PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

1. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang Norma Moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

2. Definisi Etika • Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan-pandangan moral • Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertangung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

3. Pembagian Etika • Etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip – prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. • Etika Khusus yaitu yang membahas prinsip – prinsip itu di dalam hubungannya dengan plbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal : • Etika Individual yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri • Etika sosial yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

4. Nilai, Norma dan Moral • Nilai (Value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia ( nilai pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri) • Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. • Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau ataidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik dan indah atau tidak indah. Menurut Max Sceler nilai – nilai yang ada tidak sama tingginya • Nilai kenikmatan, dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang • Nilai kehidupan, dalam tingkatan ini terdapat nilai – nilai yang penting bagi kegidupan manusia ( Misalnya kesehatan, kesegaran jasmani dan kesejahteraan umum) • Nilai kejiwaan, dalam tingkatan ini terdapat nilai – nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan (Misalnya, keindahan, kebenaran dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat)

5. Notonagoro membagi nilai menjadi 3 : • Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia • Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas • Nilai Kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi 3 : • Nilai kebenaran yang bersumber dari akal yaitu ratio, budi dan cipta manusia • Nilai keindahan atau estetis yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau esthetis dan rasa manusia • Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau Will dan Karsa manusia • Nilai religius yaitu yang merupakan nilai ketrohanian tertinggi dan mutlak, yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

6. Menurut Notonagoro bahwa Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan ‘ SISTEMATIKA – HIERARKIS’ dari sila 1 – 5 sebagai tujuan.Berkaitan dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai dikelompokkan menjadi 3 macam : • Nilai dasar (Onotologis ) yaitu merupakan hakekat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut (yang bersifat universal karena menyangkut hakekat kenyataan obyektif segala sesuatu misalnya hakekat Tuhan, hakekat manusia). Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakekat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakekat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. • Nilai Instrumental yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. • Nilai praktis yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata.

7. Hubungan Nilai, Norma dan Moral- Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik.- Etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut.Korelasinya : Nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Etika Politik • Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subyek atau pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral • Definisi politik berasal dari Politics yaitu sebagai alat yang duigunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-nacam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. • Definisi politik Policy yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan.

8. Dimensi Politik Manusia • Manusia sebagai makhluk Individu dan makhluk sosial. Berbagai paham Antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara. Sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja.

9. Dimensi Politik kehidupan Manusia • Dalam kehidupan manusia jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan, karena terjadinya benturan kepentingan diantara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anaarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai Negara • Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental yaitu Pengertian dan kehendak untuk bertindak (inilah yang senantiasa berhadapn dengan tindakan moral manusia). • Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu, akan tetapi hal itua dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebalikny jika manusia tidak bermoral maka ia tidak akan perduli dengan orang lain

10. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik • Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan merlainkan juga sumber moralitas utama dalan hubungannya dengan legitiminasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. • Ketuhanan Yang Maha Esa serta sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai – nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. • Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara pada ligitiminasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak mendasarkan pada legitiminasi religius melainkan mendasarkan pada legitiminasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu asas sila pertama lebih berkaitan dengan legitiminasi moral. Inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan yang Maha Esa dengan teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitiminasi religius, namun secara moralitas kehiodupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.