I NTEGRITAS  P ROFESIONALISME  S INERGI  P ELAYANAN  K ESEMPURNAAN

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN PERSIAPAN K/L MENGHADAPI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Oleh: Yuniar Yanuar Rasyid Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Disampaikan pada acara: Sosialisasi Kesiapan Implementasi Basis Akrual Lingkup Pejabat Eselon II Kementerian Negara/Lembaga JAKARTA, 27NOVEMBER 2013

2. AGENDA Kebijakan Dan Urgensi Penerapan Basis Akrual Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah LaporanKeuanganBerbasisAkrual Perubahan Utama Pada Basis Akrual TrenOpini Audit BPPK atas LKKL Rencana Implementasi Basis Akrual Pada Pemerintah Pusat Program Sosialisasi Dan Training Akrual Dan SAKTI Peranan KL dalamPersiapanImplementasiAkuntansiAkrual Hal-hal Yang PerluDiperhatikanDalamMenyusun LK Tahun 2013 Ilustrasi Format LK BerbasisAkrual

3. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2)

4. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2)

5. DEFINISI DAN URGENSI AKUNTANSI BASIS AKRUAL BASIS AKRUAL adalah suatu basis akuntansi di mana TRANSAKSI EKONOMI ATAU PERISTIWA AKUNTANSI DIAKUI, DICATAT, DAN DISAJIKAN dalam laporan keuangan PADA SAAT TERJADINYA TRANSAKSI tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. • PENDAPATAN DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA HAK dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara. • BELANJA DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara. • Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. • Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. • Urgensi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: • International Best Practice dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya untuk meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah; • Perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian kinerja dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas; • Penyajian aset di neraca menjadi lebih andal, karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

6. LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL • Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. • Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports) • Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. • Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan

7. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

8. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

9. LAPORAN OPERASIONAL (LO) LO merupakan Laporan Keuangan Pokok yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO.

10. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) LPE merupakan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnyamenyajikan pos-pos: a) Ekuitas Awal; b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsungmenambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas Akhir.

11. Pendapatan-LRA Pendapatan-LO Penerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah SAL dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kekayaan Bersih adalah Selisih Aset dengan Kewajiban atau disebut dengan Ekuitas. LRA vs LO PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3) KAPAN PENDAPATAN LRA ATAU LO DIAKUI? KONSEP UMUM 2-3)

12. PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3) PENGAKUAN PENDAPATAN PERPAJAKAN

13. PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3) PENGAKUAN PENDAPATAN PNBP

14. Belanja-LRA Beban-LO Semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi SAL dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. LRA vs LO PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (3-3) KAPAN BELANJA ATAU BEBAN DIAKUI? KONSEP UMUM 2-3)

15. PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3) PENGAKUAN BELANJA ATAU BEBAN

16. ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI • Contoh 1: Pendapatan Sewa Satker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A telah menyewakan gedung serbaguna kepada pelangganpadatgl 25 Des 20X0 namunbarudibayarpadatgl 10 Jan’X1senilai Rp.1.000.000,- • ANALISA: • Kondisi 20X0 • Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada pencatatan pendapatan pada LRA di tahun 20X0 • Karena pada tahun 20X0 satker telah memberikan layanan penggunaan gedung serba guna tersebut kepada pelanggan maka satker telah memiliki hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan gedung tersebut sebesar Rp. 1juta. Pada LO hal ini dibukukan sebagai Pendapatan LO sebesar Rp. 1 juta dan pada neraca sebagai piutang sebesar Rp. 1 jt. • Kondisi 20X1 • Karena kas diterima di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan pendapatan sebesar Rp1jt. • Neraca akan membukukan penambahan kas sebesar Rp. 1 jt dan pengurangan piutang sejumlah Rp1.000.000 Kronologis transaksi: Pendapatan Sewa LO  Piutang Pendapatan  Kas masuk dan pendapatan LRA  Piutang Pendapatan berkurang

17. ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI Contoh 2: Belanja/Beban Gaji Gajipegawaipenjaga gedungbulan Des 20X0 dibayar Satker padatgl 10 Jan 20X1sebesar Rp.700.000,- • ANALISA: • Kondisi 20X0 • Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang dibayarkan maka tidak ada pencatatan belanja pada LRA • Karena pada tahun 20x0 satker telah menerima benefit dari pegawai maka pada LO akan dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 700rb dan pada neraca akan dicatat adanya utang (beban gaji yang belum dibayar) sebesar Rp 700rb. • Kondisi 20X1 • Karena kas dibayarkan di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan belanja (gaji) sebesar Rp 700 rb1jt. • Neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 700 rb • Pembayaran utang gaji akan mengurangi saldo kewajiban di neraca sebesar Rp. 700 rb. Kronologis transaksi: Beban  Kewajiban  Kas keluar dan Belanja  Kewajiban berkurang

18. Akrual VS Kas Contoh 3: Belanja/Beban Sewa Satker A menyewa Gedung untuk digunakan sebagai kantor. Periode sewa adalah 1 (satu) tahun mulai tgl1 Agustus 20X0 sd 31 Juli 20X1 sebesar Rp. 12 juta. Sewa dibayar dimuka (pada tgl. 1 Agts 20X0) sebesar Rp12 juta. • ANALISA: • Kondisi 20X0 • Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membayar sewa maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 12 jt dan LRA akan membukukan belanja sewa sebesar Rp 12 jt. • Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar sewa yang benar-benar menjadi beban di tahun 20X0, yaitu sebesar Rp5jt (untuk 5 bulan). • Sisa sewa selama 7 bulan (Rp. 7 jt) akan dicatat sebagai Piutang (Sewa Dibayar Dimuka) • Kondisi 20X1 • Sisa sewa selama 7 bulan direalisasikan di tahun 20X1 sehingga di tahun 20X1 LO membukukan beban sewa sebesar Rp7jt dan pengurangan piutang sebesar Rp7jt. Kronologis transaksi: Kas keluar Belanja  Beban tahun berjalan Piutang  Beban thn berikutnya & piutang berkurang

19. Akrual VS Kas • Contoh 4: Pembelian dan penyusutan Aset Tetap • Pada tanggal 2 Januari 20X0 Satker membeli 1 (satu) unit kendaraan dinas seharga Rp140jt menggunakan Belanja Modal. Masa ekonomis kendaraan dinas tersebut 7 tahun dan penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu adalah Rp20jt. • ANALISA: • Kondisi 20X0 • Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membeli AT maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp140 jt dan LRA akan membukukan belanja modal sebesar Rp 140 jt. • Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar beban penyusutan tahun 20X0, yaitu sebesar Rp20jt, disajikan di LO dan akumulasi nilainya di Neraca. • Kondisi 20X1 • PAda tahun 20X1 tidak ada belanja modal dan hanya dicatat beban penyusutan AT yaitu sebesar Rp20jt, sehingga akumulasinya menjadi Rp. 40jt dan nilai Buku Rp. 100jt.

20. TREN PENCAPAIAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKKL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI AWAL PELAPORAN BERBASIS AKRUAL LKPP 2004 – 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer) LKPP 2009 – 2012 mendapat Opini WDP (Qualified) LKKL DAN LKBUN TANTANGAN: MENCAPAI KUALITAS LK BERBASIS AKRUAL TERBAIK DI TAHUN 2015

21. RENCANA PENTAHAPAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT Akrual: Menggunakan Aplikasi SPAN dan SAKTI

22. KEGIATAN UTAMA PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT Penyiapan peraturan/kebijakan terkait akuntansi berbasis akrual, seperti peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYIAPAN IT, SARANA, DAN PRASARANA Penyiapan aplikasi, komputer, dan anggaran/dana Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI Training secara teknis kepada seluruh Stakeholders TRAINING 22

23. LANGKAH PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT: PAST, PRESENT, FUTURE (1-2)

24. KONSEP SINERGI&INTEGRASI PROGRAM TRAINING AKRUAL PPAKP KANTOR PUSAT DJPB Dit. APK:2013 Dit. APK Sinergi dan Integrasi modul dan kegiatan BPPK 2014 >> Dit. TP Setditjen Sosialisasi/ Training Stakeholders lain (a.l. KSAP, IAI, Perguruan Tinggi) Sosialisasi/ Training Upgrading PENGAJAR PPAKP SATKER K/L DAN SKPD Training/ Pembinaan Training KANTOR VERTIKAL DJPB (KANWIL/KPPN) Training/ Pembinaan Sinergi dan Koordinasi modul PUSDIKLAT/ KANTOR PUSAT K/L / AKADEMISI Sinergi dan Koordinasi modul Tujuan: Pencapaian Standardisasi mutu modul dan kompetensi pegawai

25. PROGRAM INTEGRASI SOSIALISASI/TRAINING AKRUAL DAN SAKTI TAHUN 2013-2014 • High level stakeholders meeting (Menkeu, BPK, Mendagri, KSAP) • Deklarasi akrual kepada Menteri/PimpinanLembaga dan Pemda • SosialisasiBPK, DPD, DPR, BAKN LEVEL POLITIS DAN KEBIJAKAN • RapatKoordinasipejabat internal Kementerian Keuangan (pejabat Eselon I, II, III) • RapatKoordinasipejabat eselon I K/L-pusat • RapatKoordinasipejabat eselon II K/L - pusat • Rapat koordinasi Pejabat Eselon II & III regional(4 wilayah) • Training kepada pejabat perbendaharaan di seluruh satker (KPA/PPK/PPSPM) LEVEL MANAJERIAL • Training pembentukan master trainers bagi: • Pegawai kantor pusat DJPB • Pegawai bidang AKLAP Kanwil DJPB • Pegawai KPPN; • pengajar PPAKP • Training end user untuk: • Satker Pemerintah Pusat (operator dan administrator) LEVEL TEKNIS Melalui Program Integrasi Sosialisi/Training ini diharapkan semua stakeholder memahami dan mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada LKKL dan LKPP tahun 2015 25

