Business Law

1. Business Law Kepailitan dan penundaan pembayaran dalam kegiatan bisnis M-11 Tony Soebijono

2. Kepailitan • Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo • Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2004.TENTANG. KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Tony Soebijono

3. Yang dapat mengajukan kepailitan • Debitur sendiri • Para Kreditor • Jaksa penuntut umum Setiap kreditur (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan debiturnya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UU-Kepailitan. Dikecualikan oleh Undang-Undang Kepailitan adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan pailitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tony Soebijono

4. Tujuan utama kepailitan • Untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. • Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Tony Soebijono

5. Fungsi Lembaga Kepailitan Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang- hutang nya kepada semua kreditur. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Tony Soebijono

6. Tata Cara Permohonan Kepailitan • Diajukansecaratertuliskepengadilan • Permohonankepailitan, dandipelajariolehketuapengadilan • Sidang • Penetapankepailitanolehpengadilan Tony Soebijono

7. Setelah permohonan pailit Setiapkreditordapatjugamemohon • Meletakkansitajaminanterhadapsebagianatauseluruhkekayaandebitur • Menunjukkurator* (mengawasipengelolaanusahadebitur, pembayarankepadakreditor, pengalihanhartakekayaan) Tony Soebijono

8. Kurator..? • Adalah ketua akuisisi dan penjaga barang-barang yang masih dalam proses pailit • Setelah putusan pailit, hakim akan menetapkan kurator dan hakim pengawas, apabila debitur dan kreditur tidak meminta maka yang bertindak adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) Tony Soebijono

9. Tugas dari BHP • Mengumumkankeputusan hakim tentangkepailitan • Melakukanpenyitaan • Menyusuninventarisasiharta • Berhakmembukasemuasurat-suratdebiturpailit • Memberiuangnafkah • Menjualbendabendasipailit • Berhakmeneruskanusaha Tony Soebijono

10. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur, maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, KURATOR berwenang melaksanakan tugas pengurusan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Tony Soebijono

11. Upaya hukum terhadap putusan • Permohonan kasasi / keberatan atas putusan pailit • Permohonan peninjauan kembali • Permohonan penundaan pembayaraan Tony Soebijono

12. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) • penyelesaian dengan permohonan pailit Pihak-Pihak yang Terkait dalam PKPU 1. Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU a. Debitor b. Kreditor c. Bank Indonesia d. Badan Pengawas Pasar Modal e. Menteri Keuangan 2. Pengurus 3. Hakim Pengawas 4. Panitia Kreditor 5. Ahli Tony Soebijono

13. Contoh kasus • PT Dirgantara Indonesia  vs karyawan • Televisi pendidikan Indonesia  vs Crown Capital Global Limited (CCGL). • AJ Manulife Indonesia  vs dharmala sakti sejahtera • dll Tony Soebijono

14. thx