1 / 15

Tulus Abadi, S.H. Anggota Pengurus Harian YLKI (Mobile : 0815-991-6063/email: tulus.ylki@gmail

Tulus Abadi, S.H. Anggota Pengurus Harian YLKI (Mobile : 0815-991-6063/email: tulus.ylki@gmail.com. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Trans Jakarta Berbasis UU Perlindungan Konsumen dan UU Pelayanan Publik. Dasar Empiris.

kin
Download Presentation

Tulus Abadi, S.H. Anggota Pengurus Harian YLKI (Mobile : 0815-991-6063/email: tulus.ylki@gmail

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tulus Abadi, S.H. Anggota Pengurus Harian YLKI (Mobile : 0815-991-6063/email: tulus.ylki@gmail.com Standar Pelayanan Minimum (SPM) Trans Jakarta Berbasis UU Perlindungan Konsumen dan UU Pelayanan Publik

  2. Dasar Empiris... • Trans Jakarta Busway menjadi angkutan alternatif yang akan terus dikembangkan, dan kian dinikmati oleh warga Jakarta; • Lebih dari 5 tahun sejak beroperasinya, hingga kini Trans Jakarta Busway tidak mempunyai standar pelayanan yang jelas. Semua berdasar ‘insting’...; • Malah, trend kian menurunnya tingkat mutu pelayanan Trans Jakarta tak bisa dielakkan; • Pengguna Trans Jakarta busway yang berasal dari pengguna kendaraan pribadi, akan balik arah (akan bermigrasi kembali);

  3. Potret Pramudi Trans Jakarta(survei YLKI Maret 2007, 1.055 responden)

  4. Pendapat Responden thd Kondisi Armada Bus (Survei 03/07)

  5. Saran Responden utk Perbaikan Layanan (Survei 03/07)

  6. Nilai Tambah Menggunakan Trans Jakarta (Survei, 01/08) • Alasan kenyamanan dan kebersihan, 29%; • Alasan keamanan, 19%; • Alasan kepastian jadwal/ketepatan waktu, 17%; • Alasan ketepatan tiba di tempat tujuan, 15%; • Alasan tarif terjangkau dan efektifitas rute, masing-masing 9%.

  7. Dasar Normatif... • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); • Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahanDaerah; • UU Pelayanan Publik (belum ada nomor); • Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM); • SuratKeputusanMenteriPendayagunaanAparatur Negara (SK MenPAN) No. 81 Tahun 199

  8. UU Perlindungan Konsumen • hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; • hak untuk memilih; • hakatasinformasi yang benar, jelas, danjujur; • hakuntukdidengarpendapatdankeluhannya; • hakuntukmendapatkanadvokasi, perlindungan, danupayapenyelesaiansengketaperlindungankonsumensecarapatut; • hakuntukmendapatpembinaandanpendidikankonsumen; • hakuntukdiperlakukanataudilayanisecarabenardanjujursertatidakdiskriminatif; • hakuntukmendapatkankompensasi dan gantirugi.

  9. UU Pelayanan Publik Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban: • menyusun dan menetapkan standar pelayanan; • menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; • menempatkan pelaksana yang kompeten; • menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; • memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; • melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

  10. UU Pemerintah Daerah • Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal (Pasal 167 ayat 3).

  11. PP No. 65 Tahun 2005 tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM) • SPM disusun guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib (Pasal 3 ayat 1)

  12. SuratKeputusanMenteriPendayagunaanAparatur Negara (SK MenPAN) No. 81 Tahun 1993 • Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

  13. Contoh SPM Ketenagalistrikan • Berdasar Keppres, SK Menteri ESDM, dan SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, PLN diminta meningkatkan pelayanan, pasca kenaikan TDL 2002; • Instrumen utk meningkatkan pelayanan itu, PT PLN diminta mendeklarasikan 13 indikator layanan; • Khusus 3 (tiga) indikator, jika PT PLN melanggar yg dijanjikan/dideklarasikan, maka PT PLN wajib memberikan kompensasi, yaitu pemotongan biaya beban, sebesar 10%; • Ketiga indikator itu, adalah : • lamanya pemadaman; • jumlah gangguan; • dan kesalahan baca meter.

  14. Simpulan, Saran • Secara normatif-empiris, formulasi SPM Trans Jakarta-Busway menjadi kebutuhan yg sangat mendesak (keharusan); • Angka formulasi SPM harus disebutkan secara tegas, dan terukur. Dan jangan menggunakan “statistik terburuk” (kasus PT PLN); • Karakter SPM masing-masing koridor, bisa saja dibedakan/berbeda; • Pengalaman di sektor ketenagalistrikan, SPM bisa berubah, setidaknya per 3 bulan sekali; • Pelanggaran terhadap angka SPM, konsumen harus diberikan kompensasi;

  15. Gracias...!

More Related