90 likes | 354 Views
Kelompok 3. Intan Permatasari (125030107111011) Yoan Fori A (125030100111021) Puji Hartono () Iin Tohiriah () Krintin Maylana ( Santia Mawarni (125030107111009) Alfiah (125030107111013) Ling Ling ( 125030107111016 ).
E N D
Kelompok 3 IntanPermatasari (125030107111011) YoanFori A (125030100111021) Puji Hartono () IinTohiriah () KrintinMaylana ( SantiaMawarni (125030107111009) Alfiah (125030107111013) Ling Ling (125030107111016)
KASUS PENDIRIAN RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA (RSAUB)
Rumusan Masalah • Apakah latar belakang masalah penggugatan ? • Bagaimanakah kronologis kasuspembatalanizinmendirikanbangunan RSAUB? • Bagaimanakah hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan yang di ajukan olehwargaPerumGriya Grand atasnamaIbiSitiNuraini?
LatarBelakangPemberhentianRumahSakitAkademikUniversitasBrawijaya (RSAUB) • melanggarperundang-undanganatauPermendagri No 17 tahun 2007. tidakadapemberitauhantentangakan di bangunnya RSUB di perumahanGriya Santha Grand Eksekuitif • pembangunan RSUB di dalamkawasanperumahanmerekatelahmemakanlahan yang seharusnya di gunakansebagaitempatpembangunanfasilitasumum • tidakadaijinpembangunandanpenyalahgunaanalihfungsilahan yang semestinyauntukpusatperbelanjaan. • RSAUB dibangundengandanaAnggaranPendapatanBelanja Negara (APBN) senilaiRp. 600 Miliarselamatigatahun mulai oktober 2009
KronologisPemberhentianRumahSakitAkademikUniversitasBrawijaya (RSAUB) Rabu, 7 Oktober 2009, UB dilaporkankarenatelahmalakukanperusakanfasilitasperumahan yang dibangunolehwarga. LaporanperusakaniniadalahlanjutandarikonflikwargaperumahanGriyaShantadengan UB. Wargamenolakpembangunan RSAUB • WargaperumahanGriyaShanta Grand Excekutif, Kota Malang, malaporkan PT WaskitaKaryadan PT NindyaKaryakePoldaJatimdalamsuratlaporanpolisi LPE/779/XII/Biro Operasitertanggal 17 Desember 2009. Keduaperusahaantersebuttelahmelakukanpenipuandanpengrusakanbersama-sama.
WargaPerumahanGriyaSanthajugamelaporkankeduaperusahaantersebutkepadaKepalaKejaksaanAgung RI, KomisiPemberantasanKorupsi, KepalaKejaksaanTinggiJawaTimur, danKepalaKejaksaanNegeri Malang yang menerangkanpenggunaanlahantidaksesuaidengan site plan perumahandansecarajelasmelanggarperundang-undanganatauPermendagri No 17 tahun 2007. • Selasa, 12 Januari 2010, DPRD Kota Malang memintapihakpengembanganuntukmenunjukkansuratizinpembangunan. • Tri WahyuselakuDeputi Project Manager PT Nindya Perkasa menemuianggotadewandanmengakutidakmengetahui proses perizinanapakahtelahselesaiataubelum. • PadasuratWalikota Malang keSeknegmenyebutkanbahwapermasalahanperizin an RSAUB telahdiselesaikandenganbaik, Tetapidalamsurattersebuttidakdicantumkanrekomendasiwarga yang telahmeloloskanperizinan RSAUB. • PadasuratWalikota Malang keSeknegmenyebutkanbahwapermasalahanperizin an RSAUB telahdiselesaikandenganbaik, Tetapidalamsurattersebuttidakdicantumkanrekomendasiwarga yang telahmeloloskanperizinan RSAUB. • Dewanakhirnyamenghentikanpembangunandanmenutupproyek RSAUB karenarumahsakittidakbisamenunjukkan IMB, AP, danAmdal. • Dewanakhirnyamenghentikanpembangunandanmenutupproyek RSAUB karenarumahsakittidakbisamenunjukkan IMB, AP, danAmdal.
Dewanakhirnyamenghentikanpembangunandanmenutupproyek RSAUB karenarumahsakittidakbisamenunjukkan IMB, AP, danAmdal. • DPRD Kota Malang mengirimsuratkepadaWali Kota Malang untukmenerbitkansuratpenghentianpembangunanproyek RSAUB. • Senin, 18 Januari 2010, Satpol PP Kota Malang menyegelproyekpembangunan RSAUB berdasarkansuratperintahWali Kota Malang Nomor 100/034/35.73.501/2010. • UB telahmenghentikan proses pengerjaanbangunan, aktivitas yang adasekaranghanyalah proses bersih-bersih.
HasilKeputusanPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) • Mengacu pada hasil keputusan PTUN yang memenangkan gugatan warga ke Walikota Malang dan rektor UB. Sebagaimana putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memerintahkan mencabut IMB dikeluarkan Pemkot Malang pada proyek RSAUB. Serta menghentikan segala kegiatan proyek. Keputusan tersebut tertuang pada No.640/0232/3573.407/2010. tanggal 29 Januari 2010 atas nama Dra. Ernani Kusdiantina, MM dari Universitas Brawijaya Malang yang dikeluarkan oleh tergugat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.