PELAKSANAAN KKN WAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN : REFLEKSI DAN PERMASALAHAN

1. PELAKSANAAN KKN WAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN:REFLEKSI DAN PERMASALAHAN Burhan Nurgiyantoro Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta 4 Maret 2008

2. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006Tanggal 9 Juni 2006 • Isi: • Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat thd penduduk usia 7-12 th atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008 • Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat thd penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008 • Menurunnya persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009

3. PENDAHULUAN • Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri terkait, gubernur, bupati, sampai dengan para pejabat pelaksana teknis di bawah • Dalam pelaksanaannya, mendiknas sampai dengan jajaran birokrasinya tingkat kecamatan menjadi motor pelaku kegiatan • Pemerintah merasa tidak mampu melaksanakan tanpa bantuan berbagai pihak, termasuk di dalamnya perguruan tinggi • PT digandeng diajak bekerja sama untuk menyukseskanGN-P2WB danGN-P2BA lewat KKN • UNY dan UGM termasuk salah dua PT yang digandeng pemerintah untuk melaksanakan KKN untuk mendukung gerakan nasional tersebut

4. Lanjutan… • KKN di perguruan tinggi mempunyai misi pengabdian kepada masyarakat (PPM); jadi, KKN PPM • Paradigma KKN harus sesuai berbasis kebutuhan masyarakat (dalam pengertian luas) • Untuk itu: KKN yang dipilih adalah KKN Tematik-Kontekstual-Situasional (KKN Tematik) • PT menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, bagian dari dan atau mendukung program pemerintah • Program pengabdian PT disesuaikan, a.l, dengan program pemerintah • Pemerintah kini tengah menggiatkan Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 tahun (GN-P2WB) dan Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Buta Aksara (GN-P2BA) lewat Inpres di atas

5. Lanjutan… • Untuk menyukseskan GN-P2WB dan GN-P2BA itu pemerintah menggandeng PT • Bentuknya KKN Tematik: KKN Wajar dan KKN PBA • KKN Wajar mendukung program percepatan penuntasan wajib belajar dikdas 9 tahu, KKN PBA program penuntasan buta aksara • Harapannya pada tahun 2008 APK dan APM dikdas 9 tahun mencapai 95%, dan 2009 jumlah warga buta aksara usia 15 ke atas tinggal 5% (7,7 juta orang) • Program itu mulia, demi kemajuan masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan, demi masyarakat kurang beruntung tetapi tidak merasa tidak beruntung • KKN UNY mendukung program pemerintah tersebut

6. GERAKAN NASIONAL WAJIB BELAJAR 9 TAHUN • Bangsa Indonesia bertekad mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang maju • Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun • Depdiknas bertekad menuntaskan program wajib belajar 9 tahun pada akhir tahun 2008 (APK minimal 95%) • Rata-rata APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs secara nasional baru mencapai 85,22% (2005),88,68% (2006), dan (92,52% (2007) • Jadi, masih diperlukan kenaikan APK sebesar 2,48% (±963.890 anak) sampai tahun ajaran 2008/2009 • Wajar dikdas penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas • Masih ada banyak kabupaten yang APK-nya di bawah 75% atau di bawah 85% • Daerah yang masih ber-APK rendah inilah yang menjadi sasaran program penuntasan wajib belajar 9 tahun • Perlu dilaksanakannya gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun

7. Lanjutan… • Prioritas sasaran: masyarakat di daerah terpencil, terpencar, dan terisolir, pasca bencana alam, dan daerah-daerah lain yangtingkat APK- nya rendah, tetapi Angka Absolutnya tinggi • Faktor-faktor penyebab APK rendah/Angka Absolut tinggi antara lain: • keterisoliran • kondisi ekonomi • budaya/adat • keterbatasan daya tampung sekolah • kondisi geografis (letak sekolah terlalu jauh) • Pelaksanaan gerakan nasional penuntasan wajib belajar Ditjen Mandikdasmen, Direktorat PSMP menggandeng PT • Bentuknya: Kuliah Kerja Nyata Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, disingkatKKN Wajar

8. Mengapa Kerjasama dengan PT? • PT dipandang konsisten dalam upaya mengangkat derajat pendidikan bangsa • PT (LPTK) penghasil tenaga pendidik dan kependidikan aktif mengangkat permasalahan pendidikan ke dalam kajian pokok akademik • Tugas PT relevan dengan upaya penyediaan calon tenaga pendidik dan kependidikan di daerah • PT memiliki misi pengabdian kepada masyarakat(terutama yang kurang beruntung) menuju masyarakat yang terdidik • Visi Ditjen Mandikdasmen tidak berbeda dengan visi PT • PT dijadikan salah satu kepanjangan tangan Ditjen Mandikdasmen Direktorat Pembinaan SMP untuk membantu program penuntasan wajib belajar • PT pelaksana KKN Wajar

