1 / 51

I NTEGRITAS  P ROFESIONALISME  S INERGI  P ELAYANAN  K ESEMPURNAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013).

tod
Download Presentation

I NTEGRITAS  P ROFESIONALISME  S INERGI  P ELAYANAN  K ESEMPURNAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KETENTUAN LEBIH LANJUTPELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERIBAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP(Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  2. Latar Belakang • SuratMenteri PAN dan RB Nomor : S-2491/M.PAN-RB/09/2012 tanggal 6 September 2012 perihal EfisiensiatasAnggaranPerjalananDinasdanKonsinyeringpadaKementerian/Lembaga • SuratKPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 hal Telaahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap • Disposisi Menteri Keuangan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-923/SJ/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap • SuratSekretarisKabinetNomor: SE-676/Seskab/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Penertiban Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas

  3. STRUKTUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota Perjalanan Dinas Jabatan (11 jenis) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sampai dengan 8 Jam Perjalanan Dinas Pindah (6 jenis) Perjalanan Dinas Dalam Negeriselanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewatibatas Kota dan/ataudalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semuladi dalam negeri. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. Batas wilayah Kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

  4. PRINSIP PERJALANAN DINAS • selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; • ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; efisiensi penggunaan belanja negara; akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan PerjalananDinasdanpembebananbiayaPerjalananDinas.

  5. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS ..(1) kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindihataurangkap; a tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaranpeserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama; b perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; c tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor; d mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia. e

  6. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS ..(2) • Prinsip-prinsipperjalanandinaswajibdilaksanakanoleh: • atasanPelaksana SPD dalammenerbitkandanmengawasipelaksanaanSuratTugas; • PPK dalammelakukanpembebananbiayaPerjalananDinas; • PPSPM dalammelakukanpengujiandanpenerbitanperintahpembayaran; • BendaharaPengeluarandalammelakukanpengujianataspembayarankepadapelaksana SPD; • Pelaksana SPD dalammelaksanakanPerjalananDinas.

  7. Monitoring SuratTugas MenentukanJenisPerjadin Atasan sebagai penerbit surat tugas MemastikanPelaksanaanTugas Selektif MengujiCapaianKinerjaatasPerjadin PPK Ketersediaan dana PembebananBiayaPerjadin Prinsip Perjalanan Dinas menurut PMK 113/2012 PP SPM Efisiensi belanja MengujiPembebananBiayaPerjadinSesuai PMK 190/2012 Bend Pengeluaran akuntabilitas MelaksanakanPerjadin SegerakembalikeTempatTugas Pelaksana SPD SegeraMeng SPJ kanPelaksanaanPerjadin

  8. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(3) melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya; AtasanPelaksana SPD/ PenerbitSuratTugas membatasipelaksanaanPerjadindalam Kota hanyas.d. 8 jam, kecualisangatdiperlukanpenyelesaiannyalebihdari 8 jam memastikanpelaksanaanPerjadindalam Kota s.d. 8 jam sesuaiSuratTugas yang dibuktikandengan Form BuktiKehadiran

  9. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(4) Monitoring PelaksanaanPerjalananDinas Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) untuk Bulan ____ Tahun ______

  10. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(5) Monitoring PenerbitanSuratTugas Form BuktiKehadiran

  11. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(6) • pengujiankesesuaianpelaksanaanPerjadindenganpencapaiankinerja; • pembebananbiayaPerjadindenganmemperhatikanketersediaananggarandanprioritaspencapaiankinerja; PejabatPembuatKomitmen melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan; • pembebananbiayaPerjalananDinasdenganberpedomanpadaStandarBiaya.

  12. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(7) Pelaksana SPD melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan; segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

  13. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(8) • PPK, PPSPM, danBendaharaPengeluaranmelakukanpengujiansesuaitugasdankewenangannyadenganberpedomanpada PMK mengenaitatacarapembayaranatasbeban APBN BiayaPerjadin Yang TidakDapatdibebankan, jika: • bukti-buktipengeluaran/dokumen yang palsu; • melebihitariftiket/biayapenginapanresmi (mark up); • pelaksanaanPerjalananDinasrangkappadawaktu yang sama; • pelaksanaandanpembayaranbiayaperjalanandinas yang tidaksesuaidenganketentuandalamperaturanperundang-undanganmengenaiperjalanandinas.

