OPTIMALISASI PERIJINAN USAHA DI BPPT KOTA MEDAN

1. OPTIMALISASI PERIJINAN USAHA DI BPPT KOTA MEDAN DISAMPAIKAN OLEH : IR. WIRIYA ALRAHMAN, MM KEPALA BPPT KOTA MEDAN

2. DASAR HUKUM • UNDANG-UNDANG No. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. • PP 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI DAERAH. • PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN No. 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN. • PERWAL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN • PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PROSES DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN DAN TELAH DIRUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PROSES DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN

3. DASAR HUKUM (IMPLEMENTASI) • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN NOMOR 800/12124 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN No. 800/0120 TANGGAL 25 JANUARI 2010 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASI0NAL PROSEDUR PERIJINAN YANG MENJADI KEWENANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN

4. MASALAH-MASALAH UTAMA BERKAITAN DENGAN PERIJINAn DI INDONESIA 1.TERLALU BANYAK IJIN YANG HARUS DIPENUHI; 2. PROSES BERBELIT-BELIT DAN TIDAK TRANSPARAN; 3. WAKTU PENGURUSAN IJIN RELATIF LAMA; 4. TIDAK ADA KEJELASAN KAPAN IJIN SELESAI; 5. BANYAK PINTU/MEJA YANG HARUS DILALUI OLEH PEMOHON; 6. PEMOHON TIDAK MENGETAHUI PERSIS BESAR BIAYA RESMI YANG HARUS DIKELUARKAN UNTUk PENGURUSAN IJIN; 7. ADANYA PUNGUTAN TIDAK RESMI.

5. PRINSIP PRINSIP DASAR PTSP 1. HANYA ADA SATU TEMPAT YANG DITUJU OLEH MASYARAKAT KETIKA MEMERLUKAN PELAYANAN PERIJINAN; 2. PENGELOLAAN PERIJINAN DARI TAHAP PENERIMAAN PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENANDATANGANAN SERTA PENDOKUMENTASIAN ADA DALAM SATU INSTANSI (PTSP) • 3. DALAM MENJALANKAN KEGIATANNYA PTSP BERKOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS • (TERUTAMA UNTUK IJIN-IJIN DENGAN EKSTERNALITAS TINGGI) MELALUI PEMBEN- • TUKAN TIM TEKNIS; 4. MASYARAKAT/PEMOHON HANYA DATANG 2 KALI DAN HANYA BERHUBUNGAN DENGAN PETUGAS FRONT OFFICER; 5. PTSP TIDAK MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN (MELALUI BANK ATAU KAS DAERAH LANGSUNG); 6. ADA KEJELASAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN KETENTUAN LAINNYA DAN TERSEDIA MEKANISME PENGADUAN; 7. BERORIENTASI KEPADA PELAYANAN PRIMA; 8. PTSP MENJADI FASILITATOR DALAM PELAKSANAAN PERIJINAN.

6. MANFAAT KEBERADAAN PTSP - DENGAN PTSP MASYARAKAT DAPAT MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK, SERTA MENDAPATKAN KEPASTIAN DAN DIJAMIN HUKUM DARI FORMALITAS YANG DIMILIKI. - PTSP DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PERIJINAN USAHA yang AKAN MENINGKATKAN MINAT PELAKU USAHA UNTUK MELAKUKAN INVESTASI DAN MENGEMBANGKAN USAHA. - SELAIN ITU DUNIA USAHA JUGA DIHARAPKAN MEMPEROLEH MANFAAT DALAM BENTUK PENGURANGAN WAKTU DAN BIAYA, MEMBUAT PELAKU USAHA DAPAT MENGALOKASIKAN LEBIH BANYAK WAKTU DAN BIAYA PADA KEGIATAN-KEGIATAN PRODUKTIF.

7. MANFAAT PTSP BAGI PEMERINTAH 1. MENGURANGI BEBAN ADMINISTRATIF KARENA PELAYANAN YANG LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN. BERBAGAI DATA MENYANGKUT AKTIFITAS MASYARAKAT DI WILAYAH TERSEBUT DAPAT DIPADUKAN DALAM SATU KUMPULAN DATA (DATA BASE), SEHINGGA MENGURANGI BEBAN PENDAPATAN DI SKPD LAIN, SERTA MENGHINDARI ADANYA DUPLIKASI KEGIATAN PENDATAAN YANG TIDAK PERLU. SECARA TIDAK LANGSUNG KEMUDAHAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN JUGA BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KARENA MASYARAKAT AKAN SEMAKIN PERCAYA DENGAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAN AKAN BERSEDIA UNTUK MENGURUS IJIN DAN NON IJIN YANG DIPERLUKANNYA.

