PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

1. PROGRAM LEGISLASI DAERAHKABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Rabu, 28September 2011

2. BahwasesuaiketentuanPasal 39 Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan, padasetiapperencanaanpenyusunanPeraturan Daerah KabupatendilakukandalamPROGRAM LEGISLASI DAERAH Kabupaten. BahwaberdasarpembahasanrapatKoordinasi Tim Legislasidengan SKPD pengusulpadaHariSenin, 12 September 2011, denganmempertimbangkanskalaprioritasdananggaran, makaditetapkan 6 (enam) Ranperda yang akandisampaikankepadaBanleguntukdisepakatisebagaiusulanperubahandariEksekutifkeLegislatif (DPRD) sebagaimateripembahasanmasasidangKeduaTahun 2011, yaitu:

3. RanperdaKabupaten Gresik tentangPerubahanPeraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentangOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Gresik; • RanperdaKabupaten Gresik tentangPenyelenggaranAdministrasiKependudukan • RanperdaKabupaten Gresik tentangPenyertaan Modal Pada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik; • RanperdaKabupaten Gresik tentangPenyertaan Modal Pemkab Gresik Kepada Bank Jatim • RanperdaKabupaten Gresik tentangtentangPedomanKerjaPenyidikPegawaiNegeriSipil (PPNS) • RanperdaKabupaten Gresik tentangtentang Perusahaan Daerah Pasar Gresik ;

4. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusanadminisrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Gresik perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;