620 likes | 1.14k Views
Kebijakan dan Strategi Akselerasi Pembangunan Kependudukan: RENCANA TINDAK BIDANG PENGENDALIA N PENDUDUK 2013. Oleh Kabid Pengendalian Penduduk Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara. BAB I PENDAHULUAN.
E N D
Kebijakan dan Strategi Akselerasi • Pembangunan Kependudukan: • RENCANA TINDAK • BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK • 2013 Oleh Kabid Pengendalian Penduduk Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR PerwakilanBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalProvinsi Sumatera Utara
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG • Isu kependudukan yang dihadapi Indonesia sangatkompleks karena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk (terutama pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan); persebaran dan mobilitas penduduk; data dan informasi kependudukan; • Perlu penyerasian kebijakan pembangunan kependudukankarena masih banyak yang belum sinkron satu sama lain.
ISU KUANTITAS PENDUDUK • Laju Pertumbuhan Penduduk meningkat 1,45% - 1,49% (SP 2000 sd 2010); • Disparitaspertumbuhanpendudukantarprovinsi; • Angka kelahiran total (TFR)nasional stagnan 2,6 anak per wanita usia subur (SDKI 2002-3, 2007 & 2012);Bebrapaprovinsi TFR meningkat • TFR di Urban area meningkatdari 2,3 menjadi 2,4 ASFR di Perkotaanmeningkathampir di semuakelompokumur • TFR di Rural tercatat stagnansebesar 2,8 • Meningkatnyaproporsiusiaproduktif Rasioketergantunganmenurun data sensusthn 1980 sebesar 79,3 menjadi thn 2010 sebesar 51,3); • Perubahankomposisipenduduk (usia 0-5 menurun; usiaproduktifdanlansiamembesar).
ISU KUANTITAS PENDUDUK PROV SUMATERA UTARA • Laju Pertumbuhan Penduduk menurun 1,20% - 1,11% (SP 2000 sd 2010); • DisparitaspertumbuhanpendudukantarKab./Kota ; • KepadatanPenduduk yang tidakmerataterdapatdi Kota Medan 7913 km ² , dan yang terjarangdiKabupaten Pak – Pak Barat 33 km² • Angka kelahiran total (TFR) Tahun 2000 adalah 3.10 danTahun 2010 turunkembalimenjadi 3,01 ( SP 2000 dan 2010 ). • AngkaKelahiranTolal ( TFR ) berdasarkan SDKI 2007 adalah 3,8 dan SDKI 2012 adalah 3,01
Jumlah Penduduk Sumatera UtaraHasil Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010
TFR SUMUT vs NASIONALHasil SP 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010
Persentase Perempuan usia 10-59 tahun menurutUmur Perkawinan Pertama Permasalahankesehatanpadaperempuanberawaldarimasihbanyaknya usiaperkawinan pertamadibawah 20 tahun (4,8% padausia 10-14 tahun, 41,9% padausia 15-19 tahun). Riskesdas 2010
ISU KUALITAS PENDUDUK (1) • Kualitas penduduk dapat dilihat dari variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi. • Ketiga variabel tersebut menjadi dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). • IPM Indonesia menurut data UNDPtahun 2011 masukdalamkategori medium human development danmendudukiperingkat 124 dari 187 negara
IPM Indonesia Tahun 2011 0,779 0,617 0,584 0,518
Indeks Pembagunan Manusia Sumber: UNDP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Tahun 2010
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Tahun 2010 IPM Sumatera Utara di urutan ke 8 1 DKI JAKARTA = 77,85 2 SULAWESI UTARA = 76,51 3 RIAU = 76,50 4 DI YOKYAKARTA = 76,26 5 KALIMANTAN TIMUR = 76,15 6 KEPULAUAN RIAU = 75,73 7 KALIMANTAN TENGAH = 74, 90 8 SUMATERA UATARA = 74,19
IPM Kabupaten/Kota Tahun 2010
ISU KUALITAS PENDUDUK (2) A. PENDIDIKAN • Peningkatan Angka Partisipasi Murni Salah satumasalahpentingpendidikan di Indonesia adalahmasihrendahnyapartisipasimurni di tingkat SLA danperguruantinggi. Pada tahun 2008, APM untuktingkat SD sudahhampir 94persendan SLTP hampir 70 persen (Kemenkokesra, 2012). • AngkaMelekHuruf Hampir 100% penduduk Indonesia sudah melek huruf namun masih ada kesenjangan antar jenis kelamin, desa-kota, dan provinsi: a. Kesenjanganantaralaki-laki (94,79 persen) danperempuan(89,97 persen); b. Kesenjanganantaraperkotaan (96,32 persen) danperdesaan (88,33 persen); c. Kesenjanganantarprovinsi melekhuruf di DKI Jakarta (90,09 persen) dan melekhuruf di Papua (63,85 persen).
