110 likes | 366 Views
RAPAT KOORDINASI. REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015. REVISI ANGGARAN TA.2014. Alokasi dana Remunerasi : min 35%
E N D
RAPAT KOORDINASI REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
REVISI ANGGARAN TA.2014 AlokasidanaRemunerasi : min 35% Penyesuaianstandarbiaya : (a) Standar Biaya Masukan tahun 2014 sesuai PMK 72/PMK.02/2014 dan (b) Standar Biaya Masukan Lainnya dalam Lingkup PTN Kemdikbud (Surat Menkeu No S-168MK.02/2014) tanggal 12 Maret 2014 dengan turunan peraturannya yaitu (3)Peraturan Rektor UNNES No.07/2014 tanggal 04 April 2014 Kenaikangajipegawai non PNS (BOPTN) danPerencanaan SDM non PNS (tendikdandosen) Belanja Modal : maksimal 15% daripagu PNBP unit (setelah no.1 dan 2 terpenuhi) KegiatanPengembangan : PeraturanRektor No.04/2014 : sentralisasi
BOPTN Dana BOPTN BidangKemahasiswaanygsebelumnyaada, TA.2014 tidakdialokasikanke unit. BidangKemahasiswaan 3 M GajiDosendanTendikNon PNS (kecualigaji 13) Dosen MKU/MKDK PKL :Fakultas : khususBidikMisidanAngk 2010 selain 2 kriteriainiditanggungRp 150.000 dariRp 400.000 (Rp 250.000 PNBP) KKN : LP2M PPL :LP3
WARNING Pembatasandanpengendalianbiayaperjalanandinas Pembatasandanpengendalianbiayarapatdiluarkantor Penerapansewakendaraanoperasionalsebagaisalahsatualternatifpenyediaankendaraanoperasional Pembatasandanpengendalianpemberiantimpelaksanakegiatan (OB)
Hal-halBaruDalamPenelaahanRKA-K/L 2015 • Validasi ADK RKA-K/L oleh DJA (SPAN systems). • Fokus penelaahan oleh Kemenkeuc.qDJA tidaklagike level detilatau item biayatetapipada : • kesesuaian data RKA-K/L dengan PaguAnggaran K/L; • kesesuaianantaraKegiatan, Keluarandananggarannya; • relevansiKomponen/Tahapan dengan Keluaran; • konsistensi pencantuman Renstra dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. • Fokus penelaahanoleh Kementerian PPN/Bappenaspadakonsistensisasarankinerjadalam RKP dengan RKA-K/L, • Inspektorat Jenderal/Audit Internal terlibat • Standar Biaya TA.2015 : PMK 53/PMK.02/2014 • Tidakadalagipemblokiranatasalokasianggaran oleh KementerianKeuanganc.qDitjenAnggaran. • * data dukungtidaklengkap, pembahasan DPR, ketidakjelasanoutput