MATERI MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

1. MATERI MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA WILDAN NURUL FAJAR, M.PD Email: blank_idan@yahoo.co.id

2. A. KedudukanPancasilasebagaiSumberHukumDasar Negara Indonesia MenurutNotonegoro (dalamSoegito, dkk., 1995: 8) bahwaberkattercantumnyadalampembukaan, Pancasilasebagaidasarfalsafahnegara, mengandungkonsekuensibahwasecaraformilPancasilasebagainormahukumdasarpositif, objektif, dansubjektifadalahmutlaktidakdapatdiubahdenganjalanhukum. Secaramateriiladalahjugamutlaktakdapatdiubah, disebabkankehidupankemasyarakatan, kebudayaan, termasaukkefilsafatan, kesusilaan, keagamaanmerupakansumberhukumpositif yang unsur-unsurintinyatelahadadanhidupsepanjangmasa, disampingsifatkenegaraannyajugamempunyaisifatadatkebudayaan (kultural) dansifatkeagamaan (religius).

3. RuslanSaleh (dalam Pasha, 2002:111) menjelaskanbahwaterdapattigafungsiPancasilaterhadapPerundang-undangan Indonesia, yaitu: • sebagaidasardanpangkaltolakperundang-undangan Indonesia • sebagaipapanujibagiperundang-undangan Indonesia • sebagaisumberbahanhukumdariperundang-undangan Indonesia itusendiri.

4. Dalamtertibhukumdi Indonesia, menurutEffendy (1995: 41) terdapatsusunanhierarkidariperaturanperundangan/hukum yang berlaku, dimana UUD merupakansumberhukum yang sangatpenting, mengatasidanmembatasiaturan-aturanhukumlainnya, baik yang tertulismaupun yang tidaktertulis. Tetapi UUD inibukanlahmerupakanhukumdasar yang tertinggi, karenadiatasnyamasihadapokokkaidah Negara yang fundamental yaituPembukaan UUD 1945, yang didalamnyaterdapatPancasilasebagaisumberdarisegalasumberhukum.

5. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

6. B. IsiPembukaan UUD 1945 danKedudukanPembukaan UUD AlineapertamaPembukaan UUD 1945 berbunyi, ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan.” Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini mengandung makna bahwa: • Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan • Bangsa Indonesia bukan saja bertekad untuk merdeka, tetapi juga akan berdiri di barisan yang aling depan untuk menentang dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia. • Alinea ini mengungkapkan adanya dalil objektif, yakni bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sehingga harus dihapuskan, agar seluruh bangsa di dunia dapat menikmati hak asasinya, yaitu kemerdekaan, sehingga tidak ada penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain. • Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subjektif, yakni aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan.

7. Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 berbunyi,” Dan perjuangan kemerdeaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.” Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan adanya ketepatan penilaian bahwa: • Perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan • Momentum yang telah dicapai tersebut harus dmanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan • Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan perjuangan untuk mempertahankan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

8. Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 berbunyi,” Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 ini mengandung makna: • Adanya keyakinan dan kepercayaan, merupakan motivasi spiritual bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat dan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa • Merupakan motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan

9. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi, ” Kemudian daripada itu untuk mebentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesaia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

10. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini mengandung makna: • Bahwa tujuan nasional Indonesia adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. • Negara Indonesia berbentukrepublikdanberkedaulatanrakyat • Negara Indonesia didirikanberdasarkanfalsafahPancasila, yaitu (1) Ketuhanan Yang MahaEsa; (2) Kemanusiaan yang adildanberadab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.

11. Sistem Ketatanegaraan R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945

12. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh waga • Untuk mendasari keadilan kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma-norma susila agar mereka menjadi warga negara yang baik. • Peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya ada apabila peraturan dimaksud mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warganegaranya (Arumanadi dan Sunarto:1990 6). • Effendy (1995: 150) mendefinisikan negara hukum adalah negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh aturan hukum atau tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

13. SistemKonstitusional, artinyapemerintahanberdasaratassistemkonstitusi (hukumdasar), tidakbersifatabsolitisme ( kekuasaan yang tidakterbatas). • Sistemkonstitusijugaberartibahwacarapengendalianpemerintahandibatasiolehketentuan UUD danketentuan-ketentuan lain yang merupakanprodukkonstitusional, sepertiKetetapan MPR, Undang-undang, PeraturanPemerintahdansebagainya.

