JK di Ambon

1. JK di Ambon JK bertekad menyelesaikan konflik Ambon yang sudah berlarut dan memakan korban jiwa sekitar 5.000 orang serta 330.755 pengungsi. Konflik Ambon padat dengan muatan SARA. Dua kelompok yang bertikai memendam dendam yang dalam, bersikap saling curiga, dan saling intip kekuatan. Sikap optimis JK tidak sepenuhnya didukung oleh semua pihak. Kapolda Maluku saat itu, Irjen Pol. Farouk Muhammad Saleh dan Pangdam XVI Pattimura, Brigjen TNI Mustopo pesimis dengan pola penyelesaian yang digunakan sama dengan Poso. Konflik Ambon tidak melulu melibatkan kerusuhan, banyak teror individual, lempar bom, dan mortir, tegas Faroek. (Koran Tempo, 12 Januari 2002). Mantan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Firman Gani juga mengemukakan bahwa konflik Ambon lebih sulit karena selain faktor waktu juga melibatkan aparat keamanan dan LSM-LSM internasional. (Kompas, 18 Januari 2002). Pandangan optimis datang dari Gubernur Saleh Latuconsina. Pola Poso tetap bisa ditiru walaupun antara konflik di Maluku dan Poso memiliki perbedaan. Bila Poso berhasil sampai saat ini, mengapa di Ambon tidak bisa, kata Saleh. Poso adalah test case. Pada wawancara dengan Harian Kompas, tanggal 31 Desember 2001, JK menegaskan bahwa ia sudah membentuk tim kecil untuk menyelesaikan konflik Ambon. JK yakin bahwa pihak yang bermusuhan sudah letih, jenuh dengan suasana penderitaan, permusuhan yang seperti tanpa ujung. Beberapa unsur masyarakat di Ambon secara berantai datang menemui menaruh harapan besar agar permusuhan dapat diakhiri. JK menguraikan bahwa penyelesaian konflik Ambon harus dengan optimisme dan mendekatinya dari aspek persamaan-persamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang ikut dalam konflik. Sementara publik memperbincangkan bisa atau tidaknya metode Poso dipakai dalam menyelesaikan konflik di Ambon, JK sudah di lapangan. JK mengutus Farid Husein mencari informasi dan menemui pihak-pihak yang berseberangan agar mau berunding. Farid Husein adalah staf JK dan juga seorang dokter yang luwes dan lincah. Ia mudah berkomunikasi dan gampang menemukan jalan untuk menghubungi orang yang diinginkan. JK bersama Menko Polkam, setelah pertemuan dengan para pihak yang berkonflik, tanggal 26 Januari 2002, tidak menyia-nyiakan kesempatan lagi. Ia berhasil meyakinkan kedua belah pihak agar berangkat ke Makassar tiga hari kemudian, untuk memulai perundingan formal. JK bersama tim, Farid Husein dan saya, sudah melakukan perundingan secara terpisah. Perundingan pra-Malino berlangsung 30 Januari 2002, pukul 16.20 waktu setempat di Hotel Losari Beach dengan lima belas orang wakil kelompok Kristen. Setelah itu dengan kelompok Islam di Hotel Kenari pukul 19.30. Ketua Kerukunan Keluarga Maluku di Makassar yang juga Rektor IAIN Alaudin H.M. Saleh Putuhena dan tokoh Kristen Ambon di Makassar Pendeta Daniel Sopamena menyambut positif pertemuan tersebut. Antusiasme JK menyelesaikan konflik Ambon kian berkobar. Tas seminar yang selalu dibawanya kian sesak dengan dokumen tentang Ambon, sekalian kaset yang berisi lagu-lagu Ambon. Beliau menasihati agar mendengarkan lagu-lagu Ambon supaya suasana batin menyatu dengan Ambon sebelum memulai perundingan resmi Malino. Suatu ketika di Kota Ambon, di tengah rapat muspida yang dipimpin JK, saya membaca koran lokal dan agak berisik karena bunyi kertas koran yang saya lipat. JK menegur saya dengan dengan suara tinggi, “Bung, coba konsentrasi sedikit. Ini persoalan serius yang kita hadapi karena menyangkut nyawa manusia,” tegas JK kepada saya. Usai pertemuan JK menasihati saya agar tidak melakukan kegiatan apa pun, termasuk membaca koran, jika pertemuan berlangsung. Selain masalah etika, juga persoalan mengenai Ambon memang harus diperhatikan secara serius. Tidak boleh konsentrasi terpecah. Tanggal 5 Februari 2002, JK sudah membuat draf rencana perundingan Malino, lengkap dengan pihak yang diundang, jam dan pokok bahasan, serta jadwal dan skema tindak lanjut perundingan Malino. Satu-satunya yang meleset dari rencana semula adalah tanggal 11 dan 12 Februari 2002 diubah ke tanggal 17 dan 18 Februari 2002. Pengunduran jadwal selama seminggu atas kesepakatan kedua belah pihak, untuk mempersiapkan diri, setelah kembali dari pertemuan Makassar, tanggal 1 Februari 2002.