  14. PENERBITAN SURAT TUGAS • Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas • Dalam hal Pelaksana SPD tidak mempunyai atasan, Surat Tugas diterbitkan oleh penerbit Surat Tugas pada pihak penyelenggara kegiatan PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS • Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK • Perjadin Jabatan di dalam Kota s.d. 8 jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD. PembebananbiayanyadicantumkandalamSuratTugas. • Perjadindalamrangkarapat, seminar, dansejenisnyadenganbebanbiayaolehsatuankerjapenyelenggara, penerbitan SPD dapatdibuatsecarakolektifdilampiridaftarpeserta yang telahdisahkanoleh PPK padasatuankerjapenyelenggara.

  15. Format SPD Halaman 1 Pada Keterangan lain-lain dicantumkan Nomor dan tanggal Surat Tugas

  16. Format SPD Halaman 2 Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Satker Penyelenggara, tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau Atasan Pelaksana SPD

  17. DaftarPesertaUntuk SPD Kolektif Lampiran SPD Nomor……… Tanggal ………… (1)

  18. RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA …(1) Kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/ workshop/ Focus Group Discussion (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di dalam atau di luar kantor penyelenggara kegiatan Rapat, Seminar, danSejenisnya Konsinyering Rapatdidalamkantordiluar jam kerja

  19. RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA …(2) Transkriphasilrapat; Notulensirapat; dan/atau Laporan Output Rapat, Seminar, danSejenisnya Output dalamMendukung Penganggaran Berbasis Kinerjaberupa: KelengkapanRapat, Seminar, danSejenisnya SuratUndangan (ditandatangani minimal setingkateselon II /Kasatker); SuratTugasbagiPeserta; DaftarHadirRapat (absensi)

  20. RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA …(3) Berpedoman pada PMK mengenai Standar Biaya; Fasilitas Kantor tidakmencukupi (dibuktikandenganSuratPernyataandariPenanggungjawabKegiatan) PersyaratanRapat, Seminar, danSejenisnya Jikadiselenggarakandiluarkota melibatkan kantor vertikal; berskala regional/nasional/internasional; dan/atau mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan: dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar Kota satuan kerja penyelenggara, atau diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan Kota satuan kerja penyelenggara.

  21. PANITIA DAN NARASUMBER/INSTRUKTUR RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA Panitiadapatdibentukdenganjumlahmaksimal 10% darijumlahpeserta. PendampingNarasumber: Maksimal 2 orangpendampingsebagainarasumberuntuknarasumbersetingkatEselon I danEselon II. Maksimal 1 orangpendampingsebagainarasumberuntuknarasumbersetingkatEselon III. TanpapendampinguntuknarasumbersetingkatEselon IV. Jikadiperlukaninstruktur, jumlahnyadisesuaikandengankebutuhanmateri yang disampaikannarasumber.

  22. RAPAT DI DALAM KANTOR DI LUAR JAM KERJA Persyaratan: Mengikuti PMK mengenai Standar Biaya. Dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja Tidakdiberikanuangmakandanuangmakanlembur UangsakurapatsesuaiStandarBiaya. Satuorangpesertarapathanyaberhakmendapatkanuangsakurapatsatu kali dalamsatuhari.

  23. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Komponenbiayaperjalanandinasjabatan: Uangharian; Biayatranspor; Biayapenginapan; Uangrepresentasi; Sewakendaraandalamkota; dan/atau Biayamenjemput/mengantarjenazah.

  24. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN • Uangharian (termasukuangsaku) dibayarkansecaralumpsumdenganbesaransesuaiStandarBiayadanmerupakanbatastertinggi; • Dibayarkansesuaijumlahhaririilpelaksanaanperjalanandinasdenganmengacujumlahhari yang tercantumdalamSuratTugas; Perjadinuntukmenempuhujiandinas/ujianjabatandanmengikutipendidikan Diploma/S1/S2/S3 dibayarkanuangharian 1 harikedatangandan 1 harikepulangan; Uanghariandapatdiberikankepadapesertadiklat yang tidakdisediakanasrama/penginapandanakomodasitidakditanggungolehpanitiapenyelenggara.