9. KKN WAJAR • KKN Wajar: Kuliah Kerja Nyata Wajib Belajar • KKN Wajar: model pelaksanaan KKN yang program utamanya adalah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun • Pelaksanaan di daerah-daerah yang tingkatAPK-nya rendahdanangka absolutnya relatif tinggi • KKN Wajar dilaksanakan PT bekerja sama dengan Direktorat PSMP dan Pemda setempat (ada 15 PT di Indonesia) • Pemda dan PT penyelenggara KKN Wajar haruslah menjalin kemitraan yang sinergis dan saling mendukung

10. Tujuan Umum KKN Wajar • Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menjalin hubungan yang kondusif dan harmonis dengan pemerintah dan masyarakat • Mengaplikasikan kompetensi para mahasiswa yang diperoleh di perguruan tinggi dalam kegiatan nyata di masyarakat • Ikut bertanggung jawab dalam mengemban visi dan misi perguruan tinggi, terutama membentuk insan cendekia, mandiri, dan bernurai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

11. Tujuan Khusus KKN Wajar • Melaksanakan isi kerjasama antara Direktorat PSMP dan PT (via LPM atau LPPM) • Memetakan dan mendata penduduk usia 13 – 15 tahun(yang telah dan belum sekolah di SMP) • Mengidentifikasi minat lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dalam melanjutkan sekolah • Mengidentifikasi sebab-sebab tamatan SD/MI tidak melanjutkan sekolah, sehingga dapat dicari alternatif pemecahan masalahnya • Menganalisis hasil pemetaan dan pendataan untuk menentukan usulan pola/satuan pendidikan yang cocok di daerah sasaran

12. Tujuan Khusus KKN wajar lanjutan… • Melakukan penyuluhan tentang wajib belajar 9 tahun untuk calon peserta didik dan msyarakat dengan menggunakan pendekatan dan strategi yang sesuai • Meningkatkan daya tampung pendidikan setingkat SMP/MTs melalui pembentukan pola/satuan pendidikan • Meningkatkan mutu pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dalam rangka menguatkan ketahanan program wajar dikdas 9 tahun

13. INDIKATOR KEBERHASILAN KKN WAJAR • Tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sehingga GN-P2WB di lokasi KKN berkesinambungan • Tersusun peta data yang akurat tentang: • Gugus pend. Dasar yang terdiri dr satu/beberapa SMP dengan SD/MI pendukungnya dalam satu daerah jangkauan • APK tingkat SMP/MTs danyang sederajat • Jumlah anak usia 13-15 th yang telah dan belum mengikuti pend. Di SMP/MTs dan yang sederajat • Data individual anak usia 13-15 th yang telah tamat SD/MI/yang sederajat, yang belum masuk SMP/MTs dan data individual anak putus sekolah di SMP/MTs di lokasi KKN • Jenis satuan pendidikan tingkat SMP/MTs yang diminati oleh calon peserta

14. Indikator lanjutan… • Teridentifikasi beberapa hal berikut: • Penyebab tamatan SD/MI tidak melanjutkan sekolah SMP/MI • Minat lulusan SD/MI untuk melanjutkan sekolah, ke SMP/MI, atau yang lain • Sumber daya yang ada untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun • Ditemukannya solusi thd masalah dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun • Meningkatnya kesadaran masy. & pemerintah setempat pentingnya wajar dikdas bagi peningkatan kesejahteraan hidup di lokasi KKN • Meningkatnya daya tampung pend. SMP/MI lewat pembentukan satuan pendidikan/pola pend. yang sesuai dengan kondisi & kebutuhan masyarakat • Meningkatnya mutu pendidikan SMP/MI/yang sederajat di lokasi KKN sehingga ketahanan program wajar dikdas 9 tahun menguat

15. Lokasi KKN Wajar Lokasi KKN Wajar adalah kabupaten yang APK tingkat SMP/MTs masih di bawah 95% yang mencakup: • APK masih di bawah 75% sebanyak 15 kabupaten • APK antara 75% s.d. <85% sebanyak 10 kabupaten • APK antara 85% s.d. <95% sebanyak 7 kabupaten