INDIKATOR PENDIDIKAN DI SUMUT Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Rata-rata lama sekolah (Tahun) Angka Buta Huruf/Melek Huruf Menurut Kelompok Umur
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH Menurut Kelompok Umur, Susenas, Tahun 2011
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 7-15 TahunMenurut Kabupaten/Kota, Susenas, Tahun 2011
Rata2 Lama Sekolah (tahun)Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2010
ANGKA BUTA HURUF Penduduk 10 Tahun KeatasMenurut Kabupaten/Kota, Susenas, Tahun 2011
Angka Buta Huruf SUMUTMenurut Kelompok Umur dan Jenis KelaminSusenas, Tahun 2011
ISU KUALITAS PENDUDUK (3) KESEHATAN: • Angka Kematian: Angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (U5MR), menunjukkan sedikit penurunan sedangkan rasio kematian ibu (AKI)masih tetap tinggi. • Kondisi Gizi Buruk: Prevalensi balita gizi kurang dan buruk menurun dari 22,8 persen tahun 2001 menjadi 17,9 persen tahun 2010 namun masih terjadi disparitas antar provinsi. Prevalensi balita gizi kurang dan buruk tertinggi di Gorontalo (11,2); terendah di DI Yogyakarta (1,4). • Angka Harapan Hidup (AHH): AHH pada 1980 adalah 57,6 tahun meningkat menjadi 65,7tahun (2000)dan 69,4 tahun (2011). • Akses terhadap Air bersih dan Sanitasi Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih selama periode 2001-2008.
MMR dari 180 Negara, per 100.000 Kelahiran, Tahun 2010 MMR Negara Asean 1. Singapore = 3 2. Brunei Darussalam = 24 3. Malaysia = 29 4. Malaysia = 48 5. Vietnam = 59 6. Philippines = 99 7. Myanmar = 200 8. Indonesia = 220 9. Cambodia = 250 10. Laos = 470 Hasil SP2010 umur 0 = 4 398 405 Jumlah Kelahiran 4,5 Juta MMR = 9900 per tahun Source: UNFPA, WHO, Unicef, World Bank Estimates 2012
IMR SUMUT vs NASIONALHasil SP 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010
Tragis • Di Indonesia setiap tahun ada 66 pesawat Boeing 737serie 400 Jatuh @ 150 penumpang Ibu hamil/melahirkan
ISU KUALITAS PENDUDUK (3) C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT • Pendapatan perkapita GNI per kapita Indonesia meningkat cukup signifikan sejak tahun 2008 sebesar 2.172 US$ menjadi sebesar 3.495 US$ pada tahun 2010 (World Bank, 2010). Namun, dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Pasifik, peningkatannya relatif lebih lambat. • Gini Ratio Tingkat kesenjangan ekonomi, dilihat dari gini ratio, meningkat dari 0,32 (2004) menjadi 0,412 (2011).
ISU PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK • Persebaran penduduk tidak merata a. Pulau Jawa masih dihuni oleh sekitar 58 persen penduduk (SP 2010). b. Penduduk yang tinggal di kota terkonsentrasi di kota-kota besar; • Perubahan pola migrasi a. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi pola migrasi di Indonesia (dari pulau Jawa ke luar Jawa); b. Terjadi migrasi dari central urban ke sub-urban sehingga area perkotaan semakin melebar.
