SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 T entang

1. SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Tangerang, 10 Mei s/d 13 Juni 2013.

2. PERMASALAHAN YANG MENDORONG DITERBITKANNYA SK 076/2009 • Kurang jelasnya mekanisme koordinasi penanganan pengaduan antara pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan Mahkamah Agung (Bawas). • Tidak adanya batas waktu penanganan pengaduan dalam setiap tahapan. • Tidak adanya personil khusus yang mengelola penanganan pengaduan di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. • Tidak jelasnya mekanisme pelaporan pengelolaan pengaduan, terutama dari pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan MA. • Tidak adanya kewajiban untuk memberikan respon kepada pelapor atau kepada masyarakat dalam penanganan pengaduan.

3. PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN 1. Penerimaan Satu Pintu • Semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama, harus disampaikan kepada dan diketahui oleh Badan Pengawasan. • Latar belakang: • Pengaduan yang diterima pengadilan/MA ditujukan kepada berbagai pejabat/unit kerja sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Akibatnya menyulitkan dalam proses penanganan serta untuk mengetahui status terakhir dari penanganan pengaduan. • SK 076/2009 juga mengatur bahwa unit kerja lain di MA/pengadilan yang menerima pengaduan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak menerima pengaduan tersebut harus meneruskannya kepada Meja Pengaduan/Badan Pengawasan. 2. Obyektivitas Penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama dan objektif terhadap setiap pengaduan yang diterima pengadilan/MA. Oleh karena itu SK 076/2009 a.l. juga mengatur kriteria pengaduan yang layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

4. PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN 3. Efektif, Efisien dan Ekonomis • Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Akuntabilitas &Transparansi Proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku Dimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama dan objektif terhadap setiap pengaduan yang diterima pengadilan/MA. Oleh karena itu SK 076/2009 a.l. juga mengatur kriteria pengaduan yang layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

5. PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN 5. Kerahasiaan • Penangananpengaduandilaksanakansecarahati-hatidenganmenjagakerahasiaanidentitasPelaporsertakerahasiaanmaterilaporan. SelainuntukperlindunganterhadapTerlapor, prinsipiniuntukmenghormatiasaspradugatidakbersalahterhadapTerlapor. Olehkarenaitu, suratmenyuratdalampenangananpengaduanadalahbersifatrahasia. Dalampenangananpengaduan, baikTerlapormaupunPelapormemilikihakdandiberikesempatansamauntukdidengarketerangannya, sertadilakukanprosespencarianfaktasecaramenyeluruh. 6. Adil & Seimbang 7. PenghargaanterhadapProfesi Hakim & WibawaPengadilan • Prosespenangananpengaduandilakukandengancara-carasedemikianrupasehinggatidakmengurangiindependensi hakim danwibawalembagaperadilan.

6. MATERI PENGADUAN • Pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim. • Penyalahgunaan wewenang /jabatan. • Pelanggaran sumpah jabatan. • Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS atau Peraturan Disiplin Militer. • Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat. • Pelanggaran hukum acara. • Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang sifatnya administratif. • Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

7. HAK-HAK PARA PIHAK DALAM PROSES PENANGAN PENGADUAN PELAPOR TERLAPOR MA & BadanPeradilan Mendapatperlindungankerahasiaanidentitasnya. Membuktikanbahwaiatidakbersalahdenganmengajukansaksidanalatbukti. MerahasiakankesimpulandanrekomendasiLaporanHasilPemeriksaankepadaPihakTerlapor, Pelapordanpihak-pihak lain, selainkepadaPejabat yang berwenangmengambilkeputusan. Mendapatkesempatanuntukdapatmemberikanketerangansecarabebastanpapaksaandaripihakmanapun. Mendapatkanberitaacarapemeriksaandirinya. Mendapatkaninformasimengenaitahapanlaporanpengaduan yang disampaikannya. Menentukanjangkawaktu yang memadaiuntukmenanganisuatupengaduanberdasarkantingkatkesulitanpenangananpengaduantersebut, dalmahaljangkawaktu yang ditetapkanterlampaui. Mendapatkanperlakuan yang samadansetaradenganTerlapordalampemeriksaan.

8. KEWENANGAN DALAMPENANGANAN PENGADUAN (1) BadanPengawasanMahkamahAgung Inisiatifsendiri PerintahPimpinan MA SedapatmungkindidelegasikankepadaPengadilan Tk. Banding setempat. Padaprinsipnya Ditangani/diambilaliholehBawas, dalamhal: Terlaportelahpindahtugaskepengadilan lain yang beradadiwilayahhukumPengadilan Tk. Banding yang lain. Pengaduanbersifatpentingataumenarikperhatianpublik. Penangananpengaduanberlarut-larut.

