SOSIALISASI

1. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SOSIALISASI PMK 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring & Evaluasi PelaksanaanAnggaranBelanja Kementerian Negara/Lembaga Bekasi, 8 Agustus 2019 Jakarta, 30 Januari 2019

2. LATAR BELAKANG LatarBelakang APBN PelaksanaanfungsiManajemenKeuangan Negara: disiplinfiskal, alokasisumberdayasesuaiprioritas, kehati-hatianpenggunaansumberdayakeuangan Amanatperaturanperundang-undangan (Pasal 131 PP 45 Tahun 2013 sebagaimanadiubah PP 50 Tahun 2018) TuntutandanEkspektasipublikatasPengelolaankeuangandanbelanja yang efisien, efektif, danekonomis Saatalokasianggaranterusmeningkatdaritahunketahun. Bagaimanakredibilitas, akuntabilitas, dansustainabilitasnya? 03

3. POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN ANGGARAN PREAMBULE TUJUAN BERNEGARA KOMITMEN NASIONAL RPJMN UNDANG-UNDANG DIPA Kontrak/SuratKeputusan PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PelaksanaanPekerjaan AKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTCOME Hasil/Output PERATURAN MENTERI PMK GOOD GOVERNANCE LAYANAN PUBLIK BeritaAcara & Pernyataan PERATURAN DIRJEN PERDIRJEN PBN PER-XX/PB/20XX SPPSPMSP2D SURAT-SURAT SE DIRJEN PBN SE-XX/PB/20XX LKPP SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

4. TIMEFRAME PENCAPAIAN OUTPUT SECARA IDEAL Fungsi APBN adalah untuk operasionalisasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Dalam satu tahun fiskal, APBN yang telah ditetapkan harus dapat memenuhi ketiga fungsi tersebut. Pemenuhan fungsi dicerminkan dengan pencapaian output, outcome, & impact dalam satu kurun waktu tahun anggaran sesuai RKP dan renja K/L TAHUN FISKAL ... PERIODE PELAKSANAAN APBN • PENCAPAIAN OUTPUT • Sesuai dengan fungsi APBN, sejak dilaksanakan harus menghasilkan output; • Kerangka waktu pencapaian output harus dibatasi s/d Triwulan III • PENCAPAIAN OUTCOME • Outcome adalah manfaat dari belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan. • Output harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin dan keseluruhan outcome tercapai pada akhir tahun. • PENCAPAIAN IMPACT • Impact adalah dampak dari belanja negara pada APBN; • Impact harus dicapai sesuai dengan RKP dan kebijakan fiskal tahun bersangkutan.

5. TIPE BELANJA DALAM APBN ISU OUTPUT STANDAR PEMENUHAN PERCEPATAN PENCAPAIAN OUTPUT DAN OUTCOME OPERASIONAL PEMERINTAHAN STANDAR PELAYANAN KETEPATAN DELIVERY . PELAYANAN PUBLIK AKUNTABILITAS/ANTI FRAUD KECEPATAN BELANJA APBN OUTPUT DIADAKAN? BARANG/JASA PUBLIK OUTPUT DIPRODUKSI? OUTPUT DIHASILKAN? BANTUAN MASYARAKAT OUTPUT DITAGIHKAN? OUTCOME DICAPAI? SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN

6. PERAN MONEV PA MeningkatkankualitaskinerjapelaksanaananggaranK/L denganmewujudkanpelaksanaananggaran yang efektif, efisien, sesuairencana, sertataatpadaketentuan/regulasi/kebijakan. Menjaminpencapaian output pelaksanaananggaranK/L yang optimal, sehinggamampumendukungpencapaiantujuandansasaranpembangunan Mewujudkanpengelolaan APBN yang kredibelmelaluimanajemenkaspemerintah yang terkendali Membangunketersediaanruangfiskal yang memadaibagipendanaan program-program prioritaspemerintah, melaluipenyempurnaanprodukperencanaandanpelaksanaananggaran 04

