1 / 12

18/02/2013

KEBIJAKAN PENERAPAN COSTING DALAM KERANGKA PEMANTAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA. Jakarta, April 2013. 18/02/2013. Pokok Bahasan. Landasan Hukum Kerangka Konsep PBK Pengembangan Instrumen PBK Penguatan Hubungan CFO-COO Peran SB Dalam Reposisi DJA Penutup.

hanae-sparks
Download Presentation

18/02/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENERAPAN COSTING DALAM KERANGKA PEMANTAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Jakarta, April 2013 18/02/2013

  2. Pokok Bahasan LandasanHukum KerangkaKonsepPBK PengembanganInstrumenPBK PenguatanHubungan CFO-COO Peran SB DalamReposisiDJA Penutup Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013

  3. I. Landasan Hukum Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara PeraturanPemerintahNomor 90 Tahun 2010 TentangPenyusunan RKA KL Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/ 2013 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/ 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L

  4. II. KerangkaKonsepPBK Mempertimbangkan Alokasi Anggaran • RENSTRA • Visi • Misi • Tujuan • Sasaran • Strategi • Output • Outcome • Manfaat Budget Execution Hasil Yang Diharapkan Kegiatan Target Kinerja Realisasi Rencana Pengukuran Kinerja Evaluasi • Efisiensi • Efektivitas • Akuntabilitas Monitoring & Evaluasi Kinerja

  5. III. Pengembangan Instrumen PBK IndikatorKinerja Allocative Efficiency*) Performance Based Budgetting StandarBiaya Operational Efficiency**) Kualitas penganggaran EvaluasiKinerja Akuntabilitas penganggaran *) efisiensi saatpenyususunananggaran **)Efisiensi saatpelaksanaananggaran

  6. III. Pengembangan Instrumen PBK...(1) PenyempurnaanIndikatorKinerja • PenguatanIndikator Indikator kinerja terus dikembangkan guna mewujudkan indikator kinerja anggaran yang dapat: • mencerminkan output yang secaraefektifmendukungpencapaian outcome yang ditetapkan, dan • mencerminkan pencapaian outcome guna dipastikan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. • Fokus dari perencanaan dan penganggaran yang akan dikembangkan adalah: • Fokus kepada kualitas hasil perencanaan dengan shifting peran baru DJA sebagai Budget Analyst. • Fokus kepada kualitas hasil penganggaran yang lebih memperhatikan manfaat bagi masyarakat. • Fokus kepada anggaran yang bersifat tematik seperti infrastruktur, MDGs dan perubahan iklim.

  7. Pendahuluan III. Pengembangan Instrumen PBK...(2) PenyempurnaanEvaluasiKinerja Tiga hal permasalahan utama menuju penyempurnaan monev berorientasi outcome, yaitu: Pengembangan Indikator Kinerja • Logic model program belum sempurna. • Rumusan input, kegiatan, output, dan outcome baru berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan anggaran. • Oleh karena itu, dari sisi objek belum siap untuk dievaluasi. Objek Cara melakukan evaluasi masih fokus pada pekerjaan administratif, yaitu bagaimana mengisi form, bagaimana bentuk laporannya dan bagaimana cara menyampaikan laporan tersebut. Metode • Kendala utama pada sisi subjek adalah mindset, dimana pekerjaan evaluasi masih dipandang sebagai pelengkap dan sebatas pemenuhan persyaratan, dan bukan kebutuhan. • Hal ini menyebabkan stigma bahwa evaluasi pekerjaan yang membosankan, tidak penting, menghabiskan anggaran, dll. Subjek

  8. III. Pengembangan Instrumen PBK...(3) Pengaturan Standar biaya disesuaikan dengan arah pengembangan & proses pemantapan penerapan PBK & KPJM SBM Pengaturan Standar Biaya SBK Indeksasi SSB STANDAR BIAYA: salahsatualatdlmmewujudkanAPBNyglebihefisien

  9. IV. Pemantapan Hubungan CFO-COO Dalam PBK • PemantapanhubunganKemenkeu (CFO ) – K/L (COO) merujukUU 17/2003 • SejalandenganpemantapanpenerapanPBKperludiperkuatperan K/L dalammerencanakandanmelaksanakananggarankementerianlembaga yang menjaditanggungjawabnya • Dalamupayapenguatanperan K/L tersebutdilakukandenganpenguatanperanAPIPmasing- masing K/Lpadasaatperencanaandanpelaksanaananggaran

  10. V. Peran SB dalam Reposisi DJA BUDGET ANALYST BUDGET ADMINISTRATOR PENGALOKASIAN PENYELARASAN RESOURCE ENVELOPE PAGU INDIKATIF K/L PAGU ANGGARAN K/L SUSUN RKA-K/L PENYESUAIAN RKA-K/L • Trilateral Meeting • Indeksasiutkmenyusunprakiraaanmajubagi keg. new initiative • SBMutkmenyusunkomponen input new initiative • SBKutkmenilai target kinerjaygakanditetapkan • SSButkmembatasikomposisibiayatertentu • Paguindikatif/paguanggaran : • SBMutkmereview baseline (IT based) danusulan new initiative • SBKutkmereview baseline dg melakukan benchmarking thdtahapan output/sub output • SSButkmembatasikomposisibiayatertentupadasaat review baseline danpengajuan new initiaative • Indeksasiuntukmelakukan review baseline danpengajuan New initiative • PenyusunanRKAKL • SBM & SBKutkmenyesuaikanRKAKL • SSButkmenyusunkomposisibiayadrsuatu output/sub output

  11. VI. Penutup • Kemenkeu membuat aturan main dalam upaya efisiensi anggaran diantaranya dgn pengembangan standar biaya sejalan dengan penguatan perannya di masa mendatang sebagai budget analyst • Seiring dengan pemantapan penerapan PBK dan KPJM, maka K/L semakin harus bertanggungjawab atas upaya efisiensi dari anggaran yg dikelolanya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas K/L untuk menyusun dan melaksanakan anggaran yg menjadi tgg jawabnya • Peran aparat pengawas intern pemerintah semakin diperlukan untuk menjamin mewujudkan anggaran yg semakin berkualitas

  12. Terima kasih

More Related