Manejemen

1. DisampaikanOleh : A M I R U D D I N, M.Pd

2. Wewenang • Wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatudalam organisasi. atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. • Menurut Louis A. Allen : Authority is the sum of the powers and rights entrusted to make possible the performance of the work delegated. Artinya: Wewenang adalahsejumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan. • Menurut G,R. Terry : Authority is the official and legal right to command action by others and enforce compliance. Artinya: wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain, supaya bertindak dan taat kepada pihak yang wewenang itu.

3. Wewenang (Authority)sangatpenting, karena : • Authority merupakandasarhukumbagiseseoranguntukdapatmelakukanpekerjaanatautugas-tugasnya. • Authority selaluakanmenciptakan power, right dan responsibility. • Authority menyebabkanperintah – perintahmanajerdipatuhidanditaati. • Auhoritymenjaditolakukurkedudukan, sifatpekerjaan, dantanggungjawabseseorangkaryawandalamsuatuperusahaan. • Authority menjadibatastentangapa yang dapatdikerjakandan yang tidakbolehdikerjakanoleh seseorang. • Authority merupakankuncipekerjaanmanajerial, Pandangan formal tentangwewenang yang menekankanperanan supervisor SUPERVISOR Pandangan tentang wewenang : • Pandangan klasik (teori formal) Pandangan klasik menunjukan bahwa wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi, dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat • Pandangan modern (teori penerimaan) Wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandanganpenerimawewenang, yang menekankanperanankaryawan KARYAWAN

4. PerbedaanKeduaPandanganDapatDigambarkanSbb: PandanganKlasik PandanganPenerimaan HukumdanProsedur PemberianPerintah Pertimbangan : MenerimaatauTidak PemberianPerintah MemahamiPerintah; MemahamiSasaranOrganisasi; Nilai-nilaiPribadidanPrioritas; KemampuanKomunikasi; KemampuanPekerjaan. PerintahDipatuhi

5. Sumber-sumberWewenang (Authority) • Formal Authority Theory : Menurut Koontz, authority yang dimiliki seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilkinya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum dan hukum adat dari lembaga tersebut. • Acceptance Authority Theory : Authority seseorang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah, dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. c. Authority of the Situation : Authority seseorang bersumber dari “situasi”, misalnya keadaan darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Karena situasi, seseorang mengambil alih kekuasaan untuk menghadapi situasi-situasi khusus maka perintah-perintahnya diterima dan dilaksanakan orang. Dan begitu situasi menjadi normal, authority-nya hilang. d. Position Authority : Wewenang yang diperoleh seseorang bersumber dari posisi (kedudukan) superior yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. e. Technical Authority :Wewenang diperoleh seseorang, karena keahlian khusus sebagai akibat dari pengalaman, popularitas, kemampuan mengambil keputusan yang. f.Yuridis Authority :Wewenang seseorang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Misalnya, polisi berwenang untuk mengatur lalu lintas karena adanya hukum yang mengaturnya.

6. Jenis-jenisWewenang • WewenangLini (line authority) Wewenangliniadalahwewenangmanajer yang bertanggujawablangsung, di seluruhrantaikomandoorganisasi, untukmencapaisasaranorganisasi. Wewenangliniterutamadidasarkanpadakekuasaansah. • WewenangStaf (staff authority) Wewenangstafadalahkelompokindividu yang menyediakan saran danjasakepadamanajerlini. Stafmemberikanberbagaitipebantuandan saran kepadamanajer. Stafdapatjugamembantudalamimplementasikebijakan, memonitor, dankendali; dalammasalah legal dankeuangan; dandalamdesaindanoperasisistempemrosesan data. • WewenangFungsional (functional authority) Wewenangfungsionaladalahwewenanganggotastafuntukmengendalikanaktivitasdepartemen lain karenaberkaitandengantanggungjawabstafspesifik. Wewenangfungsionalumumnyadijumpaidalamorganisasi.

7. Batas-batasWewenang (Authority) : • Kemampuan jasmaniah (fisik), artinya manajer tidak dapat memerintahkan suatu tugas kepada para bawahannya di luar kemampuan bawahannya. • Lembaga, artinya wewenang seorang manajer tetap dibatasi oleh kebijakan dan prosedur lembaga bersangkutan. • Pembatasan hukum, artinya wewenang seorang manajer dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku.

8. DELEGASI • Delegasiadalahpemberianwewenangkepada orang lain untukmelaksanakanaktivitastertentu. Pendelegasianwewenangsangat perlu agar organisasidapatberfungsisecaraefisien, karenatidakseorangmanajer pun yang dapatmenyeleseikansendiriataumelakukansupervisimenyeluruhterhadapsemuahal yang terjadidalamorganisasi. • Mendelegasikanberartijuga memaksimalkanefektivitaskaryawan. Ada 4 (empat) kegiatandelegasi : • Memberikantugaskepadabawahan • Pelimpahanwewenang yang diperlukanuntukmencapaitujuantertentu • MenimbulkankewajibandantanggungjawabPenerimadelegasibaikimplisitmaupuneksplisit,. • Pendelegasimenerimapertanggungjawabandari penerima delegasi atashasil-hasil yang dicapai

9. PENDELEGASIAN WEWENANG • Pendelegasian wewenang (delegation of authority) merupakan proses pembagian kerja, pengelompokan tugas seorang manajer, sehingga akhirnya manajer mengerjakan bagian perkerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada para bawahannya. • Delegasi wewenang merupakan kunci dinamika organisasi. • Delegasi wewenang bukan merupakan pelepasan tanggung jawab. • Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. • Menurut Koontz :delegation of authority is the key of organization.