Persentase Migrasi Semasa Hidup Netto by Province, Hasil SP2010
Tujuh Prov pemasok Terbesar migrasi ke SU
ISU DATA DAN INFORMASI PENDUDUK • Sistem data dan informasi kependudukan belum berjalan seperti yang diharapkan (registrasi vital); • Data belum dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan • Belum adanya bank data kependudukan yang menyediakan informasi yang lengkap tentang kependudukan; • Banyak data kependudukan namun belum diolah sehingga belum bisa dijadikan informasi;
ISU PEMBANGUNAN KELUARGA • Masih besarnya jumlah keluarga miskin Hasil pendataan keluarga tahun 2011 menunjukkan masih terdapat Keluarga Sejahtera I dan Pra-Sejahtera alasan ekonomi sebesar 43,87 persen. • Pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama Keluarga miskin di perkotaan cukup banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (30,02 persen) dan sebanyak 14,71 persen tidak bekerja. • Belum adanya sistem jaminan hari tua Memaksa lansia harus tetap bekerja untuk menunjang kehidupannya.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (September 2012) Jumlah Penduduk Miskin (000) Presentase Penduduk Miskin (%) Sumber: Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013, BPS
ISU PEMBANGUNAN KELUARGA • Masihbesarnyajumlahkeluargamiskin HasilSusenas September 2012 pendudukMiskinSumut 1.378.400 orangterdiridari 669.300 pendudukperkotaandan 709.100 pendudukpedesaan, atau 10,41 % Penduduksumut yang lebihkurang 13.000.000 jiwa. BerdasarkanHasilPendataanKeluargaTahun 2012 julmlakKeluargaPra KS 357.659 dan KS1 726.398 • Belumadanyasistemjaminanharitua Memaksalansiaharustetapbekerjauntukmenunjangkehidupannya.
LEGAL ASPEK BAGI BKKBN • Undang-Undang No. 52 tahun 2009; • Perpres No. 5 tahun 2010 ttg RPJMN; • Perpres No. 62 tahun 2010; • Perka BKKBN No. 72 tahun 2011; • Perka BKKBN No. 82 tahun 2011; • Renstra BKKBN tahun 2010-2014;
BAB II KERANGKA PIKIR, VISI, MISI, DAN TUJUAN
KERANGKA PIKIR KONDISISAAT INI INTERVENSI KONDISI YANG DIINGINKAN • KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ADA YANG BELUM SERASI DENGAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK; • BELUM TERSEDIANYA PARAMETER KEPENDUDUKAN YANG LENGKAP, AKURAT, DAN UPTODATE; • MASIH KURANGNYA KOMITMEN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA TERKAIT DALAM KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN; • MASIH KURANGNYA ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN THD PEMBANGUNAN • PENYERASIAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN; • GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN KONSEP PEMB. BERWAWASAN KEPENDUDUKAN; • PERUMUSAN PARAMETER DAN PROYEKSI PENDUDUK ; • PENINGKATAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN; • MENINGKATNYA KOMITMEN STAKEHOLDERS DAN PERAN MITRAKERJA TENTANG KEPENDUDUKAN MELALUI KAJIAN ANALISIS DAMPAK TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN KEPENDUDUKAN;
VISI & MISI VISI Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan. MISI • Menyediakan Grand Design PembangunanKependudukansebagai input kebijakan Sektor Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan. • Menyediakan Parameter Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai acuan penyusunan rencana dan pelaksanaan program. • Meningkatkan komitmen lintas sektor serta PSP masyarakat tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan. • Menyediakan analisis dampak kependudukan dalam rangka penyerasian kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
TUJUAN(1) • Merumuskan Grand Design Pembangunan Kependudukan; • Merumuskankonseppembangunanberwawasankependudukan; • Menyusun parameter kependudukan dan proyeksi penduduk 2010-2035; • Melakukan pengelolaan data dan informasi kependudukan;
TUJUAN(2) • Meningkatkan PSP keluarga dan masyarakat dalam pembangunan kependudukan; • Meningkatkan komitmen stakeholders dan peran mitra kerja tentang pendidikan kependudukan; • Menyediakan kajian tentang dampak masalah kependudukan terhadap pembangunan secara komprehensif; • Mengembangkan dan menguji solusi strategis dampak kependudukan terhadap pembangunan;
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN STRATEGIS 2013-2014