PANDUAN

1. PANDUAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI 2006 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2006

2. REGIONALISASI PHK BATCH I & II

3. REGIONALISASI PHK BATCH III

4. TENTANG KONTRAK PHK 2006 • 01. Masa berlaku kontrak : • Kontrak hanya berlaku untuk setiap tahun anggaran (kontrak tunggal), tahun • anggaran berikutnya ditentukan oleh hasil kinerja tahun anggaran berjalan melalui evaluasi yang akan dilakukan reviewer. • 02. Kontrak ditanda tangani oleh : • Pihak Pertama : Penanggung Jawab KPMPT • Pihak Kedua : Dekan Fakultas (untuk Univ/Inst) • Ketua (untuk Sekolah Tinggi) • Direktur (untuk Politeknik/Akademi) • 03. Kontrak ditanda tangani setelah : • Selesai negosiasi dan costing • Menanda tangani SPK (Surat Perintah Kerja) • Melakukan penyetoran 100 % counterpart budget (disarankan ke bank pemerintah • misal : Bukopin, Mandiri, BNI, BRI) • Membuka rekening giro atas nama institusi untuk program kompetisi (disarankan • rekening giro pada bank pemerintah) • Sepakat dengan diktum-diktum pada kontrak

5. DANA PENDAMPING PHK 2006

6. DANA PENDAMPING PHK 2006

7. DIKTUM KONTRAK PHK 2006 • Tugas dan Lingkup Pekerjaan • Dasar Pelaksanaan Pekerjaan • Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan • Hasil Pelaksanaan Pekerjaan • Evaluasi Kinerja • Dana Pendamping • Biaya Pelaksanaan Pekerjaan • Cara Pembayaran • Keadaan Memaksa • Perubahan Pekerjaan • Sanksi dan Denda • Pemutusan Perjanjian • Penyelesaian Perselisihan • Domisili/Tempat Kedudukan • Bea Materai dan Pajak • Dokumen Pekerjaan dan Hak Cipta • Lain-lain • Penutup

8. BEBERAPA DIKTUM KONTRAK PHK 2006 Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PIHAK KEDUA untuk tahun pertama sanggup menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 348 (Tiga ratus empat puluh delapan) hari kalender terhitung sejak ditanda tangani Surat Perintah Kerja atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006. • Pasal 4 • HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN • Hasil pengadaan barang dan atau peralatan yang diadakan selama masa Program Hibah Kompetisi A1 menjadi milik pemerintah, tetapi dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA; • Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Barang dan jasa yang dibiayai sebagai akibat dari Surat Perjanjian ini harus digunakan sepenuhnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program Hibah Kompetisi A1.

9. Pasal 5 • EVALUASI KINERJA • PIHAK PERTAMA melalui tim reviewer atau tim yang ditunjuk untuk itu akan melakukan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA pada waktu yang telah ditentukan; • Audit teknis terhadap Program Hibah Kompetisi A1 ini akan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; • Kelanjutan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya akan ditentukan oleh kinerja pelaksanaan Program Hibah Kompetisi A1 tahun anggaran berjalan setelah dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA; • PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dokumentasi yang memungkinkan PIHAK PERTAMA mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan yang berhubungan dengan Program Hibah Kompetisi A1 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka memenuhi berbagai kepentingan.

10. Pasal 6 • DANA PENDAMPING • Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dana pendamping setidak-tidaknya sebesar 12,5% (Dua belas lima puluh per seratus persen) dari biaya pelaksanaan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA atau sebesar Rp. …………… (…… …………………………… rupiah); • Penyediaan dana pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada saat penanda tanganan Surat Perjanjian ini yang dibuktikan dengan setoran ke rekening giro bank pemerintah yang dibuka khusus untuk Program Hibah Kompetisi A1; • PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memanfaatkan dana pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Hibah Kompetisi A1.

11. Pasal 7 • BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN • Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini untuk tahun pertama seluruhnya sebesar Rp. ……………….. (………………………………………………………. rupiah); • Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dibebankan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam DIPA nomor 0145.0/023-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 melalui Kegiatan Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi adalah sebesar Rp. ……………… (………………………………………. rupiah); • Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya yang lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; • Kelancaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

