490 likes | 1.38k Views
AMDAL. Oleh : Nastain, ST., MT. A. LATAR BELAKANG. Environmental Impact Assessment (AMDAL) lahir sejak NEPA ( National Environmental Policy Act ) diundangkan oleh AS pada tahun 1969, dan mulai berlaku 1 Januari 1970.
E N D
AMDAL Oleh : Nastain, ST., MT
A. LATAR BELAKANG Environmental Impact Assessment (AMDAL) lahir sejak NEPA (National Environmental Policy Act) diundangkan oleh AS pada tahun 1969, dan mulai berlaku 1 Januari 1970.
AMDAL timbul sebagai reaksi masyarakat AS terhadap kerusakan, degradasi & pencemaran lingkungan serta menurunnya nilai estetika alam akibat makin meningkatnya aktivitas manusia.
Pemahaman tentang AMDAL mulai timbul sejak diundangkannya UURI No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan LH, yang disusul dengan PP 29 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (mulai berlaku 5 Juni 1987). Selanjutnya PP 29/1986 dicabut dan diganti dengan PP 51 tahun 1993. • Saat ini dasar utama pelaksanaan AMDAL adalah UURI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ps. 15 (1) ) dan PP 27 tahun 1999 tentang AMDAL.
Dasar hukum pokok AMDAL : • UU R.I. No: 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • PP No: 27/1999 ttg AMDAL (d/h PP 29/1986 dan PP 51/1993) • Kepmen LH No. 17/2001 ttg Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan AMDAL. • Kep. Ka. Bapedal No: 056/1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting • Kep. Ka. Bapedal No: 09/2000 tt Pedoman Penyusunan Amdal
B. Batasan, Pengertian & Dasar Hukum • AMDAL menurut PP 27/1999, Bab I Pasal 1 (1), adalah “kajian mengenai dampakbesar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” • Dokumen AMDAL meliputi 4 (empat) buku, yaitu : 1. KA (Kerangka Acuan) -ANDAL 2. ANDAL, 3. RKL 4. RPL
KA ANDAL ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. • ANDAL telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. • RKL upaya pengelolaan dampak besar dan penting terhadap LH yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. • RPL upaya pemantauan komponen LH yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
Dalam PP 27/1999 tentang AMDAL Bab I Pasal 3 (1), disebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi : • Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam (Contoh: pembuatan jalan, bendungan/dam, jalan KA dan pembukaan hutan). • Esploitasi SDA baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui (Contoh : eksploitasi hutan dan pertambangan). • Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan SDA dalam pemanfaatannya (Contoh : pertambangan umum, pemanfaatan lahan tanpa konservasi, dll) • Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya (contoh : pembangunan kota satelit, loka wisata, pusat perdagangan dsb). • Proses dan kegiatan yg hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan/atau perlindungan cagar budaya. • Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik. • Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. • Penerapan teknologi yg diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. • Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.
Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Kriteria dampak besar dan penting PP 27/1999, Bab I Pasal 5 (1) : • Luas wilayah persebaran dampak, • Intensitas dan lamanya dampak berlangsung • Jumlah manusia yang akan terkena dampak, • Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, • Sifat kumulatif dampak, Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
AMDAL dalam UU 23/1997, Pasal 18 (1), mrpk syarat perizinan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting (persyaratan penataan lingkungan hidup). • Dalam studi kelayakan suatu rencana kegiatan, AMDAL termasuk kajian aspek kelayakan lingkungan, sehingga dalam studi kelayakan sebaiknya memiliki tiga aspek kajian yaitu : 1. kelayakan teknis, 2. kelayakan ekonomi/ finansial, dan 3. kelayakan lingkungan
Istilah dampak berasal dari kata “impact”, yang berarti “benturan” atau pengaruh yang reversible (dampak negatif maupun positif). • Berbeda dengan istilah “pengaruh” (effect), yang bersifat searah dan dalam konteks ilmu lingkungan lebih disebabkan oleh fenomena alam • Dampak lebih disebabkan oleh kegiatan dan kepentingan manusia.
C. Manfaat dan Tata Laksana AMDAL Manfaat AMDAL • Terpeliharanya fungsi LH sehingga Pembangunan Berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan tujuan agar kesejahteraan manusia pada masa kini maupun masa mendatang terjamin. • Membantu menanggulangi dan mengurangi dampak negatif, serta mengembangkan dampak positif.
Merupakan dokumen penting untuk penyelesaian sengketa LH atau pencemaran/kerusakan LH. • Merupakan sumber data dan informasi bagi pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan. • Tertampungnya aspirasi dan kepentingan para pihak (stake holder) tentang kondisi LH yang dikehendaki/diterima. • Diperolehnya pilihan teknologi selaras lingkungan, eco-efficiency, pemanfaatan limbah, pencegahan bahaya dan kecelakaan dsb.
Pelaksanaan studi AMDAL meliputi beberapa langkah, yaitu : • Pengumuman dan Sosialisasi rencana studi AMDAL • Penyusunan Kerangka Acuan • Penapisan (screening) (apakah perlu AMDAL atau tidak/UKL/UPL saja) • Pelingkupan (scoping) • Studi Pustaka serta Pengumpulan informasi dan data sekunder • Penyusunan draft KA (Identifikasi Dampak Potensial dan Prakiraan Dampak) • Presentasi draft KA di depan Komisi AMDAL dan Stake Holder • Pengesahan KA oleh Instansi bidang LH (a.n. Bupati/Gubernur/Menteri)
Observasi lapangan dan analisis laboratorium • Penyusunan Draft Dokumen ANDAL : • Analisis data yang terkumpul • Evaluasi dampak • Penyusunan draft ANDAL, RKL dan RPL • Pengajuan draft ke Tim Teknis AMDAL untuk dikoreksi. • Presentasi Draft AMDAL di depan Komisi AMDAL & Stake Holder • Revisi draft dan atau reiterasi. • Pengesahan Dokumen AMDAL oleh Bupati/Gubernur/Menteri
PENYUSUN AMDAL • Pemrakarsa (biasanya diserahkan kepada konsultan amdal) • Konsultan AMDAL terdiri dari beberapa ahli yang multidisiplin
SIAPA?Yang terlibat dalam PENYUSUNAN AMDAL • Stakeholder (dinas terkait) • Masyarakat • Komisi AMDAL
KOMISI AMDAL ANGOTA • Ketua (Bappeda) • Pakar • LSM • Masyarakat
HUBUNGAN ANTARA UKL & UPL DAN AMDAL Dampak ( + ) & ( – ) Rencana Proyek Lingkungan Hidup Kep. Men.LH No: 17/2001 Kep. Ka.Bapedal No: 056/’94 Ada Dampak Besar dan Penting Tidak Ada Dampak Besar Dan Penting Kep.Men.LH 86/2002 PP No: 27/1999, Kep. Ka.Bapedal 09/2000 Best Available Tech. ( BAT ) AMDAL A N D A L UKL UPL RKL RPL KA ANDAL Keputusan Proyek dibangun & operasional Dampak Lingkungan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan PemantauanLingkungan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan Keadaan Kualitas Lingkungan