8. MANFAAT PTSP BAGI PEMERINTAH 2. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH. DENGAN SEMAKIN MUDAHNYA PELAYANAN PERIJINAN, MAKA DUNIA USAHA AKAN BERGAIRAH DAN SELANJUTNYA BERDAMPAK PADA PENDAPATAN DAERAH DARI PAJAK AKIBAT SEMAKIN BANYAKNYA BADAN USAHA YANG MENJADI OBJEK PAJAK. 3. TERBANGUNNYA CITRA YANG BAIK, YANG MEMUNGKINKAN PEMERINTAH MENDAPATKAN MANFAAT DARI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BERBAGAI ASPEK PEMBANGUNAN. 4. MENCEGAH SEJAK DINI TERJADINYA KKN DAN PUNGUTAN LIAR DALAM PROSES PENGURUSAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN.

9. PELAYANAN PERIJINAN DI BPPT KOTA MEDAN VISI • TERWUJUD PELAYANAN PRIMA PERIJINAN UNTUK MEWUJUDKAN MEDAN KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING, NYAMAN, PEDULI DAN SEJAHTERA. MISI • MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIJINAN YANG SEDERHANA, TRANSPARAN, TEPAT WAKTU DAN MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM. • MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MEMILIKI DAYA SAING DAN BERKELANJUTAN. MOTTO pelayanan prima yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme VISI, MISI DAN MOTTO

10. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SEKRETARIAT BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM II BIDANG PELAYANAN PERIJINAN (KetentranandanKetertiban) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN PERIJINAN I (Usaha, PerdagangandanInd ustri) BIDANG PELAYANAN PERIJINAN III (T. Ruang, PerhubungandanLingk. Hidup) BIDANG PELAYANAN PERIJINAN IV (Konstruksi, Kesehatandan lain-lain) TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS

11. MASA BERLAKU, WAKTU DAN RETRIBUSI PENERBITAN IJIN

13. HAL-HAL YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH BPPT KOTA MEDAN DALAM PELAYANAN PERIJINAN • SEJAK JANUARI 2010 TELAH DISUSUN SOP PERIJINAN SEBELUM BPPT KOTA MEDAN MENGELUARKAN IJIN PADA TANGGAL 4 FEBRUARI 2010. • SEJAK NOPEMBER 2011 DITERAPKAN SISTEM ANTRIAN ELEKTRONIK; • diterapkansecarapenuhTeknologiInformasi(IT) SECARA PENUH DAN TERINTEGRASI dalamseluruhprosesijindanpenyediaantouch screendiruangtunggusebagaisaranainformasibagimasyarakatuntukmelihatprosespermohonanijin (posisiberkaspermohonan), jumlahretribusi/pajak yang harusdibayardanpermohonan yang ditolak/disurati. HAL INI TELAH TEREALISASI Sejaktanggal 16 Januari 2012 . • diterapkanpermohonandanpemrosesanijinsecaraparalel (permohonanijindapatdilakukansekaligusuntukbeberapaijinterkait, misalnyaIjinGangguan, IUP, TDP, IUI dan IUJK) sehinggapemohonlebihmudahbaikdalammemenuhipersyaratan (tidakbolakbalik) maupundarisegiwaktu (dariwaktu normal/reguler 27 hariapabilaparalelmenjadi 10 hari) penyelesaianijin. HAL INI TELAH TEREALISASI Sejaktanggal 6 Pebruari 2012 • diterapkanpembukaanloketpada jam istirahatkhususuntukpemohonlangsungdanpenyedian 4 loketbagipemohonlangsungdandualoketuntukpemohontidaklangsung (bagipemohonlangsungijindipercepat 1-2 haridari sop yang telahditetapkan). TELAH TEREALISASI Sejaktanggal 7 Pebruari 2012 . • PEMASANGAN CCTV DI 14 TITIK. 9 TITIK DILANTAI 2 DAN 5 TITIK DI LANTAI III agar mendukungpelayanan prima yang transparanbebaskolusikorupsidannepotismeoktober 2012.

