Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru

1. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru oleh : Amsori, S.H., M.H., M.M. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Guru Indonesia (LKBH-GURINDO)

2. Istilah • Guruadalahpendidikprofesionaldengantugasutamamendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, danmengevaluasipesertadidikpadapendidikananakusiadinijalurpendidikan formal, pendidikandasar, danpendidikanmenengah. • Organisasiprofesi guruadalahperkumpulan yang berbadanhukum yang didirikandandiurusoleh guru untukmengembangkanprofesionalitasguru. (Misalnya PGRI, PERGUNU). • Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. • Bantuan hukum adalah jasa konsultasi hukum yang diberikan kepada guru dalam bentuk litigasi dan non-litigasi oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

3. Dasar Hukum • UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen • PP No. 74 tahun 2008 Tentang Guru • Pasal 7 ayat (1) huruf h : mengamanatkan bahwa guru harus “Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” • Pasal 39 : “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.” • UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional • Pasal 40 ayat (1) huruf d : “Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperolehperlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual” • UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

4. Bentuk Perlindungan (1) • Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

5. Bentuk perlindungan (2) • Perlindungan profesi adalah perlindungan terhadap resiko penempatan dan penugasan yang tidak sesuai dengan latar belakang profesi dan nuraninya, pemutusan hubungan kerja atas dasar alasan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, pemberian imbalan kerja yang tidak wajar, pembatasan kreatifitas guru yang dilaksanakan dalam kerangka kebebasan akademik, dan resiko lainnya yang menghambat guru untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. • Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran sewaktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau sebab lain.

6. Asas Perlindungan

7. Organisasi Profesi • Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifatindependen; berfungsiuntukmemajukanprofesi,meningkatkankompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, danpengabdiankepadamasyarakat • Guru wajibmenjadianggotasuatuorganisasiprofesi. • Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikanbantuanhukumkepada guru, memberikanperlindunganprofesikepada guru yang menjadianggota, melakukan pembinaan dan pengembanganprofesi guru yang menjadianggotadanmemajukan pendidikan nasional. • Untukmenjagadanmeningkatkankehormatandanmartabat guru dlmpelaksanaantugassbgtenagaprofesional, organisasiprofesi guru membentukkodeetik, yang berisinormadanetika yang mengikat

8. Pihak yang Wajib Memberikan Perlindungan

9. Pihak yang Berhak Melakukan Pengaduan

10. Peranan OBH

11. Pembagian Hukum • Publik dan Privat • Pidana dan Perdata • Hukum Acara • Litigasi dan Non-Litigasi • Konsultasi, Mediasi, Negosiasi • Bantuan Hukum (UU N0. 16/2011) • Prosedur Layanan Perlindungan Guru • (konsultasi, mediasi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan)

12. Opini • “Guru dibayar murah untuk memperbaiki karakter dan akhlak anak-anak, sedangkan artis sinetron dibayar mahal untuk merusak akhlak anak-anak” • Indonesia adalah negara hukum, tetapi bukan berarti setiap masalah harus selalu diselesaikan secara hukum. Jika masih bisa diupayakan penyelesaian secara damai (kekeluargaan), tetapi bukan berarti diselesaikan dengan cara pelaku memberikan “uang damai”

13. Penutup • Oleh karena itu, agar upaya perlindungan terhadap profesi guru dapat dilaksanakan dengan baik maka sudah sepatutnya semua pihak dapat memberikan perhatian, dorongan, dukungan, dan langkah-langkah nyata dalam mewujudkannya. Apabila hal ini terwujud, kita semua yakin mutu pendidikan akan menjadi lebih baik sehingga bangsa ini dapat lebih maju dan dapat menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lainnya.  • Sekian dan Terima Kasih..!