1 / 62

S P M P (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan)

S P M P (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan). Sistem Penjaminan Mutu Sekolah . LATAR BELAKANG.

emlyn
Download Presentation

S P M P (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. S P M P (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) Sistem Penjaminan Mutu Sekolah

  2. LATAR BELAKANG • Pendidikan sesuai dengan UU no.32 tahun 2004 sudah didesentralisasikan sehingga semua aspek pendidikan sudah menjadi otonomi daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan bergantung kepada sumber daya manusia di daerah. • Sumber daya pendidikan di daerah sangat bervariasi bergantung kepada kondisi dan situasi daerah masing-masing.

  3. LATAR BELAKANG • Otonomi pendidikan di daerah pelaksanaannya bergantung kepada kebijakan Bupati atau Walikota yang dalam beberapa kasus kurang menekankan kepada mutu. • perlu dilakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional.

  4. Latar Belakang • bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut; • bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;

  5. DASAR HUKUM • Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; • Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru • dll

  6. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

  7. Struktur Permendiknas no.63 tahun 2009 tentang SPMP

  8. BAB I KETENTUAN UMUM

  9. BAB II PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL

  10. BAB IIIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

  11. BAB IIIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

  12. BAB IIIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

  13. BAB IVSANKSI BAB VKETENTUAN PENUTUP

  14. TUGAS : I 1. Apa mutu pendidikan? 2. Apa penjaminan mutu pendidikan ? 3. Apa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan? 4. Apa standar mutu pendidikan?

  15. Istilah Umum dalam SPMP Mutupendidikan • tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

  16. Istilah Umum dalam SPMP Penjaminanmutupendidikan • kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

  17. SistemPenjaminanMutuPendidikan • subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan

  18. StandarPelayanan Minimal • jenisdantingkatpelayananpendidikan minimal yang harusdisediakanolehsatuanatau program pendidikan, penyelenggarasatuanatau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  19. Satuan pendidikan • kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. • Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

  20. Satuan pendidikan • Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. • Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

  21. Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan.

  22. Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia Peningkatan Mutu Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Analisis & Pelaporan Mutu Pendidikan Pengkajian Mutu Pendidikan (Pengumpulan Data) Penjaminan Mutu 22

  23. Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Isu Lokal Perencanaan dan Implementasi Program Moniot dan kajian hasil pelaksanaan program peningkatan Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Program Pegembangan atau pemilihan instrument pengumpulan data Pemembangan dan implementasi program pengingkatan mutu Pengumpulan dan pencatatan data Indentifikasi pencapaian dan aspek pengembangan Verifikasi (internal dan eksternal) dan analisa data Laporan temuan Siklus Pejaminan Mutu dan Peningkatan Mutu 23

  24. SPMPStrategiPengumpulan Data EVALUASI DIRI SEKOLAH (Dengan Validasi Eksternal) (Tahunanl) SEKOLAH TARGET KAJIAN (Sesuai kebutuhan) SERTIFIKASI GURU, PEMUTAKHIRAN DAN CPD (Tahunan – Sedang berjalan) PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MONITORING SEKOLAH OLEH KABUPATEN (Tahunan-dalam bentuk laporan) PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH OLEH PROPINSI (Lima tahun) PENGUMPULAN DATA PADATI (Tahunan) DELAPAN STANDAR NASIONAL PADATI: Pangkalan data dan informasi

  25. PSP/DEPDIKNAS/ DEPAG STANDAR NASIONAL BSNP AKREDITASI SEKOLAH OLEH PROPINSI EVALUASI DIRI SEKOLAH - Dengan Validasi Eksternal KAJIAN SEKOLAH TARGET DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PROGRAM MONITORING SEKOLAH, GURU & KEPALA SEKOLAH – oleh Kabupaten/Kota LPMP Pelatihan SPMP dan Fasilitasi Pengembangan kapasitas untuk penjaminan mutu Memasukkan data ke dalam SIMP, dimana dibutuhkan Membantu propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menganalisa data dan mempersiapkan laporan Reviu, monitor , dan laporan tentang SP2MP Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi blockgrants KABUPATEN/KOTA/KANWILDEPAG Mengumpulkan atau menerima data Memasukkan data ke dalam SPMP dimana dibutuhkan (Depdiknas) Riviu data dan informasi sekolah Laporan mengenai kinerja sekolah Mendukung peningkatan sekolah dan guru SERTIFIKASI GURU & PELATIHAN PENGUMPULAN DATA PADATI/EMIS Alur Data dalam Penjaminan dan Analisa Mutu SPMP

  26. TUGAS : 2 • Apa tujuan penjaminan mutu pendidikan? • Apa paradigma penjaminan mutu pendidikan? • Apa prinsip penjaminan mutu pendidikan? • Apa cakupan mutu pendidikan

  27. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan • Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

  28. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan Tujuanantarapenjaminanmutupendidikanadalahterbangunnya SPMP, meliputi: • terbangunnyabudayamutupendidikan • pembagiantugasdantanggungjawab • ditetapkannyasecaranasionalacuanmutu • terpetakannyasecaranasionalmutupendidikan • terbangunnyasisteminformasimutupendidikan

  29. Paradigma penjaminan mutu • pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun; • pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan • pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

  30. Prinsip penjaminan mutu pendidikan • keberlanjutan; • terencanadansistematis, dengankerangkawaktudan target-target capaianmutu yang jelasdanterukurdalampenjaminanmutupendidikan formal dannonformal; • menghormatiotonomisatuanpendidikan formal dannonformal; • memfasilitasipembelajaran informal masyarakatberkelanjutandenganregulasinegara yang seminimalmungkin; • SPMP merupakansistemterbuka yang terusdisempurnakansecaraberkelanjutan.

