1 / 36

PE NYELENGGARA AN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PE NYELENGGARA AN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN. Disampaikan oleh: S EKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL G IZI dan KIA p ada RAKERKESDA 2012 JAWA TENGAH. LATAR BELAKANG BOK.

fayola
Download Presentation

PE NYELENGGARA AN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENYELENGGARAAN DANABANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN Disampaikan oleh: SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL GIZI dan KIA pada RAKERKESDA 2012 JAWA TENGAH

  2. LATAR BELAKANG BOK • Perbaikan statuskesehatan masyarakat yang tidak signifikan dibandingkan dg kondisi sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. • Proporsi anggaran kesehatanAPBD yang sangat kecil. • Pembiayaan untuk upaya promotif & preventif utamanya untuk operasional lapangan Puskesmas, sangat kecil. • Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang kurang sistematis dan kurang terarah. • Target-target MDGs perlu dipastikan tercapai di 2015. • Tantangan dari kutub PTM semakin meningkat

  3. REVIEW BOK 2011

  4. REALISASI DANA TP BOKNASIONAL(cut off 26 Januari 2012) Sumber : Data SAU KEMENKEU

  5. TREND REALISASI DANA TP BOK (%)

  6. % REALISASI DANA TP BOKPER PROPINSI

  7. KAB/KOTA YANG BELUM ADA REALISASI • KAB. KEP MENTAWAI (SUMBAR) • KAB. PENAJAM PASER UTARA (KALTIM) • KAB. KUTAI KARTANEGARA (KALTIM) • KAB. LANNY JAYA (PAPUA) • KAB. LINGGA (KEPRI) • KAB. ANAMBAS (KEPRI)

  8. KENDALA/PERMASALAHAN KONDISI GEOGRAFIS : • Jauhnya lokasi puskesmas dengan Dinkes Kab/Kota terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia, menghambat pelaporan/penarikan dana & penyerahan POA. • Tidak ada biayatransportasi dari Puskesmas ke DKK untuk verifikasi POA dan biaya dari DKK ke Kanwil DJPB atau KPPN. • KPPN tidak satu lokasi dengan wilayah Dinkes Kab/Kota, (hanya ada 178 KPPN untuk 492 satker)

  9. KENDALA/PERMASALAHAN POLA KERJA : • Dominasi program tertentu dalam penggunaan dana BOK. • Ada beberapa Kab/Kota yg lebih m’utamakan program2 yg menyerap APBD lebih dulu. • Tuntunan / pendampingan kurang dilakukan DKK ke pada Puskesmas • Dukungan dana operasional APBDditarik unt digantikan oleh BOK • Belum ada format standar dalam penyusunan POA dan laporan kegiatan BOK.

  10. KENDALA/PERMASALAHAN SDM : • Pemahaman administrasi keuangan TP-BOK. Keberanian bendahara hny smp pencairan UP • Terbatasnya jumlah tenaga pengelola keu’an akibat penggabungan pengelolaan BOK dg Jamkesmas menjadi beban & membingungkan • Beda persepsi terhadap Juknis BOK antara verifikator DKK dg Puskesmas • Persyaratan pertanggung-jawaban yg dibuat rumit oleh DKK

  11. Permintaan perubahan Juknis BOK (1) • Kebutuhan daerah terhadap upaya di luar 6 prioritas terutama untuk daerah perkotaan, dimana upaya prioritas umumnya sudah ber-jalan baik dengan menggunakan sumber dana APBD • Kebutuhan spesifik daerah terhadap upaya di luar 6 prioritas seperti kasus jiwa di Aceh • Arahan Menkes : pelayanan kesehatan haji

  12. Permintaan perubahan Juknis BOK (2) • Perjalanan dinas konsultasi Puskesmas ke DKK • Indikator evaluasi yang difokuskan ke unsur input, proses, dan output • Mulainya fokus pembinaan manajemen BOK ke arah pemanfaatannya pada perencanaan masyarakat

  13. Permintaan perubahan Juknis (3) Barang Penunjang Upaya Kesehatan (max 10%) • Tahun 2011, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan banyak menimbulkan multipersepsi, karena batasan yang kurang jelas. Sehingga tahun 2012, bahan kontak dihilangkan, diganti dengan pembelian barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap. • Pembelian barang penunjang total max 10% dari alokasi BOK karena di dalamnya meliputi pemeliharaan ringan termasuk ongkos tukang, barang penunjang untuk penyuluhan dan barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap.