14. Kekuasaan Negara yang teringgiditangan MPR (Die gezamtestatsewaltliegtalleinbeiderMajelis). Bahwakedaulatanrakyatdipegangolehsuatubadan, bernamaMajelisPermusyawaratan Rakyat sebagaipenjelmaanseluruhrakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). • MajelisinimenetapkanUndang-UndangDasardanMenetapkanGaris-garisBesarHaluan Negara, mengangkatKepala Negara (Presiden) danWakilKepala Negara (WakilPresiden). • Majelisinilah yang memegangkekuasaannegara yang tertinggi, sedangPresidenharusmenjalankanhaluannegaramenurutgaris-garisbesar yang telahditetapkanolehMajelis. • Presiden yang diangkatolehMajelis, tundukdanbertanggungjawabkepadaMajelis. Ia adalah ”mandataris” dari Majelis dan wajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

15. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. • Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan taggung jawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the Presiden).

16. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. • Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. • Presiden harus mendapat persetutjuan Dewan perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya .kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan.

17. Menteri Negara ialahpembantuPresiden; • Menteri Negara tidakbertanggungjawabkepadaDewanPerwakilan Rakyat. • Presidenmengangkatdanmemberhentikanmenteri-menterinegara.

18. KekuasaanKepala Negara tidaktakterbatas. • MeskipunKepala Negara tidakbertanggungjawabkepada DPR, iabukan ”diktator”, artinyakekuasaantidaktakterbatas. • Kepala Negara bertanggungjawabkepada MPR. Iaharusmemperhatikansungguh-sungguhsuara DPR

19. SISTEM KETATANEGARAAN RI SistemKetatanegaraan RI berdasarkanpasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukanbahwakekuasaanberadaditanganrakyatdandilakukanmenurutUUD.Susunanlembaga-lembaganegaradalamsistemketatanegaraan Indonesia telahdilakukanpenyempurnaansehinggamengalamibeberapaperubahan. Perubahan yang sangatjelasterlihatpadakedudukanMajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum UUD 1945 diamandemen, kedudukan MPR beradalebihtingggidarilembaga-lembagatinggilainnnya. Namun, setelah UUD 1945 mengalamiamandemenkedudukan MPR disejajarkandenganlembaga-lembagatinggilainnya, seperti DPR, MA, BPK, danPresiden. Disampingitujugadibentuklembaga-lembagatingginegara lain

20. Struktur Ketatanegaraan RISebelum Amandemen UUD 1945

21. Struktur Ketatanegaraan RISetelah Amandemen UUD 1945

22. MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) Anggota MPR terdiriatasanggota DPR dananggota DPD yang dipilihmelaluipemilihanumum. Keanggotaan MPR diresmikandengankeputusanpresiden. Masajabatananggota MPR lima tahundanberakhirbersamaanpadasaatanggota MPR yang barumengucapkansumpah/janji. Sebelummemangkujabatannya, anggota MPR mengucapkansumpah/janjibersama-sama yang dipanduolehKetuaMahkamahAgungdalamsidangparipurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukansebagailembagatertingginegara. Namun, setelah UUD 1945 istilahlembagatertingginegarasudahtidakadalagi, yang adahanyalembaganegara. Dengandemikian, sesuaidengan UUD 1945 yang telahdiamandemenmaka MPR termasuklembaganegara. SesuaidenganPasal 3 Ayat (1) UUD 1945 MPR mempunyaitugasdanwewenangsebagaiberikut: • mengubahdanmenetapkanUndang-UndangDasar; • melantikpresidendan/atauwakilpresiden; • memberhentikanpresidendan/atauwakilpresidendalammasajabatannyamenurutundang-undangdasar.

23. Kewenangan MPR lainnyadiaturdalamPasal 8 ayat (2) dalamhalterjadikekosonganwakilpresiden, selambat-lambatnyadalamwaktuenampuluhhari MPR menyelenggarakansidanguntukmemilihwakilpresidendariduacalon yang diusulkanolehPresiden. Selanjutnyadalamayat (3) tentangpengisianlowonganjabatanPresidendanWakilPresidenapabilakeduanyaberhentisecarabersamaandalammasajabatannya, dijelaskanbahwaselambat-lambatnyatigapuluhharisetelahitu, MPR menyelenggarakansidanguntukmemilihPresidendanWakilPresidendariduapasangancalonPresidendanWakilPresiden yang diusulkanolehpartaipolitikataugabunganpartaipolitik yang pasangancalonPresidendanwakilPresidennyameraihsuaraterbanyakpertamadankeduadalampemilihanumumsebelumnya, sampaiberakhirmasajabatannya.

