130 likes | 342 Views
GOVERNMENT REGULATION OF MARKET POWER AND SOCIAL. DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE.MM. Kegagalan Pasar : situasi pasar bebas gagal mencapai efisiensi, efisiensi teknis dan modal atau aset Situasi yang menjadi masalah:
E N D
GOVERNMENT REGULATION OF MARKET POWER AND SOCIAL DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE.MM
Kegagalan Pasar : situasi pasar bebas gagal mencapai efisiensi, efisiensi teknis dan modal atau aset Situasi yang menjadi masalah: • Kekuatan pasar (market power) • Eksternalities : pendapatan dan biaya terefleksi dalam pasar persaingan dan nilai sosial • In-equities : peranan pasar dalam mencapai efisiensi • Stabilisasi : pengangguran dan inflasi Keterlibatan Pemerintah? Pakar ekonomi tidak setuju tentang keinginan regulasi pemerintah setuju pada kepentingan tujuan sosial dan prinsip pilihan rasional.
Sumber ketidaksetujuan rasionalitas: • Bukti kegagalan pasar • Peranan pertimbangan nilai • Efektivitas kebijakan pemerintah Adam Smith teori invisible hand Teori keseimbangan dan invisible hand • Supply-demand bergerak bersama dalam penentuan harga dan output di pasar. • Marginal Utilitu kurva demand • Marginal Cost kurva supply • Segi teknis fungsi produksi • Marginal Product dan Marginal Revenue = permintaan derivatif faktor produksi • Permintaan derivatif menentukan harga faktor • Sumberdaya primer digunakan untuk menghasilkan barang modal
Permintaan konsumen Pasar produk Penawaran industri Rumah tangga Perusahaan Permintaan derivatif Penawaran Faktor Pasar faktor Gambar sirkulasi pasar
Tindakan egoistis tiap orang dituntun oleh tangan gaib menuju hasil akhir. Mekanisme pasar efisiensi alokatif : produsen memaksi- malkan laba dan konsumen memaksi- malkan utilities Utilities A A C B Utilities B 0
Batasan teori invisible hand • Kegagalan pasar: Persaingan tak sempurna dan eksternalitas. Masalah: pada harga yang tidak mencerminkan MC sosial dan MU sosial sebenarnya • Konsep Darwin: Jika aktivitas perekonomian mencapai melampaui pasar kalau distribusi pendapatan secara politis tidak dapat diterima masyarakat, bila permintaan tidak mencerminkan kebutuhan, maka invisible hand tidak akan menuntunperekonomian ke posisi optimum. Bila terjadi kegagalan pasar, intervensi pemerintah dapat memperbaiki perekonomian.
Ilmu Ekonomi Kemakmuran : Pernyataan positif : yang berkaitan dengan deskripsi. Pernyataan normatif : bersangkutan dengan apa yang seharus- nya dilakukan.
Instrumen yang digunakan pemerintah: • Pajak • Pembelanjaan • Regulasi atau peraturan • Regulasi ekonomi • Regulasi sosial Fungsi Pemerintah: • Pembentukan kerangka landasan hukum. • Penentuan kebijakan stabilitas makroekonomi. • Mempengaruhi alokasi sumberdaya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi • Penciptaan program yang akan mempengaruhi distribusi pendapatan.
Pilihan Publik dan Eksternalitas: a. Barang publik VS barang swasta. b. Barang kolektif VS barang pasar. MSD = Marginal Social Demage Biaya akan kerusakan marginal MPD = Marginal Private Demage MCA =Marginal Cost Demage 0 Kerusakan
Kebijakan untuk perbaikan eksternalitas: • Pendekatan swasta: - negoisasi dan teori coase - sistem pertanggung-jawaban • Tindakan kolektif: - pengendalian langsung - pajak emisi polusi. Aspek Ekonomi dan Perpajakan Prinsip Perpajakan: Prinsip manfaat VS prinsip kemampuan membayar. • Pendekatan kemanfaatan. • Pendekatan kemampuan membayar Kesamaan horisontal: Kesamaan vertikal :
Kompromi pragmatis dalam perjajakan : • Pajak progresif dan pajak regresif • Pajak langsung dan pajak tidak langsung Progresif % perubahan kenaikan pajak Proporsional Regresif O pendapatan
Tipe-tipe pajak utama: • Pajak penjualan dan cukai. • Pajak tunjangan kesejahteraan, kesempatan kerja dan upah. • Pajak laba perseroan / pajak penghasilan. • Pajak pertambahan nilai. • Pajak pendapatan perorangan yang progresif. • Erosi pada dasar perpajakan. • Pajak yang seragam. Efisiensi dan Progresifitas: Pengaruh tarif pajak marjinal yang tinggi akan mengalihkan aktivitas ekonomi ke sektor yang pajaknya ringan.
Kurva Laffer : teori dan realitas N B A Total Penerimaan Pajak Total Penerimaan Pajak Tarif Pajak Tarif Pajak