HAK AZASI MANUSIA Pengertian

1. HAK AZASI MANUSIA • Pengertian • Hak azasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap • anugerah Tuhan Yang Maha Esa. • Menurut Mustafa Kemal Pasha bahwa hak azasi manusia ialah hak-hak • dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya • sebagai anugerah Allah SWT. • Menurut Gazali bahwa hak azasi manusia adalah hak-hak dasar manusia • yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai mahluk • dan wakil Tuhan. • Kesadaran terhadap ham didasarkan pada pengakuan bahwa semua • manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. • Atas prinsip tsb setiap manusia memiliki hak dasar yaitu ham. Kesadaran • terhadap ham tumbuh atas pengakuan manusia sendiri. • Pengakuan terhadap ham memiliki dua landasan: • 1. Landasan pertama adalah yg langsung yaitu kodrat manusia. • kodrat manusia adalah sama derajat dan martabat tanpa diskriminasi • sara.

2. 2. Landasan kedua lebih dalam, Tuhan menciptakan manusia maksudnya semua manusia penciptanya adalah Tuhan Yang Maha Esa karena itu manusia sama dihadapan Tuhan kecuali karena amalnya. Pada masa lalu terjadi manusia yang belum mengakui derajat manusia lain. Akibatnya terjadi banyak penindasan manusia oleh manusia lainnya. Perbu- atan itu berupa penjajahan, perbudakan dan penguasaan termasuk orang -orang Indonesia. Ham wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi dan ditingkatkan oleh negara, hukum dan pemerintah dari setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. B.Macam-macam HakAzasi Manusia Berdasarkan UUNo.39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa ham ham adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME sebagai anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. B. Dari pengertian itu ham dikenali dengan ciri-ciri pokok atas hakikat ham: • 1. Ham tidak perlu diberikan, dibeli atau diwariskan karena bagian • dari manusia secara otomatis. • 2. Ham berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, • pandangan politik, asal dan sara. • 3. Ham tidak boleh dilanggar, tidak seorang pun punya hak untuk membatasi • melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki ham meskipun suatu • negara membuat aturan (hukum) yg tidak melindungi bahkan melanggar ham. • Ham merupakan hak dasar manusia, apa saja yg termasuk hak dasar manusia • Itu senantiasa berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya. • Ham menurut Piagam PBB tenang Deklarasi Universal of Human Rights • 1948 meliputi: • a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat • b. hak memiliki sesuatu • c. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran • d. hak menganut aliran kepercayaan atau agama. • e. hak untuk hidup • f. hak untuk kemerdekaan hidup. • g. hak untuk memperoleh nama baik.

4. h. hak untuk memperoleh pekerjaan i. hak untuk mendapat perlindungan hukum 2. Di Indonesia Ham dan kebebasan dasar UU no. 39 tahun 1999 tentang Ham: a. hak untuk hidup b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan c. hak mengembangkan diri d. hak memperoleh pendidikan e. hak memperoleh keadilan f.hak berkomunikasi g. hak berserikat h. hak mengembangkan diri i. hak kesejahteraan j. hak hak turut serta dalam pemerintahan k. hak wanita l. hak anak m. hak perlindungan. n. hak memperoleh manfaat ipteks utk kesejahteraan pribadi o. hak untuk pekerjaan sosial dan kebajikan. p. hak atas keutuhan pribadi (rohani dan jasmani) q. berhak memeluk agama dan beribadah

5. r. Setiap orang berhak memilih dan mempunyai keyakinan politik s. Setiap orang berhak memiliki, mengganti dan mempertahankan status kewarganegaraan t. setiap orang berhak untuk datang dan pergi dari wil Indonesia u. Setiap orang berhak mencari suaka politik utk memperoleh perlindungan politik dari negara lain v. Berhak atas jaminan sosial w. Setiap orang berhak atas pekerjaan yg layak berdasarkan bakat, kecakapan dan kemampuan. y. lansia, cacat berhak atas perawatan dan bantuan khusus atas biaya negara

6. Hukum yg mengatur perkawinan di Indonesia: • UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan berlaku bagi WNI yang • Beragama Islam. • 2. Bagi WNI asli yg beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie • Christen Indonesia (S.1933 No.74) • 3. Bagi orang Timur asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku • KUH Perdata dengan sedikit perubahan • 4. Bagi orang Timur asing lainnya dan WNI keturunannya berlaku • hukum adat mereka. • 5. Bagi orang Eropa dan WNI keturunannya berlaku KUH Perdata.

7. Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 th 1974 ps 1 adalah: • Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang • Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah • Tangga) yg bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. • ASAS/PRINSIP PERKAWINAN • MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA DAN KEKAL • 2. SAH BILA MENERAPKAN HUKUM MASING-MASING • 3. MONOGAMI • 4. DEWASA JIWA DAN RAGANYA • 5. MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN. • 6. KESETARAAN ISTRI DENGAN SUAMI SAMA DLM • RUMAH TANGGA & PERGAULAN MASYARAKAT

8. SYARAT PERKAWINAN • HARUS DIDASARKAN PERSETUJUAN KEDUA CALON MEMPELAI • 2. BILA BELUM USIA 21 HARUS MENDAPAT IZIN KEDUA ORANGTUA • 3 BILA SALAH SATU ORTU MENINGGAL CUKUP SATU YG MASIH HIDUP • 4. BILA KEDUA ORTU TIDAK ADA LG ATAU KARENA TDK MAMPU MAKA • IZIN DARI WALI. • 5. BILA TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT PADA 2, 3, DAN 4 MAKA • PENGADILAN AKAN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN. • PENCEGAHAN PERKAWINAN DAPAT DILAKUKAN OLEH: • Keluarga dlm garis lurus ke atas/bawah, sdr, wali nikah calon • mempelai. • suami/istri yg masih terikat perkawinan (bila salah satu akan • Menikah) • 3. Ayah kandung walaupun tidak menjalankan fungsinya. • 4. Pengadilan Agama • 5. Pencegahan perkawinan dapat ditarik dari Pengadilan Agama.

9. PERKAWINAN DILARANG ANTARA SEORANG PRIA DENGAN • SEORANG WANITA KARENA LIMA ALASAN: • Pertalian nasab: • a. wanita yg melahirkan atau keturunannya • b. wanita satu keturan ayah atau ibu • c. wanita sdr yg melahirkan (keatas ke bawah atau keturunannya) • 2. Pertalian kerabat semenda: • a. Wanita yg melahirkan wanita atau bekas istrinya (ibu mertua) • b. wanita bekas istri orang yg menurunkannya (ibu tiri) • c. wanita keturunan istri/bekas istri • d.wanita keturunan bekas istri • 3. Pertalian susuan: • a.dgn wanita yg menyusui dan garis lurus ke atas ke bawah • b. dgn wanita satu susuan dan kemenakan sesusuan ke bawah • c. dgn wanita bibi/nenek sesusuan ke atas • d.dengan anak yg disusui oleh istrinya dan keturunannya

10. 4.Keadaan tertentu: • a. wanita masih terikat perkawinan. • b. wanita dlm masa iddah (masa tunggu) • c.wanita bekas istri yg telah ditalak tiga • 5.Pria dilarang memadu istri dengan wanita: • a. saudara kandung seayah/seibu serta keturannya • b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya • BATALNYA PERKAWINAN APABILA: • Suami telah beristri empat orang • 2. Bekas istri yg telah ditalak tiga • 3. Hubungan darah garis lurus kebawah/keatas • 4, hubungan darah garis keturunan ke samping, antara seorang sdr • ortu dan saudara nenek/kakek) • 5. Hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu/ayah tiri) • 6. Sdr kandung, bibi atau kemenakan istri.

11. SUATU PERKAWINAN DAPAT DIBATALKAN APABILA: • Poligami tanpa izin Pengadilan Agama • Perempuan masih terikat perkawinan • Perempuan masih masa iddah (tunggu) • Melanggar batas usia perkawinan • Perkawinan dilaksanakan tanpa wali/wali tanpa hak • Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan/ancaman • Terjadi penipuan/salah sangka • PIHAK YG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN • PERKAWINAN ADAAH: • 1.Keluarga garis lurus ke atas/bawah • 2. Suami istri • 3. Pejabat yg mengawasi pelaksanaan perkawinan • 4. Pihak yg berkepentingan

12. PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA: • Kematian • Perceraian • Putusan pengadilan • Talaq • Gugatan perceraian • PERCERAIAN TERJADI KARENA ALASAN: • Salah satu berzina, pemabuk, penjudi yg sulit disembuhkan. • 2. Salah satu meninggalkan 2 th berturut-turut tanpa alasan • 3. Salah satu dihukum penjara 5 tahun atau lebih • 4 Salah satu pihak cacat yg mengakibatkan tdk dapat menjalankan fungsi • 5.Salah pihak melakukan kekejaman yg membahayakan. • 7.Perselisihan yg berkepanjangan • 8.Suami ingkar janji (waktu akad nikah)