9. Pengadilan Tk. Banding Inisiatifsendiri Perintah MA Pengaduan yang melibatkan unit kerja/aparatdiPengadilan Tk. Banding atauPengadilan Tk. Pertamadibawahnya. Perintah MA PerintahPengadilan Tk. Banding Pengadilan Tk. Pertama HanyamenerimadanmeneruskanpengaduankepadaPengadilan Tk. Banding atauMahkamahAgung. Hanyamenanganipengaduan yang berkaitandengan unit kerjaatauaparatdipengadilanybs. KEWENANGAN DALAMPENANGANAN PENGADUAN (2)

10. MahkamahAgung SekretarisBadanPengawasan Ketua MA KepalaBadanPengawasan KetuaMuda Pengawasan PetugasMejaInformasi & Pengaduan, Staf Tata Usaha/Operator Inspektur Wilayah Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tingkat Banding Ketua WakilKetua StafPaniteraMudaHukum PaniteraMuda Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Ketua WakilKetua StafPaniteraMudaHukum PaniteraMuda Hukum PELAKSANA

11. MenentukantindaklanjutterhadappengaduanberdasarkanrekomendasidariKetuaMudaPengawasan.MenentukantindaklanjutterhadappengaduanberdasarkanrekomendasidariKetuaMudaPengawasan. • Membentuk/memerintahkanpembentukan Tim Pemeriksa. • Menetapkanhukumandisiplintingkatsedangdanberat. Ketua MA • MenentukantindaklanjutterhadappengaduanberdasarkanrekomendasidariKepalaBadanPengawasan. • Menetapkanpenghentianpemeriksaan. • Meneruskan LHP dariKepalaBadanPengawasankepadaKetua MA disertaipendapatmengenaihukumandisiplinatautindakan yang dapatdijatuhkan. • Membentukdanmemerintahkanpembentukan Tim Pemeriksa. • Menetapkanhukumandisiplintingkatringan. • Meneruskanhukumandisiplin yang ditetapkanKetua MA kepadaKepalaBawas. KetuaMudaPengawasan • Meneruskanpengaduan/LHP yang diterimadariPengadilan Tk. Banding kepadaInspektorat Wilayah (Irwil) untukditelaah. • Menentukanprioritaspengaduan yang akanditangani. • MeneruskanhasilpenelaahandanrekomendasitindaklanjutterhadappengaduankepadaKetuaMudaPengawasan MA RI. • Membentuk Tim Pemeriksa. • Meneruskan LHP dengandisertaipertimbangan, pendapatdan saran kepadaKetuaMudaPengawasan. • MeneruskanhukumandisiplinkepadaSekretaris MA atauDirekturJenderal yang berwenang. • Membuatlaporantriwulandanlaporantahunan. KepalaBadanPengawasan PERAN & TUGAS PELAKSANA:MAHKAMAH AGUNG (1)

12. Mengkoordinasikandanmengawasiprosespenangananpengaduan (mulaidaripenerimaans.d. pelaporan) dalamwilayahmasing-masing. • Melakukanpenelaahanpengaduan/LHP dariPengadilan Tk. Banding. • MemformulasikanrekomendasitindaklanjutterhadappengaduankepadaKepalaBadanPengawasan. • Melaksanakanpemeriksaan • Menyusun LHP Inspektur Wilayah • Melakukanpenelaahan. • MemformulasikanrekomendasitindaklanjutterhadappengaduankepadaKepalaBadanPengawasan. • Melaksanakanpemeriksaan • Menyusun LHP Hakim Tinggi Pengawas PERAN & TUGAS PELAKSANA: MAHKAMAH AGUNG (2)

13. Mengkoordinasikan dan mengawasi proses administrasi dalam penanganan pengaduan. • Menyediakan dukungan administrasi dan operasional untuk penanganna pengaduan pada Badan Pengawasan. Sekretaris Badan Pengawasan • Mencatat pengaduan yang diterima Pengadilan/Badan Pengawasan • Menerima dan memberikan tanda terima pengaduan yang diantarkan secara langsung oleh Pelapor ke Pengadilan. • Meneruskan pengaduan kepada Kepala Badan Pengawasan atau Panitera Muda Hukum. • Memberitahukan status layak atau tidaknya pengaduan ditindaklanjuti kepada Meja Pengaduan. • Menyampaikan rekapitulasi bulanan surat masuk pada Meja Pengaduan kepada Kepala Badan Pengawasan/Pimpinan Pengadilan. Petugas Meja Informasi & Pengaduan, Staf Tata Usaha/ Operator PERAN & TUGAS PELAKSANA: MAHKAMAH AGUNG (3)

