1 / 65

Statistik Politik dan Kemanan

Statistik Politik dan Kemanan. Bahan Ajar Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Mei 2013 Oleh : Edi Waryono. Tujuan Pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mengetahui tentang : keberadaan Subdit Statistik Politik dan Keamanan ;

kami
Download Presentation

Statistik Politik dan Kemanan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Statistik Politik dan Kemanan Bahan Ajar SekolahTinggiIlmuStatistik Mei 2013 Oleh: Edi Waryono

  2. TujuanPembelajaran Tujuan yang ingindicapaidaripembelajaraniniadalahmahasiswamengetahuitentang: • keberadaanSubditStatistikPolitikdanKeamanan; • statistik yang dihasilkansubditstatistikpolitikdankeamanan; • isu-isupengembanganstatistikpolitikdankeamanan.

  3. MateriPembahasan • SekilasSubditStatistikpolitikdankeamanan • StatistikPolitik • StatistikKeamanan • PengembanganStatistikPolitikdanKeamanan

  4. MengenalSekilas SubdirektoratStatistik PolitikdanKeamanan (SubditStatpolkam)

  5. SubditStatpolkam • SubditStatpolkamdibentukbersamaandenganterbentuknyaDITHANSOS pada akhir Juni 2001 dengan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 • Pembentukansubditstatpolkambertujuanuntuk meningkatkan ketersediaaan data Statistik Politik dan Keamanan yang kontinyu dan berkualitas • SubditStatpolkamterdiridariduaseksi, seksistatistikpolitikdanseksistatistikkeamanan

  6. StrukturSubditStatpolkam Lt 4 Gedung 5 BPS

  7. TugasSubditStatpolkam BerdasarkanPeraturanKepala BPS no.7 Tahun 2008 Pasal 204, SubditStatpolkambertugasmelaksanakan: • penyiapankegiatan, • pengolahan, • penyajian, • analisis, statistikpolkam • evaluasi, • pelaporan, dan • pengembangan

  8. FungsiSubditStatpolkam Perka BPS No.7 Pasal 205 SubditStatpolkammenyelenggarakanfungsi: a. pelaksanaanpenyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, danpengembanganstatistikpolitik; dan b. pelaksanaanpenyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, danpengembanganstatistikkeamanan.

  9. Out put Statpolkam A. Rutin, tahunan • StatistikPolitik • StatistikKriminal • Ad Hoc • Studi • Kriminalitasremaja • Kriminalitasperempuan • StudiPartisipasiperempuandlampolitik • Kerjasama • IDI • SPAK  IPAK

  10. StatistikPolitik

  11. StatistikPolitik Tujuan • menyajikan data statistikpolitik Indonesia secaraberkala yang dapatdibandingkanantarwaktu dan daerah Ruanglingkup mencakup data-data yang terkaitdenganpolitikdanpemerintahandi Indonesia, baikditingkatpusat, daerah, hinggaluarnegeri

  12. Sumber data Statistik Politik A. Badan Pusat Statistik (BPS) • - data hasil Sensus Penduduk (SP) • - Potensi Desa (Podes) • - Indeks Pembangunan Manusia (IPM), • - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), B. Hasil kompilasi dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah: KPU, Kemkumham, Kemdagri, Sekwan, BKN/BKD, partai politik, dll.

  13. Jenis data StatistikPolitik Satistik politik menyajikan data yang terkait dengan: • Pemerintahan, meliputi luaswilayah, aparaturnegara, pertahanandanhubunganinternasional, danpemerintahdaerah • Lembaga demokrasi, meliputi partai politik, lembaga legislatif, kekuasaan kehakiman, ormas dan media massa • Pemilihan Umum, meliputi pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilukada, • Demokrasi dan Keragaman Indonesia, meliputi capaian demokrasi, keragaman suku bangsa dan keragaman agama.

  14. BeberapaKonsepDefinisi Affirmative Action adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan (kepada kelompok tertentu) untuk sementara, demi mencapai tujuan tertentu. Contoh: sekurang-kurangnya 30% pengurus partai politik/caleg harus perempuan. BilanganPembagiPemilih (BPP) adalahhargasebuahkursidisatudaerahpemilihan yang berasaldarijumlahpemilihpadasuatudaerahpemilihan (Dapil) dibagijumlahkursi yang diperebutkan.

  15. BeberapaKonsepDefinisi Daerah Pemilihan (Dapil): pembagianwilayahpadaPemilulegislatif, berdasarkanbataswilayahataujumlahpenduduk yang menjadidasarpenentuanjumlahkursi yang diperebutkan Electoral Threshold adalahambangbatasperolehansuara yang harusdipenuhipartaipolitikuntukdapatmenjadipesertapadaPemiluberikutnya.

