PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1. Mata Kuliah HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Fakultas Hukum PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2. DASAR HUKUM Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, “Pemerintahan daerahberhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturanlain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan.” Pemerintahan Daerah = Perda dibuat oleh Kepala Daerahdan DPRD. Peraturan daerah dan peraturan lain menjadi dasarpelaksanaan otonomi oleh pemerintah daerah sesuaidengan prinsip negara hukum. Peraturan daerah dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRDsesuai dengan prinsip demokrasi. Peraturan lain > Peraturan Kepala Daerah.

3. DASAR HUKUM UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentangPengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan KepalaDaerah Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak UjiMateriil

4. Jenis dan hierarki Peraturan(UU Nomor 12 Tahun 2011) 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang; 4.Peraturan Pemerintah; 5.Peraturan Presiden; 6.Peraturan Daerah Provinsi; dan 7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah diatur secara lebih Spesifik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15/2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (pasal 2) dinyatakan bahwa Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas: (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan Kepala Daerah (c) Peraturan Bersama Kepala Daerah (d) Keputusan Kepala Daerah (e) Instruksi Kepala Daerah

6. PEMBENTUKAN Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atauBupati/Walikota. Apabila DPRD dan kepala daerah menyampaikan Raperda yang sama,yang dibahas adalah Raperda DPRD, Raperda kepala daerah sebagaibahan persandingan. Raperda DPRD disampaikan oleh anggota, komisi, gabungankomisi,atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerahdisampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah (dalamjangka waktu 7 hari setelah persetujuan) untuk ditetapkan sebagaiPerda dalam waktu 30 hari sejak persetujuan bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan kepala daerah dalamwaktu 30 hari, Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajibdiundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah

7. Asas-Asas Pembentukan 1.kejelasan tujuan; 2.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3.kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4.dapat dilaksanakan; 5.kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6.kejelasan rumusan; dan 7.keterbukaan

8. PENGAWASAN Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelahditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atauperaturan perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkanoleh Pemerintah. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untukmembatalkan Perda, Perda dimaksud dinyatakan berlaku. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presidenpaling lama 60 hari sejak diterimanya Perda oleh pemerintah. Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harusmemberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersamakepala daerah mencabut Perda dimaksud. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusanpembatalan Perda, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepadaMahkamah Agung. Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusanMahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dantidak mempunyai kekuatan hukum

9. Materi Muatan Penjabaran atau amanat peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi. Kebutuhan daerah. Dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atauperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biayapaksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagiankepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan palinglama 6 bulan atau denda paling banyak lima puluh jutarupiah atau ancaman pidana atau denda lain sesuai denganyang diatur dalam peraturan perundang-undangan

10. Asas-Asas Materi Muatan 1. pengayoman; 2. kemanusiaan; 3. kebangsaan; 4. kekeluargaan; 5. kenusantaraan; 6. bhineka tunggal ika; 7. keadilan; 8. kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan; 9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10 keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

11. Asas pengayoman,  bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat Asas kemanusiaan,  bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat  dan  watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Asas kekeluargaan,  bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila

12. Asas bhinneka   tunggal   ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah  dan  budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi  setiap warga negara tanpa kecuali Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial Asas ketertiban  dan  kepastian hukum,   bahwa   setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum Asas keseimbangan, keserasian dan  keselarasan, bahwa  setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

13. Selain asas dan  materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya   saing dalam pertumbuhan ekonomi   dan kesejahteraan masyarakat daerahnya

14. MATERI MUATAN PERDA MENGANDUNG ASAS • Pengayoman; • Kemanusiaan; • Kebangsaan; • Kekeluargaan; • Kenusantaraan; • Bhineka tunggal ika; • Keadilan; • Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan; • Ketertiban dan kepastuian hukum • Keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan PERATURAN DAERAH DPRD PERDA KEPALA DAERAH

15. Partisipasi Masyarakat Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisanatau tertulis dalam rangka penyiapan ataupembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dariDPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dariGubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan olehsekretariat daerah.

16. Pelaksanaan dan Penegakan Perda Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturanperundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturankepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda danpenyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatdibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagaipenyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atasketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntutumum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugasuntuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atasketentuan Perda.

17. Peraturan Kepala Daerah  dan Keputusan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Sudah menjadi hal yang jamak dalam penyelenggaraan  pemerintahan daerah  ketika suatu raperda ditetapkan menjadi perda maka pemerintah daerah diminta secepatnya menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk mengimplementasikan perda yang telah disetujui Dengan demikian  Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah  baru ada bila ada delegasi dari Peraturan Daerah. Sehingga Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah kedudukannya adalah sebagai peraturan perundang-undangan

18. Tetapi selain tentang peraturan perundang-undangan yang menggunakan asas legalitas, didalam konsep Negara kesejahteraan (welfare state) asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani masyarakat . akhirnya muncullah apa yang sering disebut dengan Freies Ermessen (diskresionare) Pengertian Freies ermessen (diskresionare) adalah salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang. Tercakup dalam arti freies ermessen ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau, mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyatan Pencakupan yang demikian disebut discretionary power. Atas dasar itulah, maka kepala daerah selain delegasi dari peraturan daerah juga mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang berasal Freies Ermessen dalam hal belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera Tetapi kedudukan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Daerah yang berdasar dari Freies ermessen ini kedudukannya bukan sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai peraturan kebijaksanaan

19. SEKIAN TERIMA KASIH