1 / 16

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL. BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 201 2. LIMA PILAR MUTU PENDIDIKAN. MUTU PENDIDIKAN. ORGANISASI MUTU. STANDAR MUTU. PENJAMIN-AN MUTU. PERBAIKAN MUTU BERKELAN-JUTAN. AKUNTA-BILITAS PUBLIK.

gwylan
Download Presentation

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012

  2. LIMA PILAR MUTU PENDIDIKAN MUTU PENDIDIKAN ORGANISASI MUTU STANDAR MUTU PENJAMIN-AN MUTU PERBAIKAN MUTU BERKELAN-JUTAN AKUNTA-BILITAS PUBLIK

  3. M A K N A PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Sistem, proses, dan kebijakan yang diarahkan untuk menjamin terpelihara dan meningkatnya mutu pendidikan sesuai standar. Keseluruhan mekanisme dan prosedur yang diadopsi untuk menjamin terwujudnya mutu dan perbaikan mutu pendidikan berkelanjutan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (audit & akreditasi).

  4. BELUM JELASNYA INTEGRASI BERBAGAI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BAN DITJEN MASYARAKAT * AKREDITASI PEMBINAAN/PERIZINAN LAINNYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEBIJAKAN/FASILITASI/MONEV EVALUASI DIRI PEMBINAAN/PERIZINAN PUSAT PMP & LPMP SATUAN PENDIDIKAN PEMDA *) seperti dewan pendidikan, organisasi profesi, dll

  5. INTERRELASI SUBSTANSI PENGATURANPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU 20/2003) SISTEM MUTU TERPADU PP 48/2009 PP 17/2010 PP 66/2010 PENGELOLAAN, PENYELENGGARAAN PENDANAAN PENDIDIKAN HAK SETIAP WN MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERMUTU TUJUAN SISDIKNAS SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SNP (PP 19/2005)

  6. EVALUASI DIRI SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN • PEMENUHAN • EDS EDS adalah proses evaluasi diri yang didorong secara internal oleh sekolah itu sendiri denganmelibatkan pemangku kepentingan guna melihat kinerja sekolah terhadap pencapaian SPM dan SNPyang hasilnya dipakai sebagai dasar dalam peningkatkan mutu proses belajar mengajardan hasil belajar siswa dan terumuskan dalam Penyusunan RKS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SATUAN PENDIDIKAN • RKAS • (1 THN) • RKS • (5 THN)

  7. KEKOSONGAN REGULASIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PERBAIKAN MUTU BERKELANJUTAN PENDIDIKAN BERMUTU HAK WARGA NEGARA SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN BERMUTU SETIAP WN MEMPUNYAI HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERMUTU EVALUASI SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN AUDIT MUTU SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN AKREDITASI SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN UU 20/2003 PASAL 60(1-3) UU 20/2003 PASAL 57, 58(2), 59(1,2) UU 20/2003 PASAL 60(1-3) UU 20/2003 PASAL 57 (1) UU 20/2003 PASAL 5(1) PP 17/2010 & PP 66/2010 PENGELOLAAN & PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PP 19/2005 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PP 48/2009 PENDANAAN PENDIDIKAN PP .......... PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ??? Tanggung Jawab/Kewajiban Pemerintah Mengupayakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional (UUD 45 Pasal 31 (3) dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 (1)

  8. MENGAPA PERLU SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN? • Amanat konstitusional UUD 1945 dan UU Sisdiknas • Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. • Kebutuhan publik untuk menjamin akuntabilitas pendidikan secara nasional serta mempertanggungjawabkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. • Kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penjaminan mutu pendidikan. • Perlunya acuan untuk evaluasi, audit, dan akreditasi program/satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. • Menggalang sumber daya intelektual bagi penjaminan mutu.

  9. ISU-ISU DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN • Terseraknya pengaturan dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak utuh sifatnya. • Belum adanya standarisasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. • Sebagian besar satuan pendidikan maupun pemerintah daerah belum memiliki lembaga penjaminan mutu pendidikan. • Lembaga penjaminan mutu pendidikan yang sudah ada belum berfungsi optimal dan belum bersinergi. • Belum tumbuh dan berkembangnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. • .

  10. POTENSI-POTENSI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN • Standar Nasional Pendidikan • Evaluasi (peserta didik, satuan/program pendidikan) • Ujian Nasional • Sertifikasi (sertifikasi kompetesi lulusan) • Akreditasi • Perizinan • Penjaminan Mutu Internal di dalam Satuan Pendidikan • Kelembagaan Terkait Penjaminan Mutu: • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Badan Standar Nasional Pendidikan • Badan Akreditasi • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/Kota • Penyelenggara • Satuan Pendidikan

  11. A N A T O M I SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN B M SPMI SPME PMB A P BM : Budaya Mutu SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal PMB : Pengembangan Mutu Berkelanjutan AP : Akuntabilitas Publik SMSP : Standar Mutu Satuan Pendidikan SNP : Standar Nasional Pendidikan SNP SMSP

  12. TOTALITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN S P M I STANDAR MUTU PERENCANAAN PEMENUHAN MUTU EVALUASI/AUDIT PEMENUHAN MUTU STANDAR MUTU PENDIDIKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN S P M E EVALUASI PERIZINAN AKREDITASI PENGENDALIAN PENILAIAN PENILAIAN PENETAPAN PENJAMINAN BADAN AKREDITASI, PEMERINTAH/PEMDA, DLL PILAR MUTU PENDIDIKAN

  13. RANCANGAN PENGATURAN BAB I: KETENTUAN UMUM (Pengertian, Prinsip, tujuan, dan fungsi, Ruang lingkup sistem penjaminan mutu pendidikan) BAB II: PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Bagian kesatu : Umum Bagian kedua : Standar Mutu Pendidikan Bagian ketiga : Mekanisme Penjaminan Mutu Pendidikan Bagian keeempat : Evaluasi Pendidikan Bagian kelima : Akreditasi Program Studi, Program dan Satuan Pendidikan Bagian keenam : Kelembagaan Paragraf 1 : Satuan/ Program Pendidikan Paragraf 2 : Lembaga Penjaminan Mutu Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Paragraf 3 : Lembaga Mandiri Penjaminan Mutu Bagian keenam : Pemenuhan Mutu & tindak lanjut hasil PMP

  14. RANCANGAN PENGATURAN BAB III: PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu : Penjaminan Mutu PAUD Formal Bagian Kedua : Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Bagian Ketiga : Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Bagian Keempat : Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bagian Kelima : Penjaminan Mutu Pendidikan Kedinasan Bagian Keenam : Penjaminan Mutu Pendidikan Keagamaan Bagian Ketujuh : Penjaminan Mutu Pendidikan Jarak Jauh Bagian Kedelapan : Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal Bagian Sembilan: Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional

  15. RANCANGAN PENGATURAN BAB IV: TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN Bagian Kesatu : Tingkat Nasional Bagian Kedua : Tingkat Provinsi Bagian Ketiga : Tingkat Kabupaten/Kota Bagian Keempat : Tingkat Satuan/Program Pendidikan Bagian Kelima : Masyarakat BAB V: SANKSI BAB VI: KETENTUAN PERALIHAN BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

  16. TERIMA KASIH BPSDMPK dan PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012

More Related