12. Pasal 8 • CARA PEMBAYARAN • Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian ini, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mekanisme pembayaran LS melalui KPPN Jakarta III ke rekening giro yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA yaitu rekening nomor ………………. pada Bank ……………………… atas nama ………………………….. , dengan pentahapan sebagai berikut : • Tahap Pertama sebesar 50% (Lima puluh persen) dari biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. ………………… (……………………………………………………………………… rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak; • Tahap Kedua sebesar 40% (Empat puluh persen) dari biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. ………………. (……………………..................................................... rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi sebesar 50% (Lima puluh persen) atau lebih yang dinyatakan dengan Laporan Interim yang dibuktikan dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dibayarkan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh tim reviewer atau tim yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; • Tahap Ketiga sebesar 10% (Sepuluh persen) dari biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. ………………….. (……………………………………………………………….. rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan tingkat prestasi 100% (Seratus persen) yang dinyatakan dengan DraftLaporan Final yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dibayarkan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh tim reiviewer atau tim yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. 1 2 3 • Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Kompetisi A1.

13. Pasal 11 • SANKSI DAN DENDA • PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunda, mengurangi nilai dan atau memutuskan Surat Perjanjian ini dalam hal kinerja PIHAK KEDUA tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; • Penundaan, pengurangan nilai dan atau pemutusan Surat Perjanjian sebagai akibat seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA pada saat pelaksanaan Program Hibah Kompetisi A1 sedang berlangsung; • Keterlambatan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan merupakan catatan dan pertimbangan bagi PIHAK PERTAMA dan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan; • Apabila perguruan tinggi yang diwakili oleh PIHAK KEDUA ternyata melanggar peraturan pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maka PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi berupa pemutusan Surat Perjanjian ini secara sepihak; • Dalam hal terjadi penundaan dan atau pengurangan nilai Surat Perjanjian maka akan diadakan Surat Perjanjian tambahan (Addendum);

14. Pasal 15 BEA METERAI DAN PAJAK Bea meterai dan pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan disepakatinya Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

15. PROSES PEMBAYARAN PHK 2006 1 0 % 2 50 % 3 100 % Tahap Pembayaran Prestasi Pekerjaan 40 % Agustus 10 % Desember 50 % Maret Pembayaran Waktu (2006)

16. MEKANISME PEMBAYARAN PHK 2006 DIKTI SPM KPMPT SPP Ke Ke Ke KPPN SP2D PT Tagihan Antar Bank

17. KELENGKAPAN PENAGIHAN PHK 2006(TAHAP I)

18. CONTOH KWITANSI PEMBAYARAN PHK 2006 TAHAP I

19. TANDA TANGAN KONTRAK PHK 2006

20. TANDA TANGAN KONTRAK PHK 2006

21. TANDA TANGAN SPK PHK 2006 Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

22. KEPPRES 42/2002 KEPPRES 72/2004 KEPPRES 80/2003 PERPRES 70/2005 LANDASAN HUKUM PHK APBN

23. Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah 10 Peb 28 Peb Diterima 100% setoran counterpart budget Dterima pajak honorarium atas no. bukti 001/PHK/06 s.d 006/PHK/06 - 31.250.000 457.500 28 Peb (nama orang) pembayaran honorarium penanggung jawab program untuk bulan Peb 2006 001/PHK/06 750.000 (nama orang) pembayaran honorarium koordinator program untuk bulan Peb 2006 002/PHK/06 600.000 (nama orang) pembayaran honorarium ketua pelaksana program untuk bulan Pebi 2006 003/PHK/06 600.000 (nama orang) pembayaran honorarium ketua pelaksana program untuk bulan Peb 2006 004/PHK/06 600.000 Jumlah dipindahkan 31.707.500 Jumlah dipindahkan 2.550.000 BUKU KAS UMUM YANG TELAH DISEDERHANAKAN Bulan : Pebruari 2006 Penerimaan Pengeluaran

24. Penerimaan Pengeluaran Ketua ST/Dekan Fak/Direktur Poli/Akad, Penanggung Jawab Program, (.................................................) (…..........................................)

25. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : Pebruari 2006 Ketua ST/Dekan Fak/Direktur Poli/Akad, Penanggung Jawab Program, (.................................................) (…..........................................)

26. BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : Pebruari 2006 Penerimaan Penyetoran Ketua ST/Dekan Fak/Direktur Poli/Akad, Penanggung Jawab Program, (.................................................) (…..........................................)

27. FORMAT LAPORAN BULANAN Nama Perguruan Tinggi : Jurusan: Fakultas : Jenis PHK : Batch : Judul Program : Laporan Bulan : Ketua ST/Dekan Fak/Direktur Poli/Akad, Penanggung Jawab Program, (.................................................) (…..........................................)