13. SYARAT DAN PROSEDUR AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG • Wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama • 2. Pemeriksaan paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima • 3. Pengadilan agama memeriksa hal-hal: • a. alasan: • 1) istri tdk dapat menjalankan kewajiban • 2) istri cacat/penyakit yg tdk bs disembuhkan • 3) istri tdk bisa melahirkan • b. Persetujuan dari istri (tertulis dan diucapkan di pengadilan) • c. kemampuan suami menjamin keperluan istri/anak dengan surat: • 1) keterangan penghasilan • 2) Bukti SPT • 3) surat keterangan lain yg dapat diterima pengadilan • d. surat perjanjian jaminan berlaku adil • 4. Pengadilan memanggil dan mendengar kesaksian istri ybs • Pengadilan dapat menolak/mengabulkan • 6. P3N dilarang mencatat perkawinan yg beristri lebih dari satu sebelum • ada izin dari pengadilan agama.

14. 3. HAM menurut konsep barat a. Ingin meninggalkan konsep negara mutlak. b. ingin mendirikan federasi rakyat yg bebas, negara sebagai koordinator c. filosofi dasar adalah hak azasi tertanam pada individu manusia. d. hak azasi lebih dulu ada daripada tatanan negara.

15. HAK WANITA MENURUT UU NO 39 TH 1999 ttg HAM • Memiliki jumlah keterwakilan menurut UU Parpol/pemilu • 2. Bila menikah dg wna tdk otomatis mengikuti wn suami • 3. Berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan dlm jabatan • professi sesuai dgn ketentuan • 4. Berhak memilih, dipilih, diangkat dlm jabatan/professi • 5. Berhak mendapat perlindungan khusus dlm hub kerja karena • terancam keselamatan dan kesehatannya. • 6. Hak khusus sehubungan dgn fungsi reproduksinya meliputi: • a. cuti haid 3 hari dlm sebulan hari kerja • b. hak menikah • c. hak cuti menikah pertma • d. hak hamil • e. cuti hamil (satu bulan sebelum/2 bulan setelah melahirkan) • f. memberi asi • g. hak mengasuh anak kandung • 7. Wanita dewasa telah menikah berhak melakukan perbuatan hukum • kecuali ditentukan hukum agamanya.

16. Hak anak di Indonesia adalah: • Hak pemenuhan kebutuhan hidup dari ortu kandung • Hak atas perlindungan dari ortu • Hak hidup sejak dalam kandungan • Berhak tau siapa ortu kandung • Hak mendapat perlindungan hukuk • Berak tdk dipisahkan dari ortu kecuali alasan kepent anak itu • Hak pendidikan dan pengajaran • Berhak memperoleh pelayanan kesehatan • Berhak tdk dilibatkan dlm kejahatan/kekerasan • Berhak tdk dilindungi dari kegiatan eksploitasi ek dan pelecehan • seksual, penculikan, perdagangan manusia/narkoba. • 11. Berhak tdk dianiaya • 12.Berhak tdk dijatuhi hukuman seumur hidup/mati utk pidana

17. 4. Ham menurut konsep negara sosialis a. hak azasi individu hilang dan terintegrasi ke dalam masyarakat b. hak azasi tidak ada sebelum negara ada. c. Negara berhak membatasi ham apabila situasi menghendaki 5. Ham menurut konsep Bangsa Asia dan Afrika a. Tidak boleh bertentangan dengan agama dan sesuai dengan kodratnya. b. Masyarakat sebagai keluarga besar intinya penghormatan utama kepada kepala keluarga. c. individu tunduk kepala adat menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat. C. Bidang-bidang ham meliputi: 1. Hak azasi pribadi (personal Rights) misalnya hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama atau aliran kepercayaan. 2. Hak azasi politik (political rights), yaitu hak untuk diakui sebagai wn yang berkaitan dengan memilih dan dipilih, hak berserikat atau berkumpul. 3. Hak azasi ekonomi (property rights) misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak memperoleh hidup layak.

18. 4. Hak azasi sosial dan kebudayaan (sosial and cultural rights) misalnya mendapat pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi. 5. Hak untuk memperoleh perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of Legal equality) 6. Hak untuk mendapat perlakuan yg sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights) D. Sejarah perkembangan HAM Latar belakang sejarah ham pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman (tirani). 1. Perkembangan ham pada masa sejarah a. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (th 6000 sebelum masehi) b. hukum Hamurabi di Babylonia yg memberikan jaminan keadilan bagi wn ( th 2000 sebelum Masehi)

19. c. Socrates 9469-399 SM) Plato (429-347 SM) dan Aristotels (384-322 SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya ham. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksaan. d. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (600 M) 2. Perkembangan ham di Inggris a. 1215 muncul piagam Magna Charta (piagam agung) karena raja pemerintahan Raja John bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok bangsawan berakibat mereka tidak puas dan berhasil membuat perjanjian Magna Charta yg membatasi kekuasaan raja. b. 1628 keluar piagam Petision of rights Dokumen memuat pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak-hak tersebut adalah: 1) pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan 2) wn tidak boleh dipaksakan menerima tentera di rumah 3) tentera tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

20. c. 1679 muncul Habeas corpus Act dokumen ini merupakan UU yang mengatur tentang penahanan seseorang. isi dokumen tsb adalah; 1) seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan. 2) Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. d. 1689 keluar Bill of Right UU sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James II memuat: 1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen 2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat 3) Pajak, UU dan pembentukan tentera tetap harus seizin parlemen. 4) hak WN untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. 5) parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja

21. e. Perkembangan ham di Amerika Serikat 1) Perjuangan penegakan ham di AS didasari pemikiran John Locke yaitu tentang hak-hak alam seperti hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan ham yang terlihat dalam Declaration of Indipendence of The United State. 2) AS memperjuangkan ham adalah karena rakyatnya berasal dari Eropa imigran merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris karena jajahannya. AS mencapai kemerdekaan 4 Juli 1776, deklarasi kemerdekaan AS dimasukkan dalam konstitusi negara tsb. 3) Sejarah perjuangan ham AS dapat dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi ham dalam konstitusinya. f. Perkembangan ham di Perancis 1. Perjuangan ham di Perancis dirumuskan dalam naskah awal revolusi 1789 disebut Declaration des Droits de L homme et Du Citoyen (pernya taan mengenai hak-hak azasi manusia dan wn). Deklarasi menyatakan ham adalah hak alamiah yg dimiliki manusia menurut kodrat tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci.

22. 2. Revolusi Perancis terkenal sebagai perjuangan ham di Eropa, dengan • semboyan liberty, egality dan fraternity (kebebasan, persamaan dan • persaudaraan) dan 1791 dekrasi ini dimasukkan dalam konstitusi. • Atlantic Charter 1941 • Muncul saat terjadinya PD II yg dipelopori F>D. Roosevelt yang • disebut The Four Freedom (empat macam kebebasan) • 1. kebebasan untuk beragama (freedom of religion) • 2. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech an • thought) • 3.kebebasan dari rasa takut (freedom of fear) • 4. kebebasan dari kemelaratan (freedom of want) • Keempat kebebasan tsb dianggap tiang penjaga hak-hak asasi yang • mendasar. • h. Pengakuan ham oleh PBB • 1. PBB 10 Desember 48 merumuskanDeclaration of Human Rights sebagai • pernyataan sedunia tentang ham. Isi pasal 1 deklarasi itu memuat : • sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak • yang sama. Mereka dikurniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu • sama lain dalam persaudaraan.

23. Deklarasi itu sebagai komitmen moral internasional untuk ham yang menjadi standar minimum untuk tercapai dunia yang lebih baik dan damai. 2. Hasil sidang Majelis Umum PBb 1966 Sidang Majelis Umum PBB telah diakui Covenant of Human Rights dalam hukum internasional dan diratifikasi oleh negara anggota PBB. Covenant sebut antara lain: a. The international of Civil dan Political Rights Tentang hak sipil dan hak politik (kovensi tentang hak sipil dan pol 1966) b. The international Covenant of economic, sosial and Cultural Rights memuat syarat dan nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosbud c. Optional Protocol adanya kemungkinan seorang wn yg mengadukan pelanggaran ham kepada The Human Rights Commitee PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya. 3. Berdasarkan sejarah perkembangannya ada tiga generasi ham sbb: a. Generasi pertama Adalah hak sipil dan politik yang bermula di Eropa (barat) Contoh hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka pengadilan dll.)

24. 2. Generasi kedua • Adalah hak ekonomi, sosbud yang diperjuangkan oleh negara sosialis di • Eropa Timur misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang • layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak • atas perumahan, pendidikan, hak atas jaminan sosial. • 3. Generasi ketiga • adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara • -negara Asia dan Afrika misalnya hak bebas dari ancaman musuh, hak • setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak • mendapatkan kedamaian. • Generasi keempat • Generasi ini mengkritik peranan negara yg sangat dominan dalam proses • pembangunan yang ditujukan ekonomi sehingga menimbulkan dampak • negatif bagi keadilan rakyat karena yang diuntungkan sekelompok atau • disekitar penguasa. Gerakan keempat dipelopori Asia tahun 1983 yang • melahirkan deklarasi ham disebut Declaration of The Basic Duties of • Asian People and government. • Generasi keempat lebih maju karena mencakup struktural juga untuk ter • cipta tatanan sosial yang berkeadilan. Deklarasi HAM Asia selain berbicara • tentang hak asasi juga membahas tentang kewajiban asasi.

25. i. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional - Tanggung jawab dan menghormati konvensi internasional ttg ham diwujud kan keikutsertaan Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen inter nasional. - Meratifikasi suatu peranjian berarti negara mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian dan ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. -Indonesia siap mendapat pengawasan dari internasional mengenai praktek pelaksanaan atau pelanggaran ham yang terjadi di Indonesia. - Beberapa konvensi internasional ttg ham yang sudah diratifikasi Indonesia adalah: 1. Konvensi Jenewa 12-8-1949 diratifikasi dengan UU No 59 Tahun 1958 2. Konvensi ttg hak Politik Kaum Perempuan diratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958 3. Konvensi ttg Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1984 4. Konvensi Hak Anak diratifikasi dengan Keppres NO.36 tahun 1990 5. Konvensi pelarangan, pengembangan,produksi dan penyimpinan senjata Biologis dan Beracun serta pemusnahannya diratifikasi dengan Keppres 58 tahun 1991

26. 6. Konvensi internasional terhadap Antiappartheid dalam olah raga diratifikasi dengan UU no. 48 tahun 1993 7. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dirati- fikasi dengan UU No 5 tahun 1998. 8. Konvensi organisasi buruh Internasional No.87 tahun 1998 ttg berserikat dan poerlindungan hak untuk berorganisasi diratifikasi dengan UU No. 83 Tahun 1998 9. Konvensi internasional ttg Penghapusan bentuk diskriminasi rasial diratifikasi 29 tahun 1999. 10. Kovensi internasional ttg hak-hakl ekonomi, sosbud diratifikasi dengan UU No.11 Tahun 2005 11. Kovensi internasional ttg hak-hak sipil dan politik diratifikasi dengan UU No. 12 tahun 2005

27. E. HAM di Indonesia 1. Aline Pertama UUD 45 2. aline Kedua UUD 45 3. Batang Tubuh UUD 45 4. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/98 ttg HAM 5. UU No.39 tahun 1999 ttg HAM 6. UU No.26 tahun 200 ttg Pengadilan HAM. Macam ham yang dimuat dalam ketetapan tersebut a. hak untuk hidup b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan c. hak keadilan d. hak kemerdekaan e. hak atas kebebasan informasi f. hak keamanan g. hak kesejahteraan h. kewajiban i. perlindungan dan pemajuan

28. 7. Pelanggaran ham berat a.Kejahatan Genosida ps 8 UU No.26 tahun 1999 yaitu suatu kejahatan yg dilakukan dengan maksud menghancurkan/ memusnahkan seluruh/sebagian kelompok bangsa,ras, etnik atau kelompok agama dengan cara: 1) pembunuhan anggota kelompok 2) mengakibatkan penderitaan fisik/mental yg berat terhadap anggota kelompok. 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya. 4) memaksakan tindakan yg bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompoknya.

29. b. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yg dilakukan sebagai bagian dari serangan yg meluas atau sistematis yg ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa; 1) pembunuhan 2) pemusnahan 3) Perbudakan 4) pengusiran 5) perampasan kemerdekaan 6) penyiksaan 7) perkosaan, perbuatan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan 8) Penghilangan orang secara paksa 9) kejahatan appertheid