ASSALAMMUALAIKUM WR.WB

1. ASSALAMMUALAIKUMWR.WB

2. KETENTUAN YANG MEMBERI BATASAN DALAM HUBUNGAN ANTAR MANUSIA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN/KEPENTINGANNYA, TANPA MELANGGAR KEPENTINGAN YANG LAINNYA KAIDAH SOSIAL Pengertian ALGRA (1983:323) “Kaidahsebagaisiku-siku yang mempunyaiduafungsi, yaitusebagaipembantuuntukmengkonstruksisudut 90 derajatsertaalat yang dapatdipergunakanuntukmemeriksasuatusudutbetul-betul 90 derajat”.

3. KAIDAH ALAM Kaidah yang menyatakantentangapa yang pastiakanterjadi. Contoh: Semuamanusiapastimeninggal. GUSTAV RADBRUCH (1961:12) MEMBEDAKAN KAIDAH JADI DUA KAIDAH KESUSILAAN Kaidah yang menyatakantentangsesuatu yang tentuterjadi. Contoh: Manusiadilarangmencuri

4. GROSSMAN (1971:5) MENILAI BAHWA KAIDAH-KAIDAH SOSIAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TERTUTAMA PADA HAL-HAL BERIKUT: PERUBAHAN PADA KAIDAH-KAIDAH INDIVIDUAL . “PERUBAHAN TINGKAH LAKU INDIVIDU DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARINYA TETAPI BELUM DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN KAIHAH TINGKAH LAKU”. 2. PERUBAHAN PADA KAIDAH-KAIDAH KELOMPOK. “PERUBAHAN YANG TERJADI DI DALAM SATUAN-SATUAN KELOMPOK YANG TERGOLONG PADA SUB SISTEM POLITIK”. 3. PERUBAHAN PADA KAIDAH MASYARAKAT. “YANG PALING FUNDAMENTAL SIFATNYA, KARENA MELIPUTI PERUBAHAN NILAI-NILAI PADA KAIDAH DASAR SUATU MASYARAKAT”.

5. KAIDAH HUKUM & PEMBAGIAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA

6. KAIDAH HUKUM CONTOH: PERKAWINAN DIANGGAP SAH APABILA MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA (PASAL 2 AYAT 1 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) TIAP-TIAP PERIKATAN ADALAH UNTUK MEMBERIKAN SESUATU, UNTUK BERBUAT SESUATU ATAU UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU (PASAL 1234 KUHPERDATA)

7. ACHMAD ALI (1996:55) KAIDAH HUKUM MEMPUNYAI DUA SIFAT ALTERNATIF ADA KEMUNGKINAN BERSIFAT IMPERATIVE, “SECARA APRIORI WAJIB DITAATI KAIDAH INI TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN DALAM SUATU KEADAAN KONKRET, HANYA KARENA PARA PIHAK MEMBUAT PERJANJIAN 2. ADA KEMUNGKINAN BERSIFAT FAKULTATIF, “TIDAKLAH SECARA APRIORI MENGIKAT ATAU WAJIB DITAATI, JADI INI MERUPAKAN KAIDAH HUKUM YANG DALAM KEADAAN KONKRET DAPAT DIKESAMPINGKAN OLEH PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK

8. KAIDAH AGAMA PELANGGARAN SANKSI ATAU AKIBATNYA AKAN DIDAPAT BERUPA SIKSAAN KELAK DI AKHIRAT TUJUAN MENYEMPURNAKAN HIDUP MANUSIA DAN MELARANG BERLAKU JAHAT/DOSA

9. KAIDAH KESUSILAAN T U J U A N AGAR MANUSIA MEMILIKI AKHLAK YANG BAIK DEMI MENCAPAI KESEMPURNAAN HIDUP MANUSIA ITU SENDIRI

10. KAIDAH KESOPANAN PADA HAKIKATNYA BUKAN PADA MANUSIA SEBAGAI PRIBADI, MELAINKAN MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL YANG HIDUP BERSAMA DALAM KELOMPOK MASYARAKAT TUJUAN CONTOH KAIDAH KESUSILAAN: ORANG YANG BERUSIA MUDA WAJIB MENGHORMATI ORANG YANG BERUSIA LEBIH TUA MENGENAKAN PAKAIAN YANG PANTAS DI TEMPAT UMUM MEMINTA IZIN APABILA MEMASUKI RUMAH ORANG LAIN

11. PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH AGAMA DAN KAIDAH KESUSILAAN PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH KESOPANAN

12. PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH AGAMA DAN KAIDAH KESUSILAAN BERDASARKAN TUJUAN KAIDAH HUKUM BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI MANUSIA BESERTA KEPENTINGANNYA & MEWUJUDKAN TATA TERTIB MASYARAKAT SEDANGKAN KAIDAH AGAMA DAN KAIDAH KESUSILAAN BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI PRIBADI MANUSIA AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERAHLAK KAIDAH HUKUM MENGATUR SIKAP MANUSIA YANG DIANCAM SANKSI BAGI PELANGGAR, KAIDAH AGAMA & KESUSILAAN MENGATUR SIKAP BATIN MANUSIA SEBAGAI PRIBADI BERDASARKAN SASARANNYA BERDASARKAN ISINYA KAIDAH HUKUM MEMBERIKAN HAK & KEWAJIBAN, KAIDAH AGAMA & KAIDAH KESUSILAAN HANYA MEMBERIKAN KEWAJIBAN

