya angka perdagangan perempuan dan anak • Tingginya angka pekerja migran dan PRT  • Masih rendahnya peran dan keikutsertaan perempuan dalam sektor swasta dan PNPM • Permasalahan penyandang disabilitas.

34. Beberapa Rekomendasi UPR (3) • Peningkatanpartisipasiperempuandalampolitikdankepentinganumum • Pencegahankekerasan,khususnyahukumanbadandalamqanunjinayah • Pelaranganpenggunaankekerasanoleh APH • Menjagatoleransikebebasanberagamadihapuskan • Pelatihan HAM bagi APH • Rehabilitasi yang layakbagi PSK • Perbaikankondisitempat-tempatpenahanan • Mengklarifikasiperda yang diskriminatif • Peran APH (termasuk satpol PP) dalamsengketalahanantarkelompoketnisdankonflik horizontal lainnya • mempercepatrevisi KUHP • Kriminalisasipenyiksaandalamlegislasinasional (Rancangan KUHP) • Hukumanbadantermasukhukumanmatiharusdihapuskan • Ratifikasi OP CAT • Mereview UU Adminduktentangpencantuman agama dalam KTP

35. Kesimpulan • Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pemerintah wajib menjamin terlaksananya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM • Pemerintah Daerah dapat menyusun dan melaksanakan RANHAM yang sesuai untuk mengatasi masalah/tantangan yang ada di daerahnya • Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program RANHAM di daerah mencakup: • amanat dalam berbagai UU, • ketentuan kovenan yang telah diratifikasi, • RANHAM Nasional, • kebijakan Pemerintah Provinsi, dan • rekomendasi UPR yang selaras bagi daerah ybs.

36. TERIMA KASIH Dit. KSHAM - Agust 2014