  14. Juknis BOK 2011 - 2012

  15. Juknis BOK 2011 - 2012

  16. PELAKSANAAN BOK 2012 -2013

  17. PotensialMasalahTahun 2012 Tingkat Pusat: • Persepsibahwa BOK hanyauntuk program GiKIA • Penyelenggaraan BOK dipandangsebagaitanggungjawabDitjenGiKIA • Kecenderunganuntukmintaseluruh program unit disebutdalamjuknisBOK untuklegitimasipenggunaandana di Puskesmas • Melihatmasalah di masyarakathanyadarisudut program masing-masing

  18. PotensialMasalahTahun 2012 Tingkat Provinsi: • Tim Pengelola BOK belumdibentuk • Sosialisasi BOK padaKab/Kota terlambat • Pembinaan BOK Kab yang fragmented • Perbedaanpersepsiantarapengelola BOK Kabdengan KPPN setempattidakdifasilitasi • Kepatuhanpetugas DKKuntukmelaporkanrealisasikeuangansesuai SAI kurangdibina

  19. PotensialMasalahTahun 2012 Tingkat Kabupaten : • SK Alokasi BOK per Puskesmasterlambat • SK PengelolaKeuangan TP BOK terlambat • Adanyarevisi DIPA terkaitpenyesuaianjumlahPuskesmas • Perbedaanpersepsiantarapengelola BOK Kabdengan KPPN • Kepatuhanpetugasuntukmelaporkanrealisasikeuangansesuai SAI • Mutasi SDM terlatihpengelolaanKeuangan BOK • APBD ditarik / dikurangi

  20. STRATEGIC INTENTION Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan, utamanya upaya promotif dan preventif

  21. CRITICAL SUCCESS FACTORS • PENYEDIAAN DANA BOK TEPAT WAKTU. • PENYALURAN DANA BOK KE SELURUH PUSKESMAS. • PEMANFAATAN DANA BOK SESUAI KAIDAH • PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU & TEPAT MUTU

  22. CSF 1: PENYEDIAAN DANA BOK TEPAT WAKTU KOMPONEN : • PERENCANAAN DANPENGANGGARAN KEGIATAN YANG SESUAIJADUAL SIKLUS PERENCANAAN (RKA SKPD SELESAI TEPAT WAKTU) • SK MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI BOK PER KAB/KOTA DI AWAL TAHUN • PENYIAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT WAKTU (SK KPA; PPK; dll) • PERTEMUAN TINGKAT PROVINSI UNTUK SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENYUSUNAN RENAKSI KABUPATEN • REVISI ANGGARAN SEDINI MUNGKIN, BILA DIPERLUKAN

  23. CSF 2: PENYALURAN DANA BOK KOMPONEN : • RAKONTEK TINGKAT DKK (SOSIALISASI BOK, ARAHAN DKK TENTANG KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN, PENETAPAN TARGET KINERJA AKHIR TAHUN TIAP PUSKESMAS BERIKUT RENAKSINYA) • PERTEMUAN KONSULTASI BERKALA 3 PIHAK (DKK, PUSKESMAS, KPPN) UNTUK PENYUSUNAN POA PUSKESMAS DAN USULAN PENCAIRAN DANA • PENYALURAN DANA KE PADA PUSKESMAS

  24. CSF 3: PEMANFAATAN DANA BOK KOMPONEN : • RAKONTEK TINGKAT DKK (FOKUS TENTANG KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN DAN IMPLIKASINYA PADA RENAKSI PUSKESMAS, SERTA PENYUSUNAN POA PUSKESMAS) • KOORDINASI KERJA LINTAS SEKTOR DI TINGKAT KABUPATEN DALAM RANGKA MENJAMIN KETERPADUAN KEGIATAN DAN DUKUNGAN BERBAGAI SUMBER DANA DAERAH • PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS SESUAI POA • PELATIHAN KADER TERMASUK UNTUK SMD MASYARAKAT • PENDAMPINGANMASYARAKAT DALAM MMD / MUSRENBANG

  25. CSF 4: PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU & TEPAT MUTU KOMPONEN : • RAKORBERKALADKK DAN PUSKESMAS • BIMBINGAN /PENDAMPINGAN ADMINISTRATIF KEUANGAN PUSKESMAS • PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN BERKALA KINERJA PUSKESMAS

  26. PENYUSUNAN RKAKL TERPADU ANTAR LEVEL ADMINISTRASI KESEHATAN Pusat: MENU GENERIK KETERPADUAN: - RKAKL PUSAT - RKAKL PROV - RKA SKPD RAKERKESNAS (fokus prioritas) LOKAKARYA PROVINSI Prov: MENU SPESIFIK DKK: USULAN RKA SKPD

  27. SUMBER PENDANAAN PUSKESMAS APBD DAK JAMKESMAS BOK DEKON JAMPERSAL PHLN CSR SINERGIS DUPLIKASI LOKMIN & POA PUSKKESMAS

  28. PERAN MANAJEMEN KAB/KOTA • ANALISIS SITUASI KESMAS & PENETAPAN PRIORITAS MASALAH DAERAH • SOSIALISASI BOK & RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN • PERTEMUAN KOORDINASI BERKALA DENGAN PUSKESMAS DAN KPPN / KANWIL DJPB SETEMPAT • PELATIHAN / PENDAMPINGAN SMD & MMD • MONITORING EVALUASI • MONITORING EVALUASI KE PUSKESMAS &JAR, UKBM • PENYUSUNAN PELAPORAN

  29. PERAN MANAJEMEN PROVINSI • Analisis situasi kesmas wilayah • Menyusun menu province spesific upaya kesehatan • Rapat koordinasi perencanaan tingkat provinsi • Sosialisasi & pelatihan mgt BOK untuk Kab/Kota • Fasilitasi pembahasan anggaran Kab/Kota dg DJPB • Pembinaan dan Penggerakan Manajemen BOK Kabupaten/Kota • Monev penyelenggaraan BOK • Penyusunan Laporan

  30. INDIKATOR MANAJERIAL INPUT : % PUSKESMAS MENERIMA DANA BOK PROSES : % PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN LOKMIN/BLN OUTPUT : % PUSKESMAS YANG MENCAPAI SELURUH TARGET KERJA AKHIR TAHUN (TAPJA) % ALOKASI DANA BOK YANG TERSERAP

  31. Indikator audit

  32. SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK ITEM JAMKESMAS JAMPERSAL BOK • Sasaran • Masyarakat Miskin Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas, bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan persalinan Dinkes Prop. Dinkes Kab/Kota, Puskesmas&jaringannya, Poskesdes dan Posyandu Mekanisme Penyaluran Bansos (Transfer langsung dari kas negara) Bansos (Transfer langsung dari kas negara) Tugas Pembantuan (TP) Kegiatan Kuratif dan Reha bilitatif Promotif, Preven tif, Kuratif dan Rehabilitatif Promotif & Preven tif

  33. PROGRAM UNGGULAN • KIA & KB • IMUNISASI • GIZI • PROMOSI • KESLING • P’DALI PENY BOK PROMOTIF PREVENTIF KESEHATAN MASYARAKAT • R. JALAN • R. INAP • GADAR • LINAKES • TRANSPORT JAM KES MAS KURATIF REHABILITATIF MDGs • ANC 4X • LINAKES • PENANGANAN KOMPLIKASI • PNC & KN 3X JAM PER SAL KURATIF REHABILITATIF

  34. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TINGKAT PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN RI SETDITJEN BINA GIZI DAN KIA BLOK C LANTAI VIII RUANG 817 JL. HR. RASUNA SAID BLOK X KAV. 4-9 JAKARTA 12950 TELEPON: 021-5201590 EXT 8217 FAKS: 021-5279216 HOT LINE : 0821 1325 1532 (PROGRAM), 081287676733 (KEUANGAN) WEBSITE: www.depkes.go.id (INFO BOK), www.gizikia.depkes.go.id

  35. Terima kasih

  36. FOKUS UPAYA 2012 • Sosialisasi BOK Tingkat Pusat (road show per unit eselon 1, Februari 2012) • Sosialisasi BOK Tingkat Provinsi (Feb – Maret) • Pelatihan TOT Manajemen BOK (Feb) • Pendampingan/penggerakan pelaksanaan BOK (Feb – Des) • Penyusunan Laporan Evaluasi BOK (per triwulan)

More Related