  31. Cakupan mutu pendidikan • Tingginyakecerdasankehidupanmanusiadanbangsamencakupsekurang-kurangnya: • mutukeimanan, ketakwaan, akhlak, budipekerti, dankepribadian; • kompetensiintelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional, sertakompetensikemanusiaanlainnyasesuaidenganbakat, potensi, danminatmasing-masing; • muatandantingkatkecanggihanilmupengetahuan, teknologi, danseni yang mewarnaidanmemfasilitasikehidupan; • kreativitasdaninovasidalam menjalanikehidupan; • tingkat kemandirian serta daya saing, dan • kemampuanuntukmenjaminkeberlanjutandiridanlingkungannya

  32. Tugas : III • Siapa penyelenggara satuan atau progam pendidikan, dan apa perannya? • apa penjaminan mutu informal? • Apa peran pemerintah dalam penjaminan mutu informal?

  33. Penyelenggara satuan atau progam pendidikan • penyelenggara satuan atau program pendidikan masyarakat; • pemerintah kabupaten atau kota; • pemerintah provinsi; • Pemerintah.(Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan)

  34. Peran penjaminan mutu • Penyelenggara satuan atau program pendidikan mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. • Pemerintah kab/kota (provinsi, pemerintah) mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuanatau program pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan.

  35. Penjaminan mutu informal • Penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

  36. Peran Pemerintah dalam penjaminan mutu informal • pendirianperpustakaan & bahan pustaka • kemudahanpendiriandan/ataupengoperasianperpustakaanmilikmasyarakatsepertiperpustakaanditempatibadah; • kemudahan akses ke sumber belajar multi media • pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku nonteks dan nonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam pendidikan informal; • pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam pembelajaran informal masyarakat ; • pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang sukses melakukan pembelajaran informal secara otodidaktif • pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan; dll

  37. Tugas IV • Apa tingkatan acuan mutu oleh satuan/program pendidikan? • Untuk apa S P M berlaku? • Siapa yang menetapkan SPM, SNP dan Smp?

  38. Tiga tingkatan acuan mutu, yaitu • SPM; • SNP; dan • Standarmutupendidikandiatas SNP. Standarmutupendidikandiatas SNP sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatberupa: • Standarmutudiatas SNP yang berbasiskeunggulanlokal • Standarmutudiatas SNP yang mengadopsidan/ataumengadaptasistandarinternasionaltertentu.

  39. SPM berlaku untuk: • satuanatau program pendidikan; • penyelenggarasatuanatau program pendidikan; • pemerintahkabupaten atau kota; dan • pemerintah provinsi. • SNP berlakubagisatuanatau program pendidikan. • Standarmutudiatas SNP berlakubagisatuanatau program pendidikan yang telahmemenuhi SPM dan SNP. • Standarmutudiatas SNP yang berbasiskeunggulanlokaldapatdirintispemenuhannyaolehsatuanpendidikan yang telahmemenuhi SPM dansedangdalamprosesmemenuhi SNP.

  40. Penetapan SPM, SNP • SPM ditetapkan oleh Menteri. • SNP ditetapkan oleh Menteri. • Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan.

  41. Tugas : V • Digunakan untuk apa pemenuhan SPM oleh satuan pendidikan? • Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pemenuhan SMP bagi satuan pendidikan, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi? • Bagaimana kaitan antara SNP, SPM, Rencana strategik dan rencana tahunan? • Siapa penanggung jawan pemenuhan SPM?

  42. SPM digunakan oleh satuan pendidikan • dalam rangka memperoleh izin definitif pendirian satuan pendidikanataupembukaan program pendidikan. • paling lambat 2 (dua) tahunsetelahsatuanatau program pendidikanmemperoleh izin prinsip untuk berdiri dan beroperasi. • SPM yang berlaku bagi penyelenggara satuan pendidikan(pem kab/kota, pem provinsi) dipenuhiolehpenyelenggara satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya SPM yang bersangkutan

  43. Kaitan antara SNP, SMP di atas SNP, Rencana strategik dan rencana tahunan

  44. Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab: • satuan atau program pendidikan formal atau nonformal; • penyelenggara satuan atau program pendidikan formal atau nonformal; • pemerintah kabupaten atau kota; dan • pemerintah provinsi.

  45. Tugas : VI • Apa jenis kegiatan penjaminan mutu? • Bagaimana pengukuran ketercapaian program? • Apa hub SNP. SPM, Audit kinerja, akreditasi, sertifikasi dan dll

  46. Kegiatan Penjaminan Mutu

  47. Pengukuranketercapaianstandarmutuacuandilakukanmelalui

  48. Tugas VII • Bagaimana tanggung jawab menteri dalam penjaminan mutu pendidikan? • Bagaimana pemetaan SPM dilakukan? • Bagaimana pula penyelengaraan ujian nasional? • Bagaimana mekanisme akreditasi satuan atau program pendidikan?

  49. Tanggung jawab Menteri dalam PMP Regulasi S P M S N P Koordinasi PMP Dlm Renstra Depdiknas Evaluasi

  50. Pemetaan SPM dan SNP Satuan Pend Penyelenggara PAUD Dikdas Balitbang (Pemetaan SPM dan SNP) Pemerintah Kab/kota • LPMP • P2PNFI, • BPPNFI, • Departemen Agama, danKementerian/Lembagapemerintahlainnya Pemerintah Propinsi

More Related