13. BERDASARKAN KEKUATAN MENGIKATNYA KAIDAH HUKUM DIPAKSAKAN SECARA KONKRET OLEH KEKUASAAN DARI LUAR, KAIDAH AGAMA &KAIDAH KESUSILAAN BERGANTUNG PADA YANG BERSANGKUTAN (DIRI SENDIRI) KAIDAH HUKUM & KAIDAH AGAMA BERASAL DAN DIPAKSAKAN DARI LUAR MANUSIA, KAIDAH KESUSILAAN SUMBER SANKSI BERASAL DAN BERGANTUNG DARI DALAM HATI MASING-MASING ORANG BERDASARKAN SUMBER & PELAKSANAAN SANKSINYA

14. PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH KESOPANAN A. KAIDAH HUKUM MEMBERIKAN HAK DAN KEWAJIBAN, SEDANGKAN KAIDAH KESOPANAN HANYA MEMBERIKAN KEWAJIBAN B. SANKSI KAIDAH HUKUM DIPAKSAKAN OLEH MASYARAKAT SECARA RESMI, SEDANGKAN SANKSI KAIDAH KESOPANAN DIPAKSAKAN OLEH MASYARAKAT TANPA RESMI

15. ASAL USUL KAIDAH HUKUM KAIDAH HUKUM YANG BERASAL DARI KAIDAH KAIDAH SOSIAL LAINNYA DI DALAM MASYARAKAT, YANG DALAM ISTILAH PAUL BOHANNAN SEBAGAI “KAIDAH HUKUM YANG BERASAL DARI PROSES DOUBLE LEGITIMACY” ATAU PEMBERIAN ULANG LEGITIMASI DARI SUATU KAIDAH SOSIAL NONHUKUM (MORAL, AGAMA, DAN KESOPANAN) MENJADI SUATU KAIDAH HUKUM KAIDAH HUKUM YANG DITURUNKAN OLEH OTORITAS TERTINGGI, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT PADA SAAT ITU, DAN LANGSUNG TERWUJUD DALAM WUJUD KAIDAH HUKUM, SERTA SAMA SEKALI TIDAK BERASAL DARI KAIDAH SOSIAL SEBELUMNYA.

16. SIFAT & ISI KAIDAH HUKUM KAIDAH HUKUM DAPAT PULA DIKAJI DARI SIFATNYA DIBEDAKAN ATAS DUA (RACHMAD BARO,2001:56-57) BERSIFAT IMPERATIF, KARENA SIFATNYA MENGIKAT DAN MEMAKSA YANG HARUS DITAATI, SEHINGGA MENGIKAT BAGI SETIAP ORANG YANG DITETAPKAN DALAM KAIDAH HUKUM DIMAKSUD BERSIFAT FAKULTATIF, KAIDAH HUKUM YANG SIFATNYA TIDAK SERTAMERTA HARUS DITAATI KARENA SIFATNYA HANYA BERSIFAT PELENGKAP.

17. ISI KAIDAH HUKUM PERINTAH BAGI KEDUA ORANGTUA AGAR MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK-ANAKNYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA (PASAL 45 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN KAIDAH HUKUM YANG BERISI PERINTAH (GEBOD), KAIDAH HUKUM YANG BERISI PERINTAH YANG HARUS DITAATI KAIDAH HUKUM YANG BERISI LARANGAN (VERBOD), KAIDAH HUKUM YANG MEMUAT LARANGAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN ANCAMAN SANKSI APABILA MELANGGAR LARANGAN MENCURI DALAM PASAL 362 KUHPIDANA KAIDAH HUKUM YANG BERISI MEMBOLEHKAN (MOGEN), KAIDAH HUKUM YANG MEMUAT HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN, TAPI BOLEH TIDAK KETENTUAN PASAL 29 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 CALON SUAMI-ISTRI BOLEH MELAKUKAN PERJANJIAN

18. SANKSI KAIDAH HUKUM PENGERTIAN SANKSI MENURUT BEBERAPA AHLI SUDIKNO MERTOKUSUMO TIDAK LAIN MERUPAKAN REAKSI,AKIBAT ATAU KONSEKUENSI PELANGGARAN TERHADAP KAIDAH SOSIAL. PAUL BOHANNAN SANKSI MERUPAKAN PERANGKAT ATURAN-ATURAN YANG MENGATUR BAGAIMANA LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM MENCAMPURI SUATU MASALAH UNTUK DAPAT MEMELIHARA SUATU SISTEM SOSIAL VAN DEN STEENHOVEN SANKSI ADALAH UNSUR-UNSUR SEBAGAI UNSUR HUKUM YAITU ANCAMAN PENGGUNAAN PAKSAAN PISIK, OTORITAS RESMI, PENERAPAN KETENTUAN YANG SECARA TERATUR, DAN REAKSI MASYARAKAT YANG TIDAK SPONTAN SIFATNYA.

19. PENANGANAN SANKSI KEJAHATAN HUKUM YANG DIBUAT OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG DAN BERLAKU SECARA UMUM. DISINI POLISI MENJADI LAMBANG PENEGAK HUKUM YANG SEYOGIANYA DIPANDANG DARI SISI POSITIFNYA TERLEBIH DAHULU BERSIFAT BUATAN BERSIFAT ALAMI PERAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN SECARA SPONTAN, BAIK UPAYA PENCEGAHAN DALAM BENTUK SISKAMLING MAUPUN PENINDAKAN BAGI YANG TERTANGKAP TANGAN, TANPA DIHAKIMI SENDIRI

20. W S L M A A A TERIMA KASIH “SEMOGA BISA BERMANFAAT