1 / 7

Stuktur Pemerintahan & Demokratisasi di Saudi Arabia

Stuktur Pemerintahan & Demokratisasi di Saudi Arabia. Kuliah Ke 7 - 8. Bentuk Pemerintahan. Para pakar ilmu politik (Barat) mengkategorikan Saudi Arabia sebagai negara berbentuk “ monarki absolut ”, dengan dominasi Keluarga Saud dalam sistem politik negara tersebut .

iniko
Download Presentation

Stuktur Pemerintahan & Demokratisasi di Saudi Arabia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. StukturPemerintahan & Demokratisasidi Saudi Arabia KuliahKe7 - 8

  2. BentukPemerintahan Para pakarilmupolitik (Barat) mengkategorikan Saudi Arabia sebagainegaraberbentuk “monarkiabsolut”, dengandominasiKeluarga Saud dalamsistempolitiknegaratersebut. Raja memilikifungsisebagaikepaladinasti, sukudan agama. KedaulatanpolitikterletakditanganKeluargaKerajaan, sehinggaisupolitik – semisalpemilihanputeramahkota – hanyamenjadi domain/ urusankeluargakerajaan, bukanmasyarakatsecarakeseluruhan. SuksesikepemimpinantidaktertulisdalamsebuahKonstitusi. Pemilihanputeramahkotabiasanyaberdasarpertimbangan: senioritas, derajatkependidikan, kecakapan, kepribadian, popularitas, jumlahsaudarasekandung, afiliasikesukuan, dll. Hinggakini, garissuksesisesuaidenganurutantertuadarianak Abdul Aziz. Raja-raja Saudi Arabia: Abdul Aziz (1932-53), Saud (1953–64), Faisal (1964–75), Khalid (1975–82), Fahd (1982–2005), dan Abdullah (2005-kini).

  3. Raja & Kementrian Raja bertindaksebagaikepalanegaradankepalapemerintahan (perdanamenteri). Sedangkanputeramahkotasebagaiwakilperdanamenteri (Deputy Prime Minister). Lembagakementrianberdirisejaktahun 1953 dengankewenanganmembantu Raja dalammenjalankanpemerintahanmaupundalammenerbitkanperaturan (legislasi) bagiseluruhwargamasyarakat. Seluruhketetapan/ keputusan yang diambilolehkementrianharusmendapatkanpersetujuan Raja. Selanjutnya, Raja berhakmemvetoketetapankementriandalam 30 harisetelahdiajukan. DewanKementrianterdiridari 21 kementriandepartemendan 6 kementriannegara. Seluruhanggotakementrianditunjukdandiangkatlangsungoleh Raja.

  4. Legislatif DewanKonsultasi (Majlis al Shura) barudibentukpadatahun 1992 oleh Raja Fahd dengankewenanganmemberikan saran/ rekomendasiterhadapkebijakan Raja/ negara. Terdiridari 60 anggota (1992) denganmasajabatanempattahun. Kinimengalamipenambahananggotahingga 150 orang yang kesemuanyaditunjukoleh Raja. FungsiMajlis al Shuralebihkepadapemberinasehat (advisory) daripadaperwakilanrakyat (representative) karenadinilai “lebihislami” daripada “demokratis”, dimanalebihcocokdenganbudayamasyarakat Islam Saudi Arabia.

  5. DewanUlama Senior Terdiridari 30 – 40 Ulama senior dilingkunganKerajaandengankewenanganmemberikan fatwa terhadapseluruhpermasalahansosial, politikdan agama bagimasyarakatmaupunKerajaan. Beberapaanggotanyaadalahketurunan Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang sangatdihormatisebagaipanutandalambidangteologi.

  6. Yudikatif • Saudi Arabia tidakmempunyaikonstitusisecara formal, namunsecaraumumhukumdisandarkanpada Al Qur`an danAssunnah (HukumSyariah). • Terdapatempattingkatankekuasaanyudikatif: • MahkamahAgung: TerdiridariKomisiPermanen (5 hakim senior) danKomisiUmum (KomisiPermanen plus wakilmenteribidangkehakimandan 3 hakim senior dariPengadilanUmum). MA berfungsi dalam bidang administatif yudikatif termasuk menunjuk dan mempromosikan hakim-hakim di lingkungan Kerajaan dan sebagai tempat mahkamah tertinggi dalam persoalan yang sangat urgen bagi Kerajaan. • Mahkamah Kasasi Syari`ah: Tempat peraduan hukum tertinggi bagi masyarakat Saudi, berkedudukan di Riyadh. • Pengadilan Umum Syari`ah: Menangani kasus-kasus perdata maupun pidana dalam sistem hukum yang berlaku setelah gagalnya upaya melalui jalur “kekeluargaan” oleh mediator (Amarah). • Pengadilan Singkat Syari`ah: Dengan yuridiksi yang sangat terbatas, pengadilan ini menangani kasus-kasus minor baik perdata mupun pidana.

  7. Demokratisasi? Saudi Arabia adalahnegara yang tidakpercayapada “kesakralan” demokrasi, karenaiasebagaisistemkufr, produk Barat dantidaksesuaidengan Islam. Meskipundemikian, karenaadanyapengaruhdemokratisasidarilingkunganinternasionaldantekananpartisipasipolitikdaripihak “oposisi”, KerajaanakhirnyamenyelenggarakanPemiluditingkat Kota padatahun 2005. Hakpilihdiberikankepadasetiaplaki-lakidewasaberusia 21 tahunkeatasatausebagaiTentaraKerajaan. Pemerintah Saudi Arabia baruakanmemberikankemungkinanpemberiansuarakepadawanitapadatahun 2009. PemiluditujukanuntukmemilihsetengahanggotadariDewan Kota, sedangkansetengahnyalagiditunjukoleh Raja.

More Related