7. KONSEPSI MONEV PA TelaahMakro Reviu Evaluasi Pemantauan RPJMN IMPACT RKP Tw III - IV PEMBAYARAN DIPA RKA-KL OUTCOME Tw II - IV PENCAIRAN DANA APBN PENGUJIAN OUTPUT Tw I - III KOMITMEN Monev PA dilaksanakansecarakomprehensifmelaluirangkaianaktivitas yang berkesinambungan, yang terintegrasidan melekat dalamseluruh tahapanpelaksanaananggaran sepanjang tahun anggaran Pembinaan & Pengendalian Kesiapan Pengawalan target kinerja 05

8. Output : Pembinaan, PenyusunanKajian Serta Monev PA 2 1 • IKPA merupakanalatukurkuantitatiftingkatkualitaskinerjapelaksanaananggaransatkeratau K/L EvaluasiPelaksanaanAnggaran PenilaianKinerjaPelaksanaanAnggaran (IKPA) Spending Review RPA Nasional KFR Khatulistiwa • Merupakanreviu atas operasional/teknis pelaksanaan anggaran, meliputiperkembanganrealisasikeuangan & capaian output besertaidentifikasikendala/masalah yang dihadapisebagaibahanmasukanperumusankebijakan • DisusunsecaraSemesteran • MerupakananalisisatasefektivitaskebijakanpelaksanaanAPBN/APBD terhadapperkembanganperekonomian di suatuwilayah • kompilasidari KFR Tingkat Wilayah yang dibuatseluruhKanwilDJPb • DisusunsecaraTahunan • MerupakanOne on one meeting dengan K/L yang dianggapperlumendapatperhatianterkaitkualitaspelaksanaananggaran. • Digunakansebagaisalahsatu media pembinaankepada K/L. • DilaksanakansecaraTriwulanan • Menggunakan 4 aspekkualitas, yaitu: kesesuaiandenganperencanaan, efektivitaspelaksanaananggaran, efisiensipelaksanaankegiatan, sertakepatuhanterhadapregulasi. • Monitoring dilakukanmelalui menu IKPA yang terintegrasidalamaplikasiOMSPAN • Pengukuranvalue for money (efisiensi, efektivitas, danekonomis) belanjapemerintah. • LaporandisusunTahunan 3 • Temuan SR 2019 (Potensiinefisiensi) • Reviualokasi: 1.686 M • Einmaligh: 9.621 M • Benchmarking: 488 M • DeviasiKebutuhan: 3.446 M 5 4

9. MONEV PA BELANJA K/LSECARA UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BAGIAN II

10. (Ref: Pasal 1-5 , Lampiran A.1 dan B.1 PMK 195/PMK.05/2018) POKOK PENGATURAN:Ruanglingkup, tujuan, manfaat Adalahrangkaianaktivitasterintegrasidalamrangkamereviu, memantau, & mengevaluasipelaksanaananggaranbelanjapada K/L MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SELAKU PA • Dilaksanakanberkaladanmenyeluruh • Dilaksanakansepanjang proses dalamsikluspelaksanaananggaransetelah proses pengesahan DIPA Menjaminefektivitaspelaksanaananggaran, efisiensipenggunaananggaran, dankepatuhanterhadapregulasi RUANG LINGKUP TUJUAN MONEV OLEH BUN MONEV OLEH PA MONEV OLEH BUN • Peningkatanefektivitaspencapaiankinerja; • Perbaikantatakelolapenggunaananggaran; • Penilaiankinerjasatker K/L. • Evaluasikinerjapelaksanaananggaran; • Pengendalianbelanjanegara; • Peningkatanefisiensianggaranbelanja. PEMANFAATAN HASIL MONEV 08