14. TERsedianya Website BPPT KOTA Medan sejakoktober 2012 : www.bppt-pemkomedan.info • Dari website bpptkotamedanPemohon, masyarakatdanpemkomedandapatmemantausecara online danrealtimedimanapunberadauntukmengetahuiinformasimengenai standard waktu, Biaya, persyaratan, Prosedurperijinan, jugadapat MENGETAHUI SAMPAI DIMANA BERKAS YANG SEDANG DIPROSES DAN BERAPA BIAYA YANG HARUS DIBAYAR (denganmengetiknomorijin yang sedangdiproses). Lewat website tersebutjugadapatdiketahuijumlah pad yang diterimapemkomedandariretribusi yang adapada BPPT kotamedansecararealtimedanjugadapatmenampungkeluhandanaspirasimasyarakat. • BPPT KOTA MEDAN TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 PADA NOVEMBER 2012 • PELAYANAN PERIJINAN DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN PADA NOVEMBER 2013 MELIPUTI 47 PROSEDUR KERJA BAIK BIDANG PERIJINAN MAUPUN KESEKRETARIATAN. • MENINGKATNYA RATA-RATA PENERBITAN IJIN PERHARI dari target 90 IJIN PERHARI UNTUK TAHUN 2013 terealisasi 100 IJIN PERHARI. mencantumkanjumlahretribusibaik gratis maupun yang harusdibayar (hanyaijingangguan yang masihdikenakanretribusi (sesuai UU nomor 28 tahun 2009 tentangpajakdaerahdanretribusidaerah) padablankoijin . • DARI TARGET RETRIBUSI PAD SEBESAR RP. 15.258.500.000,- TERALISASI SEBANYAK RP. 16.112.414.654,- (105,6%) TOTAL JUMLAH IJIN YANG DIKELUARKAN BPPT KOTA MEDAN TAHUN 2013 SEBANYAK 24.458 IJIN.

15. 4 (EMPAT) KOMPONEN MANAJEMEN YANG ADA DI BPPT • HARDWARE BERUPA GEDUNG DAN PERALATAN. • SOFTWARE BERUPA KETENTUAN DAN PERATURAN. • BRAINWARE BERUPA KAPABILITAS APARATUR (SDM). • SYSTEM BERUPA STANDART OPERATIONAL DAN PROSEDURE SERTA DUKUNGAN INFORMASI TEKNOLOGI.

16. 1. HARDWARE • GEDUNG BPPT KOTA MEDAN SATU GEDUNG DENGAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN YAITU PADA LANTAI 2 DAN 3 SISI TIMUR JL. AH. NASUTION NO 32 MEDAN. • SISTEM JARINGAN KOMPUTER YANG TERINTEGRASI • SISTEM ANTRIAN ELEKTRONIK HARDWARE BERUPA SARANA DAN PRASARANA/GEDUNG DAN PERALATAN

17. MEMILIKI LOKET LAYANAN LoketLayanan TERPISAH SECARA TEGAS antarafront officedanback office, • diterapkanpembukaanloketpada jam istirahatkhususuntukpemohonlangsung. LOKET LAYANAN

18. PEMASANGAN CCTV DI 14 TITIK. 9 TITIK DILANTAI 2 DAN 5 TITIK DI LANTAI III. • Penyediaanjasakeamanankantordengan 3 tenagapetugaskeamanan (SATPAM). • ADANYA LOBBY YANG NYAMAN SEBAGAI RUANG TUNGGU MASYARAKAT YANG BERSIH • ADANYA RUANG KERJA YANG NYAMAN BERIKUT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG. • RUANG ARSIP DENGAN LEMARI ARSIP DORONG Fasilitas KEAMANAN RUANG TUNGGU DAN RUANG KERJA

19. Leaflet/brosur • BUKU SAKU PERIJINAN • Papan pengumuman • Touch Screen • TV/Pop Up secara terus menerus bergantian antara informasi dan nomor antrian • Spanduk

20. TerdapatsistemprosedurpengaduandantelahterdokumentasimelaluiKEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDANNOMOR : 489/08/892 TENTANG SISTEM MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKATPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN Adapunsarananyaberupa : • KotakPengaduan/Kotak Saran • Telepon hotline 061 7852253 • SMS Center Pemko Medan • Faximili (061) 7852254 • AlamatsuratmenyuratBadanPelayananPerijinanTerpadu Kota Medan • Ruang/mejapenerimaanpengaduanpadaBadanPelayananPerijinanTerpadu Kota Medan tersediaMeja Customer Service dan Front OFFICE • PENGADUAN MELALUI WEBSITE BPPT KOTA MEDAN • PengaduanmelaluiWebSITEPemko Medan. FasilitasPengaduan

22. 2. SOFTWARE 1.DASAR HUKUM & KETENTUAN TERKAIT PERIJINAN 2. ISO 9001 : 2008 PELAYANAN PERIJINAN DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN

23. 3. BRAINWARE • JUMLAH SDM BPPT SAAT INI BERJUMLAH 83 PERSONIL YANG BERASAL DARI BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERUTAMA DARI INSTANSI TERKAIT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN PERIJINAN YANG DIKELUARKAN.