26. DESAIN TRAINING KPPN  SATKER (END USER) berupa overview kebijakan Akrual dan SAKTI kepada KPA/PPK/ PPSPM selama satu hari • Bimbingan teknis kepada • operator (3 org) dan administrator (1 org) selama 3 hari • Materi: Modul Penganggaran-Modul Pelaksanaan-Modul Pelaporan. (Khusus kepada operator pelaporan ditambahkan training pemantapan pemahaman akuntansi berbasis Akrual selama 2 hari). • konsultasiteknissatkerke KPPN • Helpdesk • Problem Solving • AsistensidanPendampingan

27. PERHATIAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 • KONDISI: • LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA • LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL Penyusunan LK berbasis CTA LKPP audited 2014 Pelaporan Akrual 31 Des 2015 1 Januari 2015 • DAMPAK: • Dua sistem akuntansi (SAI dan SAKTI) akan beroperasi secara paralel di tahun 2015 • SDM satker memerlukan penguatan kompetensi dan/ataupenambahan jumlah • Sarana dan prasarana tambahan untuk mendukung kondisi ini diperlukan

28. Peranan KL DalamPersiapanImplementasiAkrual • Biro Keuangan perlu: • mensosialisasikan perubahan, • meningkatkan bimbingan kepada satker dan • memetakan risiko-risiko yang mungkin dihadapi pada implementasi awal akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit kerjanya masing-masing serta mengupayakan mitigasi-nya. • MemonitoringdanEvaluasiPersiapanImplementasiAkuntansiAkrual • Pusdiklat Keuangan K/L perlu membantu meningkatkan kapasitas SDM satker melalui program training • Inspektur perlu: • memperkuat pemahaman auditor APIP agar memahami konsep dan model penyusunan audit laporan keuangan berbasis akrual dan • mengawal proses perubahan serta melakukan pendampingan yang intensif di dalam proses migrasi

29. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS • Laporan Realisasi Anggaran ( LRA) • Memastikan bahwa tidakterdapat pagudengannilai minus pada LRA. • Memastikan PNBP dalam LRA adalah semua pendapatanK/L sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Memastikan bahwa PNBP dipungut dengan tarif sesuai PP, disetor tepat waktu dan digunakan sesuai dengan mekanisme APBN. • Memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam klasifikasi belanja atas realisasi pengeluaran yang dilakukan. • Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan efektif dan efisien serta dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. • Memastikan bahwa setiap pengeluaran telah didukung oleh bukti-bukti yang akuntabel dan sah khususnya dalam belanja perjalanan dinas.

30. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS • Neraca • Saldo KasdiBendaharaPengeluaran pada akhir tahun anggaran adalah nihil (Kecuali BLU). • Nilaipiutangpada neracaadalah semua piutang yang yang dimiliki oleh K/L dan atas piutang tersebut telah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitaspiutang masing-masing debitur. • Memastikan bahwa saldo persediaan di neraca adalah semua persediaan yang dimiliki K/L dengan didukung oleh Berita Acara Opname fisik • Memastikan persediaan telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian yang memadai dan semua transaksi telah dicatat dalam SIMAK-BMN.

31. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS • Aset Tetap yang dilaporkan pada neraca adalah semua aset tetap yang dimiliki oleh K/L dan didukung dengan dokumen sumber yang memadai. • Telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian (pengamanan) atas aset tetap yang dimiliki dengan memadai. • Pengungkapan Pengungkapan yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan atas transaksi atau kejadian yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau yang diharuskan oleh Standar Akuntansi pemerintahan.

32. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS • Temuan dan Rekomendasi BPK RI Terhadap Temuan dan Rekomendasi BPK RI atas Hasil Pemeriksaan, diharapkan: • Seluruh Kementerian Negara/Lembaga agar segera menyelesaikan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi BPK dan mengupayakan secara maksimal agar temuan-temuan tersebut tidak menjadi temuan berulang. • Mengintensifkan peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran, mitra pendamping dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK

33. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TERIMA KASIH Direktorat Jenderal PerbendaharaanGedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta PusatHelpdesk : www.perbendaharaan.go.id

34. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)

35. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)

36. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: NERACA (2)

37. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: NERACA (2)

38. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN ARUS KAS (3)

39. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN ARUS KAS (3)

40. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN ARUS KAS (3)

41. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (4)

42. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (5)

43. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN OPERASIONAL (6)

44. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN OPERASIONAL (6)

45. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN OPERASIONAL (6)