28. FORMAT LAPORAN BULANAN KHUSUS DANA PENDAMPING Nama Perguruan Tinggi : Jurusan: Fakultas : Jenis PHK : Batch : Judul Program : Laporan Bulan : Ketua ST/Dekan Fak/Direktur Poli/Akad, Penanggung Jawab Program, (.................................................) (…..........................................)

29. PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI

30. 10 110 % CARA PENGHITUNGAN PAJAK

31. DASAR PERHITUNGAN PRESTASI FISIK

34. CONTOH BERITA ACARA SERAH PEMERIKSAAN PEKERJAAN

35. Catatan : Untuk dapat direalisasikan pembayaran tahap kedua, prestasi fisik yang telah dicapai setidak-tidaknya sebesar 50%.

36. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

38. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS (PROGRAM HIBAH KOMPETISI) KOP RESMI PERGURUAN TINGGI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS Nomor : Pada hari ini, ………… tanggal ……………. bulan …………….. tahun Dua ribu enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : N I P : Penanggung Jawab Program : (Univ/Inst/ST/Poli/Akad) : Alamat : selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : NIP : Rektor/Ketua/Direktur : Alamat : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA • Dalam kedudukannya masing-masing, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima barang inventaris dengan ketentuan • sebagai berikut : • PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang-barang inventaris perolehan dari Program Hibah Kompetisisebagai berikut : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam keadaan baru, lengkap dan tidak cacat; dengan spesifikasi sesuai yang telah disepakati; dengan jumlah cukup; dan dapat beroperasi dengan baik. • Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan Barang, ……………………………………… NIP. PIHAK KEDUA Yang Menerima Barang, ……………………………… NIP.

39. CONTOH FAKTUR PAJAK STANDAR

40. CONTOH SURAT SETORAN PAJAK

41. CONTOH SURAT PERINTAH MEMBAYAR

42. CONTOH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

43. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM HIBAH KOMPETISITAHUN 2004 UNIV/INS/ST/POLTEK/AKAD ……………. 1. Pejabat berwenang yang memberi perintah Penanggung Jawab Program Hibah Kompetisi ………………….……………………………. Lembar ke : I, II, III, IV Kode No. : No. : 2. Nama Pegawai yang diperintahkan 3. a. Pangkat dan golongan menurut PGPS 1968 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas a. b. c. 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkutan yang diperlukan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan a. b. 7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali a. b. c. 8. Pengikut : Nama : 1. 2. 3. 4. 5. Umur Hubungan keluarga/keterangan 9. Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran a. …………………………………… b. …………………………………… 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : Pada tanggal : ……………………………………, ………………………………….. NIP. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

44. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. Kepala …………………………………………………….  (……………………………….) NIP. II. Tiba Pada tanggal : ………………….. : ………………….. Berangkat dari Pada tanggal Ke : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. Kepala …………………………………….……….  (……………………………….) NIP. Kepala …………………………………………………….  (……………………………….) NIP. III. Tiba Pada tanggal : ………………….. : ………………….. Berangkat dari Pada tanggal Ke : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. Kepala …………………………………….……….  (……………………………….) NIP. Kepala …………………………………………………….  (……………………………….) NIP. IV. Tiba Pada tanggal : ………………….. : ………………….. Berangkat dari Pada tanggal Ke : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. Kepala …………………………………….……….  (……………………………….) NIP. Kepala …………………………………………………….  (……………………………….) NIP. V. Tiba (tempat kedudukan) Pada tanggal : ………………….. : ………………….. Berangkat dari Pada tanggal Ke : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. Kepala …………………………………….……….  (……………………………….) NIP. Kepala …………………………………………………….  (……………………………….) NIP. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan, angka 8, lampiran surat edaran Menteri Keuangan tanggal 3 april 1974, No.B296/MK/I/4/1974, edaran Menteri Keuangan tanggal 1979, No. S 247/MK/03/1979

45. BEBERAPA ISTILAH PENGADAAN

46. RUANG LINGKUP PENGADAAN • Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini antara lain adalah untuk : • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan; • Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

47. PEMBIAYAAN PENGADAAN • Biaya administrasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa • meliputi antara lain : • Honorarium panitia/pejabat pengadaan; • Pengumuman pengadaan barang/jasa; • Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa; • Administrasi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengaaan barang/jasa; • Khusus untuk PHK pembiayaan tersebut di atas tidak dapat di alokasikan melalui • dana yang bersumber dari Ditjen Pendidikan Tinggi.

48. CARA PENGADAAN

49. PROSEDUR PENGADAAN DENGAN PELELANGAN