Download
1 / 8
90 likes | 449 Views
BEDAH KASUS STATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. Oleh : : Najamuddin Lawing,SH,MH . ( Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Tangerang , Pemangku Mata Kuliah Filsafat Hukum , Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Dan Manajemen Advokasi ). Profil.
E N D
BEDAH KASUSSTATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT Oleh : : NajamuddinLawing,SH,MH. (StafPengajarUniversitasMuhammadiyahTangerang, Pemangku Mata KuliahFilsafatHukum, ArbitrasedanAlternatifPenyelesaianSengketa, Dan ManajemenAdvokasi)
Profil • Nama : Najamuddin Lawing, MH. • TtL : Makassar, 1 Maret 1949 • Pendidikan : -IlmuHukumPidana (S1) -IlmuHukumKonsentrrasiHukumBisnis (S2) • Profesi : AdvokatdanStafPengajar Fk. HukumUniversitasMuha mmadiyahTangerang.
Pendahuluan Bupatiadalahjabatanpolitik, dengandemikianpenilaian yang dominanterhadapkasusinisangatsaratdengannuansapolitik. AcengFikriadalahBupatiGarut yang didugamelakukanpelanggaranhukumkarenatelahmelakukanpernikahannyadenganseorangperempuan yang bernamaFanyOctora yang bertempattinggal di wilayahKabupatenGarutJawa Barat. Pernikahaninididugadilangsungkandengancaranikah “sirri” karenatidakmelalui proses sebagaimanadiaturdalamundang-undangperkawinan yang lazimnyadicatat di Kantor Urusan Agama setempat.
Berawaldariperbuataningkarjanjiinilahkasusinimakinharimakinramaidiperbincangakan, baik di media cetakmaupun di media elektroniktermasuk media jejaringsosial. Tanggapanmasyarakatterhadapkasusinimemangbervariasi, ada yang pro ada pula yang kontra. • Hasilyang diperolehPanitiaKhususinidilaporkankepadaPimpinan DPRD Garutdanselanjunyaditindaklanjutimelaluimekanime yang sudahditentukanberuparapatparipurna. RapatParipurna DPRD Garutdilaksanakanpadatanggal, 21 Desember 2012 danhasilnyaberuparekomendasi agar AcengFikrisegeradipecatataudiberhentikandarijabatannyasebagaiBupatiGarut.
Hal inisesuaidenganperaturanperundang-undangansebagaimanadiaturdalam UU.No.1 Tahun 1974,Tentang Pokok-pokokPerkawinandan UU.No.32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah. PemberhentianKepala Daerah Dan WakilKepala Daerah diaturdalamPeraturanPemerintah No.6 Tahun 2005, Bab.X, Pasal 123 yang bunyinyasebagaiberikut : Kepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah berhentikarena: • Meninggaldunia; • Permintaansendiri; atau • Diberhentikan.
Kepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah diberhentikankarena: • Berakhirmasajabatannyadantelahdilantikpejabat yang baru; • Tidakdapatmelaksanakantugassecaraberkelanjutanatauberhalangansecaraberturut-turutselama 6 (enam) bulan. • TidaklagimemenuhisyaratKepala Daerah Dan/AtauWakilKepala Daerah • Dinyatakanmelanggarsumpah/janjijabatanKepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah. • TidakmelaksanakankewajibanKepala Daerah dan /atauWakilKepala Daerah.
B. RumusanMasalah Sekarangyang menjadipertanyaanadalahpasalberapadari UU.No.1 Tahun 1974 yang dilanggarolehAcengFikridalamkapasitasnyasebagaiBupatiGarut. • ApakahsudahtepatpenerapanPasal 123 Peraturan Pemerintah,No.6 Tahun 2005, TentangPengangkatandanPemberhentianKepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah ini yang jugadijadikandasarataulandasanhukumoleh DPRD GarutterhadapAcengFikrisebagaiseorangBupati/Kepala Daerah Garut ? • Apakahadalagiaturan lain yang dilanggardalamhubungannyadenganjabatannyasebagaibupati?
KESIMPULANDiskusiinimerupakantelaahkritisakademisdannetral, menghindaripemihakandengantujuankemungkinanlahirnya “HUKUM PROGRESSIF DAN FUTURISTIK” ketikaperaturanperundang-undangan yang adatidakmampulagimenyesuaikandiridenganmasyarakat yang diaturnya.