11. (Ref: Bab III; Pasal 6-19 PMK 195/PMK.05/2018) AKTIVITAS DAN HASIL PELAKSANAAN MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH BUN SR REVIU BELANJA Pemetaan, pengukuran yang menitikberatkanaspekefektif, efisien, danekonomis (value for money), sertapenyusunananalisismenyeluruhdanstrategisatas output program dankegiatanbelanjaKementeriannegara/Lembaga. RPA PEMANTAUAN & EVALUASI Pengamatanatasperkembangan, penelaahan proses danmekanisme, penilaiankinerja, identifikasikendala/permasalahan, termasukperumusanrekomendasiataspelaksanaananggaranbelanjaKementeriannegara/Lembaga. PEMBINAAN & PENGENDALIAN EPA Pengembangankompetensi, kapasitaspengelolakeuangan, dan forum komunikasi/koordinasiuntukmenjamin agar pelaksanaananggaransesuaidenganrencana, regulasi, dankebijakanpelaksanaananggaran. KFR TELAAH MAKRO PA Penyusunankajian/analisis yang diarahkanuntukmelihat: (i) akurasi, pengendalian, proyeksi, danakuntabilitaspelaksanaananggaranuntukpeningkatankredibilitasdankesinambunganfiskal, serta (ii) efektivitaskebijakanfiskalterhadappencapaiantujuanmakroekonomipadakonteks regional. 10

12. (Ref: Bab II; Pasal 9,12,13,15, PMK 195/PMK.05/2018) PEMBAGIAN TUGAS/KEWENANGAN MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH BUN Direktorat PelaksanaanAnggaran • Memastikan proses pelaksanaan anggaran Satker di tingkat regional tetapberjalansesuairencana, regulasi, dankebijakan, sertamenyampaikanusulanterkaitperbaikanregulasidankebijakankekantorpusatDirektoratJenderalPerbendaharaan • Menyediakan data, dalamhaldiperlukanolehKanwilDJPb • Memastikan proses pelaksanaan anggaran K/L tetapberjalansesuairencana, regulasi, dankebijakan, sertamerumuskanperbaikankebijakandanregulasi, di tingkatnasional • Melaksanakanperumusanmetodologi/desainReviubelanja, penyediaan data dalampelaksanaanReviubelanjaterhadapSatker di tingkatpusat, danpenyusunanlaporanReviubelanjasecaranasional • Menyediakan data, dalamhaldiperlukanolehKanwilDJPb • MelaksanakanpemantauandanevaluasikinerjaterhadapSatker di tingkatPusat • MelaksanakanpemantauandanevaluasikinerjaterhadapSatkerdalamlingkupwilayahkerjanya • Memastikan proses pelaksanaan anggaran Satkerdalamlingkupwilayahkerjanyatetapberjalansesuairencana, regulasi, dankebijakan • Melaksanakantelaahmakropelaksanaan anggaran melaluipenyusunankajian/analisis di tingkat regional • Melaksanakantelaahmakropelaksanaan anggaran melaluipengumpulanhasilaktivitasTelaahmakropelaksanaan anggaran KanwilDJPbdanpenyusunankajian/analisis di tingkatnasional • MelaksanakanreviubelanjaterhadapSatker di tingkat regional • MelaksanakanpemantauandanevaluasikinerjaterhadapSatker di tingkat regional SR RPA EPA KFR 11

13. (Ref: Pasal 20, Lampiran B.4 PMK 195/PMK.05/2018) PEMBAGIAN TUGAS/KEWENANGANMONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PA Melaksanakanaktivitasmonevsesuai area kewenangannya Memastikankinerjatercapai STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKAN STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA FUNGSI PRIORITAS SASARAN POKOK (IMPACT) SUB FUNGSI FOKUS PRIORITAS INDIKATOR KINERJA FOKUS PRIORITAS UNIT IN CHARGE LEVEL ORGANISASI SekjenKementerian/ Lembagaatau unit lain yang setara MISI/SASARAN (IMPACT) K/L Unit yang menanganikesekretariatan (ex: setditjen) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) PROGRAM PRIORITAS PROGRAM Eselon I Unit yang mengelolakeuangan/tatausaha (ex: subbag TURT) KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) KEGIATAN PRIORITAS Satker • Berdasarkanpertimbangantertentu, Menteri/PimpinanLembagadapatmenunjuk unit lain yang dipandangmampudancocokuntukmenjalankanfungsisebagaipenanggungjawabpelaksanaanmonev. • Ketentuanmengenaipenunjukan unit penanggungjawabmonevdiaturdalampetunjukteknispelaksanaanmonev yang ditetapkanMenteri/PimpinanLembaga. JENIS BELANJA 13