  16. BeberapaKonsepDefinisi Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

  17. Indikator Statistik Pemerintahan

  18. Indikator Statistik Pemerintahan

  19. Indikator Statistik Lembaga Demokrasi

  20. Indikator Statistik Lembaga Demokrasi

  21. Indikator Statistik Pemilu/Pemilukada

  22. Indikator Statistik Keragaman Indonesia

  23. ContohIndikatorStatistikPolitik PartaiPolitik UU No.2 Tahun 2011, Pasal 1 (1) : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  24. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) Berdasarkan Asas Partai Catatan: Tidaktermasukpartailokal Aceh, 6 (2009); 3 (2014)

  25. Partisipasi Penduduk yang Memiliki Hak Pilih MenurutMeriamBudiarjo: Partisipasipolitikadalahkegiatanseseorangatausekelompokoranguntukikutsertasecaraaktifdalamkehidupanpolitik, yaitudenganjalanmemilihpimpinannegara, dansecaralangsungatautidaklangsungmempengaruhikebijakanpemerintah.

  26. Kegiatan partisipasi politik mencakup: • memberikansuaradalampemilu, • menghadirirapatumum, • menjadianggotasuatupartaiataukelompokkepentingan, • mengadakanhubungandenganpejabatpemerintahatauanggotaparlemen.

  27. Piramida Partisipasi Politik

  28. IndikatorPartisipasi dalam Pemilu Partisipasidalampemiluadalah: perhitunganpersentaseorang yang menggunakanhakpilihnyadibandingdenganjumlahseluruhwarganegara yang berhakmemilih

  29. Warga Berhak Memilih UU No.8Tahun 2012, Pasal 19: (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

  30. AngkaPartisipasiPemiluLegislatif

  31. Peran serta masyarakat dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan Data Susenas modul MSBP • Banyaknya ART usia 17 tahunkeatasataupernahkawin yang menggunakanhakpilihdalamPemilu 2009 (legislatifdanpresiden) • Banyaknyaperkumpulandimanarespondenmenjadianggota

  32. JumlahAnggota DPR RI HasilPemilu 2009dirincimenurutPartai Politik dan Jenis Kelamin

  33. Keragaman suku bangsa

  34. Keragaman agama

  35. Pengembangan Statistik Politik

  36. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) • IDI disusun sebagai alat ukur kuantitatif untuk melihat tingkat kemajuan demokrasi Indonesia • Pengukuran Kemajuan demokrasi pada IDI didasarkan pada realitas pelaksanaan dan tingkat perkembangan tiga aspek demokrasi : kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi • IDI disusun pada level provinsi untuk menunjukkan tingkat kemajuan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. • IDI dikembangkan berdasarkan keadaan Indonesia, bukan adopsi langsung dari instrumen yang dikembangkan di luar

  37. TujuanDisusun IDI • Mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi karena selama ini perkembangan demokrasi hanya diukur secara kualitatif hanya berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas • Mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia • Memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi

  38. Komponen IDI IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel dan 28

  39. Metodologi Metode Pengumpulan Data Sumber data: – Review (koding) berita surat kabar – Review (koding) dokumen (contoh perda, pergub, dll.) – Focus group discussion (FGD) – Wawancara mendalam. Lingkup: seluruh33 provinsidiIndonesia

  40. Makna Nilai IDI Rentang nilia IDI: 0 - 100, semakin mendekati angka 100 tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik

  41. Perkembangan IDI Nasional 2009 - 2011

  42. Capaian IDI Provinsi 2011

  43. StatistikKriminal

  44. Pendahuluan • Rasa amantelahdianggapbagiandarikebutuhandasarmanusia; • Arahkebijakan RPJM adalahmeningkatkanperansertamasyarakatdanmeningkatkanprofesionalismeinstitusi yang terkaitdenganmasalahkeamanan;

  45. Peran Statistik Kriminal • Salah satu indikator untuk mengetahui stabilitas keamanan nasional; • indikator kunci untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun sosial; • Alat untuk memantau situasi keamanan, alat evaluasi atas program kerja aparat penegak hukum baik yang bersifat preventif maupun represif; • bahan masukan untuk penyusunan program dalam upaya meminimalisir tindak kriminal

  46. SumberData • Survei sosial ekonomi nasional • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)Keterbatasan data kriminal hasil pelaporan, di antaranya adalah: 1. data laporan tidak mencakup peristiwa kriminal yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi (unreported); tergantungpada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keefektifanpolisi dan aparat penegak hukum lainnya (ABS, 2001); 2. variasiterhadapdefinisipelanggarankriminal; 3. manipulasi secara politik terhadap data kriminal.

  47. SumberData • Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, untuk mengetahui perkara pengaduan dan peradilan. • Lembaga Pemasyarakatan, untuk mengetahui tahanan dan nara pidana.

  48. Jenis Ukuran Tingkat Kriminal (1/4) • Jumlah Tindak Pidana (Crime Total) Statistik ini menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu; • Angka Tindak Pidana (Crime Rate) Angka ini mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan dalam setiap 100.000 penduduk.

  49. Jenis Ukuran Tingkat Kriminal (2/4) • Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) Statistik ini mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. • Angka Penyelesaian Tindak Pidana (Clearence Rate) Statistik ini menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi.

  50. Jenis Ukuran Tingkat Kriminal (3/4) • Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila: • berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan; • dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang; • telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum); • kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Kepolisian; • tersangka meninggal dunia; • kasus kadaluwarsa.

More Related