14. Ketua Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan • Meneruskan pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau kepada Badan Pengawasan • Menyampaikan pemberitahuan mengenai telah diterimanya pengaduan dari Badan Pengawasan/Pengadilan Tingkat Pertama. • Menyampaikan pemberitahuan mengenai telah diterimanya pendelegasian penanganan pengaduan dari Badan Pengawasan, dan apabila ada, perkembangan terakhir penanganan pengaduan. • Menyampaikan laporan bulanan penanganan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Kepala Badan Pengawasan. • Menentukan prioritas pengaduan yang akan ditangani. • Menyampaikan keputusan mengenai tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Panitera Muda Hukum • Membentuk Tim Pemeriksa • Meneruskan LHP dengan disertai pertimbangan, pendapat dan saran kepada Kepala Badan Pengawasan. • Mengkoordinasikan dan mengawasi proses penanganan pengaduan (mulai dari penerimaan s.d. pelaporan) dalam wilayah masing-masing. • Melakukan penelaahan. • Memformulasikan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tk. Banding. • Melaksanakan pemeriksaan. • Menyusun LHP. PERAN & TUGAS PELAKSANA:PENGADILAN TINGKAT BANDING & PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

15. PERAN & TUGAS PELAKSANA:PENGADILAN TINGKAT BANDING & PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Panitera MudaHukum StafPaniteraMudaHukum Hakim Tinggi Pengawas Daerah • Mencatat pengaduan yang diterima Pengadilan ybs. • Menerima dan memberikan tanda terima pengaduan yang diantarkan secara langsung oleh Pelapor ke Pengadilan. • Meneruskan pengaduan kepada Wakil Ketua Pengadilan. • Memberitahukan status layak atau tidaknya pengaduan ditindaklanjuti kepada Meja Pengaduan. • Membantu Panitera Muda Hukum menyusun laporan penanganan pengaduan. • Mengkoordinasikandanmengawasiprosesadministrasidalampenangananpengaduan. • MenyediakandukunganadministrasidanoperasionaluntukpenangannapengaduanpadaPengadilanybs. • Melakukanpenelaahan. • MemformulasikanrekomendasitindaklanjutterhadappengaduankepadaKetuaPengadilan Tk. Banding. • Melaksanakanpemeriksaan. • Menyusun LHP.

16. Pengaduan diterimaMejaPengaduan Pengaduan dicatat TandaTerimautkPelapor 1 harikerja PanmudHukummenelaahkewenangan PengaduanditeruskankpdPanmudHukum 7 HARI KERJA PengaduanditeruskankpdKetuaPengadilan Kewenangan MA: PengaduanditeruskankpdKepalaBawas MA (tembusan: KetuaPengadilan Tk. Banding) Kewenangan PT: PengaduanditeruskankpdKetuaPengadilanTk, Banding (tembusankpdKepalaBadanPengawasan MA). ALUR & JANGKA WAKTU PENERIMAAN PENGADUAN OLEH PENGADILAN TK. PERTAMA

17. Pengaduan diterimaMejaPengaduan Pengaduan dicatat PengaduanditeruskankpdPanmudHukum PengaduanditeruskankpdKetuaPengadilan 2 hr kerja 1 hr kerja PanmudHukummenelaahkewenangan TandaTerimautkPelapor 5 hr kerja FormulirHasilPenelaahandisampaikankpdWakilKetuaPengadilan Penelaahanoleh Hakim TinggiPengawas Daerah BukanKewenangan PT: PengaduanditeruskankpdKepalaBawas MA (tembusan: MejaPengaduan) Kewenangan PT: PengaduanditeruskankpdWakilKetuaPengadilanditelaah (dapatdidelgasikankepada Hakim TinggiPengawas Daerah). 30 hr kalender KetuaPengadilanmenyampaikankep. bentuktindaklanjutkpdPanmudHukum (tembusan: MejaPengaduandanBadanPengawasan MA) PenyelesaianPemeriksaan/ Penyusunan LHP 7 hr kerja FormulirHasilPenelaahanditeruskankpdKetuaPengadilan 14 hr kerja 10 hr kerja 60 hr kalender LHP diterimaolehPimpinan/Pejabatygmembentuk Tim Pemeriksa Pemeriksaan Bentuktindaklanjutpemeriksaan: PejabatygBerwenangmembentuk Tim Pemeriksa 15 hr kerja Bentuktindaklanjutselengkapnyadibahasdisesipenelaahan. LHP diteruskanolehKetuaPengadilankpdKepalaBadanPengawasan Bentuktindaklanjut lain: Penghentianpenangananpengaduan/klarifikasi/konfirmasi/tindakan lain. ALUR & JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PENGADUAN OLEH PENGADILAN TK. BANDING