14. (Ref: Lampiran B.3 PMK 195/PMK.05/2018) INDIKATOR PERMASALAHANMONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PA Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal/rencana kegiatan maupun kebutuhan idealnya Alokasi anggaran belanja K/L yang kurang wajar, efisien, relevan dengan output/outcome yang direncanakan Perencanaan keuangan & kegiatan K/L yang kurang baik, tidak mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyerapan anggaran yang rendah, jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun Realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Pencapaian output yang di bawah target Kendala teknis operasional dan kebijakan yang menghambat pelaksanaan anggaran Pengelolaan keuangan yang kurang patuh dan taat terhadap peraturan/regulasi di bidang pelaksanaan anggaran 14

15. (Ref: Lampiran B.2 PMK 195/PMK.05/2018) PRINSIP-PRINSIPMONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PA kejelasantujuandanhasil yang diperolehdarikegiatanmonev; 1 memilikikepastiantindaklanjut 10 menilaikondisilapangansecaraobjektif; 2 akurasi data/informasimelaluipengumpulan, validasidanverifikasi data darisumbernya 9 melibatkanberbagaipihak yang dipandangperludanberkepentigansecaraproaktif; 3 berorientasipadaoptimalisasikualitaspelaksanaananggarandanperbaikan/penyederhanaanmekanisme/prosedurpelaksanaananggaran 8 memanfaatkanhasilmonevpelaksanaananggaranbelanja K/L oleh BUN sebagaisalahsatu input danpendukungutama 4 7 pelaksanaanmonevdilaksanakansecaraterintegrasi, efektif, danefisien menggambarkansecarautuhkondisidansituasipadasetiaptahapanpelaksanaananggarandarisisipelaksanaankegiatansertapengelolaankeuangan 5 6 pelaksanaanmonevdilaksanakansecaraberkaladanberkelanjutan 15

16. (Ref: Pasal 21-25, Lampiran B.4 PMK 195/PMK.05/2018) AKTIVITAS & TAHAPAN PELAKSANAAN (1)MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PA K/L Eselon I Satker Pendekatan Program per JenisBelanjadalambentukpertukaran data dankoordinasidenganDirektoratPelaksanaan Anggaran PendekatanFungsi/Program Prioritas per JenisBelanjadalambentukpertukaran data dankoordinasidenganDJPbcqDirektoratPelaksanaan Anggaran Peninjauandanpenilaiankesesuaiandankeselarasanantara data-data yang terkaitrencanapelaksanaankegiatan, rencanapenarikandana, penyerapan, dengancapaiankinerja yang tercantumpadadokumen anggaran PendekatanKegiatan per JenisBelanjadalambentukpertukaran data dankoordinasidenganKPPN dan/atauKanwilDJPb Memantau data pelaksanaan anggaran Belanja K/L (IKPA) sertamengidentifikasipermasalahan yang timbul, dan/atau yang diprediksiakantimbulpadatahun anggaran berjalan Monitoring atas Program Prioritas K/L dalambentukpertukaran data dankoordinasidenganDJPbcqDirektoratPelaksanaan Anggaran Monitoring atasKegiatandalambentukpertukaran data dankoordinasidenganKPPN dan/atauKanwilDJPb Monitoring atas Program Eselon I dalambentukpertukaran data dankoordinasidenganDirektorat PA a. Memberikanpenilaianterhadappelaksanaan anggaran Belanja K/L denganmelihataspekkesesuaiandenganperencanaan, kepatuhanterhadapregulasi, efisiensipelaksanaan anggaran, danefektivitaspelaksanaan anggaran; b. Melakukanidentifikasiatasberbagaiisu, kendaladan/ataumasalahpelaksanaan anggaran Belanja K/L; dan c. Memberikanrekomendasidalampenyelesaiankendaladan/ataumasalahdalampelaksanaan anggaran Belanja K/L Evaluasiataspelaksanaan anggaran Belanja K/L dalam unit organisasinya Evaluasiataspelaksanaan anggaran Belanja K/L dalam unit organisasinyadanSatkerpenerimapenugasan /pelimpahandalamwewenangnya Evaluasiataspelaksanaan anggaran Belanja K/L dalam unit organisasinya Menteri/PimpinanLembagamengaturlebihlanjutketentuanteknispelaksanaanmonevberpedomanpadaPedumsebgaaimanaterdapatpadalampiran PMK Kewenangan 16