  25. BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS JABATAN diberikansesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan; atau dalam Kota sampaidengan 8 jam diberikansesuai jumlah penugasan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam satu hari Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 kali biaya transpor dalam Kota. • lumpsum, dan • batastertinggi • sebagaimanadiatur PMK StandarBiaya BiayaTranspor dalam Kota lebihdari 8 jam Dalam hal biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpor dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Standar Biaya, kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan. melewatibatas Kota Sesuaibiayariilberdasarkan FasilitasTranspor (PMK 113/2012)

  26. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN ...(1) • PelaksanaPerjadintidakmenggunakanbiayapenginapandiberikanbiayapenginapan 30% daritarif hotel kotatempattujuandenganketentuan: • Tidakterdapat hotel/tempatmenginaplainnya, sehinggamenginapditempat yang tidakmenyediakankuitansi/buktibiayapenginapan; • Terdapat hotel/tempatmenginaplainnya, namuntidakmenginapdi hotel/tempatmenginaplainnyatersebut. Biayapenginapan 30% tidakdiberikanuntuk: Perjadinjabatanlebihdari 8 jam yang dilaksanakanpergidanpulangpadahari yang sama. Mengikutirapat, seminar, dansejenisnyadenganpaketfullboard. Mengikutipendidikandanpelatihan.

  27. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN ...(2) • Pelaksana SPD dalamrangkamengikutipendidikandanpelatihandiberikanbiayapenginapan 1 haripadasaatkedatangandan 1 haripadasaatkepulangansesuaibuktiriil. Biayapenginapanselamamengikutipendidikandanpelatihandapatdiberikandalamhaltidakdisediakanpenginapanolehpanitiapenyelenggarasesuaibuktiriil.

  28. PERJALANAN DINAS PINDAH …(1) • Pindahtugasdaritempatkedudukanyg lama keTempatTujuanPindah. • PemulanganPejabat Negara/PegawaiNegeri yang diberhentikandenganhormatdenganhakpensiunataumendapatuangtunggudariTempatKedudukankeTempatTujuanmenetap. • Pemulangankeluarga yang sahdariPejabat Negara/Pegawai yang meninggalduniadaritempattugasterakhirkeTempatTujuanmenetap. • pemulanganpegawaitidaktetap yang diberhentikankarenamasakerjanyatelahberakhirdaritempatkedudukanketempattujuanmenetap, sepanjangdiaturdalamperjanjiankerja. pemulangankeluarga yang sahdaripegawaitidaktetap yang meninggaldaritempattugasterakhirketempattujuanmenetap, sepanjangdiaturdalamperjanjiankerja. Pengembalianpejabatnegara/pegawainegeri yang mendapatuangtunggudariTempatKedudukankeTempatTujuan yang ditentukanuntukdipekerjakankembali.

  29. PERJALANAN DINAS PINDAH …(2) • TempatTujuanmenetapadalah: • Kota tempatpengangkatanpertamasebagaipegawainegeri/pegawaitidaktetap; atau • Kota tempatkelahiranpegawainegeri/pegawaitidaktetap yang dibuktikandenganaktakelahiran. Besaranbiayaperjalanandinaspindahpemulangan (pejabatnegara/pegawainegeri/pegawaitidaktetap/keluarganya) disesuaikandenganketersediaandanapada DIPA Satker yang bersangkutan.

  30. PENGENDALIAN INTERNAL • Menteri/PimpinanLembagamenyelenggarakanpengendalian internal terhadappelaksanaanperjalanandinasmeliputi: • Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP). • PenyusunanRencanaKerja/Proposal/Term of Reference (TOR) danRencanaAnggaranBelanja (RAB). • PengawasanpenerbitanSuratTugas. Dan • Pengawasanpertanggungjawabanpelaksanaanperjalanandinas. TOR dan RAB disusunolehpenanggungjawabkegiatan minimal memuat: Latarbelakang. Tujuan. Kinerja yang akandihasilkan. Bentukpertanggungjawabankinerja. Personel yang melakukanperjalanandinas. Jumlahharipelaksanaan. Dan RAB

  31. Langkah- LangkahPeningkatanAkuntabilitasdanTransparansiBelanjaPerjalananDinas

  32. PengaturanBelanja Yang MemenuhiKriteriaPerjalananDinas Masuk Kriteria Perjalanan Dinas 521119 Belanja Bantuan Transport Dalam Kota dalam rangka kegiatan operasional Satker Dimasukkan dalam Akun Perjalanan Dinas (524) 521219 Tujuan Belanja Bantuan Transport Dalam Kota dalam rangka kegiatan non operasional Satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual) Memudahkanpengendaliandanpengawasankarenadengancepatdapatdiketahuiberapakahalokasipaket meeting dalamkotaataupaket meeting luarkota Pengendalian AkunPerjadinDicatatpadaHalaman IV DIPA

