250 likes | 662 Views
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Contoh-contoh dari hak ekosob Komite Hak Ekosob General Comments Tinjauan Laporan Negara Concluding Observation. Hak Ekosob – Sifat Kewajiban Negara. Pasal 2 (1) Kovenan Hak Ekosob
E N D
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya • Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya • Contoh-contoh dari hak ekosob • Komite Hak Ekosob • General Comments • Tinjauan Laporan Negara • Concluding Observation
Hak Ekosob – Sifat Kewajiban Negara • Pasal 2 (1) Kovenan Hak Ekosob • “to take steps.. by all appropriate measures • “with a view to achieving progressively the full realization (progressive realization) -- “realisasi progressif” – realisasi secara bertahap • to the maximum of available resources • bagaimana mendefinisikan “realisasi secara bertahap” ? --> lihat para 43 – 48 General Comment 13 tentang hak atas pendidikan
Hak Ekosob – Sifat Kewajiban Negara • Sebagian kewajiban tidak dapat diperlakukan dengan cara realisasi progresif --> “core minimum obligations” (kewajiban minimum utama) --> mis. penerapan non-diskriminasi • Realisasi progresif --> bertahap maju • ukuran-ukuran yang bersifat mundur “retrogressive” tidak dapat diterima • Kewajiban bertindak dan kewajiban berdampak (obligation of conduct – obligation of result • Pelanggaran-pelanggaran hak ekosob --> maastricht guidelines
Kewajiban Negara: menghormati, melindungi, memenuhi • Menghormati --> negara harus menahan diri dari campur tangan penikmatan hak asasi manusia • Melindungi --> negara harus mencegah pelanggaran pihak lain di luar negara • Memenuhi --> negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk pelaksanaan penuh hak asasi manusia • kewajiban memenuhi dapat diwujudkan melalui kewajiban memfasilitasi, memajukan, dan menyediakan
Indikator Hak Asasi Manusia • Suatu cara untuk mengukur pelaksanaan kewajiban yang disyaratkan oleh hukum HAM internasional • terdiri dari informasi spesifik mengenai peristiwa, proses, atau hasil • berkaitan dengan norma dan standar HAM internasional • digunakan untuk menilai dan memantau pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia
Mengapa membutuhkan Indikator? • Memperkuat akuntabilitas / pertanggung jawaban negara • Membantu negara dalam menyediakan laporan kepada komite • Mengukur kemajuan secara berkala untuk satu kurun waktu tertentu • Menilai dampak dari inisiatif kebijakan • Membandingkan kemajuan dari satu wilayah dengan wilayah tertentu terkait dengan pelaksanaan hak-hak tertentu
Indikator hak asasi manusia • bisa kualitatif dan kuantitatif, bukan saling berlawanan tapi saling melengkapi • relevan bagi hak sipol maupun hak ekosob • harus merefleksikan seluruh aspek kewajiban • respect, protect, fulfill • obligation of conduct dan of result (kewajiban bertindak dan berdampak • merefleksikan keseimbangan antara universalitas dan partikularitas
Indikator hak asasi manusia • harus: • relevan, valid, dan handal (reliable) • sederhana, tepat (timely), sebisa mungkin menggunakan sedikit angka • dapat diperbandingkan secara wilayah maupun rentang waktu • diterima oleh pihak pemegang hak • praktis, akurat, dengan biaya terjangkau, dan tersedia sumber-sumber data yang diperlukan
Metodologi penyusunan indikator • Indikator disusun di atas landasan kandungan normatif hak yang akan dipantau • lihat Kovenan Hak Ekosob, General Comment, dan Jurisprudensi • Identifikasi Elemen-elemen kunci (kandungan normatif) dari masing-masing hak • mis: hak atas pangan: ...? • mis: hak atas layanan kesehatan: ...?
Metodologi penyusunan indikator • Merefleksikan seluruh aspek kewajiban (obligations) • Obligations: untuk menghormati, melindungi, memenuhi (respect, protect, fulfil) • Obligations: bertindak dan berdampak (of conduct, of result)
Metodologi penyusunan indikator • Merefleksikan tingkat penerimaan, upaya, dan hasil • Indikator Struktural • merefleksikan ratifikasi dan adopsi instrumen legal yang diperlukan untuk merealisasikan hak • keadaan HAM dalam hukum dan kebijakan di tingkat domestik • contoh: ratifikasi perjanjian HAM, pengesahan perjanjian HAM dalam hukum domestik, harmonisasi dalam kebijakan nasional • Biasanya merupakan indikator kualitatif (meskipun bisa ditunjukkan secara kuantitatif) • Indikator Proses • mengukur upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan kewajibannya • Contoh: proporsi warga yang memiliki asuransi layanan kesehatan, proporsi warga yang memiliki akses berkesinambungan terhadap sumber-sumber air(untuk hak atas pangan), proporsi budget yang dialokasikan untuk perumahan rakyat • Biasanya diukur secara kuantitatif • Indikator Hasil • Merefleksikan status atau realisasi hak-hak yang khusus • Contoh: proporsi anak yang kekurangan berat badan di bawah usia 5 tahun, proporsi warga yang tinggal di wilayah kumuh di perkotaan, proporsi warga yang memiliki akses berkesinambungan terhadap sumber-sumber air(untuk hak atas air) • Biasanya diekspresikan secara kuantitatif • Kerapkali tumpang tindih dengan MDGs
Metodologi penyusunan indikator • Mempertimbangkan norma-norma yang bersinggungan “cross-cutting norms” • mis. non-diskriminasi, kesetaraan, tak terbagi, dsb
Metodologi penyusunan indikator • Identifikasi sumber-sumber data – gunakan 4 tipe data • Statistik / Agregat • Event-based data • Survei Rumah tangga dan persepsi • Expert Judgement (penilaian pakar) • Lakukan pemilahan data berdasarkan cross-cutting norms • Susunlah metasheet yang lebih rinci dan tools pengumpulan data • Uji dan perbaiki indikator dan teknik-teknik pengumpulan data
Latihan • bekerjalah berpasangan • lakukan identifikasi kandungan hak sesuai dengan topik yang dipilih: • hak atas pendidikan • hak atas pangan • hak atas layanan kesehatan • hak untuk bebas dari penyiksaan • hak hidup • hak atas persamaan di depan hukum • hak atas tempat tinggal • hak atas pekerjaan dan dalam bekerja • hak atas kebebasan beragama • hak atas kebebasan berpendapat • susun indikator struktural, proses, dan hasil • Identifikasi sumber-sumber data dari masing-masing indikator