Lembaga Penunjang Pasar Modal

1. Lembaga Penunjang Pasar Modal

2. Kustodian • Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta lain yang berkaitan dengan Efek, termasuk mewakili nasabahnya dalam pengurusan Dividen, Yield, Bonus dan hak-hak lainnya. (Catatan, yang dapat menyelenggarakan jasa kustodian adalah Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP, Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah mendapat Izin Bapepam).

3. Biro Administrasi Efek • Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta lain yang berkaitan dengan Efek, termasuk mewakili nasabahnya dalam pengurusan Dividen, Yield, Bonus dan hak-hak lainnya. (Catatan, yang dapat menyelenggarakan jasa kustodian adalah Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP, Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah mendapat Izin Bapepam).

4. Perizinan Biro Administrasi Efek (BAE) Sampai dengan 31 Juli 2004 Bapepam telah memberikan 12 izin usaha Biro Administrasi Efek.

5. Daftar Lengkap BAE

6. Peraturan Bapepam PERATURAN NOMOR X.H.1: LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN EMITEN YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-75/PM/1996, Tanggal 17 Januari 1996

7. Peraturan Bapepam 1.Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi: a.laporan kegiatan operasional bulanan;  b.laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;  c.laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek; dan  d.laporan peristiwa penting seperti:

8. Peraturan Bapepam 1)registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor X.H.1-1peraturan ini; dan  2)penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan anggaran dasar Biro Administrasi Efek.

9. Peraturan Bapepam 2.Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b peraturan ini sekurang-kurangnya terdiri dari: a.laporan kegiatan registrasi disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-2 peraturan ini; b.daftar komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik pemodal, perorangan atau lembaga, domestik atau asing yang memisahkan pemilikan dalam Standar Satuan Perdagangan dan yang bukan Satuan Perdagangan disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-3 peraturan ini; 

10. Peraturan Bapepam c.daftar komposisi denominasi surat Efek disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-4 peraturan ini; dan  d.daftar penyebaran Efek disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-5 peraturan ini. 3.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya hari ke-15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

11. Peraturan Bapepam 4.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir. 5.Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, wajib disampaikan kepada Bapepam selambat- lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan yang bersangkutan.

12. Peraturan Bapepam 6.Dalam hal Akuntan Publik memberikan pendapat selain wajar tanpa syarat terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Bapepam dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. 7.Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d butir 1) peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat- lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah registrasi.

13. Peraturan Bapepam 8.Dalam hal batas waktu penyampaian laporan- laporan di atas jatuh pada hari besar atau hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya. 9.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d butir 2) peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek. Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

14. PP no 45 thn 1995 bab VIII BAB VIIIBIRO ADMINISTRASI EFEK Pasal 49 Biro Administrasi Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Pasal 50 Modal disetor Biro Administrasi Efek sekurang- kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

15. PP no 45 thn 1995 bab VIII Pasal 51 (1)Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut: a.akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;  b.Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan; c.buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan; dan 

16. PP no 45 thn 1995 bab VIII d.dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam (2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Biro Administrasi Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

17. UU No.8/1995 ttg Pasar Modal Bab 6 Lembaga Penunjang Modal Bagian KeduaBiro Administrasi Efek Pasal 48 (1)Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. (2)Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

18. UU No.8/1995 ttg Pasar Modal Bab 6 Lembaga Penunjang Modal Pasal 49 (1)Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud. (2)Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

19. Wali Amanat (Trustee) • Adalah Perusahaan/Lembaga yang mewakili kepentingan Pemegang Efek yang bersifat Hutang (Obligasi). Bank Umum yang akan bertindak sebagi Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat.Sampai dengan 31 Juli 2004, jumlah Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam sebanyak 13.

20. Daftar Lengkap Wali Amanat

21. Peraturan Bapepam • PERATURAN NOMOR X.I.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT • Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-78/PM/1996, Tanggal 17 Januari 1996

22. PP no 45 thn 1995 bab IX BAB IX WALI AMANAT Pasal 53 (1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum. (2)Wali Amanat dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam.

23. PP no 45 thn 1995 bab IX Pasal 54 (1)Permohonan untuk terdaftar sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut: a.anggaran dasar;  b.Nomor Pokok Wajib Pajak;  c.izin usaha sebagai Bank Umum;  d.laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;

24. PP no 45 thn 1995 bab IX Pasal 54 e.rekomendasi dari Bank Indonesia; dan  f.dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan lebihlanjut olehBapepam. (2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

25. PP no 45 thn 1995 bab IX Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam

26. UU No.8/1995 ttg Pasar Modal Bab 6 Lembaga Penunjang Modal Bagian Ketiga Wali Amanat Pasal 50 (1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh: a.Bank Umum; dan  b.Pihak lain yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah. (2)Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

27. UU No.8/1995 ttg Pasar Modal Bab 6 Lembaga Penunjang Modal (3)Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 51 (1)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

28. UU No.8/1995 ttg Pasar Modal Bab 6 Lembaga Penunjang Modal (2)Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. (3)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang. (4)Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

29. UU No.8/1995 ttg Pasar Modal Bab 6 Lembaga Penunjang Modal Pasal 52 Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 53 Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

30. UU No.8/1995 ttg Pasar Modal Bab 6 Lembaga Penunjang Modal Pasal 54 Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang sama

31. Penanggung (Guanrantor) • Adalah Perusahaan/Lembaga yang menjamin Pembayaran Yield dan Hutang Pokok Obligasi.

32. Pemeringkat Efek • Adalah Perusahaan atau Lembaga yang melakukan pemeringkatan/ranking atas Efek yang bersifat Hutang (Obligasi) dengan tujuan untuk memberikan pendapat yang independen dan obyektif.