JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1. JENIS-JENIS ANGGARANSEKTOR PUBLIK Oleh : Icha Fajriana, S.I.A

2. Anggaran Tradisional • Cirinya : • Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism • Struktur dan susunan anggaran yg bersifat line-item. • Cenderung sentralistis • Bersifat spesifikasi; • Tahunan; dan • Menggunakan prinsip anggaran bruto

3. incrementalism • Penekanan & tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yg terpusat. • Hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sdh ada sblmnya dg data tahun sblmnya sbg dasar menyesuaikan besarnya penambahan/pengurangan tanpa kajian yg mendalam/kebutuhan yg wajar. • Masalah utama anggaran tradisionaln adl tdk memperhatikan konsep value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) • Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yg diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dr aktivitas yg dilakukan dibandingkan dg target kinerja yang dikehendaki (outcome).

4. incrementalism • Cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis(historic cost of service) tanpa memperhatikan pertanyaan sbb • Apakah pelayanan tertentu yg dibiayai dg pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan atau masih menjadi prioritas? • Apakah pelayanan yg diberikan telah terdistribusi scr adil & merata di antara kelompok masyarakat? • Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien? • Apakah pelayanan yg diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik?

5. incrementalism • Akibat konsep historic cost of service adalah suatu item, program atau kegiatan muncul lagi dlm anggaran thn berikut meski sdh tak dibutuhkan. Perubahan menyangkut jumlah rupiah yg disesuaikan dg tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya

6. Line - Item • Struktur anggaran bersifat line-item didasarkan atas sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. • Tak memungkinkan utk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yg sebenarnya sudah tidak relevan lagi • Penilaian kinerja tak akurat, karena tolok ukur yg digunakan hanya pada ketaatan dlm menggunakan dana yg diusulkan. • Dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yg dimaksudkan utk mengontrolpengeluaran, bukan tujuan yg ingin dicapai dg pengeluaran yg dilakukan

7. KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL • Anggarantradisionaltidakmampumengungkapkanbesarnyadanadikeluarkanuntuksetiapkegiatan, danbahkangagalmemberikaninformasitentangbesarnyarencanakegiatan. • Shgtolokukurygdptdigunakanutktujuanpengawasanhanyalahtingkatkepatuhanpenggunaananggaran.

8. KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL • Hubunganygtakmemadai (terputus) antaraanggarantahunan dg rencanapembangunanjkpanjang • Pendekatanincrementalmenyebabkansejumlahbesarpengeluarantakpernahditelitiscrmenyeluruhefektivitasnya. • Lebihberorientasi pd input drpd output, shgtakdptsbgalatutkmembuatkebijakandanpilihansumberdaya, ataumemonitorkinerja. Kinerjadievaluasidlmbentukapakahdanatelahhabisdibelanjakan, bukanapakahtujuantercapai.

9. KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL • Sekatantardepartemenygkakumembuattujuannasionalscrkeseluruhansulitdicapaidanberpeluangmenimbulkankonflik, overlapping, kesenjangan, & persainganantardepartemen • Prosesanggaranterpisahuntukpengeluaranrutindanpengeluaran modal/investasi. • Anggarantradisionalbersifattahunan. Anggarantsbtakterlalupendek, terutamautkproyek modal & mendorongpraktikygtaksehat (KKN).

10. KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL • Sentralisasipenyiapananggaran, ditambah dg informasiygtakmemadaimenambahlemahnyaperencanaananggaranshgmunculbudget paddingataubudgetary slack. • Persetujuananggaranygterlambat, shggagalmemberikanmekanismepengendalianutkpengeluaranygsesuai, sptseringnyadilakukanrevisianggaran & manipulasianggaran. • Aliraninformasi (sisteminformasifinansial) ygtakmemadaiygmjddasarmekanismepengendalianrutin, mengidentifikasimasalahdantindakan.

11. Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM (Manajemen Public Modern) • Adanya perubahan dari manajemen tradisional menjadi manajemen yg fleksibel dan lebih mengakomodir pasar • Npm berfokus pada manajemen SP yg berorientasi pada kinerja bukan kebijakan. • Penerapannya menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya tuntutan melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender.

12. Anggaran Berbasis Kinerja • Reinventing Government merupakan model pemerintahan yg diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yg dikenal dengan 10 persepektif.

13. Reinventing Government • Pemerintah Katalis Fokus pd pemberian pelayanan bukan produksi pelayanan publik - Pemerintah : Pemberian arahan - Swasta : pihak yg memproduksi

14. Reinventing Government 2. Pemerintah Milik Masyarakat Memberdayakan masyarakat daripada melayani • Pemerintah : Memberikan kepercayaan kpd masyarakat utk hal2 tertentu.

15. Reinventing Government 3. Pemerintah Kompetitif Menyuntikan semangat kompetisi dlm memberikan pelayanan publik • Bertujuan menghemat baiya dan peningkatan kualitas layanan.

16. Reinventing Government 4. Pemerintah Yang Digerakan oleh Misi Merubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yg digerakan oleh misi.

17. Reinventing Government 5. Pemerintah Yang Berorentasi pd Hasil Pemerintah membiayai hasil bkn masukan • Semakin kompleks masalah, maka semakin besar dana yg dialokasikan • Semakin baik kinerja, maka semakin buk pula dana yg akan dialokasikan utk mengganti semua dana yg telah dikeluarkan oleh unit kerja.

18. Reinventing Government 6. Pemerintah Yang Berorentasi pd pelanggan • Memenuhi kebutuhan pelanggan, bkn birokrasi • Tidak mengutamakan kepentingan kelompok eksekutif dan berupaya untuk memuaskan masyarakat.

19. Reinventing Government 7. Pemerintah Wirausaha Pemerintah harus mampu menciptakan pendapatan dan tidak hanya sekedar membelanjakan • Dengan cara mengembangkan beberapa pusat pendapatan, seperti BUMN/ BUMD,BPS,dll

20. Reinventing Government 8. Pemerintah Antisipatif Pemerintah berupaya mencegah daripada mengobati • Memusatkan diri pada produksi pelayanan publik utk memecahkan masalah publik • Dengan menggunakan perencanaan strategis utk mencapai misi.

21. Reinventing Government 9. Pemerintah Desentralisasi Perubahan struktur dari hierarki menuju partisipatitif dan tim kerja • Pengambilan keputusan digeser ke tangan masyarakat, asosiasi2, pelanggan, dan LSM

22. Reinventing Government • Pemerintah Berorentasi pd Mekanisme Pasar • Mengadakan perubahan dgn mekanisme pasar dan bkn dgn mekanisme administratif • Mekanisme administratif pemerintah tradisional menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintah orang utk melaksanakannya • Mekanisme pasar, pemerintah wirausaha tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan2 yg merugikan masyarakat.

23. Perubahan pendekatan anggaran • Ditandai adanya era NPM yg mendorong usaha utk mengembangkan pendekatan yg lebih sistematis dari perencanaan anggaran Sektor publik. • Muncul teknik penganggaran, seperti teknik anggaran kerja, Zero Based Budgeting, dan Planning, Programming, and Budgeting System

24. Karakteristik New Publik Manajemen Cirinya: • Komprehensif • Terintegrasi • Keputusan rasional • Jangka Panjang • Spesifikasi dan Prioritas • Analisis total cost dan benefit • Orentasi pada Input-Output-Outcome • Adanya pengawasan

25. New Publik Manajemen Performance Budgeting NPM Zero Based Budgeting Planning, Programming and Budgeting System

26. Performance Budgeting (PB) • Menekankan pd VFM (Value For Money) dan pengawasan atas kinerja output • Penentuan dan pembuatan prioritas tujuan yg sistematis dan rasional • Penilaian berdsrkan pelaksanaan VFM dan efektivitas anggaran

