Pengantar Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. PengantarKajian Lingkungan Hidup Strategis TriarkoNurlambang Anggota Tim KLHS DirjenBinaBangda - DEPDAGRI PusatPenelitianGeografiTerapan UI

2. MASALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Degradasi Lingkungan Hidup dan deplesi Sumber Daya Alam (SDA) Kecenderungan kritikal Meningkatnya disparitas pendapatan Meingkatnya kemiskinan dan marjinalisasi Jumlah dan pertumbuhan populasi Pola dan volume ekonomi Pilihan teknologi Perkiraan kecenderungan Peran Pemerintah Kualitas Lingkungan Hidup Sistem nilai, keinginan/hasrat, dan aspirasi Struktur kekuatan (politik) Pengetahuan dan Pemahaman Kecenderungan tertinggi (ultimate trend) Proses ekologis jangka panjang Kebutuhan kehidupan Dikotomi baru: Ekonomi Berkelanjutan vs Ekologi Berkelanjutan? Dimanakah posisi kita saat ini? Menuju arah keberlanjutan yang mana? Jadi mau kemanakah kita? Apakah akan tercipta Paranoia atau kemitraan

3. Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan Berbasis Regional Aktifitas Pembangunan Kondisi Pembangunan sudah kritis  Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Aktifitas Masyarakat Kondisi Pembangunan mengarah kritis  perlu perlakuan khusus Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Krisis Ekologi Ambang batas Ambang batas Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Kondisi pembangunan yg aman  perlu/ dapat dipertahankan kelangusngannya Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Waktu Sumber: Triarko N, 2006

4. "Lingkaran Setan" Problem Pembangunan Penetapan Prioritas Pembangunan Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektor-sektor Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit Pengangguran Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas REGION Jabodetabekcur Sedikit input modern Ouput pertanian kecil Kurang modal Daya beli rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Produktifitas rendah Diet jelek Pendapatan/kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Kesehatan buruk Kurang gizi Kemiskinan Kondisi hidup tak sehat Output/ pekerja kurang Perumahan tak layak Pendidikan kurang Sumber: Triarko N, 2006

5. Contoh Simplifikasi Integrasi Keterkaitan Sistem Lh dan Sistem Ekonomi (Kerangka Pemahaman KLHS) Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi Perubahan pada SD Air, Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan produktifitas Tekanan LH Perubahan Iklim dan Variasinya Naiknya permukaan air laut Perubahan pada pola produksi dan konsumsi Kejadian ekstrim (bencana) Kerentanan Dampak pd LH Dampak pd Ekonomi Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Tekanan Ekonomi KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Perubahan pada emisi dan tutupan lahan

6. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan dan peran Kelembagaan (Formal dan Informal) sebagai “Pendorong/Driver” Institusi (Formal dan Informal) Lingkungan Hidup Sosial Ekonomi Sumber: Partidario, 2000

8. APA KLHS? DEFINISI SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposedpolicy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations(Sadler dan Verheem, 1996). KLHS adalahprosessistematisuntukmengevaluasikonsekuensi-konsekuensiterhadaplingkunganhidupdariinisiatifusulankebijakan, rencana, atauprogram (KRP) dalamrangkamemastikanadanyapertimbangan LH yang tepatdandilaksanakanpadatahapansedini/seawalmungkindariprosespengambilankeputusan KRP selainpertimbanganekonomidansosial

9. KLHS MEMFASILITASI TERINTEGRASINYA ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN(UntukKebijakan-Rencana-Program/KRP)

10. Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. MENGAPA PERLU KLHS?

11. Tujuan KLHS

12. Sejarah tumbuhnya KLHS KLHS dikembangkansebagairesponsterhadapketerbatasaninstrumenKajianLingkunganHidup (EA: Environmental Assessment) Sumber: Partidario, 2000

13. PEMANFAATAN KLHS DI DUNIA • KLHS sampai saat ini secara luas dimanfaatkan untuk bidang-bidang, diantaranya: • Perjanjian internasional • Privatisasi • Program Operasi Terstruktur • Anggaran Nasional • Rencana Investasi Jangka Panjang • Proposal legislatif • Kebijakan Global dan Sektoral • Kebijakan Strategi Pengentasan Kemiskinan • penataan Ruang dan Perencanaan Tata Guna Tanah • Perencanaan Sektoral (pertanian, pariwisata, pertambangan, infrastruktur, dll)