24. DewanPerwakilan Rakyat (DPR) DPR merupakanlembagaperwakilanrakyat yang berkedudukansebagailembaganegara. Anggota DPR berasaldarianggotapartaipolitikpesertapemilu yang dipilihberdasarkanhasilpemilu. DPR berkedudukanditingkatpusat, sedangkan yang beradaditingkatprovinsidisebut DPRD provinsidan yang beradadikabupaten/kotadisebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 ditetapkansebagaiberikut: • jumlahkursianggota DPR sebanyak 560; • jumlahkursianggota DPRD provinsisekurang-kurangnya 35 dansebanyak-banyak 100; • jumlahkursianggota DPRD kabupaten/kotasedikitnya 20 dansebanyak-banyaknya 50.

25. Keanggotaan DPR diresmikandengankeputusanpresiden. Anggota DPR berdomisilidiibukotanegara. Masajabatananggota DPR adalah lima tahundanberakhirpadasaatanggota DPR yang barumengucapkansumpah/janji. Sebelummemangkujabatannya, anggota DPR mengucapkansumpah/ janjisecarabersama-sama yang dipanduolehKetuaMahkamahAgungdalamsidangparipurna DPR. Lembaga DPR mempunyaifungsiberikutini: • FungsiLegislasi. Fungsilegislasiartinya DPR berfungsisebagailembagapembuatundang-undang. • FungsiAnggaran. Fungsianggaranartinya DPR berfungsisebagailembaga yang berhakuntukmenetapkanAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN). • FungsiPengawasan. Fungsipengawasanartinya DPR sebagailembaga yang melakukanpengawasanterhadappemerintahan yang menjalankanundang-undang.

26. DPR sebagailembaganegaramempunyaihak-hak, antara lain sebagaiberikut. • HakInterpelasi. Hakinterpelasiadalahhak DPR untukmemintaketerangankepadapemerintahmengenaikebijakanpemerintah yang pentingdanstrategissertaberdampakluasbagikehidupanmasyarakat. • HakAngket. Hakangketadalahhak DPR untukmelakukanpenyelidikanterhadapsuatukebijakantertentupemerintah yang didugabertentangandenganperaturanperundang-undangan. • HakMenyatakanPendapat. Hakmenyatakanpendapatadalahhak DPR untukmenyatakanpendapatterhadapkebijakanpemerintahmengenaikejadian yang luarbiasa yang terdapatdidalamnegeridisertaidenganrekomendasipenyelesaiannyaatausebagaitindaklanjutpelaksanaanhakinterpelasidanhakangket. Untukmemudahkantugasanggota DPR makadibentukkomisi-komisi yang bekerjasamadenganpemerintahsebagaimitrakerja.

27. DewanPerwakilan Daerah (DPD) DPD merupakanlembagaperwakilandaerah yang berkedudukansebagailembaganegara. DPD terdiriataswakil-wakildariprovinsi yang dipilihmelaluipemilihanumum.Jumlahkursianggota DPD darisetiapprovinsiditetapkan 4 (empat). Keanggotaan DPD diresmikandengankeputusanpresiden. Anggota DPD berdomisilididaerahpemilihannya, tetapiselamabersidangbertempattinggaldiibukotaRepublik Indonesia. Masajabatananggota DPD adalah lima tahun. SesuaidenganPasal 22 D UUD 1945 makakewenangan DPD, antara lain sebagaiberikut: • Dapatmengajukanrancanganundang-undangkepada DPR yang berkaitandenganotonomidaerah, hubunganpusatdengandaerah, pembentukandanpemekaransertapenggabungandaerah, pengelolaansumberdayaalamdansumberdayaekonomilainnya, sertaberkaitandenganperimbangankeuanganpusatdandaerah. • Ikutmerancangundang-undang yang berkaitandenganotonomidaerah, hubunganpusatdengandaerah, pembentukandanpemekaran, sertapenggabungandaerah, pengelolaansumberdayaalamdansumberdayaekonomilainnya, sertaperimbangankeuanganpusatdandaerahdandapatmemberipertimbangankepada DPR yang berkaitandenganrancanganundang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. • Dapatmelakukanpengawasan yang berkaitandenganpelaksanaanundang-undangotonomidaerah, hubunganpusatdengandaerah, pembentukandanpemekaransertapenggabungandaerah, pengelolaansumberdayaalamdansumberdayaekonomilainnya, pelaksanaan APBD, pajak, pendidikan, dan agama.