18. 1. BerkaitandengankoordinasidalampenangananpengaduanantaraPengadilan Tk. Pertama, Pengadilan Tk. Banding danBadanPengawasan MA diaturpadaBagian IX Huruf B angka 4, Huruf C angka 1 danangka 2, Huruf D, danHuruf E angka 1 SK KMA 076/2009 4. BerkaitandenganpenentuantindaklanjutterhadappengaduanolehKetua MA, KetuaMudaPengawasan, atauKetuaPengadilan, diaturdalamBagian X Huruf D angka 1 huruf b; sertaangka 2 huruf b danhuruf c SK KMA 076/2009 BATASAN WAKTU DALAM PENANGANAN PENGADUAN (1) 2. BerkaitandenganpenerimaandanpendaftaranpengaduandiPengadilan Tk. Pertama, Pengadilan Tk. Banding danBadanPengawasan MA, diaturdalamBagian X Huruf A angka 5, angka 6, angka 7 danangka 8; sertaHuruf B angka 4, angka 5 danangka 6 SK KMA 076/2009 3. Berkaitandengandenganpenelaahanpengaduanoleh Hakim TinggiPengawasdan Hakim TinggiPengawas Daerah, diaturdalamBagian X Huruf C angka 4, angka 6 danangka 7 SK KMA 076/2009

19. BATASAN WAKTU DALAM PENANGANAN PENGADUAN (2) 5. Berkaitandenganpembentukan Tim PemeriksadiPengadilan Tk. Banding danBadanPengawasan MA, diaturdalamBagian X Huruf E angka 1 huruf I; sertaangka 2 huruf e SK KMA 076/2009 6. Berkaitandengandenganpelaksanaantugaspemeriksaanoleh Tim Pemeriksa, diaturdalamBagian X Huruf F angka 3; Huruf I angka 4 huruf a danhuruf b; sertaangka 5 huruf g SK KMA 076/2009 7. Berkaitandenganpenentuantindaklanjutterhadap LHP, diaturdalamBagian XI Huruf A angka 1 danangka 2 SK KMA 076/2009 8. Berkaitandenganprosespenjatuhanhukumandisiplin, diaturdalamBagian XII Huruf A danHuruf B SK KMA 076/2009

20. Mahkamah Agung RI Pimpinan MA Rapat Pimpinan MA • Hakim Agung/ Hakim Agung Ad Hoc pada MA • Pejabat Eselon I Ketua MA • Hakim Pengadilan Tk. Pertama/Hakim Pengadilan Tk. Banding yang dipekerjakan pada MA • Pejabat Eselon II • Pimpinan Pengadilan Tk. Banding Ketua Muda Pengawasan MA • Hakim/Hakim Aa Hoc pada Pengadilan Tk. Banding; Pimpinan Pengadilan Tk. Pertama; • Hakim atau Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tk. Pertama • Pejabat Eselon III, IV dan Staf Kepala Badan Pengawasan berdasarkan perintah Ketua Muda Pengawasan KEWENANGAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA (1)

21. Pengadilan Tk. Banding • Pimpinan Pengadilan Tk. Pertama • Hakim/Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tk. Pertama • Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Ketua Pengadilan Tk. Banding KEWENANGAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA (2)

22. Ketua Muda Pengawasan Sekretaris MA Laporan Triwulan Laporan Tahunan Badan Pengawasan MA RI Pengadilan Tk. Banding Laporan Triwulan Laporan Tahunan Pengadilan Tk. Pertama Laporan Triwulan Laporan Tahunan Rekapitulasi jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 tahun terakhir. Rekapitulasi jumlah tindak lanjut yang dilakukan untuk setiap pengaduan. Rekapitulasi jumlah Hakim dan Pegawai Non Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin. Jumlah pengaduan masuk dalam 3 bulan terakhir. Jumlah pengaduan yang sedang ditangani & status penanganannya. Jumlah pengaduan yang sudah selesai ditangani. Jumlah sisa pengaduan. MEKANISME PELAPORAN & ISI LAPORAN

23. TERIMA KASIH SELESAI