USULAN PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GBPNS

1. USULAN PENYESUAIANPENETAPAN ANGKA KREDIT DANPEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GBPNS BMPS PROVINSI JAWA BARAT JUNI 2014

2. PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL (DILAKUKAN 1 KALI) PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL, CPD, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIR PENILAIAN DOKUMEN TIDAK YA PNS ? Inpassing sudah Berakhir des 2011 (Permendiknas 22 th. 2010) SUDAH INPASSING ? TIDAK SK INPASSING PANGKAT/GOL (PERMENPAN 84) YA Usulan setelah 2011 Proses pengganti Inpassing PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PENYETARAAN PANGKAT/GOL & JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT BAWAAN SETIAP GURU TAHAP PERSIAPAN (PERMENDIKNAS 38 TH. 2010 PALING LAMBAT DES’ 2012 ) TAHAP IMPLEMENTASI (PERMENDIKNAS 35 TH. 2010 EFEKTIF JAN’ 2013) SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG) Guru Profesional TARGET ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN DIRI melalui CPD YA • Naik Pangkat • Tunj. Profesi UNSUR UTAMA (Min. 90%) KARYA ILMIAH dan/atau INOVATIF melalui CPD KECUKUPAN ANGKA KREDIT? PENILAIAN KINERJA TIDAK UNSUR PENUNJANG (Max. 90%) Penyesuaian Ijazah, tandajasa, dsb • Tidak Naik Pangkat • Jam mengajar dikurangi • Tunj. Profesi tidak terima

3. PEMBINAAN KARIR UNTUK GURU PNS PEMENPAN 84/1993 BERAKHIR 2012 PEMENDIKNAS 38/2010 BERAKHIR 2012 PEMENPAN 16/2009 & PERMENDIKNAS 35/2010, MULAI 2013 : IIIa : IIIa : IIIa : Guru Pertama : Guru Madya : Guru Pertama : ......... : 400 : 180 : 5 Tahun : 5 Tahun : 5 Tahun : 2.500.000 : 2.500.000 : 2.500.000 PEMBINAAN KARIR UNTUK GURU BUKAN PNS PEMENDIKNAS.......(ISINYA SAMA DGN PERMENDIKNAS 35/2010) PEMENDIKNAS 47/2007 & PERMENDIKNAS 22 /2010 BERAKHIR DES’ 2011 BELUM ADA (VERSI SEKOLAH MASING2) STATUS GURU BUKAN PNS PNS DAN BUKAN PNS SETARA : ........ : IIIa : IIIa : Guru Madya : ........ : Guru Pertama : 400 : ........ : 180 : 5 Tahun : 20 Tahun : 5 Tahun : 7.000.000 : 2.500.000 : 2.500.000 ** Paling tinggi III/d * Ditentukan yayasan

4. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17 (Guru PNS)& Permendiknas......(Guru Bukan PNS) AKP AKK AKPKB KebutuhanAngkaKreditKomulatif (AKK), PKB (AKPKB), danUnsurPenunjjang (AKP) untukkenaikanpangkatdanjabatan

5. PERATURAN • MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL • NOMOR 38 TAHUN 2010 • TENTANG • PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU • Pasal 3 • Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan Guru Pratama sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, jabatan Guru Muda Tingkat I yang tidak memiliki ijazah S1/D-IV tidak dapat memperoleh penyesuaian jabatan. • Apabila guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah S1/D-IV yang relevan dengan tugas yang diampunya dan ijazahnya telah ditetapkan angka kreditnya oleh pejabat yang berwenang dapat disesuaikan jabatannya. • Guru yang telah memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a walaupun yang bersangkutan belum memiliki ijazah S1/D-IV disesuaikan jabatannya. PERMENPAN 16/2009 PERMENPAN 84/1993 ?

6. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU(Permennegpandan RB No.16/2009 pasal 12) Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan

7. Permendikbud No. 4 Tahun 2014 tentang: PenyesuaianPenetapanAngkaKredit GPNS dan GBPNS Pasal 1 (1) Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. (2) Penyesuaian angka kredit guru bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010.

8. Pasal 3 (1) Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 tidakmengubahangkakreditkumulatif. (2) Angkakreditkumulatifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) disesuaikankedalamangkakreditunsurdansubunsurutamadanpenunjangsebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 16 Tahun 2009 tentangJabatanFungsional Guru danAngkaKreditnya. Pasal 5 Guru yang disesuaikanpenetapanangkakreditnyaadalah: a. guru PNS; dan b. guru Bukan PNS yang telahmemperolehpenyetaraanjabatandanpangkat (inpassing).

9. Pasal 7 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian angka kredit guru bukan PNS: a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan penyesuaian angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya; (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/a; b. Pejabat eselon III pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang ruang III/d. (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Pasal 8 Prosedurpengusulanpenyesuaian PAK guru PNS danbukan PNS sebagaiberikut: c. KepalaSekolahmengusulkankepadaMenteriPendidikandanKebudayaanmelaluiDirekturPembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanAnakUsiaDini, Nonformaldan Informal padaDirektoratJenderalPendidikanAnakUsiaDini, Nonformaldan Informal, DirekturPembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanDasarpadaDirektoratJenderalPendidikanDasar, atauDirekturPembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanMenengahpadaDirektoratJenderalPendidikanMenengahsesuaidengankewenangannyabagi guru bukan PNS yang disetarakanjabatannyasebagai Guru Pertama, pangkatPenataMuda, golonganruang III/a sampaidengan Guru Madya, pangkat Pembina, golonganruang IV/a dilingkungannya; d. Kepalamadrasahmengusulkankepadakepalakantorkementerian agama provinsi/kabupaten/kotabagi guru PNS madrasah yang mempunyaijabatan Guru Pertama, pangkatPenataMuda, golonganruang III/a sampaidengan Guru Madya, pangkat Pembina, golonganruang IV/a, guru PNS golongan II, serta guru bukan PNS yang disetarakanjabatannyasebagai Guru Pertama, pangkatPenataMuda, golonganruang III/a sampaidengan Guru Madya, pangkat Pembina, golonganruang IV/a dilingkungannya. Selanjutnyakepalakantorkementerian agama provinsi/kabupaten/kotameneruskanpengusulankepadaMenteri Agama melaluiKepala Biro KepegawaianKementerian Agama untukdiproseslebihlanjut;

11. Pasal 9 (2) usulanpenyesuaianangkakreditbagi guru bukan PNS sebagaimanadimaksuddalamPasal 8 huruf b sampaidengan g dilengkapidokumenkepegawaiansebagaiberikut: a. fotocopyatausalinansahkeputusaninpassing; b. fotocopyatausalinan sah ijazahterakhirtertinggi; c. fotocopydokumenvalidasi NUPTK; d. fotocopysertifikatpendidikdan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi);dan e. suratketerangankepalasekolah yang menjelaskan guru bersangkutanmasihaktifmelaksanakantugassebagai guru kelas, guru matapelajaran, atau guru bimbingandankonseling (BK)/konselor.

12. Permendikbud No. 28 Tahun 2014 tentang: PemberianKesetaraanJabatandanPangkatBagi GBPNS Pasal 1 3. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali g u r u tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki i z in pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

13. Pasal 3 Persyaratanpemberiankesetaraansebagai b e r i k u t . a. bertugassebagai guru tetappadasatuanpendidikan yang diselenggarakanolehPemerintah, pemerintahdaerah, ataumasyarakat; b. memilikikualifikasiakademik paling rendahsarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperolehdariperguruantinggi yang terakreditasi, bagi yang memilikikualifikasiakademik magister (S-2) ataudoktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B; c. bagi guru yang memilikisertifikatpendidiksebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru BimbingandanKonseling/Guru PembimbingKhusus, mengajarmatapelajaran/membimbingsesuaidengansertifikatpendidik yang dimiliki;

14. d. bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki; e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan ; f. memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian; g. melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus ; dan h. memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pasal 4 (1) Menteriataupejabat yang d i t u n j u k menetapkanangkakredituntukpertimbanganpemberiankesetaraansebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (1). (2) Pejabat yang d i t u n j u k menetapkanangkakreditsebagaimanadimaksudpadaayat (1) sebagai b e r i k u t . a. D i r e k t u r PembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanAnakUsia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia D i n i , Nonformal dan Informal, D i r e k t u r Pembinaan Pendidik dan TenagaKependidikanPendidikanDasarpadaDirektoratJenderalPendidikanDasar, atauDirekturPembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanMenengahpadaDirektoratJenderalPendidikanMenengahsesuaidengankewenangannya, u n t u k danatasnamaMenteri, menetapkanangkakreditpemberiankesetaraanjenjangjabatan Guru Pertama, golongan ruang I I I /a sampai dengan G u r u Muda, golonga ruang m/c; b. Kepala Biro Kepegawaian, u n t u k danatasnamaMenteri, menetapkanangkakreditpemberiankesetaraanjenjang j a b a t a n G u r u Pertama, golonganruang I I I /a sampaidengan Guru Muda, golonganruang III/c padasekolah Indonesia d i l u a r negeri; c. Apabilapejabatsebagaimanadimaksudpadaayat (2) h u r u f a berhalangantetapataubukanpejabatdefinitif, makapenetapanangkakreditdilaksanakanolehKepala Biro Kepegawaian, u n t u k danatasnamaMenteriPendidikandanKebudayaan. (3) Menteri Agama atauPejabat yang d i t u n j u k olehMenteri Agama menetapkanangkakreditpemberiankesetaraanjenjang j a b a t a n G u r u Pertama, golonganruang I I I /a sampai dengan G u r u Muda, golongan ruang III/c pada madrasah

16. Pasal 5 Prosedur pengusulan pemberian kesetaraan sebagai b e r i k u t: a. kepalasekolahmengusulkankepadaMenterimelaluiDirekturPembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanAnakUsia D i n i , NonformaldanInformal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, DirekturPembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanDasarpadaDirektoratJenderalPendidikanDasar, atauDirekturPembinaanPendidikdanTenagaKependidikanPendidikanMenengahpadaDirektoratJenderalPendidikanMenengahsesuaidengankewenangannyadengantembusanpadakepaladinas yang membidangipendidikandiprovinsi/kabupaten/kotasesuaidengankewenangannya; b. KepalaPerwakilanRepublik Indonesia di l u a r negeri /pejabat yang membidangipendidikanpadaPerwakilanRepublik Indonesia diluarnegerimengusulkankepadaMenterimelaluiKepala Biro KepegawaianSekretariatJenderalKementerian; c. kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kotabagi guru madrasah, selanjutnyakepalakantorkementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melaluiKepala Biro KepegawaianKementerian Agama u n t ukdiproseslebihlanjut ; Surat usulandimaksuduntukSatuanPendidikansekolah, ditembuskankepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota UntuksatuanPendidikanMadrasahditembuskankepadaKepalaKanwilKemenagProvinsi

17. DokumenUsulandimaksudharusdilampiri : 1. FotokopiSuratKeputusansebagai g u r u tetap yang ditandatanganiolehkepalasekolah/madrasahdan d i k e t a h u iolehdinaspendidikanprovinsi/ kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK. 2. Suratketerangan a k t i f mengajardarikepalasekolah/madrasah. 3. NUPTK. 4. NRG bagi yang sudah m e m i l i k i . 5. Salinan a t a u fotokopiijazah yang dilegalisasiolehpejabat yang berwenang. 6. AsliSuratPernyataandarikepalasekolah/ madrasahbahwa guru yang bersangkutanmasihmelaksanakankegiatanprosespembelajaran/ pembimbingan paling sedikit 24 j a m tatap m u k a per minggu. 7. Salinanataufotokopisertifikatpendidik yang diketahuiolehpejabat yang relevanpadaperguruantinggi yang menerbitkansertifikatpendidikataupejabat yang menanganipendidikpadadinaspendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK. 8. SalinanataufotokopiSuratKeputusandarikepalasekolah/madrasah tentangPembagianTugasMengajar/Pembimbingandandiketahuiolehdinaspendidikankabupaten/kota/provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.

19. TERIMA KASIHAAN SAPRANI ( SEKUM BMPS JABAR)