28. PresidendanWakilPresiden • Presidenadalahlembaganegara yang memegangkekuasaaneksekutif. Maksudnya, presidenmempunyaikekuasaanuntukmenjalankanpemerintahan. Presidenmempunyaikedudukansebagaikepalapemerintahandansekaligussebagaikepalanegara. Sebelumadanyaamandemen UUD 1945, presidendanwakilpresidendipiliholeh MPR, tetapisetelahamandemen UUD1945 presidendanwakilpresidendipilihsecaralangsungolehrakyatmelaluipemilihanumum. Presidendanwakilpresidenmemegangjabatanselama lima tahundansesudahnyadapatdipilihkembalihanyauntuksatu kali masajabatan. • Presidendanwakilpresidensebelummenjalankantugasnyabersumpahataumengucapkanjanjidandilantikolehketua MPR dalamsidang MPR. Setelahdilantik, presidendanwakilpresidenmenjalankanpemerintahansesuaidengan program yang telahditetapkansendiri. Dalammenjalankanpemerintahan, presidendanwakilpresidentidakbolehbertentangandengan UUD 1945. Presidendanwakilpresidenmenjalankanpemerintahansesuaidengantujuannegara yang tercantumdalamPembukaan UUD 1945.

29. MahkamahAgung (MA) MahkamahAgungmerupakanlembaganegara yang memegangkekuasaankehakiman. Kekuasaankehakimanmerupakankekuasaan yang merdekauntukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukumdankeadilan. MahkamahAgungadalahpengadilantertinggidinegarakita. Perludiketahuibahwaperadilandi Indonesia dapatdibedakanperadilanumum, peradilan agama, peradilanmiliter, danperadilantatausahanegara (PTUN). KewajibandanwewenangMahkamahAgung, antara lain sebagaiberikut: • berwenangmengadilipadatingkatkasasi, mengujiperaturanperundang-undangandibawahundang-undangterhadapundang-undang, danmempunyaiwewenanglainnya yang diberikanolehundang-undang; • mengajukantigaoranganggota hakim konstitusi; • memberikanpertimbangandalamhalpresidenmemberigrasidanrehabilitasi.

30. MahkamahKonstitusi (MK) MahkamahKonstitusimerupakansalahsatulembaganegara yang melakukankekuasaankehakimanuntukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukumdankeadilan. MahkamahKonstitusiberkedudukandiibukotanegara.MahkamahKonstitusimempunyaisembilanoranganggota hakim kontitusi yang ditetapkandengankeputusanpresiden. SusunanMahkamahKonstitusiterdiriatasseorangketuamerangkapanggota, seorangwakilketuamerangkapanggotadantujuhoranganggota hakim konstitusi. Ketuadanwakilketuadipilihdaridanoleh hakim konstitusiuntukmasajabatanselamatigatahun. Hakim konstitusiadalahpejabatnegara. SesuaidenganPasal 24 C UUD 1945 makawewenangdankewajibanMahkamahKonstitusi, antara lain sebagaiberikut: • mengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untukmengujiundang-undangterhadap UUD; • memutuskansengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikan UUD 1945; • memutuskanpembubaranpartaipolitik; • memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum; • wajibmemberikanputusanataspendapat DPR mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendanWakilPresidenRepublik Indonesia menurut UUD.

31. KomisiYudisial (KY) KomisiYudisialadalahlembaganegara yang mempunyaiwewenangberikutini: • mengusulkanpengangkatan hakim agung; • menjagadanmenegakkankehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilaku hakim. • AnggotaKomisiYudisialharusmempunyaipengetahuandanpengalamandibidanghukumsertamemilikiintegritasdankepribadian yang tidaktercela. AnggotaKomisiYudisialdiangkatdandiberhentikanolehpresidendenganpersetujuan DPR. AnggotaKomisiYudisialterdiriatasseorangketuamerangkapanggota, seorangwakilketuamerangkapanggota, dantujuhoranganggota. MasajabatananggotaKomisiYudisial lima tahun.

32. BadanPemeriksaKeuangan (BPK) Kedudukan BPK sejajardenganlembaganegaralainnya. UntukmemeriksapengelolaandantanggungjawabkeuangannegaradiadakansatuBadanPemeriksanKeuangan yang bebasdanmandiri. Jadi, tugas BPK adalahmemeriksapengelolaankeuangannegara.