Anggaran Berperspektif Gender (ABG)

1. Anggaran Berperspektif Gender (ABG) Dati Fatimah Aksara E-mail : perhimpunan.aksara@gmail.com Hp : 081328594534

2. Praktek di Beberapa Negara Australia : • Pertama kali diterapkan di Australia pada tahun 1983. Diawali dengan diterbitkannya women’s budget statement –berisi analisis dampak anggaran negara terhadap perempuan- dalam pengajuan kepada parlemen. Filipina: • ditetapkannya persentase tertentu dialokasikan untuk perempuan/gender = ‘GAD budget’, untuk memulai pengarusutamaan di seluruh anggaran Mexico: • peningkatan dana untuk kesehatan reproduksi, program menyangkut kematian ibu, program untuk perempuan petani dan perempuan imigran.

3. Inggris : • Desain ulangChild Tax Credit (Kredit Pajak Anak) sehingga dibayarkan pada yang mengurus (biasanya perempuan) bukan pada pencari nafkah (biasanya laki-laki). Afrika Selatan : • Menyumbang pada diperkenalkannya Child Support Grant (Hibah Dukungan Anak) bagi yang mengurus anak-anak kecil dari keluarga miskin. Perubahan dokumen, prosedur&simbolis di negara lain: • Pernyataan dari para menteri keuangan tentang pentingnya isu gender • Dokumen anggaran yang membicarakan gender

4. Di Indonesia • Mulai dikenal setelah Kepmendagri No. 132 tahun 2003 : alokasi tertentu (min. 5 %) untuk anggaran PUG. • Kritik : dianggap sebagai anggaran khusus untuk perempuan, dan berimplikasi menjustifikasi anggaran yang justru bias gender dalam porsi yang lebih besar. • Direvisi dengan Permendagri No. 15 tahun 2008: anggaran secara umum harus didasarkan pada pertimbangan pada dampak gender, dan bukan hanya persentase tertentu.

5. Pengertian ABG • Ronda Sharp (2004) : bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, tetapi strategi mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran. Terdiri atas seperangkat instrumen untuk melihat dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender • Permendagri 15/2008 : penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender

6. Beberapa Persoalan 1. ABG dipandang sebagai alat untuk mendukung pengarusutamaan gender tetapi inisiatif ABG sering fokus pada alokasi khusus untuk perempuan & quota ketimbang fokus pada pengarusutamaan Pengarusutamaan yang sesungguhnya menuntut diubahnya semua program dan penganggaran yang “biasa” yang merupakan aktivitas pemerintah paling banyak, menjadi responsif gender

7. 2. Mereka yang terlibat ABG sering kurang punya kuasa mengubah anggaran • Biasanya terjadi pada masyarakat sipil, anggota parlemen, & pegawai pemerintah • Untuk pegawai pemerintah kelemahan itu terutama bila inisiatif ABG hanya melibatkan focal point gender (yang biasanya perempuan) atau institusi yang mengampu pemberdayaan perempuan

9. 3. Analisa anggaran sering sulit karena tidak ada pemilahan data : • Tidak ada pemilahan data laki-laki/perempuan • Tidak ada pemilahan alokasi ke pembelanjaan terkait, misalnya: • Tidak ada garis pemisah untuk polisi yang menangani kasus KDRT • Tidak dapat memisahkan pasien rawat jalan HIV dengan pasien kasus lain Juga terdapat anggapan bahwa ABG tidak penting dan terkesan rumit dan sulit untuk dilakukan.

10. ABG dan Performance Budgeting • Performance budgeting menyebut bahwa anggaran: • Bukan sekedar akuntansi dan keuangan • Harus sesuai antara uang,kebijakan dan cita-cita pemerintahan (termasuk gender equality)‏ • Kejelasan misi, tujuan, isu-isu strategis, cita-cita, target kinerja, dsb. • Kerangka dasar Performance budgeting : 3Es (Economy, Efficiency, Effectiveness)‏. ABG menambahkan Equity • Meletakkan gender pada performance budgeting: • Isu gender dapat tercermin jelas maupun tersirat dalam cita-cita • Isu gender dapat tercermin jelas pada penentuan target dan indikator yang terpilah • Isu gender dapat tercermin dari target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender, mis. Kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program KB

11. ABG : 3 kategori belanja

12. 3 Kategori Belanja ABG : • Gender Spesific Expenditure : menyasar kelompok gender tertentu. Misal : anggaran untuk pelatihan ketrampilan usaha bagi janda miskin, atau penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan. Contoh yang lain adalah anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.

13. Affirmative Action Expenditure : anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik. Misal : anggaran pendidikan untuk staf perempuan, atau perumusan ulang job description jabatan di struktur pemerintahan dengan menghitung kondisi dan kebutuhan perempuan. • Mainstream Expenditure : pengarusutamaan dalam semua sektor. Misal : pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan, pembangunan MCK terpisah untuk laki-laki dan perempuan dengan menghitung peran gender yang ada, beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.

14. Langkah Analisa ABG • Gambarkan situasi perempuan dan laki-laki serta anak-anak yang ada • Cek apakah kebijakan sudah sensitif gender: apakah kebijakan menyentuh situasi tersebut? • Cek apakah alokasi anggaran cukup untuk menjalankan kebijakan yang sensitif gender • Cek apakah pembelanjaan sesuai rencana • Periksa dampak kebijakan dan pembelanjaan, apakah sudah mendorong gender equity?

15. Analisa ABG

16. ABG : • Tidak selalu membuat program baru atau menambah jumlah anggaran, karena anggaran responsif gender juga bisa dilakukan dengan merubah pendekatan dan cara pandang dalam penganggaran. • Dalam perumusan anggaran per program, mainstreaming gender bisa dilakukan dalam perumusan indikator dan tolok ukur kinerja dan penerima manfaat program (lihat RKA SKPD, formulir 2.2.1) • Walau penting, anggaran responsif gender tidak terbatas pada anggaran khusus untuk perempuan atau anggaran untuk kuota perempuan. Yang juga penting adalah anggaran untuk mainstream expenditure (pengeluaran secara umum) atau kategori belanja kedua , apalagi karena jumlah anggaran ini sangat besar.

17. Form RKA-SKPD

18. Data terpilah-jenis kelamin vs gender-sensitive • Data terpilah-jenis kelamin membedakan data laki-laki dan perempuan, misalnya • Jumlah laki-laki dan perempuan yang disterilkan • Jumlah dokter laki-laki dan perempuan • Data sensitif Gender= • Data terpilah-jenis kelamin + • data mengenai isu yang penting dari perspektif gender, misal • data kematian ibu akibat melahirkan • Data kekerasan terhadap perempuan • Kedua jenis data itu diperlukan untuk ABG

19. Bila Tidak Tersedia Data • Keluhan umum pada inisiatif ABG (dan mainstreaming lain): • Hanya sedikit/tidak ada data terkait gender • Kurangnya data statistik gender tidak boleh menghambat kerja. Kerja ABG : • Dapat menjadi pendorong data gender-sensitive lebih banyak dan lebih baik • Dapat mendorong survey/penyelidikan segera • Dapat menciptakan/memperbaiki pelembagaan sistem administratif

20. Kalau anggaran adil gender, yang seperti ini mungkin hanya tinggal cerita.