17. (Ref: Lampiran B.5 PMK 195/PMK.05/2018) AKTIVITAS & TAHAPAN PELAKSANAAN (2)MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PA Aktivitas reviu pada Eselon I Aktivitas reviu pada K/L Aktivitas reviu pada Satker • Reviu Pelaksanaan reviu atas rencana kegiatan; Pelaksanaan reviu atas rencana penyerapan/penarikan dana; Pelaksanaan reviu atas rencana capaian output; Pengajuan revisi Halaman DIPA. koordinasi pelaksanaan reviu rencana kegiatan pendukung program pada seluruh satker di bawah Eselon I; reviu kesiapan pelaksanaan program; reviu atas rencana penyerapan/penarikan dana; Pelaksanaan reviu atas rencana capaian output/sasaran program; Pengajuan revisi. koordinasi pelaksanaan reviu rencana kegiatan pendukung program pada seluruh satker di bawah Eselon I; reviu kesiapan pelaksanaan program; reviu atas rencana penyerapan/penarikan dana; Pelaksanaan reviu atas rencana capaian output/sasaran program; Pengajuan revisi. • Pemantauan Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelesaian tagihan Pelaksanaan Pemantauan atas penyampaian data kontrak Pemantauan atas pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pemantauan atas penyelesaian pagu minus Pemantauan atas penyerapan anggaran dan pencapaian output Pemantauan atas kualitas pengelolaan keuangan (terkait IKPA diluar penyerapan), maupun nilai indikator lainnya yang ditentukan sesuai dengan karakteristik K/L terkait Pelaksanaan identifikasi permasalahan • Evaluasi Pengumpulan data dan informasi Penilaian terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pemetaan terhadap hasil penilaian Pemberian rekomendasi dan rencana tindak lanjut 17

18. (Ref: Pasal 5,8,10,11,13,14,16-18,22-24 PMK 195/PMK.05/2018) HUBUNGAN ANTAR AKTIVITAS DGN TUJUANMONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PA TUJUAN MONEV OLEH PA AKTIVITAS MONEV OLEH PA AKTIVITAS & OUTPUT MONEV OLEH BUN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCAPAIAN KINERJA: Analisiskinerjapenyerapandancapaiankeluaranriil program/kegiatan REVIU (AwalTahun & Insidentil) REVIU (Triwulanan) SR PEMANTAUAN & EVALUASI (SepanjangTahun) PERBAIKAN TATA KELOLA PENGGUNAAN ANGGARAN: Analisiskinerjapengelolaankeuangansatkermenggunakanindikator IKPA di luarpenyerapan PEMANTAUAN (SepanjangTahun) RPA PEMBINAAN & PENGENDALIAN (SepanjangTahun) PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN: Perbandingannilaikinerjaantar unit organisasiKementerian Negara/Lembagaberdasarkan IKPA EVALUASI (Triwulanan) EPA 18 * keterangan: aktivitastelaahmakrolebihdiarahkanpadaperbaikankebijakan yang bersifatmakrodalamkontekskewilayahan/regional yang berhubungandenganBappenasdan BKF.

