1 / 12

Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5

Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5. Mata kuliah : F0902 - Perpajakan Internasional Tahun : 2010. Tujuan Pembahasan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami penghitungan, tujuan pemberian kredit pajak luar negeri, serta persyaratan dan karakteristiknya sesuai dengan UU PPh Indonesia.

kimama
Download Presentation

Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kredit Pajak Luar NegeriPertemuan 5 Mata kuliah : F0902 - Perpajakan Internasional Tahun : 2010

  2. Tujuan Pembahasan Mahasiswa diharapkan mampu memahami penghitungan, tujuan pemberian kredit pajak luar negeri, serta persyaratan dan karakteristiknya sesuai dengan UU PPh Indonesia.

  3. Outline Materi • DasarHukumKreditPajakLuarNegeri • Tujuanpemberiankreditpajakluarnegeri • Persyaratanpemberiankreditpajakluarnegeri • Karakteristikkreditpajakluarnegeri • Penguranganataupengembalianpajak

  4. Dasar Hukum • Pasal 24 ayat 1 UU Pajak Penghasilan “Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dari luar negeri yang diperoleh WP dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan UU ini dalam tahun pajak yang sama” • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri

  5. Tujuan Pemberian Kredit Pajak LN • Keadilan/persamaan (equality) WP DN terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh di LN. Pajak yang dibayar di LN dapat diperhitungkan dengan pajak di Indonesia. • Netralitas Kredit Pajak LN menganulir pajak berganda internasional, sehinga kebijakan pengambilan keputusan inventasi dan bisnis menjadi netral.

  6. Persyaratan Pemberian Kredit Pajak LN • Ketentuan kredit pajak luar negeri hanya berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu: • Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. • Badan yang didirikan di Indonesia, atau bertempat kedudukan di Indonesia. • Pajak yang dapat dikreditkan adalah pajak yang dibayar atau terutang di LN atas penghasilan dari LN yang diterima oleh WPDN, termasuk pajak yang dibayar atas penghasilan pasif seperti dividen, bunga dan royalti.

  7. Persyaratan Pemberian Kredit Pajak LN • Pengkreditanpajakluarnegeridilakukandalamtahun yang sama. • Persyaratanadministratifseperti • lampiranlaporankeuangandaripenghasilan yang berasaldari LN, • fotokopi SPT yang disampaikandi LN, • dokumenpembayaranpajakdi LN. • Disampaikanbersamaanpadasaatpenyampaian SPT TahunanPPh

  8. Karakteristik Kredit Pajak LN • Indonesia hanyamenyediakankreditlangsung (direct foreign tax credit) Pajakataspenghasilan yang dibayaratauterutangdi LN yang dapatdikreditkanterhadappajak yang terutangdi Indonesia hanyalahpajak yang langsungdikenakanataspenghasilan yang diterimaataudiperoleh WP. (PenjelasanPasal 24 ayat (1) UU PPh) • Indonesia menganutKreditBiasaatauTerbatas (ordinary foreign tax credit) Jumlahkreditpajakluarnegeri yang diperkenankanuntukdikreditkanadalahsebatasjumlah yang lebihrendahantarapajak Indonesia yang dialokasikankepadapenghasilan LN (batasanmaksimalteoritis) denganjumlahpajak LN yang sebenarnyadibayaratauterutang (batasanfaktual) disana.

  9. Karakteristik Kredit Pajak LN • BatasanProporsional Jumlah kredit pajak LN dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri (Pasal 2 ayat (2) KMK 164) • Batasan Per Negara Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak luar negeri dilakukan untuk masing-masing negara. (Pasal 2 ayat (3) KMK 164) • KelebihanPajak LN tidakdapatdiperhitungkanataudikurangkansebagaibiaya. (Pasal 3 KMK 164)

  10. Pengurangan atau Pengembalian Pajak • Apabila atas penghasilan dari LN yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang harus ditambah dengan jumlah pajak pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. • Pengurangan atau pengembalian pajak itu mungkin saja disebabkan karena adanya penurunan tarif atau pembetulan objek pajak yang terutang. • Oleh karena itu, apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak, maka SPT di Indonesia juga harus dibetulkan.

  11. Contoh penghitungan KPLN • Suatu Badan WPDN memperoleh penghasilan domestik sebesar Rp 180.000.000,- memperoleh penghasilan LN sebesar Rp 20.000.000,- yang telah dipotong PPh oleh negara sumber sebesar 30%. Penghitungan Kredit Pajak LN adalah sbb: Penghasilan global Rp 200.000.000,- Pajak Terutang: 28% X 200.000.000,- Rp 56.000.000,- KPLN: Batasan teoritis Rp 20.000.000,- X Rp 56.000.000,- = Rp 5.600.000,- Rp 200.000.000,- Batasan Faktual : 20.000.000 X 30% = Rp 6.000.000,- Kredit pajak yang diberikan Rp 5.600.000,- Pajak yang kurang dibayar Rp 50.400.000,-

More Related