10. Pendelegasian wewenang penting dan mutlak harus dilakukan dalamsuatuorganisasi/ perusahaan, karena : • Pendelegasianwewenangharusdilakukankarenaadanyaketerbatasan (fisik, waktu, perhatian, danpengetahuan) seorangmanajer. • Pendelegasiandilakukansupayasebagiantugasdanpekerjaanmanajerdapatdilakukanolehparabawahannya. • Pendelegasianwewenangmerupakankuncidinamikaorganisasi. Menurut Koontz: “delegation of authority is the key of organization”. • Pendelegasianwewenangmenciptakanadanyaikatan, hubungan formal, dankerjasamaantaraatasandenganbawahan. • Pendelegasianwewenangakanmemperluasruanggerakdanwaktuseorangmanajer. • Pendelegasianwewenangmembuktikanadanyapimpinandanbawahandalamsuatuorganisasi. • Tanpapendelegasianwewenangberartitidakadaatasandanbawahandalamsuatuorganisasi. SifatPendelegasian wewenang : Delegasi Wewenang bersifat characteristic, artinya bawahan menerima delegasi wewenang dari atasandan pemimpin (delegator) tidak hilang haknya terhadap wewenang yang telah didelegasikannya itu. Jadi, wewenang itu milik bersama antara delegator dan delegate, sehingga tugas-tugas atas wewenang yang didelegasikan itu masih dapat dikerjakan sendiri oleh delegator.

11. AsasPendelegasian wewenang : Dalam pendelegasian wewenang delegator perlu memperhatikan beberapa asas yaitu : • Asas Kepercayaan. • Asas Delegasi atas hasil yang diharapkan. • Asas Penentuan Fungsi/asas kejelasan tugas. • Asas Rantai Berkala. • Asas Tingkat Wewenang. • Asas Kesatuan Komando. • Asas Keseimbangan Wewenang & Tanggung Jawab. • Asas Pembagian Kerja. • Asas Efisiensi. • Asas Kemutlakan Tanggung Jawab. SeniPendelegasian wewenang : Seni pendelegasian wewenang harus didasarkan pada personal attitude yaitu sikap pribadi manajer yang melakukan pendelegasian wewenang itu. Personal attitude yang harusdimiliki manajer adalah : • Personal Receptiveness (Daya Penerimaan Pribadi) • Willingness to Let Go • Willingness to let others make mistake • Willingness to trust subordinate • Willingness to establish and use broad control.

12. Penyebab Gagalnya Pendelegasian : • Manajer tetap mempertahankan haknya sebagai pembuat keputusan. • Manajer tidak bersedia menerima resiko dari bawahan bila terjadi kesalahan • Manajer tidak mempercayai kemampuan bawahannya. • Manajer merasa bahwa bawahan tidak berhak membuat keputusan. • Manajer takut dapat menggeser posisinya atau terancam. • Manajer tidak punya kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya.

13. Pendelegasian Yang Efektif : Delegasiakanmendapatkesempatanlebihbaikuntukberhasil, bagisemuapihak yang terlibat, kalaumerekamemeilihbekerjasamauntukmembangun rasa salingpercaya. Iniadalahsalahsatusituasi yang manaetikaterlibatdalamaktivitassehari-hariorganisasi. PrasyaratPendelegasian: • Prasyaratpendelegasianadalahkesediaanmanajeruntukmemberikankebebasankepadakaryawannyauntukmenyelesaikantugas yang didelegasikan. • Prasyaratkeduaadalahkomunikasiterbukaantaramanajerdankaryawan. Manajermengetahuikemampuankaryawannyadapatlebihrealistismemutuskantugasmana yang dapatdidelegasikankepadasiapa. • Prasyaratketigauntukdelegasiadalahkemampuanmanajeruntukmenganalisisfaktor-faktorsepertisasaranorganisasi, persyaratantugasdankemampuankaryawan. Akhirnya dapat menghasilkan • memutuskantugasmana yang dapatdidelegasikan. • memutuskansiapa yang akanmendapatpenugasan. • Siapkansumberdaya yang memadaiuntukmelaksanakantugas yang didelegasikan. • Bersiapuntukmelakukancampurtangan, bilaperlu.

14. TeknikKhususUntukMendelegasikan : • Penetapantujuan. • Penegasantanggungjawabdanwewenang. • Memberikanmotivasikepadabawahan. • Memintapenyelesaiankerja. • Memberikanlatihan. • Mengadakanpengawasan yang memadai. Penyebabkeenggananuntukmenerimapendelegasianwewenangadalah : • Perasaan tidak aman bagi bawahan untuk menghindari tanggungjawab dan resiko. • Bawahantakutdikritikataudihukumkarenamembuatkesalahan. • Bawahantidakmendapatcukuprangsanganuntukbebantanggungjawabtambahan. • Bawahankurangperacayadiridanmerasatertekanbiladilimpahiwewenangpembuatankeputusan yang lebihbesar

15. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ; dan f. sosial.

16. PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANGPEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATANADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTUDI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 2 Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalamLampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasikepegawaian.Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahansebagian wewenang Menteri Pendidikan Nasional kepada pejabat tertentu untukmelaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan: a.pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan b.pejabat yang menerima wewenang dapat memberikan wewenangnya kepadapejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa tetapi tidak dapat memberikanwewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang.