1 / 22

PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK). Dasar Hukum. U NDANG - U NDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 T TG ASN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 T TG KP PNS 3 . PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 TTG JA FUNG PNS 4 . PERATURAN P EMERINTAH NOMOR 3 2 TAHUN 19 96 TTG NAKES

mirari
Download Presentation

PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

  2. Dasar Hukum • UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TTG ASN • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TTG KP PNS • 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 TTG JAFUNG PNS • 4. PERATURANPEMERINTAHNOMOR 32TAHUN1996 TTG NAKES • 5. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TTG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PNS • 6. PERATURAN MENPAN MASING-MASING JABFUNGKES • PERATURAN BERSAMA MENKES & KA BKN MASING-MASING JABFUNGKES (JUKLAK) • PERATURAN MENKES MASING-MASING JABFUNGKES (JUKNIS) • PERMENKES NOMOR 510/MENKES/PER/VII/2009 TTG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT PERSETUJUAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN DEPKES • 10. KEPMENKES NOMOR 153/MENKES/SK/III/2006 TTG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

  3. Angka Kredit Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atauakumulasi nilai butir kegiatan yang harusdicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkatdalam jabatan fungsional

  4. JABATAN FUNGSIONAL Kedudukan yang menunjukkantugas, tanggungjawab, wewenangdanhakseseorangPegawaiNegeriSipildalamsuatusatuanorganisasi yang dalampelaksanaantugasnyadidasarkanpadakeahliandan/atauketrampilantertentusertabersifatmandiri.

  5. TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PNS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNIT KERJA PENINGKATAN KARIER PNS PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS

  6. Penilaian Mandiri Setiap pejabat fungsional wajib mencatatdan menginventarisir hasil kerja masing-masing danapabila dari hasil inventarisasi kegiatan tersebuttelah memenuhi jumlah angka kredit untukkenaikan jabatan/pangkat maka pejabat fungsional yang bersangkutan secara hirarki mengajukan penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat ybw

  7. PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PenetapanAngkaKredituntukkenaikanpangkatditetapkanselambat-lambatnya 3 (tiga)bulansebelumperiodekenaikanpangkat Kenaikanpangkatperiode April, angkakreditditetapkanselambat-lambatnyapadabulanJanuari, tahun yang bersangkutan. KenaikanpangkatperiodeOktober,angkakreditditetapkanselambat-lambatnyapadabulanJuli,tahun yang bersangkutan.

  8. PENGAJUAN ANGKA KREDITl: Sekurang-kurangnya 1 tahundarijabatanterakhiruntukkenaikanjabatan Sekurang-kurangnya 2 tahundaripangkatterakhiruntukkenaikanpangkat

  9. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK

  10. PBAK TIM PENILAI Atasan Langsung PFK Set Tim Penilai Pejabat Pengusul Tembusan Pihak Terkait Tim Teknis

  11. KELEBIHAN ANGKA KREDIT Pejabatfungsional yang telah memilikiangkakreditmelebihiangka kredit yang telahditentukanuntukkenaikan jabatan/pangkatsetingkatlebihtinggi, kelebihan angkakredittersebutdiperhitungkanuntuk kenaikanjabatan/pangkatberikutnya

  12. UNSUR KEGIATAN A. UNSUR UTAMA 1. Pendidikan 2. KegiatanPelayanan Kesehatan/Medik Spesialistik 3. PengabdianMasyarakat 4. Pelayanan Pendidikan Dokter dan/atau Dokter Spesialistik di RS Pendidikan Milik Pemerintah 5. KegiatanPenelitian UNSUR PENUNJANG 1. KegiatanMengajar/Melatih 2. KegiatanMengikutiPertemuanIlmiah 3. KegiatanMenjadiAnggotaOrganisasiProfesi 4. KegiatanMenjadiAnggota Tim PenilaiJafungKesehatan 5. KegiatanMemperolehPenghargaan 6. MemperolehGelarKesarjanaanLainnya

  13. PENUGASAN Apabila suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat Fungsional yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokoknya, maka pejabat fungsional yang berada pada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs Apabila suatu unit kerja dalam situasi kegawatdaruratan tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokok maka pejabat fungsional dapat melakukan pekerjaan dua tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya .

  14. PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS

  15. PENILAIAN KARYA TULIS

  16. Komposisi Angka kredit

  17. Pembebasan Sementara

  18. Jumlah Angka Kredit Pada Pangkat Puncak

  19. PENDUKUNG USULAN PAK • Surat Pengantar dari pimpinan instansi/unit kerja • DUPAK • Laporan Harian Dan Bulanan • Bukti fisik yang mendukung hasil kegiatan • SPMK • Foto copy SK KP terakhir • Foto copy SK Jabatan terakhir • Foto copy SK PAK terakhir • Foto copy Karpeg • Foto copy ijazah terakhir • DP3 terakhir

  20. Terimakasih….

More Related