14. Nilai Dasar KLHS • Keterkaitan (interdependency) • Keberlanjutan (sustainable) • Keadilan sosial & ekonomi (socio-economic just) Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

15. PRINSIP-PRINSIP (Kriteriaperforma) Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness) Sumber: IAIA, 2000

16. KLHS sebagai pendekatan strategis Ada 3 tujuan obyektif yang biasanya dihasilkan dari pendekatan strategis: 1. Memastikan adanya integrasi aspek LH, sosial, dan ekonomi dalam proses penyusunan KRP; 2. Menemukan segala peluang dan resiko, dikaji dan dibandingkan untuk membangun opsi-opsi alternatif pembangunan yang masih terbuka untuk didiskusikan; 3. Memberikan kontribusi bagi pemantapan konteks kepentingan pembangunan yang lebih tepat untuk merumuskan sejumlah proposal pembangunan masa depan • The SEA methodology described in this Guide adopts a strategic approach based on a long-term, • holistic and cross-sectoral perspective that is highly focused on few, though significant, factors of • analysis that are strategic for decision-making • The scope of SEA includes physical, ecological, social, cultural and economic aspects, to the extent that • they are relevant in determining the quality of the context in which we live and the risks and • opportunities for sustainable development.

17. TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000

19. BEDA DENGAN AMDAL [lanjutan]

20. KARAKTERISTIK KajiandapatdilakukansecaraBERJENJANG [tiering]: Nasional provinsi  kabupaten/kota Kebijakan  rencana  program instrumenPENGIKATantarsektor, wilayah, danlembaga menjawabdistorsipemahaman OTDA FokuspadaKONSEP, bukanrancanganteknisfisik. Antisipatifterhadapdampaklingkungan yang bersifatKUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, danSINERGISTIK.. Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

21. Sumber: WB, 2002

22. APLIKASI KLHS Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

24. Bagaimana mengintegrasikan KLHS dalam pembuatan keputusan/kebijakan? 2 opsi terbaik: integrated processes merged processes Planning SEA Sumber: Verheem, 2007

25. Peran KLHS dalam proses pembuatan keputusan/ kebijakan

26. Contoh KLHS dalam satu kesatuan (merge) proses • Tidakadaprosesstandar KLHS • KLHS sebagaisatu set kegiatankuncidalamperencanaan, diantaranya: • Pemantapanvisiuntukmasadepan yang diinginkan • Identifikasiisu-isukritis LH • Kajiopsi-opsiuntukmenciptakanmasadepan yang diinginkan • Identifikasidankajiaksi-aksiuntukmerealisasistrategiterbaik • dll. ref: Partidario 2007

27. Mana yang paling efektif? • Merged processes: • Opsiterbaikjikaparaperencanamemilikisikap yang positifterhadappermasalahan LH dan KLHS • Integrated processes: • Opsiterbaikuntukkasus yang memilikisikapnegatif (terhadap LH) • Dasar yang terbaik (only?) untukmembuatperaturan • Praktek yang paling banyakditerapkandidunia Sumber: Verheem, 2007

28. Seberapa ‘dini’ KLHS mulai diterapkan? • ‘Sangat awal’: • Proposal kebijakan belum ada (baru ide/wacana) • Analisis KLHS dibutuhkan untuk mengatasi masalah • KLHS membantu membangun proposal Contoh: ide menghubungkan secara fisik pulau Jawa dan Sumatera (terowongan atau jembatan ?) • ‘Awal’: • Sudah ada proposal kebijakan • KLHS mengkaji dampak • Proses KLHS memberi peluang alternatif yang lebih baik Contoh: proses RPJP, RPJM, RTRW Sumber: diadopsi dari Verheem, 2007

29. Fokuskuncipadadampakatauisntitusi? • KLHS fokuspadadampak : • KLHS memprediksidampakmasadepandariopsi-opsikebijakan • Kemudianmembangunopsiterbaik • KLHS fokuspadapenguataninstitusi: • KLHS mengidentifikasititiklemahdalamperaninstitusiuntukpengelolaan LH darirumusankebijakanbaru • Kemudianmemberikanpendapatopsi-opsiuntukpenguataninstitusi Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

30. Bagaimana KLHS dapatberpengaruh? • Ada 3 bangunan KLHS: • Informasi yang baik: kajian yang solid tentang isu-isu keberlanjutan • Partisipasi penuh: struktur perdebatan antara pemerintah dan publik mengenai isu-isu tersebut • Pengaruh: mekanisme yang memastikan hasil kajian dan debat ikut dipertimbangkan Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

