KULIAH 9 SEPTEMBER 2009

1. KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 WEWENANG HUKUM

2. PENDAHULUAN • Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab I) • Persoon : • Biologis : manusia yg lahir hidup • Yuridis : bayi dalam kandungan, badan hukum • Setiap manusia (WN maupun WNA) adalah subyek hukum) yg mempunyai hak & kewajiban utk melakukan perbuatan hukum • Perbuatan hukum itu harus didukung oleh kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid)

3. MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM • Pengecualian sebagai subyek hukum • Pembatasan untuk melakukan perbuatan hukum : • Tidak cakap • Tidak berwenang

4. PENGECUALIAN SEBAGAISUBYEK HUKUM • Manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia • Selama manusia hidup, ia merupakan manusia pribadi • Kecuali : • Anak dalam kandungan dianggap telah ada jika ia mempunyai kepentingan • Dianggap tidak pernah ada bila meninggal sewaktu dilahirkan

5. PASAL 638 BW • Seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal PASAL 2 BW • Anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya • Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah telah ada

6. CONTOH KASUS • Ayah 1 Agustus 1984 meninggal dunia, 2 anak, istri hamil • 1 September 1984 anak dalam kandungan lahir hidup & sehat, maka bagian masing-masing ahli waris ¼ (3 anak & 1 janda) • Andai lahir hanya hidup 1 detik, ia tetap menjadi ahli waris ayahnya, kemudian menjadi pewaris bagi saudara-saudara & ibunya

7. KECAKAPAN HUKUM • Kecakapan utk melakukan perbuatan hukum (membuat perjanjian, menikah, dll sepanjang dianggap cakap oleh UU) • Orang yg tidak dianggap cakap oleh hukum : • Belum dewasa • Di bawah pengampuan • Dinyatakan pailit Dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili Ortu, pengampu & Balai Harta Peningggalan

8. KEWENANGAN HUKUM • Mulainya kewenangan adalah pada saat mencapai kedewasaan • Tidak semua subyek hukum yang mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum • Kewenangan hukum dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan / jabatan, tingkah laku / perbuatan • Berhentinya kewenangan hukum adalah dengan kematian

9. KEWENANGAN HUKUM • Pasal 16 AB : kemampuan melakukan perbuatan hukum menurut HPI Indonesia diatur oleh hukum nasional (mayoritas)

10. KEWENANGAN HUKUM • Negara bagian AS : lex loci contractus (tempat dimana perbuatan hukum dilakukan) – penduduknya terus menerus berpindah antar negara bagian • Kemampuan istri utk melakukan perbuatan hukum & anak dibawah umur ditentukan oleh lex loci contractus

11. AZAS HUKUM NASIONAL • HPI INDONESIA & MAYORITAS • Dalam transaksi setiap orang harus mencari tahu pihak lain mempunyai kemampuan hukum atau tidak • Dalam hubungan internasional sulit !

12. AZAS LEX LOCI CONTRACTUS • NEGARA ANGLO SAXON • Sepanjang mengenai kontrak di bidang perdagangan, ditentukan oleh hukum dimana perbuatan hukum bersangkutan dilangsungkan

13. HUKUM NASIONAL • Perbuatan di bidang hukum famili yang merupakan perbuatan serius dan tidak sehari-hari

14. HPI INDONESIA • Kemampuan hukum atau ketidakmampuan seseorang untuk bertindak dalam hukum diatur oleh hukum nasional orang bersangkutan • Yurisprudensi Indonesia : hal. 31 (16) • Kasus wanita Jepang Fumie Jamada • Karena hk nasional Jepang membolehkan

15. LEX SITUS • Perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak, maka kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ditentukan oleh hukum dari tempat dimana benda tidak bergerak itu terletak • Pasal 17 AB : lex rei sitae

16. KETIDAKWENANGAN SUBYEK HUKUM Pasal 3 BW : Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata Kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi : Kewarganegaraan Tempat tinggal Kedudukan / jabatan Tingkah laku / perbuatan

17. KEWENANGAN BERHAK SESEORANG YANG SIFATNYA MEMBATASI Kewarganegaraan : hanya WNI yg dapat mempunyai hak milik Tempat tinggal : larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya Kedudukan / jabatan : hakim tidak boleh memperoleh barang yang masih dalam perkara Tingkah laku / perbuatan : kekuasaan ortu / wali dapat dicabut oleh keputusan pengadilan bila melalaikan kewajiban ortu / wali atau berkelakuan buruk sekali

18. KETIDAK CAKAPAN SUBYEK HUKUM Orang-orang yg menurut UU tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum : Belum dewasa : anak yang belum mencapai 18 tahun / belum pernah menikah (Ps 1330 BW jo Ps 47 UU 1 / 1974) Dibawah pengampuan : dewasa tapi dungu, gila, mata gelap, pemboros (Ps 1330 BW jo Ps 433 BW) Dilarang UU utk melakukan perbuatan hk ttt – pailit

19. KESIMPULAN Kecakapan hukum adalah syarat umum Kewenangan hukum adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum Ingat : • Tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum : belum dewasa, dibawah pengampuan, pailit • Cakap tapi tidak berwenang : kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan/jabatan, tingkah laku/perbuatan