PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

1. PROGRAM LEGISLASI DAERAHKABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Kamis, 13 Oktober 2011

2. RANPERDA KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR GRESIK • Perubahan yang telahdilakukandaridraf yang diberikanpadasaatRapatLegislasitanggal 28 September 2011 • (pembahasanlanjutanpada 29 September 2011 diikutioleh Bag. Perekonomian, DPPKAD, Diskoperindag, Bag. Ortala, dan Bag. Hukum) • TambahanpadaMenimbang : …..dasaryuridis • c. bahwaberdasarkanketentuanPasal 4 Ayat (1) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, pendirian Perusahaan Daerah denganPeraturan Daerah • Pasal 1 angka14 danangka 15 • 14. Tempat usaha adalah sebagian atau seluruh tempat di dalam Pasar dan /atau di luarPasar yang dikelola oleh PDPG . • 15. Pedagang adalah orang dan/ataubadanyang melakukan kegiatan usaha transaksi jual beli atau berdagang di dalam Pasar . HAL-HAL PENTING

3. Pasal 9 • (1) Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha PDPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e. • (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. • Catatan : persetujuan kepada Direksi dalam bentuk tertulis atau dimungkinkan „dapat“ tidak tertulis • Pasal 10 • Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat PDPG dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PDPG, kecuali apabilaKepala Daerah: • a. baikterlibatlangsung maupun tidak langsungdanterbuktisecarasahmembuat kebijakan masive memanfaatkan PDPG untuk kepentingan pribadi; • b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDPG ; atau • c. baikterlibatlangsung maupun tidak langungsecara melawan hukum menggunakan kekayaan PDPG untuk kepentingan diluar kewajiban PDPG

4. Pasal 11 • Organisasi kepengurusan PDPG terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas berserta alat kelengkapannya. • Catatan : frasa …berserta alat kelengkapannya….dipelajarilagi • Pasal 12 • (1) Operasional kepengurusan PDPG dilakukan oleh Direksi. • Jumlah anggota Direksi PDPG paling banyakterdiri dari 3 (tiga) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. • Pasal 13 • Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dan/atauusuldari Badan Pengawas. • Pasal 14 • Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, kecuali apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

5. Pasal 15 UntukdapatdiangkatsebagaiDireksi, harusmemenuhipersyaratansebagaiberikut :…. ` b. Batas usiaDireksi PDPG padasaatdiangkatpertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; (DITELAAH LEBIH LANJUT) Pasal 16 (1) CalonDireksi yang lulus seleksidan/ataucalonDireksi yang akandiangkatkembaliuntukmasajabatanberikutnyadiajukanolehBadanPengawaskepadaKepala Daerah paling lambat 60 (enampuluh) harisebelumberakhirnyamasajabatanDireksi yang masihaktif. (2) CalonDireksisebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiridari 3 (tiga) calonuntukposisijabatanDirekturUtamadan 2 (dua) calonuntukmasing-masingposisijabatanDirektur-Direktur. (3) Kepala Daerah mengangkatsalahsatudariDireksisebagaimanadimaksuddalamPasal 12 ayat (2) 3 (tiga) calonDirekturUtamamenjadiDirekturUtamadanselebihnyamenjadianggotaDireksi (Direktur). dinyatakangugur. (4) Kepala Daerah mengangkatterlebihdahuluDirekturUtamasebelummengangkatDirektur-Direktur. (5) Kepala Daerah mengangkatcalonDirekturmenjadiDirektur–DirektursetelahmendapatpertimbangandariDirekturUtama. (6) PengangkatanDireksiolehKepala Daerah dilaksanakan paling lambatcepat 30 (tigapuluh) harisebelummasajabatanDireksi yang masihaktifberakhir. (7) MasakerjaDireksi yang barudiangkatsebagaimanadimaksudpadaayat (6) berlakuefektifterhitungsejaktanggalpelantikan (Dan berakhirsampaibataswaktumasajabatan).

6. Pasal 17 • Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : • Anggota Direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. • Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah. • CATATAN : JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL, DIPELAJARI LAGI UNTUK DICARIKAN DASAR PEDOMAN • Pasal 28 • Dana representatif Direksi disediakan dari anggaran PDPG paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PDPG . • UntukmendukungkelancaranpengelolaanPDPG, Direksidapatdiberikandanarepresentatif paling banyak 75% (tujuhpuluh lima perseratus) darijumlahpenghasilanDireksidalam 1 (satu) tahun Dan ataumenurutkemampuankeuanganperusahaan.

7. Pasal 30 •  (1) Badan Pengawas terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, dan selebihnya sebagai sekretaris merangkapanggotaseorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota. • (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur : • pejabat pemerintah daerah paling banyak 2 (dua) orang ; • masyarakat profesional dan/ATAU perwakilan pemakai tempat usaha paling banyak 3 (tiga) orang. • Pasal 31 • Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun (DAN BERAKHIR SAMPAI BATAS WAKTU MASA JABATAN). • Pasal 38 • (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat dengan pegawai yang terdiri daripaling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pengawas. • (2) Honorarium Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas atas usulan Direksi dan dibebankan pada anggaran PDPG.Pegawaisebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahPegawai PDPG.

8. Pasal 38 • (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat dengan pegawai yang terdiri daripaling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pengawas. • (2) Honorarium Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas atas usulan Direksi dan dibebankan pada anggaran PDPG.Pegawaisebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahPegawai PDPG.