SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR

1. PENGANTAR HUKUM INDONESIA SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR

2. HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL

3. Manusiasebagai “zoon politicon” • Manusiasebagaimakhluksosial • Masyarakatdankebutuhanketeraturan • Kaidah, norm, ukuransebagaipetunjukbermasyarakat • Perintah • larangan

4. Contohkenyataankaidah/norma: • Tidak merokok ketika mengunjungi orang yang sedang sakit • Mengantar tamu sampai ke depan rumah • Pembeli barang harus membayar sejumlah uang • Memberikan tempat duduk pada seorang nenek di dalam bus kota • Berjalan menunduk di depan orang tua

5. MACAM NORMA/KAIDAH: • Norma agama: peraturan hidup yang berasal dari Tuhan • Norma kesusilaan: peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia • Norma kesopanan: peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia • Norma hukum: peraturan yang timbul dari norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara

6. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTAR NORMA Persamaan: Tujuan • Yaitu mengatur perilaku hidup bermasyarakat Perbedaan?

7. PERBANDINGAN NORMA

8. HUKUM pengertian

9. H U K U M ASAL KATA: • HUKM (BHS. ARAB) • RECHT (BHS BELANDA, JERMAN) • LAW (BHS. INGGRIS) • LE’I (BHS. PERANCIS) PENGERTIAN UMUM: NORMA, KAIDAH, PERATURAN, UU, PATOKAN YANG MENGIKAT

10. HUKUM SULIT UNTUK DIDEFINISIKAN • Hukummemilikibanyakaspek / segi, dandefinisihukumhanyadapatmenjelaskan “sebagian” dariaspekbentukdanaspekhukum • Tidakadadefinisihukum yang memadaidanseragamdisebabkanolehperbedaanlatarbelakangpengetahuan, pengalamandan orang yang mendefinisikan

11. DEFINISI HUKUM

12. Lanjutan…DEFINISI HUKUM

13. Lanjutan…DEFINISI HUKUM

14. UNSUR – UNSUR HUKUM • Aturan-aturan • Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat • Bersifat konkrit • Bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa / badan resmi / pemerintah • Bentuk tertulis / tidak tertulis • Bersifat memaksa • Akibat hukum bagi yang melanggar

15. PENGANTAR HUKUM INDONESIA Adalahmatakuliahpengantar yang bertujuanmemberikanpengetahuandanpemahamanmengenaigarisbesar / kerangkahukum yang berlakudi Indonesia besertaazas-azasnya

16. PTHI (PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA) & PHI (PENGANTAR HUKUM INDONESIA)

17. Tata Hukum = recht orde • Tata = susunan • Susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menemukannya sebagai dasar penyelesaian peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat • Tata hukum = hukum positif

18. Iusconstitutum = HukumPositif • Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu • PTHI objek studinya adalah hanya mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia

19. TujuanmempelajariTata Hukum Indonesia • Mempelajari tata hukum = mempelajari hukum positif Indonesia, al: • Kerangka hukum di Indonesia • Perbuatan yang melanggar hukum • Perbuatan yang wajib dilakukan • Kedudukan, hak, kewajiban masyarakat

20. Tata hukum Indonesia adalah tata/susunan hukum yang • ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia • saling berhubungan dan saling menentukan • berkembang secara dinamis Perkembangan masyarakat diikuti oleh perkembangan aturan yang mengubah pergaulan hidup, sehingga tata hukum selalu berubah (struktur terbuka)

21. DIMENSI HUKUM POSITIF • Dimensikesejarahan • Dimensiperkembangan STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASONAL • Dimensipembinaanhukum • Dimensipembaharuanhukum • Dimensipenciptaanhukum

22. Contoh: • Hukum Perbankan – Hukum Perjanjian (KUHP) – Hukum Acara Perdata • Hukum Perjanjian (KUHP) – Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik • KUHP (Buku II tentang benda) – UUPA - UUHT • Contoh lain. Diskusikan !!!!

23. Objek PHI • Hukum positif • Hukum yang pernah berlaku di Indonesia • Hukum yang akan datang dan masih merupakan cita-cita (ius constituendum)

24. Pengertian: Sejarah Tata Hukum • Sejarah: • pencatatan • kejadian penting di masa lalu • Kebenaran nyata (konkrit) • Pencatatan atau penulisan kejadian penting atas perubahan atau penggantian aturan-aturan lama yang sudah dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam rangka mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

25. POLITIK HUKUM

26. Pengertian:PolitikHukum • Pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan • Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan per-UU-an

27. PENTINGNYA POLITIK HUKUM • Sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan per-UU-an • Untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal

28. GOLONGAN POLITIK HUKUM KEBIJAKAN DASAR (BASIC POLICY) KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN (ENACTMENT POLICY)

29. 1. KEBIJAKAN DASAR(BASIC POLICY) YAITU: • POLITIK HUKUM YANG MENJADI ALASAN DASAR DIADAKANNYA SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. • SIFAT: NETRAL DAN MENGANDUNG NILAI UNIVERSAL TUJUAN DAN ALASAN PEMBUATAN UU

30. 2. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN(ENACTMENT POLICY) YAITU: POLITIK HUKUM YANG MENJADI TUJUAN ATAU ALASAN YANG MUNCUL DIBALIK PEMBERLAKUAN PERUNDANG-UNDANGAN SIFAT: MEMILIKI MUATAN POLITIS DAN BERGANTUNG KEPADA APA YANG DIINGINKAN PEMBUAT UU. SECARA EKSPLISIT TERDAPAT DI DALAM KONSIDERAN MENIMBANG ATAU PENJELASAN UMUM

31. PERBEDAAN KEBIJAKAN DASAR DAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN

32. Hubunganantara tatahukum, sejarahtatahukum danpolitikhukum?

33. PENGANTAR HUKUM INDONESIA dengan PENGANTAR ILMU HUKUM Hubunganantara

34. PENGANTAR ILMU HUKUM • MK yang menunjukkan jalan ke arah cabang ilmu hukum sebenarnya • Memberikan pandangan umum secara ringkas tentang ilmu pengetahuan hukum, kedudukan ilmu pengetahuan hukum • Tengtang pengertian-pengertian dasar, azas dan penggolongan cabang hukum MERUPAKAN PETA DUNIA HUKUM DENGAN SKALA KECIL

35. PENGANTAR HUKUM INDONESIA • MK dasar berkenaan dengan pengetahuan ringkas tentang hukum yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan • Mempelajari seluruh cabang ilmu hukum yang berlaku di Indonesia secara garis besar PETA HUKUM DI INDONESIA DALAM SKALA KECIL

36. SEKIAN.. TERIMA KASIH