  33. Mengapa rapat/seminar/sejenisnya yang menggunakan paket meeting halfday/fullday/fullboard masuk dalam kategori perjalanan dinas Pegawai meninggalkan tempat tugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. Biaya paket meeting termasuk biaya perjadin, pada dasarnya setiap peserta perjadi diberikan uang harian (terdiri dari uang makan, transpor lokal, uang saku) dan atau uang penginapan. Oleh panitia uang harian dan uang penginapan tidak dibayarkan kepada peserta, tetapi dikelola/dikontrakkan oleh panitia penyelenggara,dengan tujuan peserta dapat menginap pada hotel yang sama. Rapat/seminar/sejenisnya yang menggunakan paket meeting halfday/fullday/fullboard esensinya adalah perjalanan dinas, yang berbeda hanya cara pembayarannya KESIMPULAN • lebih transparan dalam alokasi anggaran belanja perjalanan dinas, tidak ada kesan biaya perjalanan dinas “dibungkus/disamarkan” dalam bagian dari suatu kegiatan satker. • Memudahkan kontrol terhadap alokasi belanja perjalanan dinas TUJUAN

  34. PerkiraanPagubelanja yang termasukkategoriperjalanandinaspada akun belanja barang operasional/non operasional (521) Berdasarkan spending review, terdapat beberapasatuan kerja yang anggaran perjalanan dinas dan rapat dengan paket meeting dalam perencanaan dan penganggarannya, melekat pada hampir seluruh kegiatan atau tidak relevan dengan tugas dan fungsinya. Tidak tercatat sebagai Belanja Perjalanan Dinas

  35. Langkah- LangkahPeningkatanAkuntabilitasdan TransparansiBelanjaPerjalananDinas (S-2056/MK.5/2013 tgl 18 Maret 2013) Pencatatanbiayaperjadinselamainitersebarpadabeberapa sub belanja (521 dan 524) menjadi sub belanja 524.

  36. Pengaturan Akun Perjadin Dalam NegeriLebihLanjut (RevisiatasBaganAkunStandar)

  37. Pengaturan Akun Perjadin Dalam NegeriLebihLanjut (RevisiatasBaganAkunStandar) Khusus untuk Paket Meeting pembebanannya dilihat dari sisi DIPA Satker mana yang membiayai Contoh: Rapimtas Ditjen Perbendaharaan di Jakarta yang seluruh biaya ditanggung Kantor Pusat, maka peserta dari dalam kota maupun luar kota dibebankan pada akun 524114. Apabila peserta dari luar kota menanggung biaya transport dan/atau uang saku dari DIPA masing-masing, maka biaya setiap peserta dari luar kota tsb dibebankan pada akun 524119 • Tujuan pengelompokan akun ditinjau dari Sisi Penyelenggara: • Dalamperencanaan lebihmudahkarenahanyaterdiridarisatuakununtuksatujeniskegiatan • Dalampelaksanaanapabilaterjadiperubahankomposisi/jumlahpesertadaridalamkotaatauluarkota, akanlebihfleksibel, karenatidakperlurevisihal. IV DIPA;

  38. CONTOH KASUS

  39. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(1) • TindakanAtasanPelaksana SPD/PenerbitSuratTugasdalammenerapkanprinsip-prinsipperjalanandinasberupa: • melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya; • dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam. Contoh: Dalam Surat Tugas disebutkan pelaksanaan tugas dalam Kota dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, waktu perjalanan dinas jabatan adalah pukul 09.00 s.d 17.00 WIB (8 jam) setiap hari. Atas pelaksanaan tugas tersebut diberikan biaya perjalanan dinas berupa transpor dalam Kota.