24. perilaku SDM yang adadi BPPT kota Medan perpedomanpadaKodeEtik. PedomankodeetikberdasarkankepadakeputusanKepalaBadanPelayananPerijinanTerpadu Kota Medan Nomor 900/02/156 Tahun 2012 tentangKodeEtikdanPedomanPerilakuPegawaidiLingkunganBadanPelayananPerijinanTerpadu Kota Medan. • TERDAPAT JUGA CCTV untukmemantaukehadiranpegawaidenganmenggunakansistemAbsensi Sensor SidikJari yang onlinedenganBadanKepegawaian Daerah Kota Medan • PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEGAWAI YANG DATANG TERLAMBAT, PULANG CEPAT, TIDAK MASUK DAN MENINGGALKAN TUGAS PADA JAM KERJA LEBIH DARI 4X TANPA IJIN DIKENAKAN SANKSI BERUPA PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA BERDASARKAN LAMPIRAN 3 PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012 SEBESAR 5-50%, SURAT PERINGATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI KODE ETIK

25. 4. SYSTEM 1. SISTEM OPERASIONAL BERUPA SOP • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN NOMOR 800/12124 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN No. 800/0120 TANGGAL 25 JANUARI 2010 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASI0NAL PROSEDUR PERIJINAN YANG MENJADI KEWENANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN BERISIKAN : • PEDOMAN TEKNIS (UNTUK SETIAP IJIN) YANG MELIPUTI : • DASAR HUKUM • PENGERTIAN • PERSYARATAN • TARIF RETRIBUSI • MASA BERLAKU IJIN • WAKTU PEMROSESAN/PENERBITAN IJIN • BLANKO PERMOHONAN DAN PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN (TIMBAL BALIK) • TANDA TERIMA BERKAS (RESI) • BLANKOIJIN DAN KETENTUAN-KETENTUAN (TIMBAL BALIK) • SKEMATIK PROSES PERIJINAN • LANGKAH PROSEDUR DETAIL PEMROSESAN PERIJINAN • SISTEM PENGAGENDAAN BERKAS PERMOHONAN MASUK • SISTEM PENGAGENDAAN PADA BUKU IJIN • SISTEM PENOMORAN IJIN

26. 2. SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) YANG TERINTEGRASI • Setiappihak yang terlibatdalamprosesperijinanharusmenggunakan IT dalamtugasnya • Masing-masingmemilikinamadankatasandi yang berbeda • User Friendly : mudahdigunakandandimengertimengingatPegawaiNegericenderungseringmelakukanmutasipejabatnya, sederhanadan • Dioptimalkanpenggunaan menu pilihan/klik • AntisipasiKesalahanManusia (Human Error) lewatotomatisasiperhitungansesuaiperaturandan Undo/TarikBerkas (sepanjangberkasbelumdiprosespadatahapanselanjutnya) • PencegahanupayaPermohonanIjinberulang (Duplikasi)

27. 3. SISTEM MEDIA INFORMASI Ketersediaan media informasi yang terbukabagipublik, dilaksanakanmelalui : • Website BPPT KOTA Medan : • www.bppt.pemkomedan.go.id • atau • www.bppt-pemkomedan.info • Dapatmengetahuiinformasimengenai standard waktu, Biaya, persyaratan, Prosedurperijinan, MENGETAHUI SAMPAI DIMANA BERKAS YANG SEDANG DIPROSES DAN BERAPA BIAYA YANG HARUS DIBAYAR SERTA DAPAT MENGECEK KEABSAHAN SUATU IJIN. Pemohondapatmemantausecara online danrealtimedimanapun • TOUCH SCREEn di ruang tunggu (lobby) bagi pemohon berisi informasi lengkap tentang perijinan dan tahap pemrosesan berkas perijinan saat ini (REALTIME).

28. 4. SISTEM PENGELOLAAN MUTU PELAYANAN • Bahwa dalam rangka mendukung pelayanan prima yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sekaligus menjadi Motto Kota Medan dimana salah satunya adalah menjagakualitas Sistem Pengelolaan Mutu Pelayanan maka setiap pegawai negeri sipil yang terlibat dalam proses ijin harus bekerja sesuai dengan Standard Operasional Prosedur dan sistem informasi teknologi yang telah ditetapkan. • Tahapan-tahapan menjaga mutu layanan dilakukan dimulai dari Petugas loket, Petugas Lapangan, Petugas Tim Teknis, Ketua Tim Teknis , Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Badan, Bendaharawan, Petugas loket penomoran dan pemberian ijin. • SistemPengelolaanMutuPelayanandibakukanlewatKEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDANNomor : 503/01/020TENTANG SISTEM PENGELOLAAN

29. LOGIN

30. L o k e t

31. L o k e t

32. KEPALA bidang

33. Ketuatimteknis

34. Tim teknis

35. bendahara

36. Penyerahanijin

37. Lembarkendali

38. WEBSITE BPPT KOTA MEDAN bppt.pemkomedan.go.id atau bppt-pemkomedan.info

42. CONTOH LAYANAN PADA WEBSITE BAGI PEMOHON

43. TOUCH SCREEN di RUANG TUNGGU

44. SEKIAN DAN TERIMA KASIH