16. GERAKAN NASIONAL PENUNTASAN BUTA AKSARA • Sampai tahun 2006 masih ada sekitar 14 juta orang Indonesia yang buta aksara usia 15 th ke atas tahun • Untuk kemajuan bangsa, dan meningkatkan taraf hidup warga, buta aksara harus dituntaskan • Tugas penuntasan buta aksara (PBA) itu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan seluruh warga negara: menjadi gerakan nasional • Buta aksara kini bahkan telah menjadi isu dunia • Deklarasi Dakar: Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. • RPJMN DAN RENSTRA DEPDIKNAS 2006: “Tercapainya peningkatan sebesar 95% pada tingkat keaksaraan orang dewasa yaitu kelompok usia 15 tahun ke atas dan perempuan pada tahun 2009”. • Jadi,Berdasarkan itu, kita harus lebih cepat baik dari sisi waktu maupun besarnya jumlah sasaran

17. INPRES NO.5 Tahun 2006: menggerakkan seluruh komponen masyarakat (pusat dan daerah) sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan PBA Komitmen melaksanakan Inpres No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPBA) - Bagi daerah yang persentase penduduk buta aksara 15 tahun ke atas <5%  diupayakan tuntas pada akhir tahun 2008 - Bagi daerah yang persentase penduduk buta aksara 15 tahun ke atas 5-10%  diupayakan tuntas pada akhir tahun 2009 - Bagi daerah yang persentase penduduk buta aksara 15 tahun ke atas >10%  diupayakan berkurang minimal setengah dari jumlah penduduk buta aksara tuntas pada akhir tahun 2009 6

18. BUTA AKSARA DAN PENDIDIKAN SEBAGAI KOMPONEN PENTING HDI Pengeluaran Per Kapita (Purchasing Power Parity) Angka Melek Huruf Orang Dewasa Rata-Rata Usia Harapan Hidup Rata-rata Lama Pendidikan Indeks Pendidikan Indeks Perekonomian Indeks Kesehatan HUMAN DEVELOPMENT INDEX(HDI)

19. Program Sosialisasi • Prog. Pendataan dan Pemetaan • Program Penuntasan Wajar • Melaksanakan: • 1. Sosialisasi GNPPWB • Pendataan dan Pemetaan • Data Individu calon LAPORAN AKHIR ? ON-1 (LDK-1) IN-1 (LPK-1) IN-2 (LPK-2) MENYUSUN PROGRAM MELAKSANAKAN PROGRAM EVALUASI HASIL Sosialisasi & Asistensi Penuntasan Wajar Dikdas di Kabupaten

20. REFLEKSI KKN WAJAR UNY • UNY telah melaksanakan KKN Wajar di dua Kabupaten luar Jawa: Banjar (Kalsel) dan Nias (Sumut) tahun 2005-2006 (bersama UM, Unesa, dan UPI) • Karena dinilai berhasil, KKN Wajar diperluas baik daerah lokasi maupun PT yang dilibatkan (kini 15 PT) • KKN Wajar UNY di tiga kabupaten Jawa: Kebumen (2006), dan Purbalingga (2007), Magelang (2006, 2007) • Pada tahun 2008 KKN Wajar UNY kembali ke Kabupaten Magelang; lokasi kecamatan yang ditangani harus berbeda pada kecamatan-kecamatan yang APK dan APM-nya rendah • KKN Wajar 2006 berlokasi di Kecamatan Bandongan, Kaliangkrik, dan Kajoran; tahun 2007 di Kecamatan Dukun, Candimulyo, dan Pakis • KKN Wajar 2008 di Kecamatan Sawangan dan Tempuran • KKN Wajar di kabupaten-kabupaten di Jawa: Pola Reguler • Artinya, pemerintah sengaja menitipkan program penuntasan wajar dikdas 9 tahun itu lewat kegiatan yang ada di perguruan tinggi

21. METODE PELAKSANAAN • Survei: pengamatan situasi kondisi lembaga pemerintah dan masyarakat • Sensus: terjun langsung ke lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan data • Wawancara: terhadap aparat pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua, siswa, dll yang terkait • Penanganan: • Informal: penyadaran masyarakat/orang tua tentang pentingnya sekolah, pemerintah setempat • Nonformal: pelaksanaan kejar paket A dan B, pelatihan kecakapan hidup, kegiatan olahraga dan seni • Formal: peningkatan kualitas PBM, sarana dan prasarana, BOS, beasiswa/sekolah gratis

22. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN Di Berbagai Kabupaten, terutama di Magelang • Sosialisasi GNP2WB di tiap kecamatan/desa lokasi KKNW • Sensus anak usia sekolah SD dan SMP dan sederajat di lembaga resmi pemerintah (Diknas, Depag, sekolah) • Sensus anak usia sekolah SD dan SMP di masyarakat dari rumah ke rumah, baik yang sekolah maupun yang tidak • Khusus untuk anak yang tidak sekolah: by name, by parent, by address • Mendata dan menghitung: angka absolut, APK, APM, angka kelulusan, angka transisi, angka mengulang, angka do, dll. di tiap kecamatan lokasi (semua lengkap dengan lampiran) • Mendata dan menghitung komponen pendidikan di SD dan SMP/MTs (jumlah siswa, guru, pendidikan guru, rombongan belajar, ruang kelas, lab, rasio, dll) di tiap kecamatan • Membuat pemetaan gugus sekolah dasar dan sekolah menengah dan arus siswa di tiap kecamatan

23. Lanjutan Kegiatan … Selain itu juga: • Menganalisis semua data yang diperoleh • Mengidentifikasi penyebab anak-anak tidak melanjutkan sekolah ke SMP • Membuat usulan rekomendasi (pembuatan RKB, USB, beasiswa, perpustakaan, peningkatan SDM, dll) (sebagian rekomendasi tidak diperkuat oleh argumentasi sehingga dinilai kurang baik oleh pihak direktorat) • Menyadarkan dan memotivasi orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah (dari rumah ke rumah) • Membentuk satgas penuntasan wajar dikdas di lokasi • Menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai komponen terkait (pemerintah setempat, tokoh masyarakat, PKK, dll)

24. Lanjutan Kegiatan … • Melaksanakan pembelajaran Kejar Paket A dan B bagi anak-anak putus sekolah • Menyelenggarakan bimbingan belajar anak SD dan SMP • Membuat video kegiatan • Mengadakan dan menggiatkan olahraga (menggairahkan anaak-anak agar mau kembali ke sekolah) • Membuat draf laporan • Mengadakan seminar temuan mahasiswa di lapangan di tingkat kecamatan dan kabupaten dengan melibatkan berbagai pihak terkait • Membuat laporan final untuk Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta

25. Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat Setempat • Pemda Magelang (mulai tingkat kabupaten sampai dusun) menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Wajar UNY • Mahasiswa KKNW UNY dinilai mampu membantu program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dikdas 9 tahun • KKNW UNY memberikan data yang konkret dan objektif (karena tidak memiliki kepentingan) yang bermanfaat bagi penyusunan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Magelang • KKNW UNY dinilai berhasil memotivasi dan menyadarkan orangtua dan anak-anak akan pentingnya pendidikan • KKNW UNY dinilai berhasil membawa kembali sebagian anak tidak bersekolah untuk kembali ke sekolah • KKNW UNY membantu menggairahkan masyarakat dan anak-anak untuk berpikir positif tentang pendidikan

26. Tanggapan Lanjutan … • Mahasiswa KKNW UNY juga bisa bergaul dengan masyarakat setempat dari berbagai lapisan • Mahasiswa diterima dengan baik, baik di tempat tinggal maupun ketika datang ke instansi-instansi terkait dan dari rumah ke rumah warga • Bahkan, di beberapa kabupaten/kecamatan, pejabat/camat/warga setempat meminta agar kembali UNY mengirim mahasiswa KKN ke sana • Ada rasa kebangaan dan kehilangan warga masyarakat ketika mahasiswa KKN berpamitan untuk kembali ke kampus • Hal yang semacam tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi mesti diusahakan dengan sikap rendah hati dan mau berkorban

27. PENUTUP • KKN Wajar UNY selama ini dinilai cukup berhasil baik oleh Direktorat PSMP maupun pemda setempat • Kita juga layak bersyukur karena dapat membantu program pemerintah demi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung • Keberhasilan itu membawa beban: kita harus berusaha untuk mempertahankan dan sekaligus mengoreksi berbagai kekurangan • Tujuannya, KKN Wajar tahun ini yang merupakan kegiatan terakhir harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya • KKN Wajar UNY tahun 2008 harus lebih baik • Mari kita kembangkan citra positif UNY lewat KKN Wajar

28. TERIMA KASIH Selamat berjuang demi anak bangsa semoga cepat selesai kuliah dan segera mendapat jodoh