  40. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(2) • Kegiatanrapat, seminar, dansejenisnyadilaksanakandidalamkotapenyelenggarakegiatandenganmenggunakanpaketmeeting fullboarddanseluruhbiayaditanggungpenyelenggara. Rincianpembebananbiayanyasebagaiberikut: • Biayatransportasiseluruhpeserta, baikpesertadanpanitiadaridalamkotamaupunpesertadariluarkotamenggunakanakun 524114. • Uanghariandibayarkanberupauangsakupaketmeeting fullboardsesuaistandarbiaya, baikpesertadanpanitiadarikotamaupunpesertadariluarkotamenggunakanakun 524114. • Paketmeeting (termasukbiayapenginapan) dibayarkanmenggunakanakun 524114.

  41. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(3) • Kegiatanrapat, seminar, dansejenisnyadilaksanakandidalamkotapenyelenggarakegiatandenganmenggunakanpaketmeeting fullboard . Panitiapenyelenggarahanyamenanggungbiaya meeting fullboard(termasukbiayapenginapan) danuangharian, sedangkanbiayatransportasiditanggungolehmasing-masingsatkerpeserta, makarincianpembebananbiayanyasbb: • SatkerPenyelenggara: • Uangharianberupauangsakupaketmeeting fullboardsesuaistandarbiaya, baikpesertadanpanitiadaridalamkotamaupunpesertadariluarkotamenggunakanakun 524114. • Paketmeeting (termasukbiayapenginapan) dibayarkanmenggunakanakun 524114. • Masing-masingSatkerPeserta: • daridalamkota, biayatransportasidibebankanpadaakun 524114. • dariluarkota, biayatransportasidibebankanpadaakun 524119.

  42. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(4) • Kegiatanrapat, seminar, dansejenisnyadilaksanakandiluarkotapenyelenggarakegiatandenganmenggunakanpaketmeeting fullboarddanseluruhbiayaditanggungpenyelenggara. Rincianpembebananbiayanyasebagaiberikut: • Biayatransportasiseluruhpeserta, baikpesertadanpanitiadariluarkotamaupunpesertadaridalamkotamenggunakanakun 524119. • Uanghariandibayarkanberupauangsakupaketmeeting fullboardsesuaistandarbiaya, baikpesertadanpanitiadarikotamaupunpesertadariluarkotamenggunakanakun 524119. • Paketmeeting (termasukbiayapenginapan) dibayarkanmenggunakanakun 524119.

  43. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(5) • Kegiatanrapat, seminar, dansejenisnyadilaksanakandidalamluarpenyelenggarakegiatandenganmenggunakanpaketmeeting fullboard . Panitiapenyelenggarahanyamenanggungbiaya meeting fullboard(termasukbiayapenginapan) danuangharian, sedangkanbiayatransportasiditanggungolehmasing-masingsatkerpeserta, makarincianpembebananbiayanyasbb: • SatkerPenyelenggara: • Uangharianberupauangsakupaketmeeting fullboardsesuaistandarbiaya, baikpesertadanpanitiadariluarkotamaupunpesertadaridalamkotamenggunakanakun 524119. • Paketmeeting (termasukbiayapenginapan) dibayarkanmenggunakanakun 524119. • Masing-masingSatkerPeserta: • daridalamkota, biayatransportasidibebankanpadaakun 524114. • dariluarkota, biayatransportasidibebankanpadaakun 524119.

  44. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(5) Pembayaranuangharianmengacupadajumlahhari yang tercantumdalamSuratTugas. Contoh: Pelaksana SPD diundanguntukmengikutirapatkoordinasiselama 3 hari (tanggal 5, 6 dan 7) di Jakarta. AtasanPelaksana SPD menerbitkanSuratTugasselama 5 hari, daritanggal 4 sampaidengantanggal 8 karenaPelaksana SPD dimaksudmemerlukanwaktu 1 hariuntuktibaditempattujuandan 1 hariuntukkembaliketempatkedudukansemula. KepadaPelaksana SPD dibayarkanuangharianuntuktanggal 4 dan 8, yang dibebankanpada DIPA satuankerjapenyelenggara. Selamarapatkoordinasi (tanggal 5, 6, dan 7) diberikanuanghariansebesaruangsakupaketfullboard. AtasanPelaksana SPD harusmemperhitungkanapakahkeberangkatan 1 harisebelumdan/atau 1 harisesudahpelaksanaanrapatkoordinasitersebutdapatdipertanggungjawabkan. ApabiladalamsurattugasdisebutkanPelaksana SPD berangkatpadatanggal 5 dankembalipadatanggal 7, makatidakdibayarkanuangharianuntuktanggal 5 dantanggal 7, namunhanyadibayarkanuangsakupaketfullboard(tanggal 5, 6, dan 7) sesuaiStandarBiaya.

  45. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(6) Pertanggungjawabanuanghariansesuaidenganjumlahhaririilpelaksanaanperjalanandinasjabatan. Contoh: Pelaksana SPD ditugaskanmelakukanperjalanandinasselama 4 haridankepadanyasudahdiberikanuangharianselama 4 hari. TernyataPelaksana SPD sudahkembaliketempattugas (kantor) padahari ke-3 (sebelumberakhirnyamasatugas). MakaPelaksana SPD dimaksudharusmengembalikankelebihanpembayaranuangharianselama 1 hari.

  46. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(7) Penugasan yang dilaksanakanlebihdarisatutujuanpelaksanaanperjalanandinasjabatandanmerupakansatukesatuanpenugasanhanyadiberikansebesar 1 (satu) kali biayatranspordalam Kota. Contoh: DalamsatusurattugasdisebutkanbahwaPelaksana SPD melaksanakankegiatanpembinaankepadakantordiKecamatan A, B, dan C yang masihdalamsatuKabupaten/Kota. KepadaPelaksana SPD tersebuthanyadiberikan 1 kali biayatranspordalam Kota secaralumpsumsesuaistandarbiaya.

  47. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(8) Biayatranspordalam Kota lebihdari 8 jam melebihibiayatranspordalam Kota yang diberikansecaralumpsumsesuaiStandarBiaya, makakepadaPelaksana SPD diberikanbiayatransporsesuaibuktiriilmodatransportasi yang digunakan. Contoh: Pelaksana SPD melakukanperjalanandinasdalam Kota lebihdari 8 jam menggunakanmodatransportasipesawatudarasehinggabiaya yang diperlukanlebihdaribiayatranspordalam Kota sesuaistandarbiaya. KepadaPelaksana SPD diberikanbiayatransporsesuaibuktiriiltransportasipesawatudara

  48. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(9) Pelaksana SPD diberikanbiayapenginapan 30 % karenatidakterdapat hotel atautempatmenginaplainnya, sehinggaPelaksana SPD menginapditempatmenginap yang tidakmenyediakankuitansi/buktibiayapenginapan. Contoh: Petugasinstansi A melakukanpengukurantanahselama 3 haridiwilayah yang masihdalamsatukabupaten. Dalammelakukantugasnya, Petugasinstansi A tersebutmemerlukanmenginap. Padawilayahpengukurantersebuttidaktersedia hotel atautempatmenginaplainnya, sehinggaPetugasinstansi A menginapdirumahpenduduk. KepadaPetugasinstansi A diberikanbiayapenginapansebesar 30% secaralumpsumselama 2 malam

  49. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(10) Pelaksana SPD diberikanbiayapenginapan 30 % karenameskipunterdapat hotel atautempatmenginaplainnya, namunPelaksana SPD tidakmenginapdi hotel atautempatmenginaplainnyatersebut. Contoh: SeorangPelaksana SPD diperintahkanmelaksanakantugaspembinaan, dan monitoring danevaluasikeluarkotaselama 3 hari. Dalammelaksanakantugasnya, Pelaksana SPD dimaksudtidakmenginapdi hotel atautempatmenginaplainnya, sehinggaPelaksana SPD dimaksudtidakdapatmenyerahkankuitansi/buktiriilbiayapenginapan. KepadaPelaksana SPD dimaksuddiberikanbiayapenginapansebesar 30% secaralumpsumselama 2 malam

  50. CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS …(11) Biayapenginapansebesar 30% tidakdiberikanuntuk : PerjalananDinasJabatandalam Kota lebihdari 8 jam yang dilaksanakanpergidanpulangdalamhari yang sama. PerjalananDinasJabatanuntukmengikutirapat, seminar, dansejenisnya yang dilaksanakandenganpaket meeting fullboard. Contoh: Pelaksana SPD sesuaipenugasanmelaksanakanperjalanandinasdalam Kota dari Jakarta Timurke Jakarta Barat selama 20 hari. Selamamelaksanakanperjalanandinas, Pelaksana SPD dimaksudtidakmemerlukanpenginapan (pulangkerumah). AtaspelaksanaanperjalanandinasdimaksudkepadaPelaksana SPD tidakdiberikanbiayapenginapansebesar 30%.

More Related