27. Zero Based Budgeting (ZBB) • Anggaran disusun mulai dari nol (zero) • Penentuan besarnya angaran berdsrkan kebutuhan saat ini • Item2 anggaran yg tdk relevan dpt dihilangkan dari struktur anggaran

28. Zero Based Budgeting (ZBB) Identifikasi Unit Keputusan Proses Implementasi ZBB Penentuan Paket Keputusan Merengking, Mengevaluasi Paket Keputusan

29. Zero Based Budgeting (ZBB) • Keunggulannya : • Jika ZBB dilaksanakan dg baikmakadptmenghasilkanalokasisumberdayascrlebihefisien • ZBB berfokuspadavalue for money • Memudahkanidentifikasitjdnyainefisiensi & ketidakefektivanbiaya • meningkatkanpengetahuan & motivasistaf & manajer • Meningkatkanpartisipasimanajemen level bawahdlmprosespenyusunananggaran • Mrpcaraygsistematikutkmenggeserstatus quo & mendorongorganisasiutkselalumengujialternatifaktivitas & polaperilakubiayasertatingkatpengeluaran

30. Zero Based Budgeting (ZBB) • Kelemahan : • Time consuming, terlaluteoritis & takpraktis, membutuhkanbiayabesar, & hasilkankertaskerjaygmenumpukkrnpembuatanpaketkeputusan • ZBB cenderungmenekankanmanfaatjkpendek • Implementasi ZBB membutuhkanteknologimaju • Masalahterbesar ZBB adlprosesmeranking & mereviewpaketkeputusanygmrppekerjaanmelelahkan & membosankanshgdptmempengaruhikeputusan • Perankingpaketkeputusanmembutuhkanstafygmpykeahlianygtakmungkindimilikiorganisasi. Dlmperankinganseringkalimunculpertimbangansubyektifdantekananpolitik • Memungkinkanmunculnyakesanygkelirubhwsemuapaketkeputusan hrs masukdlmanggaran • Implementasi ZBB menimbulkanmasalahkeperilakuandlmorganisasi

31. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) • Teknik penganggaran berdasarkan teori yg berorentasi pd output dan tujuan • Penekan pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi

32. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) Penentuan Tujuan Identifikasi program Proses Implementasi PPBS Evaluasi Program Pemilihan Program Alokasi sumber Daya

33. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) Karakteristiknya : • Berfokus pd tujuan dan program • Orentasi masa depan • Mempertimbangkan biaya yg terjadi • Melakukan analisis sistematik/berbagai alternatif program

34. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) • Kelebihannya : • Memudahkandalampendelegasiantanggungjawabdarimanajemenpuncakkemenengah • Mengurangibebandalamjangkapanjang • Memperbaikikualitaslayananmelaluipendekatansadarbiayadalamperencanaan program • Lintasdepartemensehinggadapatmeningkatkankomunikasi, koordinasi, dankerjasamaantardepartemen • Menghilangkan program overlapping/ bertentangandenganpencapaiantujuanorganisasi • Menggunakanteori marginal utility, sehinggamendorongsumberdayasecara optimal.

35. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) • Kelemahan: • Membutuhkan SI yg canggih • Butuh biaya yg besar • Sulit utk diimplementasikan • Mengabaikan realitas politik dan organisasi sbg kumpulan manusia yg kompleks • Merupakan teknik anggaran orientasi statistik • Pengaplikasiannya menghadapi masalah teknis

36. Masalah utama penggunaan ZBB & PPBS • Bounded rationality; keterbatasan dlm menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas • Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, utamanya mengukur output • Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa yad, perubahan politik & ekonomi • Pelaksanaan teknik tsb menimbulkan beban pekerjaan yg sangat berat • Kesulitan menentukan tujuan & perankingan terutama krn conflict ofinterest • Seringkali tak memungkinkan perubahan program scr cepat & tepat • Resistance to change berupa hambatan birokrasi & perlawanan politik • Pelaksanaannya sering tdk sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. • Pemerintah beroperasi pd situasi yg tdk rasional.