31. Mana yang lebihefektif? Fokuspadadampakatauinstitusi? • Fokus pada dampak: • Selalu penting, tetapi seringkali sangat sulit untuk tingkat kebijakan • Fokus pada institusi: • Selalu penting, tetapi seringkali tidak optimal dalam proses KLHS Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

32. Bagaimanamekanisme agar KLHS berpengaruh? Melalui proses organisasi: • Komitmen politisi, pimpinan industri, tokoh masyarakat sipil (‘create champions’) • Organisir kerjasama antar dinas • Melalui susunan prosedurial: • Mekanisme akuntabilitas • Mekanisme pengendalian mutu • Melalui komunikasi: “bicara ekonomi” • Biaya dan Manfaat • Nilaijasa-jasaekosistem/LH • Kaitkandenganpertumbuhanekonomi • Gambarkanpeluangkerja yang tercipta Sumber: Verheem, 2007

33. Metode yang sering diterapkan dalam KLHS Penggunaanmetodedanteknik yang cocokdalam KLHS tergantungdarikisaranaspek-aspek yang dikaji. Metode KLHS yang sering diterapkan Sumber: Thomas B. Fisher

34. Contoh penerapan metode KLHS; kasus perencanaan transportasi Sumber: Thomas B. Fisher

35. Penataan ruang sebagai instrumen preemtif pengelolaan lingkungan [UU 23/1997]. Kebijakan umum penataan ruang yang tertuang dalam UU 26/2007 telah mengakomodasi pertimbangan lingkungan  KLHS membantu memastikan sampai tingkat implementasi. Instrumen pelengkap KLHS untuk memastikan kepentingan lingkungan dipertimbangkan secara memadai dalam rencana tata ruang wilayah: daya dukung dan daya tampung lingkungan, valuasi ekonomi lingkungan, dll. INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG Sumber: Bambang Setiabudi, 2008

36. RTRWN RTR-PULAU RTRK STRATEGIS PER-PEL UU 26/2007 • RTRWP • RTRK STRATEGIS • RTRW Kab/Kota • RDTR Kab/Kota • RTRK STRATEGIS INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PUSAT INSTANSI LH PUSAT NSPK INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PROVINSI INSTANSI LH PROVINSI INSTANSI PENAGGUNG JAWAB KAB/KOTA INSTANSI LH KAB/KOTA Sumber: Bambang Setiabudi, 2008

37. Sekiandanterimakasih

38. LAMPIRAN Nine steps of SEA

39. Nine-Step Approach to SEA • Pre - SEA: • Establish the need / objectives of the proposed action • trade, finance, economic, military & other agreements • intl. conventions, multilateral & bilateral devt. assistance, global issues • legislation, policies, plans, programs • govt. spending & investment priorities • Determine if an SEA is required and what level of detail

41. Nine steps to SEA • Scoping:Identify the important issues/ impacts that need to be examined; assemble envtl. information. Steps 1-3 1) Find the stakeholders & announce start of the SEA process 2) Develop a shared vision on problems/objectives/ alternatives 3) Do a consistency analysis: new versus existing objectives

42. Nine Steps to SEA • Assessment:identify and compare range of alternatives including a best practice envtl. option & relate to costs and benefits • Steps 4-6 • 4) Set TOR for the assessment of alternatives identified • 5) Do the assessment and document it • 6) Organize (independent) quality assurance

43. Nine Steps to SEA III. Decision making: approve, reject or modify proposal Steps 7-8 7) Discuss with all stakeholders the alternative to prefer, with reason for decision 8) Motivate the (political) decision in writing

44. Nine Steps to SEA IV. Monitoring and audit: check to see if implementation is envt’ly sound & in accordance with approvals Step 9 9) Monitor the implementation and discuss the results

45. Key SEA Principles, Measures and Performance Criteria • The following describes the components of SEA effectiveness / performance & distinguish the SEA process from other processes with partially similar characteristics and/or objectives. • principles that describe good practice in SEA process design and implementation; • key performance criteria and characteristics and measures that describe an effective approach;

46. Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness • Integrated - identifies key environmental, social & economic effects of the proposed initiative & their policy & planning implications • Analyzes environmental, social & economic effects & interrelationships • Takes account of relevant sector & spatial linkages &, were appropriate, is tiered to project EIA & decision-making • Incorporates environmental considerations into the mainstream of development policy & plan-making

47. Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

48. Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

49. Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

50. Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness