Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia

1. Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia Atiek Koesrijanti Soeryo Adiwibowo Triarko Nurlambang Environmental Sector Program (ESP) 1 Indonesia State Ministry of the Environment and DANIDA

2. APA KLHS? DEFINISI Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA: Strategic Environmental Assessment)

3. Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. MENGAPA PERLU KLHS? In some cases sustainability remains an implicit background policy. In other cases sustainability issues are used as (Partidário, 1996b): (i) benchmarks against which objectives and criteria in SEA can be measured; or (ii) a strong policy that helps to shape new forms of decision-making in support of sustainable development. SEA contribution towards sustainability 1. Provides broader environmental vision 2. Ensures early consideration of environmental issues 3. Anticipates environmental impacts 4. Facilitates environmentally-oriented chain of actions 5. Contributes to integrated policy-making and planning (Partidario, 2003)

4. PRINSIP-PRINSIP Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness)

5. KARAKTERISTIK Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]: Nasional  provinsi  kabupaten/kota Kebijakan  rencana  program instrumenPENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga  menjawab distorsi pemahaman OTDA Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik. Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK..

6. BEDA DENGAN AMDAL [1]

7. BEDA DENGAN AMDAL [2]

8. TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000

9. Rekomendasi Kebijakan • Apapun definisi KLHS yang akan dikonstruksikan definisi tersebut tidak boleh eksklusif, tidak boleh menjadi rujukan tunggal dan tidak boleh menegasikan definisi lain yang kemungkinan akan timbul dan dikonstruksikan oleh para akademisi, praktisi atau institusi tertentu. • Definisi KLHS setidaknya perlu mengandung 4 komponen: • Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana atau program KRP); • Menelaah dampak lingkungan dari KRP • Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi • Mempertimbangkan aspek keberlanjutan Definisi KLHS untuk Indonesia Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan (A systematic and comprehensive process to evaluate environmental impact, social and economic consideration, as well as sustainability assurance of proposed development policy, plan or programs)

11. Tujuan KLHS Tiga macam tujuan KLHS (Sadler 2005: 20): • Instrumental • Transformative • Substantive Rekomendasi Kebijakan • Dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu disebutkan bahwa tiga macam tujuan KLHS merupakan pilihan terbuka • Pengguna perlu memahami konsekuensi yang dihadapi bila yang dipilih adalah KLHS tujuan transformative atau subtantive

12. Manfaat KLHS • Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan, • Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia, • Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi, • Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini • Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi • Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, • Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

13. Manfaat KLHS Dua manfaat utama KLHS: • Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL • Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan lebih efektif Rekomendasi kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan macam manfaat KLHS

14. Prinsip, Nilai Dasar & Mutu KLHS Nilai dasar (diperoleh dari hasil pilot project KLS) • Keterkaitan (interdependency) • Keberlanjutan (sustainable) • Keadilan sosial dan ekonomi (socio-economic just) Mutu KLHS: SEA performance criteria (IAIA 2002) Rekomendasi Kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan prinsip, nilai dasar dan mutu KLHS

15. Pendekatan KLHS Ada 4 macam pendekatan KLHS • KLHS dengan pendekatan menyerupai AMDAL (EIA mainframe) • KLHS sebagai instrumen penilaian lingkungan (appraisal style) • KLHS sebagai kajian terpadu (sustainability appraisal) • KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

16. Rekomendasi Kebijakan • Hindari untuk mengharuskan menggunakan pendekatan yang seragam untuk aplikasi KLHS. • Mendorong pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk mengembangkan pendekatan/kelembagaan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia dgn mempertimbangkan: • Sumber daya manusia dan kapasitas institusi • Kompleksitas aplikasi dan pembahasan KLHS • Peluang untuk menerbitkan kebijakan, rencana atau program • Peluang penguatan birokrasi

17. 3.7. Macam Aplikasi KLHS

18. Macam Aplikasi KLHS Ruang SEA Natural Resource (SENRA) Nasional KLHS Rencana Pembangunan Provinsi Kabupaten SEA Urban Dev (NUES) KLHS Tata Ruang Kota AMDAL Proyek Waktu Proyek Program Rencana Kebijakan

19. Rekomendasi Kebijakan KLHS Kebijakan Pengelolaan SDA Perlu ditetapkan peraturan perundangan ttg KLHS KLHS Rencana Pembangunan KLHS Tata Ruang KLHS Sektor KLHS Regional Pedoman Teknis KLHS Peraturan Pemerintah tentang KLHS

20. Rekomendasi Kebijakan • Amalgamasi atau Integrasi Pertimbangan Lingkungan Proses amalgamasi (merging) Proses Integrasi KRP KLHS

21. SISTEM PERENCANAAN & KLHS PERENC. PEMB. NAS Nasional • BAPPENAS • BKTRN • DPU • SEKTOR • DDN PERENC. SEKTOR NAS • KLH PERENC. TATA RUANG NAS KLHS P’RNC. PMB. Daerah/ Prop Propinsi PERENC. SEKTOR - Prop • BAPPEDA • BKPRD • DINAS • BAPEDALDA P’RNC.TAT’ RUANG - Prop KLHS Kab/ Kota P’RNC. PMB. Daeran/ Kab • BAPPEDA • BKPRD • DINAS PERENC. SEKTOR - Kab • BAPEDALDA P’RNC. TAT’ RUANG Kab KLHS

22. KLHS Prosedur & Metode Sadler (2005: 18)

23. Rekomendasi Kebijakan Buku Pegangan dan Pedoman KLHS harus memuat: • KLHS adalah “marga” konsep, pendekatan dan instrumen • Mendorong pengembangan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia

24. Sukarela dan Wajib • Wajib vs Sukarela: perdebatan • Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, rencana, atau program tertentu yang wajib KLHS tanpa melalui proses penapisan • Kebijakan, rencana, atau program tertentu wajib KLHS setelah menempuh proses penapisan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Proses penapisan dapat dilakukan oleh • Pemerintah pusat • Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota

25. Proses Penapisan KLHS Tanpa proses Penapisan Proses Penapisan Perilaku Dampak Lingkungan Karakter Kebijakan, Rencana & Program • Kemungkinan potensi dampak penting • Dampak kumulatif • Resiko terhadap keberlanjutan ekosistem • Kemungkinan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan • Kemungkinan kerusakan sumber daya alam Daftar Uji, Matrik 3-dimension matrix Tidak Wajib Tidak Ya Keputusan Wajib KLHS

27. Contoh Simplifikasi Model Kajian Integrasi Pembangunan dan LH (KLHS) Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi Perubahan pada SD Air, Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan produktifitas Tekanan LH Perubahan Iklim dan Variasinya Naiknya permukaan air laut Perubahan pada pola produksi dan konsumsi Kejadian ekstrim (bencana) Kerentanan Dampak pd LH Dampak pd Ekonomi Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Tekanan Ekonomi KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Perubahan pada emisi dan tutupan lahan

28. Policy recommendation for SEA Guideline

29. ROAD-MAP RENCANA APLIKASI KLHS TUJUAN Merancang garis besar rencana penerapan KLHS pada proses perumusan, pelaksanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan • HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • 3 aspek mendasar: capacity building (lembaga, SDM, Sistem) • Persiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah • a. Persyaratan substansi • b. Persyaratan pelaksanaan perencanaan • Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah • a. Tata laksana dan koordinasi • b. Kriteria kinerja perumusan • Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah • a. Kriteria kinerja pelaksanaan • b. Sistem pengendalian OUTPUT TUGAS Berupa penjelasan singkat identifikasi permasalahan di atas dan dapat dengan menggunakan skema ataupun butir-butir penjelasan. Masing-masing kelompok dimohon untuk mempresentasikan output ini pada sesi I hari Jumat tgl 1 Agustus 2008.

31. Terima kasih

32. Kita Hidup Dalam Satu Sistem

33. "Lingkaran Setan" Problem Pembangunan Penetapan Prioritas Pembangunan Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektor-sektor Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit Pengangguran Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas REGION Jabodetabekcur Sedikit input modern Ouput pertanian kecil Kurang modal Daya beli rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Produktifitas rendah Diet jelek Pendapatan/kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Kesehatan buruk Kurang gizi Kemiskinan Kondisi hidup tak sehat Output/ pekerja kurang Perumahan tak layak Pendidikan kurang

35. Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan Berbasis Regional Aktifitas Pembangunan Kondisi Pembangunan sudah kritis  Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Aktifitas Masyarakat Kondisi Pembangunan mengarah kritis  perlu perlakuan khusus Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Krisis Ekologi Ambang batas Ambang batas Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Kondisi pembangunan yg aman  perlu/ dapat dipertahankan kelangusngannya Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Waktu

36. Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan Hutan gudang Sawah/ tegalan Perumahan T0 Commercial Area Pelabuhan tn Hutan gudang gudang t0 Sawah/ tegalan Perumahan Housing allocation Tn gudang Commercial Area Pelabuhan

37. Prakiraan Identifikasi Masalah Krisis Ekologis dari Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan • Ketimpangan kesejahteraan sosial • Akses tidak merata terhadap fasum/ fasos • Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi (pidana dan perdata) • Masih terjadi ketimpangan/ disparitas pembangunan ekonomi (wilayah hilr dan hulu) • Pembangunan sektor sekunder (manufaktur/ industri) dan sektor tersier (jasa) semakin mendominasi • Pembangunan Infrastruktur terkonsentrasi di wilayah perkotaan (hilir) • Sumberdaya Air menjadi sangat sensitif ketersediaannya dibandingkan kebutuhan yang meningkat pesat (di sektor industri dan pemukiman baru di wilayah perkotaan) • Pencemaran air dan udara berpotensi menjadi semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan • Sumberdaya alam lainnya belum tergali optimal Sosial Masyarakat dan Pelaku Pembangunan Pemerintah • Pembangunan Berkelanjutan • lintas sektoral • lintas wilayah Adm. Ekonomi SDA/ LH • Masih ada keluhan dari pelaku pembangunan swasta nasional/ asing dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (good governance dan layanan publik) • Masyarakat dan pelaku pembangunan belum menyatu dalam proses pembangunan • Mendambakan Civil Society / Masyarakat Madani – Parisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan

38. Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan • Overshoot : - 462.832.500 ha • Overshoot - 71.113.436 ha • Overshoot - 139.695.000 ha • Dg kriteriadunia • Dg khas Indonesia tanpapengelolaansampah &CO2 • Dg khas Indonesia dg pengelolaansampahdan CO2 • Jikajejakekologiditurunkan 90% • makalahandi P Jawamencukupi • LingkunganHidup Indonesia diPersimpanganJalan: • Business as Usual ?, atau • Breakthrough ?

39. Kehidupan dan Pembangunan LingkunganHidup Ruang • Hampir semua kegiatan kehidupan dan • Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ • lokasi/ ruang. • Konsep Ruang identik dengan Lingkungan Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1) Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)

40. Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan Kebijakan Pembangunan Wilayah harussejalandengan Pembangunan LingkunganHidup • OUTPUT: • PeningkatanKesejahteraan • Pro growth • Pro-poor • Sustainability

41. Dari IdemenjadiRealita PeranKajianLingkunganHidupStrategis (KLHS) KLHS : • “is a systematic process for • evaluating the environmental • consequences of proposed • policy, plan, or program • initiatives in order to ensure • they are fully included and • appropriately addressed at the • earliest appropriate stage of • decision-making on par with • economic and social • considerations” (Sadler dan • Verheem, 1996). Visi & Misi Konsep/ Ide Tujuan Pembangunan Strategi Pembangunan Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Program Prosedur/ Peraturan KLHS: “It is an integrative tools to support cross-sectoral approaches, which are needed to achieve long term Sustainability Objectives” Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Realita KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)

42. Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan Kebijakan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Perencanaan Program Analisa Dampak Lingkungan Proyek- Proyek

43. Kontribusi SEA bagi Penguatan Penataan Ruang Perlu lokasi untuk ekeskusi kegiatan pembangunan Arah Kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan RPJM/D Penataan Ruang berwawasan Lingkungan dan berbasis Pembangunan Berkelanjutan RTRW Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek B K P R N / D KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS