Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Policy BriefBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGM

2. Latar Belakang • Institutional Limbo BUMD • Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah • UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saat ini.

3. Tujuan • Studi best practice pengelolaan BUMD di berbagai negara • Mengkaji peranan BUMD bagi perekonomian Pemerintah Daerah • Kajian terhadap peraturan perundangan tentang BUMD

4. Metodologi • Menggabungkan kajian literatur, analisis data primer dan sekunder • Menggunakan pendekatan New Institutional Economics

5. LEVEL NIE Embedded ness: informal institutions, customs, Tradition, norms, religion Social theory (L1) Economics of Property rights/ Positive political Theory (L2) Institutional environment: Formal rules of the game-esp. property (polity, judiciary, bureaucracy) Governance: Play of the game-esp. contract (aligning governance Structures with transactions) Transaction cost Economics (L3) Neoclassical Economics/ Agency theory (L4) Resource allocation and employment (prices and quantities; incentive alignment)

6. Masalah Ekonomi Kelembagaan BUMD • Sesuai prediksi NIE di dalam kondisi transisi terjadi rules of the game yang berubah, tidak pasti, limbung, Menyebabkan seluruh pemain tidak mengenal insentif baru dan membangun sistem monitoring. Ketidakpastian ini menyebabkan ketidakjelasan siapa pelaku principal siapa pelaku agen, sehingga mendorong perilaku adverse selection dan moral hazard. • .

7. Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara • Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD • Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan intervensi oleh Pemerintah Daerah • Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan pengelolaan utang BUMD • Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan kompetensi SDM BUMD • Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga • Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak tumpang tindih

8. .....Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara • BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan didukung oleh mekanisme penegakannya. • Perlunya prosedur operasi standar efisien • Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju privatisasi pelayanan publik. • Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam pelayanan publik untuk melindungi kepentingan publik • Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif

9. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Tentang BUMD • UU No. 5 Tahun 1962 sudahtidakrelevandankurangmampumengakomodasipenyelenggaraan BUMD danjustrumembukacelahsalahkeloladanpenyimpangan • Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perludirevisi: • Dasardantatacarapendirian BUMD • Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang memaksimalkanpelayananpublik • Kerjasamadenganpihakketiga • Mekanismekepemilikandanpengambilankeputusan BUMD • Pengangkatandankewenangandireksi • Perencanaanjangkapanjangdanpendekperusahaan • Pertanggungjawabandanpengawasan BUMD • Kepegawaian • Kebijakanmanajemenpeningkatankinerja BUMD: restrukturisasidll.

10. Perbandingan Rasio BUMD/PAD Provinsi di Indonesia, 2004 (%) 12,00 9,63 10,00 9,02 8,99 7,44 7,30 8,00 6,67 6,61 6,19 6,01 5,59 5,55 6,00 4,70 4,57 4,26 3,67 4,00 3,14 2,96 2,46 2,27 1,50 1,29 1,50 1,72 1,29 2,00 1,10 0,99 0,74 0,73 0,00 0,00 0,00 Bali Riau Jambi Papua Banten Maluku Bengkulu Lampung Gorontalo Jawa Timur DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Maluku Utara Sulawesi Utara Bangka Belitung Sumatera Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sumatera Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sumatera Selatan Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Nanggore Aceh Darussalam BUMD/PAD Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia

11. 19,89 16,71 100% 80% 69,50 68,17 60% 40% 7,96 11,67 20% 2,65 3,45 0% 2003 2004 Lebih dari 20% antara 10%-20% Kurang dari 10% Tidak ada .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Nilai Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)

12. .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia • BUMD belummampumemberikankontribusike PAD pada sejumlahdaerahkarenamerugiataudaerahtidakmemiliki BUMD • Peranan BUMD bagiPemerintahDaerahtingkatProvinsimasihkecil. Provinsimasihbertumpu pada pajakdaerah dan retribusi • Hingga 2004, terdapatpeningkatanrasiolaba BUMD terhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota

13. Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY • Profesionalisme yang rendahmenyebabkan BUMD kurangberanimengambilresiko • Ketidakjelasanpayungbadanpemerintahmenyebabkanpermasalahanbirokrasi • IntervensiPemerintah Daerah yang berlebihanterhadap BUMD • Infrastruktur yang belumsiapuntukberubahbentukbadanhukummenjadiPerumdaataupunPerseroda • BUMD tidakdidukungolehPemerintah Daerah danpihakswasta. • Tuntutanfungsisosial BUMD menyebabkan BUMD tidakfokusterhadapmisiutamanya

14. .....Kesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY • Beberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD adalah: • Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang mendukung perekonomian daerah. • Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang pasar dan mekanisme pasar. • Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang terkait • Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan • Penetapan peraturan yang mendukung kegiatan operasional BUMD • Optimalisasi Badan Pengawas

15. Rekomendasi RUU BUMD 2006 • RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD • Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebih jauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yang mencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian peranan BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMD • Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop. • Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan Daerah • Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem informasi berbasis e-BUMD.