Pert. 10 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.

1. HAM DAN RULE OF LAW Pert. 10 Dr. H.Syahrial Syarbaini, MA Pert. 10 Dr. H.Syahrial Syarbaini, MA. Dr. H. Syahrial / Pkn

2. Pengertian HAM • HAM adalahhak-hak yang melekatpadadirimanusia, dandapathiduplayaksebagaimanusia. diperolehbersamadengankelahirannya • HAM bersifatumum (universal) dimilikitanpaperbedaanatasbangsa, ras, ataujeniskelamin Dr. H. Syahrial / Pkn

3. Dr. H. Syahrial / Pkn

4. Dr. H. Syahrial / Pkn

5. Piagam Pengakuan HAM • Magna charta Dr. H. Syahrial / Pkn

6. Petition of Rights (1628) Dr. H. Syahrial / Pkn

7. Habeas Corpus Act Dr. H. Syahrial / Pkn

8. Bill of Rights; Dr. H. Syahrial / Pkn

9. Declaration Des Droits de L’homme et du citoyen Dr. H. Syahrial / Pkn

10. Universal Decleration of Human Rights Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill Third Washington Conference Dr. H. Syahrial / Pkn

11. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946. Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948.

12. Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen: Lanjutan ...........

13. Lanjutan ...........

14. Lanjutan ...........

15. HAM di Indonesia: • DalmKonstitusi NKRI • penegakanhukumdan HAM harusdilakukansecarategas, tidakdiskriminatif, dankonsisten: • PemberantasankorupsimelaluipelaksanaanRencanaAksiNasionalPemberantasanKorupsi 2004-2009. • PelaksanaanRencanaAksiNasionalHakAsasiManusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagaigerakannasional. • Pemberantasantindakpidanaterorismedanpenyalahgunaannarkotikasertaobatberbahayalainnya Dr. H. Syahrial / Pkn

16. HambatandanTantanganDalamUpaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia a. Perkembangan HAM di Indonesia : • Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM masih terabaikan. • Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965, masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak memperoleh perhatian. • Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

17. Lanjutan ........... • Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk peraturan perundangan tentang hak asasi manusia : • Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia • UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. • Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal Anti Kekerasan terhadap perempuan. • Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.

18. Lanjutan ........... • Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. • Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

19. b. Hambatan Penegakan HAM : • Hambatan umum dalam pelaksanaan dan • penegakan HAM di Indonesia : • Faktor Kondisi Sosial-Budaya • Faktor Komunikasi dan Informasi • Faktor Kebijakan Pemerintah • Faktor Perangkat Perundangan • Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).

20. c. Tantangan Penegakan HAM : Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia Tentang HAM”. • Prinsip Universlitas, • Prinsip Pembangunan Nasional, • Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Indivisibility), • Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas, • Prinsip Keseimbangan, • Prinsip Kompetensi Nasional, • Prinsip Negara Hukum.

21. Lanjutan ........... Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran berat” sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan. Kejahatan Genosida, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghan-curkan/memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, adalah perbuatan yg dilakukan dengan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung thd penduduk sipil.

22. d. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Kepres No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yg kemudian diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. • 6 (enam) Program Utama • RANHAM 2004 – 2009 : • Pembentukan dan pengua-tan institusi pelaksanaan RANHAM, • Persiapan ratifikasi instru-men HAM Internasional, • Persiapan harmonisasi pera-turan perundang-undangan, • Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, • Penerapan norma dan standar HAM, dan • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

23. Piagam HAM Indonesia (isi): • Hakuntukhidup (bab I) • Hak Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Bab II) • Hak mengembangkan diri (Bab III) • Hakkeadilan (babIV) • Hakkemerdekaan (Bab V) • Hak atas kebebasan (Bab VI) • Hak atas kebebasan informasi (Bab VI) • Hakkeamanan (Bab VII) • HakKesejahteraan (Bab VIII) • Kewajiban (Bab IX) • Perlindungan dan kemajuan (Bab X) Dr. H. Syahrial / Pkn

24. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 (BAB XA) berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) ** untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) ** membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) ** mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** HAK ASASI MANUSIA hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) ** kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) ** berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **

25. Pelanggaran HAM Dr. H. Syahrial / Pkn

26. Kejahatan genosida, Dr. H. Syahrial / Pkn

27. Kejahatan kemanusiaan, Dr. H. Syahrial / Pkn

28. Pengadilan HAM Dr. H. Syahrial / Pkn

29. INDONESIA DASAR HUKUM RULE OF LAW Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurutUndang-Undang Dasar [Pasal 1 (2)***] Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 (3)***]

30. Latar belakang Rule of Law: • Rule of Lawadalahsuatudoktrinhukumabadke 19, bersamaandengannegarakonstitusidandemokrasi • Rule of Lawmerupakankonseptentang common law = supremasihukumdiatasprinsipkeadilandan egalitarian. Dr. H. Syahrial / Pkn

31. Pengertian: • Rule of Law- kekuasaanumum yang terorganisasi (organized public power), • Rule of Lawmenyangkutukuranhukum yang baikdanburuk (just and unjust law). • Rule of Lawterkaitkeadilan, menjaminkeadilanmasyarakat/bangsa. Dr. H. Syahrial / Pkn

32. Issue Rule of Law: • Rule of Lawdi Indonesia? • Rule of Lawitudilaksanakan? • KomitmenpemerintahprinsipRule of Law? dan • Rule of Lawdapatberjalanefektif? Dr. H. Syahrial / Pkn

33. Prinsip Rule of Law Indonesia: • Indonesia negarahukum • Kekuasaankehakiman yang merdeka • Warganegaradanpemerintahan , wajibmenjunjunghukumdanpemerintahanitudengantidakadakecualinya • Bab X A tentangHakAsasiManusia Dr. H. Syahrial / Pkn

34. Ciri-ciri Negara Hukum • HAM terjamin dalam undang-undang • Supremasi hukum • Trias politika • Kesamaan kedudukan di depan hukum • Peradilan administrasi dalam menyelesaikan perselisihan • Kebebasan menyatakan pendapat • Pemilu yang bebas • Badan kehakiman yang bebas Dr. H. Syahrial / Pkn

35. Pengertian rule of law: penegakkan hukum yang menyangkut aturan hukum (baik dan buruk), dan adanya jaminan keadilan bagi warga negara • Fungsi rule of law: • Indonesia : negara hukum • Kekuasaan kehakiman: kekuasaan merdeka • Warga negara sama kedudukan dlm hukum • HAM (perlakuan dan jaminan hukum: adil) • Setiap orang mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dlm bekerja • Lembaga Rule of Law: • Kepolisian • Kejaksaan • Komisi pemberantasan korupsi • Badan Peradilan: MA, MK, PN dan PT Dr. H. Syahrial / Pkn

36. Pembrantasan Korupsi • Korupsi berkaitan perbuatan yang merugikan umum (publik) untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. • Penyalahgunaan kekuasan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi • Menurut BPA: korupsi adalah melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang dekat mereka dengan menyalahgunakan jabatan Dr. H. Syahrial / Pkn

37. Dr. H. Syahrial / Pkn

38. Pembrantasan Korupsi Dr. H. Syahrial / Pkn

39. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)***] Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)***] BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***] Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***]

40. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] Presiden DPR calon Anggota BPK memilih calon diresmikan anggota BPK terpilih pertimbangan DPD

41. KPK Dr. H. Syahrial / Pkn

42. Pendalaman Materi • 1. Jelakan perbedaan dan persamaan hak sebagai warga negara dengan HAM? • Sebutkan ruang lingkup HAM Indonesia dan contoh2nya? • Berikan contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia? • Apakah usaha perintah yang telah dilaksanakan dalam rangka penegakan HAM? Dr. H. Syahrial / Pkn

43. TerimaKasih Dr. H. Syahrial / Pkn