19. (Ref: Lampiran B.7 PMK 195/PMK.05/2018) PEDOMAN UMUM & PETUNJUK TEKNISMONEV PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PA PETUNJUK TEKNIS PALING SEDIKIT MEMUAT: 01 DasarHukumPelaksanaanMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L • Tata caraMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L oleh PA mengikutiPedomanUmumsebagaimanadiaturdalamLampiranPeraturanMenteriKeuanganNomor 50/PMK.05/2018. • Menteri/PimpinanLembagaselaku PA mengaturlebihlanjutketentuanteknispelaksanaanMonevPelaksanaanAnggaranBelanjapada K/L yang dipimpinnyadenganberpedomanpadaPedomanUmum. 02 TujuanPelaksanaanMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 03 PelaksanaMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 04 ObjekMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 05 Aktivitas, Tahapan, danWaktuMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 06 Sumber Data & InformasiMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 07 Tata Cara & MetodeMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 08 Output danPenyampaianLaporanMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 09 PembiayaanKegiatanMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 10 Ketentuan Lain TerkaitMonevPelaksanaanAnggaranBelanja K/L 19

20. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) & Target Strategis Tahun 2019

21. IKPA:Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kelancaran Pelaksanaan Anggaran: (Pembayaran/RealisasiAnggaran, Penyampaian Data Kontrak,Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, KebijakanDispensasi SPM) 1 Mendukung Manajemen Kas: (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D) 2 12 Indikator UntukMenjaminKetercapaianOutput Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP): (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja) 3

22. 12 INDIKATOR PENILAIAN kinerja pelaksanaan anggaran A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan C. Kepatuhan Terhadap Regulasi D. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

23. PEMBOBOTAN IKPA 2019 Realisasi 20% Tagihan 15% Data Kontrak 15% PengelolaanUP 10% 5% Revisi DIPA 5% Deviasi Hal. III 5% LPJ Bendahara 5% Renkas 6% SPM Salah ReturSP2D 6% 4% Pagu Minus DispensasiSPM 4% INDIKATOR BOBOT 2019 BOBOT 2018 5% 5% 20% 20% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% BobotNilaiBerubah

24. 12. Pagu Minus 11. DispensasiPenyampaian SPM 5. Penyampaian Data Kontrak 3. Pengelolaan UP 8. Retur SP2D 10. Pengembalian SPM 1. Revisi DIPA 9. PenyampaianRenkas (RPD) 2. DeviasiHlm III DIPA 4. Penyampaian LPJ Bendahara 6. PenyelesaianTagihan 7. PenyerapanAnggaran Dihitungberdasarkantingkatdeviasiantararealiasipenarikandanadenganrencanapenarikanpadahalaman III DIPA DihitungberdasarkanjumlahpertanggungjawabanUangPersediaan(UP RM Tunai)tepatwaktu(1 bulan)sesuai status Karwas UP OMSPAN Dihitungberdasarkanrasioketepatanwaktupenyampaian data kontrak (nilai ≥ Rp50 jt), terhadapseluruhkontrak yang disampaikan Dihitungberdasarkanjml SPM yang mendapatdispensasikarenamelewatibataswaktupenyampaian SPM diakhirtahun Dihitungberdasarkanjumlahrevisipagutetapdibandingkandengan target revisi DIPA (target 1x revisi per triwulan) Dihitungberdasarkanrasiopengembalian SPM oleh KPPN (penolakansistemsaatkonversidanverifikasi) Dihitungberdasarkanrasio LPJ yang disampaikantepatwaktuterhadapjumlahseluruh LPJ yang disampaikanke KPPN Dihitungberdasarkanpersentasepagu minus semuajenisbelanja(level 6 digit/akun) terhadappaguanggarannya Sesuairasioketepatanwaktupenyelesaian SPM tagihan (17 harikerja) dibagiseluruh SPM tagihan. (SPM tagihantsb = SPM LS Kontraktual Non-51) • Berdasarkan % realisasianggaranthdpagu DIPA • Target realisasi : TW 1=15%; TW 2=40%; TW 3=60%; dan TW 4=90% BobotNilai BobotNilai BobotNilai BobotNilai BobotNilai BobotNilai BobotNilai BobotNilai Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria 15% 4% 5% 15% 20% 4% 6% 5% • 0%=100 • >0,0%-1,0% = 95 • >1,0%-2,0% = 90 (% realisasi/target realisasi) x 100 100 - Rasiopagu minus Sesuairasiotepatwaktu Sesuairasiotepatwaktu 100/Rasiorevisi DIPA Sesuairasiotepatwaktu BobotNilai BobotNilai BobotNilai BobotNilai Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria Sub Kriteria Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi 6% 5% 10% 5% Sesuairasiotepatwaktu Sesuairasiotepatwaktu ∑realisasianggaran ∑SPM salah ∑data kontrak TW ∑tagihantepatwaktu ∑LPJ tepatwaktu ∑revisi DIPA ∑pagu minus Sesuaijml SPM yang mendapatdispensasi 100 - Rasioretur 100 - Rasio rata2 Deviasi Rasio minus = Rasio TW = Rasiorevisi = Rasio = % realisasi= Rasio TW = Rasio TW = X 100 ∑pagu DIPA ∑data disampaikan ∑SPM disampaikan ∑target Revisi DIPA ∑tagihandisampaikan ∑LPJ disampaikan KPPN ∑pagu DIPA rata2 (Realisasi – rencanahalaman III DIPA) Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi Kalkulasi Rasioretur SP2D Rasio rata2 deviasi ∑data renkas TW ∑SPM GUP TW X 100 Rasio TW Rasio TW X 100 = = = = ∑SPM GUP diajukan ∑renkasdisampaikan rencanapenarikanpadahalaman III DIPA 2019 X 100 X 100 • 0 SPM=100; • 1-10 SPM=95 • 11-30 SPM=90 • 31-50 SPM=85 • >50 SPM=80 X 100 DihitungberdasarkanrasioRenkas /RPD harian yang disampaikantepatwaktu (sesuaibatas/nilaijenistransaksi A/B/C) thdseluruhrenkasygdisampaikan Dihitungdengancaramembandingkanjumlah SP2D yang direturterhadapjumlah SP2D yang telahditerbitkanoleh KPPN • >2,0%-2,5% = 85 • >2,5% = 80 ∑retur SP2D X 100 ∑SP2D terbit X 100 X 100

25. Balanced scorecard slide 2 LandasanRegulasi per Indikator (1)

26. Balanced scorecard slide 2 LandasanRegulasi per Indikator (2)

27. Balanced scorecard slide 2 LandasanRegulasi per Indikator (3)

28. Balanced scorecard slide 2 LandasanRegulasi per Indikator (4)

29. HAL PENTING TIDAK ADA HAL BARU & MENYULITKAN DALAM IMPLEMENTASI PMK 195/PMK.05/2018 • PMK 195/PMK.05/2018 diterbitkanuntukmemayungiaktivitas yang selamainitelahdilakukan, baikolehKementerianKeuanganselaku BUN maupunKementerian Negara/LembagaselakuPenggunaAnggaran. • PMK 195/PMK.05/2018 memberikanarah, pedoman, petunjukdantujuan yang lebihjelasmengenaiaktivitasmonev yang harusdilakukanolehsatker). • Tidakperluadalaporan yang disampaikan K/L kepadaMenteriKeuangan; K/L danKementerianKeuanganmelakukanpertukaran data danhasilmonevmelalui media sinkronisasi/koordinasi/komunikasi yang merupakanbagiandarirangkaian/tahapanaktivitasmonev. 20

30. TERIMA KASIH KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN