(Prof. Dr. Ngadisah, MA)

1. MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)

2. DASAR HUKUM • UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH • PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA

3. BATASAN PENGERTIAN: • DESA, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH, YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN RI. • PEMERINTAH DESA ADALAH PENYELENGGARA URUSAN OLEH PEMERINTAH DESA (KADES + PERKADES) DAN BADAN MUSYAWARAH DESA DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN RI. • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ADALAH LEMBAGA YANG MERUPAKAN PERWUJUDAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.

4. TUGAS KADES: MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN. • URUSAN PEMERINTAH = PENGATURAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEMASYARAKATAN, PEMBENTUKAN BUMDES, KERJASAMA DESA • URUSAN PEMBANGUNAN = PENYEDIAAN FASILITAS UMUM • URUSAN KEMASYARAKATAN = PEMBINAAN KEHIDUPAN SOSBUD

5. WEWENANG KADES: • MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDES BERDASARKAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN BERS. BPD • MENGAJUKAN RENCANA PERDES • MENETAPKAN PERDES YANG TELAH DISETUJUI BPD • MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERDES MENGENAI APB-DES UNTUK DIBAHAS DENGAN BPD • MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA • MEMBINA PEREKONOMIAN DESA • MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF • MEWAKILI DESA DIDALAM/DILUAR PENAGDILAN • MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6. KEWAJIBAN KADES: • MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA – UUD’45 – NKRI • MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT • MEMELIHARA TRANTIBMAS • MELAKSANAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI • MELAKSANAKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BERSIH • MENJALIN HUBUNGAN KERJA DENGAN MITRA KERJA PEMDES • MENAATI DAN MENEGAKKAN PERATURAN • MENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMDES • MELAKSANAKAN & MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • MELAKSANAKAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DESA • MENDAMAIKAN PERSELISIHAN • MENGEMBANGKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DESA • MEMBINA, MENGAYOMI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI SOSBUD • MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI DESA • MENGEMBANGKAN POTENSI SDA DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP + KEWAJIBAN MEMBERI LAPORAN KEPADA BUPATI + BPD TENTANG PENYELENGGARAAN PEMDESA SETIAP TAHUN

7. FUNGSI BPD • MENETAPKAN PERATURAN DESA BERSAMA KADES, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

8. WEWENANG BPD • MEMBAHAS RANCANGAN PERDES • MENGAWASI PELAKSANAAN PERDES • MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KADES • MEMBENTUK PANITIA PILKADES • MENGGALI, MENAMPUNG, MENGHIMPUN, MERUMUSKAN DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT • MENYUSUN TATIB BPD

9. HAK-HAK BPD • MEMINTA KETERANGAN KEPADA PEMDES • MENYATAKAN PENDAPAT

10. HAK-HAK ANGGOTA BPD • MENGAJUKAN RANCANGAN PERDES • MENGAJUKAN PERTANYAAN • MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT • MEMILIH DAN DIPILIH • MEMPEROLEH TUNJANGAN

11. KEWAJIBAN BPD • MENGAMALKAN PANCASILA & MELAKSANAKAN UUD’45 + PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • MELAKSANAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI • MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA HUKUM NASIONAL DAN NKRI • MENYERAP-MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT • MEMPROSES PILKADES • MENDAHULUKAN KEPENTINGAN UMUM DARIAPDA GOL/KEL • MENGHORMATI NILAI-NILAI SOSBUD SETEMPAT • MENJAGA ETIKA HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN (PS. 89/PP. 72 TAHUN 2005 • DESA DAPAT DIBENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LK) • LK DIMAKSUD MEMPUNYAI TUGAS: MEMBANTU PEMDES DAN MERUPAKAN MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT • LEMBAGA KEMASYARAKATAN DIBENTUK SESUAI KEBUTUHAN, SEBAGAI MITRA PEMDES

13. TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN • MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF • MELAKSANAKAN, MENGENDALIKAN, MEMANFAATKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF • MENGGERAKKAN DAN MENGEMBANGKAN PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN SWADAYA MASYARAKAT • MENUMBUHKEMBANGKAN KONDISI DINAMIS MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

14. FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN • MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN • PENANAMAN DAN PEMUPUKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN • MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT • PENYUSUNAN RENCANA, PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF • MENUMBUHKEMBANGKAN DAN PENGGERAK PRAKARSA, PARTISIPASI SERTA SWADAYA/GOTONG ROYONG MASYARAKAT • PEMBERDAYAAN HAK POLITIK MASYARAKAT

15. PENUTUP • KADES, DPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN MERUPAKAN UNSUR PENGGERAK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT • OLEH KARENA ITU, KETIGA LEMBAGA TERSEBUT HARUS TERUS BERSINERGI, MEMBANGUN KEKUATAN DAN BEKERJASAMA SECARA HARMONIS SECARA TERUS MENERUS • DESA MEMPUNYAI ARTI PENTING DALAM MENGAMANKAN DAN MENEGAKKAN PILAR-PILAR KEBANGSAAN YANG UTAMA YAITU PANCASILA, UUD’45 DAN NKRI